Atas Nama Keamanan Nasional : Pelanggaran HAM Dalam Praktik Kontraterorisme

01 May 2013

“Hal-hal yang sebelumnya tidak diterima pada tanggal 10 September 2001, kini sudah dianggap wajar. Hal-hal yang sebelumnya dianggap biadab di negara Barat selama Perang Dingin—penyiksaan, penahanan tanpa pengadilan, pengadilan yang terpancung—kini siap diterima di beberapa negara. Pemerintah telah menghabiskan dana yang sangat besar untuk memperkuat keamanan dalam perang melawan teror, tapi banyak orang, baik miskin maupun kaya, di wilayah selatan maupun utara,
yang merasa lebih tidak aman dibanding sebelumnya sejak berakhirnya Perang Dingin.” (Irene Khan, Sekretaris Jenderal Amnesty International)

Suka atau tidak, dunia sekarang sudah berubah sejak 11 September 2011. Berkat liputan spektakuler dari media, kita semua bisa menyaksikan sebuah serangan terbesar yang pernah terjadi atas AS. Namun, ada satu hal yang mungkin saat itu belum bisa dibayangkan oleh masyarakat dunia, bahwa sejak itulah dunia berubah menjadi lebih tidak aman, lebih tidak stabil, dan lebih tidak adil setelah pemerintah AS bereaksi atas serangan tersebut. Mulai dari invasi ke Afghanistan yang saat itu dipimpin oleh Taliban—yang menurut pemerintah Bush melindungi Al-Qaeda yang dituduh bertanggung jawab atas serangan 911; kemudian serangan ke Irak tahun 2003; hingga berbagai aturan dan kebijakan kontraterorisme yang justru memberikan teror tersendiri bagi masyarakat.

Inilah “perang melawan teror”, sebagaimana istilah yang disematkan oleh George W. Bush.,yang atas nama perang melawan teror itulah segalanya dianggap benar, meski melanggar hukum internasional, hak asasi manusia, dan bahkan konstitusi negara itu sendiri. Contoh paling populer dari kebuasan tersebut adalah perlakuan kejam militer AS atas para tahanan perang di penjara Guantanamo—dimana ratusan orang ditahan tanpa dakwaan resmi maupun hak untuk mendapatkan peradilan yang adil—serta penjara Abu Ghuraib—yang atas desakan internasional sekarang sudah ditutup.

Menurut Amnesty International, banyak negara menggunakan “perang melawan teror” sebagai alasan untuk menginjak-injak hak asasi manusia. Atas nama keamanan, politik, dan profit, hak asasi manusia telah diinjak-injak oleh pemerintah di berbagai negara.

Tema tentang kontraterorisme dan Hak Asasi Manusia menarik perhatian yang cukup ramai sejak peristiwa 11 September dan didirikannya Komite Kontraterorisme tahun 2001 silam. Dalam resolusi Dewan Keamanan 1456 (2003) dan resolusi-resolusi sesudahnya, dikatakan bahwa seluruh negara harus memastikan bahwa segala tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme harus sesuai dengan hukum internasional, terutama hak asasi manusia, para pengungsi, dan hukum-hukum kemanusiaan lainnya.[1]

Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001) menyatakan bahwa soal hak asasi manusianegara harus mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan aturan hukum nasional dan internasional, meliputi standar internasional mengenai hak asasi manusia. Dalam pembukaan resolusi tersebut juga menegaskan bahwa dalam memerangi ancaman terorisme tetap harus sesuai dengan piagam PBB.

Dalam memerangi terorisme, pemerintah harus memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban lain bagi warganya dengan memastikan bahwa segala tindakan kontraterorisme dilakukan dengan tetap menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia. Keamanan yang ingin digapai pada akhirnya adalah tentang memastikan sebuah lingkungan yang mana hak asasi manusia dipenuhi, dihormati, dan dilindungi—kondisi ini tidak akan tercapai ketika hak asasi dasar manusia dilecehkan, pengasingan dan ketidakpuasan disalurkan melalui kekerasan politik.

Perlindungan HAM adalah sebuah persyaratan utama dan legal dalam operasi kontraterorisme. Ia integral dengan kesuksesan kampanye anti teror itu sendiri. Terorisme tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan peralatan militer atau keamanan saja. Perang melawan teror membutuhkan penguatan kembali atas nilai-nilai hak asasi dasar manusia, bukan dengan mengabaikannya, sebagaimana yang terjadi saat ini di berbagai belahan dunia. Represi dan pelanggaran HAM justru akan memicu lahirnya ekstremisme baru. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekjen PBB dalam debat terbuka di Komite Kontra Terorisme Dewan Keamanan PBB tahun 2002, “menciptakan keamanan dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah sebuah pandangan yang sempit, kontradiktif, dan dalam jangka pandang justru akan melahirkan kekalahan.”

Komite Menentang Penyiksaan (CAT) pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengingatkan bahwa seluruh negara harus memastikan bahwa respons mereka atas ancaman terorisme internasional harus selaras dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Komite tersebut juga menegaskan bahwa sesuai dengan artikel no.2 dari Konvensi tersebut, “tidak ada kondisi pengecualian, apapun itu, yang menjadi pembenaran atas tindakan penyiksaan.”[2]

Transparansi dalam kebijakan kontraterorisme sangat diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia sekaligus untuk memastikan tercapainya keamanan nasional. Pelanggaran HAM semakin meningkat seiring dengan tindakan kontraterorisme yang dilakukan diluar aturan hukum internasional. Kebijakan kontraterorisme yang diadopsi untuk memerangi terorisme di AS mengabaikan konvensi dan perjanjian internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Konvensi Menentang Penyiksaan (the Convention Against Torture). Pemerintah Bush, yang saat itu sebagai dedengkot perang melawan teror, mencoba untuk mencari pembenaran atas tindakan tersebut—yang jawaban tersebut mengilhami negara lain untuk melakukan kebijakan yang sama. Mereka mengklaim bahwa ancaman teroris telah membawa kita kepada sebuah paradigma baru dan paradigma ini membutuhkan pola pikir baru dalam hukum perang.”[3]

Amerika mengklaim bahwa “Perang Melawan Teror” berbeda dengan konflik-konflik bersenjata yang pernah terjadi sebelumnya.[4]

Salah satu metode yang sering digunakan oleh AS untuk mengabaikan hukum internasional adalah penyebutan teroris sebagai “enemy-combatant”, bukan dengan istilah yang diterima secara internasional dalam Konvensi Jenewa: lawful combatants (pejuang sah) dan unlawful combatants (pejuang yang tidak sah). Dengan mengubah istilah tersebut, kebijakan AS mengindikasikan bahwa hukum internasional tidak berlaku untuk para tahanan terorisme. Meski demikian, sejatinya hukum hak asasi manusia selalu berlaku dan aksi teror tidaklah berartimenghilangkan hak para tahanan kasus terorisme dari perlindungan Konvensi Jenewa.[5] Meskipun terorisme menyebabkan ancaman yang unik dan kompleks atas keamanan, tindakan yang diambil harus tetap sejalan dengan hukum internasional dan tidak boleh melanggar hak asasi dasar manusia.

Persoalan mengenai terorisme bukanlah hal baru. Usaha internasional untuk melakukan kontraterorisme telah mulai berjalan sejak tahun 1937. Masalah tersebut telah dibahas dalam hukum internasional selama beberapa dekade dan tidak perlu ada paradigma yang benar-benar baru terkait dengan terorisme. Hukum hak asasi dasar manusia secara internasional tetap berlaku sepanjang waktu, baik ada konflik bersenjata maupun tidak.

Pentingnya melindungi hak asasi manusia untuk mencapai tindakan kontraterorisme yang efektif tidak bisa diabaikan. Kegagalan untuk selaras dengan hukum internasional dan hak asasi manusia pada akhirnya justru akan semakin meningkatkan terjadinya terorisme. Penggunaan tindakan yang diskriminatif dan penyematan stigma negatif berpengaruh pada hak dari seluruh komunitas, dan mungkin justru akan menyebabkan terjadinya marjinalisasi yang semakin dalam dan radikalisasi dalam komunitas tersebut.

Artikel ini mencoba untuk menyoroti mengenai kampanye anti terorisme yang dilakukan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Pada beberapa kasus, sebagian negara membuat undang-undang yang berpotensi melanggar HAM, atau mengesampingkan hak tersangka teroris atas perlindungan hukum. Pada kasus lain, perang melawan teror digunakan oleh pemerintah untuk membenarkan represi atau kesewenang-wenangan atas lawan politik dan untuk melakukan tindakan hukum atas para pencari suaka.

 

A.                 DEFINISI HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah nilai universal dan jaminan legal yang melindungi seseorang dan kelompok dari berbagai tindakan dan penghilangan terutama oleh agen pemerintah yang mengganggu kebebasan fundamental dan martabat manusia. Spektrum penuh dari hak asasi manusia meliputi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial, serta hak untuk berkembang. Hak asasi manusia bersifat universal—atau dalam kata lain, ia melekat pada manusia—dan bersifat saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan.”[6]

Beberapa hak asasi manusia bersifat absolut, tidak boleh dibatasi maupun dihalangi dalam kondisi apapun. Sedangkan sebagian yang lain bersifat nonabsolut, yang berarti bisa dibatasi dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan hak orang lain atau masyarakat yang lebih luas. Pembatasan hak asasi ini harus memenuhi syarat:

-          Sesuai dengan hukum yang berlaku

-          Untuk tujuan yang legitimate, misalnya ingin melindungi hak orang lain atau masyarakat secara lebih luas

-          Benar-benar diperlukan dalam masyarakat yang demokratis

-          Proporsional, yaitu pantas dan tidak berlebihan.

Hak asasi yang bersifat absolut antara lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan atau dihukum dengan cara yang tidak manusiawi atau merendahkan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk tidak dihukum tanpa hukum yang berlaku.

 

B.                 DEFINISI TERORISME

Kerangka hukum internasional tentang kontraterorisme menegaskan beberapa kewajiban terkait terorisme, tanpa memberikan definisi yang komprehensif mengenai istilah tersebut. Seruan internasional untuk memerangi terorisme, tanpa mendefinisikan istilah tersebut secara jelas, sangat mungkin dipahami bahwa definisi tersebut diserahkan kepada masing-masing negara untuk mendefinisikan. Hal ini membawa ancaman potensi pelanggaran HAM dan bahkan penyalahgunaan istilah tersebut.[7] Definisi dari terorisme yang samar dan luas bisa jadi digunakan oleh negara sebagai alat untuk membungkam aksi damai buruh, hak minoritas, atau yang lebih umum, untuk membatasi segala bentuk oposisi politik.[8]

Salah satu contoh dalam konteks ini adalah penghormatan pada prinsip legalitas, yang tertuang dalampasal 15 dari Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang tidak boleh dilanggar meski dalam kondisi darurat. Saat aparat keamanan nasional menyimpulkan bahwa seseorang masuk dalam definisi yang dimaksud pemerintah, bisa jadi ia langsung dicap sebagai “terduga teroris internasional” dan ditahan meski tanpa tuduhan.

Pelapor khusus PBB dalam hal perlindungan HAM dan kebebasan fundamental saat melakukan kontraterorisme, Martin Scheinin, berulangkali menegaskan bahwa definisi terorisme tidak boleh samar atau diperluas. Dalam laporannya kepada Majelis Umum PBBpada tahun 2006, ia menegaskan beberapa elemen dalam terorisme, dengan mengutip resolusi Dewan Keamanan PBB 1566 (2004) dan Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB tentang Ancaman, Tantangan, dan Perubahan.[9]

“Pada tingkat nasional, kejahatan terorisme didefinisikan dengan keberadaan akumulatif daritiga kondisi berikut:

-          Cara yang digunakan, yang bisa dideskripsikan sebagai sesuatu yang mematikan, atau kekerasan serius atas anggota masyarakat umum atau sebagian darinya, atau melakukan penyanderaan.

-          Maksud, yaitu untuk menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat atau merusak tatanan masyarakat atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

-          Tujuan, yaitu untuk mempercepat tujuan politik atau ideologi pokoknya.

Hanya jika ketiga kondisi tersebut dipenuhi, maka sebuah aksi bisa dihukumi sebagai teroris; jika tidak ia akan kehilangan kekuatan khususnya dalam kaitannya dengan kejahatan biasa.”[10]

Dia juga memperingatkan bahwa kejahatan yang tidak secara spesifik dijelaskan dalam perjanjian universal terkait terorisme mungkin bisa dihukumi dengan “kejahatan terorisme” dalam sebuah hukum nasional hanya jika “benar-benar dibutuhkan (strictly necessary) dan dengan ketentuan bahwa definisi atau larangan tersebut tunduk pada persyaratan legalitas (aksesibilitas, ketepatan, hanya bisa diterapkan pada kontraterorisme saja, tidak diskriminatif, dan tidak berlaku surut).”[11]

Sedangkan dalam konflik bersenjata, hukum kemanusiaan internasional juga melarangtindakanyangakan dianggaptindakan terorisjika merekadilakukan dimasa damai.[12]Misalnya,tindak kekerasan yang sengaja diarahkan terhadapwarga sipil danobjek sipilmerupakan kejahatanperang menuruthukum internasional, di mana seseorang bisa dituntut atasnya. Aturan iniberasal dariprinsip dasarhukum kemanusiaan internasionalyang terkait dengan perlindunganwarga sipildalam konflik bersenjata, yaituprinsip pembedaan. Menurut prinsip ini, semua pihak yang terlibat konflik harusmembedakanantara warga sipil dankombatan. Pada dasarnya, ini berartibahwa seranganhanya boleh diarahkanpadasasaran militer, yaituobjek yang menurut sifatnya, lokasi, tujuan atau penggunaannya memberikan kontribusi yang efektifuntukaksi militer,dan penghancuran, penangkapan, perebutan atau netralisasi atasnya, baik secara parsial ataupun total, mampu memberikan keuntungan militer yang definitif. Masyarakat sipil kehilangan hak perlindungannya jika mereka terlibat secara langsung dalam permusuhan.

 

C.                 HAK ASASI DASAR DALAM KONTEKS TERORISME DAN KONTRATERORISME

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, yang kemudian disebut sebagai kumpulan hak dasar individu, perlindungan yang wajib disediakan oleh negara dalam kebijakan kontraterorisme meliputi[13]:

-          Hak untuk hidup (Pasal 3)

Hal ini berarti bahwa tidak ada seorangpun—termasuk pemerintah— yang boleh mengakhiri kehidupan seseorang. Hal ini juga berarti bahwa kita berhak memperoleh perlindungan jika kehidupan kita terancam. Begitu juga pemerintah harus mempertimbangkan hak hidup seseorang ketika membuat keputusan yang berpotensi membahayakan nyawa seseorang.

Jika hak ini tidak dihormati, maka hak lainnya tidak bisa secara efektif dijamin; hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 3 Deklarasi Universal, pasal 4 Konvensi Amerika, dan Pasal 4 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia.

Hak untuk hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable right), bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.

Dalam praktik kontraterorisme, Komite Hak Asasi Manusia PBB sangat prihatin dengan penggunaan senjata oleh aparat keamanan terhadap orang yang diduga teroris, yang menyebabkan banyak kematian.[14]

Kesalahpahaman yang umum terjadi atas hak untuk hidup adalah bahwa tugas untuk melindungi hak hidup masyarakat menjadi justifikasi atas digunakannya tindakan yang berbahaya yang bisa jadi melanggar hak orang lain, termasuk hak hidup tersangka kasus terorisme. Kewajiban untuk menjamin kehidupan seseorang mensyaratkan bahwa seluruh kebijakan yang dirancang untuk melindunginya—terutama yang berkaitan dengan penggunaan senjata mematikan—haruslah fokus, terarah, dan eksepsional.

Ada beberapa kondisi dengan syarat yang cukup ketat dimana aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan senjata mematikan:[15]

  • Untuk membela seseorang dari kekerasan yang tidak sah menurut hukum.

Pemerintah harus mampu memberikan bukti yang cukup bahwa aparat atau seseorang telah atau akan diserang. Meskipun pembelaan diri bisa menjadi justifikasi yang sah atas penggunaan senjata mematikan, namun ia harus menjadi pilihan terakhir yang mungkin dilakukan. Karenanya, jika kesempatan untuk menangkap yang datang sebelumnya tidak diambil, dan kemudian aparat keamanan bergantung pada penggunaan senjata mematikan, maka hal itu termasuk dalam pelanggaran hak untuk hidup.[16]

  • Melakukan penangkapan atau mencegah dari usaha melarikan diri

Penggunaan senjata harus menjadi opsi terkahir yang digunakan. Untuk itu, peringatan harus diberikan terlebih dahulu sebelum menggunakan senjata mematikan.[17] Tersangka harus diberi kesempatan untuk menyerahkan diri terlebih dahulu.[18]

  • Memadamkan kerusuhan

Tidak ada definisi yang ditetapkan dalam hukum hak asasi manusia internasional tentang apa yang dimaksud dengan kerusuhan itu. Tapi, saat ratusan atau ribuan orang melemparkan proyektil ke arah aparat keamanan, hal ini bisa menjadi justifikasi akan penggunaan senjata mematikan. Meski demikian, penggunaan senjata mematikan bisa dianggap perlu jika proyektil tersebut bisa menyebabkan kematian atau bahaya yang serius pada aparat penegak hukum tersebut. Melemparkan batu ke arah aparat yang bersenjata lengkap dan menggunakan pelindung tidak bisa digunakan sebagai justifikasi penggunaan senjata mematikan. Perlengkapan dan prosedur kontrol yang tepat juga harus diterapkan dalam menangani kerusuhan tersebut.[19]

Undang-undang negara harus ‘mengontrol dan membatasi secara ketat kondisi’ dimana aparat keamanan boleh menggunakan senjata mematikan.[20]

 

Pengampunan (Amnesty) dan Kebebasan dari Hukuman (Impunity)

Amnesti dan impunity yang diberikan kepada aparat keamanan mempunyai gaung yang cukup keras dalam praktik kontraterorisme. Apakah amnesti sesuai dengan hak untuk hidup, tergantung pada kondisi yang terjadi saat itu. Dalam hal ini, hak korban dan keluarganya harus dipertimbangkan. Pemberian amnesti kepada aparat keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM merupakan bentuk pelanggaran atas hak korban untuk mendapatkan peradilan yang adil (fair trial) dan hak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif (effective remedy).[21]

Komite Hak Asasi Manusia (HCR) merasa prihatin dengan kekebalan yang diberikan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Menurut Komite tersebut, kontraterorisme tidak boleh digunakan sebagai justifikasi atas dibuatnya undang-undang baru yang membebaskan aparat keamanan dari pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan selama operasi kontraterorisme tersebut.[22]

HRC juga menegaskan bahwa jika terdapat laporan yang kuat tentang adanya extra judicial killings, penghilangan dan penyiksaan, dalam operasi kontraterorisme  yang dilakukan oleh aparat keamanan, tuntutan dan hukuman harus sesuai dengan bobot pelanggaran HAM yang dilakukan.

-          Hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan (Pasal 5)

Hukum hak asasi manusia melindungi seseorang dari:

  • Penyiksaan (mental, fisik, atau keduanya)
  • Perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan
  • Deportasi atau ekstradisi (dikirim ke negara lain untuk menghadapi hukuman) jika terdapat risiko akan menghadapi siksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi

Pemerintah tidak boleh memperlakukan warganya seperti tersebut di atas, dan juga melindungi warganya jika mendapatkan perlakuan semacam itu dari pihak lain.

Apa itu penyiksaan?

Penyiksaan terjadi jika seseorang bertindak dalam kapasitas sebagai pihak yang berwenang (misalnya: polisi atau tentara) yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit yang luar biasa atau penderitaan (fisik atau mental) atas orang lain. Hal ini dilakukan dalam rangka menghukum seseorang atau mengintimidasi atau memperoleh informasi dari mereka.

Apa itu Perlakuan yang tidak manusiawi?

Perlakuan yang tidak manusiawi meliputi:

  • Serangan fisik yang serius
  • Interogasi psikologis
  • Kondisi penahanan atau pengekangan yang tidak manusiawi
  • Tidak memberikan perawatan medis atas seseorang yang menderita penyakit berat
  • Ancaman untuk menyiksa seseorang, jika ancaman tersebut riil dan seketika

Apa itu perlakuan yang merendahkan?

Sesuatu dianggap merendahkan hanya jika ia menyangkut level minimum dari kekerasan hukuman. Level ini tergantung pada sejumlah faktor, seperti durasi perlakuan tersebut, pengaruh fisik atau mental, dan jenis kelamin, usia, kerentanan, dan kesehatan korban. Konsep ini berdasarkan pada prinsip martabat.

Hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan ini bersifat absolut dan berlaku dalam kondisi apapun, yang berarti tidak boleh dibatasi dalam kondisi apapun. Pejabat publik tidak boleh menggunakan dalil kurangnya bukti atas tuduhan yang mereka berikan sebagai alasan untuk memperlakukan seseorang dengan cara yang tidak manusiawi atau merendahkan.

Konvensi Menentang Penyiksaan pasal 13 menyatakan bahwa, “Seluruh negara harus memastikan bahwa setiap orang yang diduga mengalami penyiksaan di setiap wilayah yang berada dalam kekuasaan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan kasusnya diperiksa dengan segera dan dengan seimbang, oleh otoritas yang kompeten. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pengaduan dan saksi-saksi dilindungi darisegala tindakan sewenang-wenang atau intimidasi sebagai konsekuensi atas pengaduan yang mereka sampaikan atau segala bukti yang diberikan.” Perlindungan tersebut juga berlaku kepada mereka yang bertindak untuk kepentingan korban penyiksaan.

-          Hak atas perlindungan hukum yang sama (Pasal 7)

Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses yang sama atas hukum dan pengadilan, dan untuk diperlakukan sama oleh hukum dan pengadilan, baik secara prosedur maupun hakikat hukumnya.

-          Hak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif (Pasal 8)

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan nasional yang kompeten bagi mereka yang mengalami tindakan pelanggaran atas hak-hak dasar mereka. Hak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif adalah bagian dari hak asasi manusia universal yang tergolong ke dalam jenis hak yang pemenuhannya tidak boleh ditunda dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.[23]

Saat sebuah hak asasi dilanggar, atau individu yang dirugikan merasa hak asasinya telah dilanggar, individu tersebut harus diberi kesempatan untuk menentang pelanggaranyang diduga diarahkan kepadanya. Jika terbukti ada pelanggaran, maka orang tersebut harus diberikan sebuah resolusi pemulihan yang layak. Pemulihan ini bisa termasuk pemberian kompensasi atau bisa juga tidak. Hak untuk mengklaim pemulihan yang efektif tidak tergantung pada terbuktinya pelanggaran HAM. Namun, hak untuk menggugat adalah bersifat otonom. Paling tidak, proses ini harus dilakukan di depan badan yang independen, yang keputusannya bisa ditinjau oleh pengadilan yang benar-benar berfungsi, dan prosedurnya memenuhi hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.

Menurut Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR),contoh dari pelanggaran atas hak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif antara lain[24]:

  • Tidak disediakannya prosedur yang cukup untuk melakukan pengaduan, atau mendapatkan kompensasi, atas pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan
  • Tidak dilakukannya penyelidikan yang seksama atas dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan
  • Tidak ditetapkannya prosedur penyampaian keberatan terkait dengan penyadapan telepon.

 

-          Hak untuk bebas dari penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang (Pasal 9)

Setiap orang tidak boleh ditahan oleh suatu negara tanpa motif yang sah dan sewenang-wenang, dan setiap orang mempunyai hak untuk menggugat legalitas penahanannya berdasarkan prinsip yang disebut sebagai habeas corpus, di mana pihak berwenang harus dapat membuktikan dipengadilan alasan penahanan dengan disertai bukti yang cukup. Tanpa ada bukti maka seseorang berhak untuk dibebaskan.[25]

Seseorang juga mempunyai hak untuk diberi informasi tentang alasan penahanan[26] dan hak untuk diadili dalam periode waktu yang masuk akal, jika tidak, maka ia mempunyai hak untuk dibebaskan.[27]

-          Hak atas public hearing(dengar publik) yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak berat sebelah (Pasal 10)

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas dengar publik oleh pengadilan yang independen dan tidak berat sebelah terkait dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya.

-          Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah (Pasal 11)

Seorang tahanan praperadilan harus tetap dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang menunjukkan kesalahan mereka menurut hukum yang berlaku dan mereka harus tetap diperlakukan dengan menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk tahanan kasus terorisme. Seorang terdakwa tidak boleh dihadirkan di pengadilan dalam cara yang mengindikasikan bahwa ia adalah penjahat yang berbahaya. Otoritas publik harus menahan diri dari membuat pernyataan yang bersifat menuduh yang nantinya mempengaruhi hasil dari peradilan yang adil.

-          Hak atas privasi (Pasal 12)

Setiap orang berhak untuk tidak dilakukan campur tangan yang sewenang-wenang atas privasi, keluarga, rumah, korespondensi, atau serangan atas kehormatan dan reputasinya. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi hukum atas campurtangan atau serangan semacam itu.

Hak atas privasi adalah hak yang memenuhi kualifikasi (qualified), yang berarti bisa dibatasi dalam kondisi tertentu dan dengan tujuan tertentu yang diatur dalam perjanjian hak asasi manusia. Saat seseorang diinvestigasi oleh penegak hukum atas dugaan tindakan kriminal atau terlibat dalam terorisme, penghormatan atas privasinya harus tetap melekat.

Saat ini, dengan alasan efektivitas, strategi kontraterorisme seringkali mencampuri hak atas privasi seseorang. Karenanya, sangat penting untuk memahami sejauh mana intervensi atas hak privasi seseorang itu diperbolehkan oleh hukum. Aparat keamanan mempunyai serangkaian alat dan prosedur yang bisa digunakan dalam operasi kontraterorisme, mulai dari yang tradisional—seperti pencarian secara fisik atas orang yang dicurigai—hingga penggunaan teknologi canggih untuk melakukan pengamatan. Seluruh hal tersebut, dalam variasi yang bertingkat, tetap harus menghargai hak privat seseorang. Untuk bisa dianggap sah sesuai hukum, proses tersebut harus dijustifikasi oleh ketentuan hukum, diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, dan proporsional.[28]Teknik-teknik yang harus dijustifikasi berdasarkan ketentuan di atas meliputi:

  • Pengumpulan dan penyimpanan secara sistematis atas informasi pribadi oleh aparat keamanan negara.[29]
  • Skema CCTVdi mana setiap gambar direkam, diproses, dan disimpan.[30]
  • Penggunaan tracking devices
  • Pengumpulan sample seperti sidik jari dan DNA.[31]

Dalam operasi pengawasan juga diperlukan supervisi yang independen.Penggeledahan atas rumah seseorang harus dibatasi pada pencarian bukti yang dibutuhkan dan tidak boleh sampai ke taraf mengganggu.[32]

Segala tindakan yang berpengaruh pada privasi seseorang harus sah di depan hukum.[33] Artinya, setiap penggeledahan, pengintaian, atau pengumpulan data seseorang harus atas otorisasi dari hukum. Tingkatan di mana hal tersebut diperbolehkan harus tidak boleh sewenang-wenang, aturan tersebut tidak boleh tidak adil, tidak bisa diprediksi atau tidak masuk akal. Undang-undang harus menjelaskan secara detail kondisi yang tepat di mana interferensi boleh dilakukan. Dan penerapannya tidak boleh diskriminatif.[34]

Pembatasan tersebut tidak berarti bahwa negara mempunyai keleluasaan yang tak terbatas untuk mencampuri privasi warganya, karena pembatasan atas hak seseorang hanya boleh dilakukan untuk tujuan yang legitimate dan harus sesuai dengan tujuan tersebut. Negara juga berkewajiban untuk melindungi dari kesewenang-wenangan atas penerapan otorisasi tersebut. Dalam kasus Klass v. Germany misalnya, European Court of Human Rightsmenyatakan bahwa setiap sistem pengawasan rahasia yang dilakukan oleh negara harus disertai dengan jaminan yang cukup dan efektif dari terjadinya penyalahgunaan.[35]

-          Hak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain dari penyiksaan (Pasal 114)

Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati di negara lain suaku untuk terhindar dari tuntutan di negara asal.

Hak ini tidak diberikan dalam kasus di mana tuntutan tersebut berasal dari kejahatan nonpolitis atau dari tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB.

-          Hak atas kebebasan akan gagasan, suara hati dan agama (Pasal 18)

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan akan gagasan, suara hati dan agama; hak ini meliputi kebebasan untuk pindah agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri atau bersama dengan orang lain dalam komunitas, di tempat publik atau privat, untuk menunjukkan agama atau kepercayaannya dalam bentuk mengajarkan, mempraktikkan, dan beribadah.

-          Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi (Pasal 19)

Beberapa ceramah, karena hubungan langsungnya dengan perlindungan nilai-nilai demokratis, memperoleh perlindungan yang lebih dibandingkan jenis ceramah yang lain. Tingkat ceramah yang dilindungi terbagi dalam lima kategori:

  • Ekspresi politik dan kepentingan publik
  • Ekspresi moral dan agama
  • Ekspresi seni dan budaya
  • Ekspresi komersial
  • Ekspresi “bebas nilai” (valueless)atau ofensif

Perlindungan paling kuat diberikan kepada ekspresi politik dan kepentingan publik, dan yang paling lemah adalah ekspresi “tak bernilai”. Semua kategori tersebut pada tingkat tertentu termasuk dalam hak akan kebebasan berekspresi. Meskipun, beberapa bentuk ceramah mungkin dilarang dalam sebuah masyarakat yang demokratis, seperti ceramah kebencian dan propaganda perang.

Hukum internasional mengeluarkan standar mengenai area kebebasan berekspresi, yang mana dalam kondisi tertentu terdapat beberapa pembatasan atas hak tersebut, diantaranya adalah ceramah dan ekspresi yang menghasut pada aksi terorisme. Meski demikian, pembatasan tersebut harus tetap menghargai hukum internasional dan tidak boleh ada bentuk pembatasan berekspresi yang kontroversial.

Pasal 19 dari ICCPR, contohnya, menyatakan bahwa hak untuk bebas berekspresi mungkin “bisa dibatasi, namun pembatasan tersebut harus sesuai dengan hukum dan benar-benar dibutuhkan: (a) untuk menghargai hak orang lain; (b) untuk melindungi keamanan nasional atau tatanan masyarakat, atau untuk kesehatan atau moral masyarakat.”

Sebagai bentuk respons atas ancaman terorisme, Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1624 menyerukan kepada seluruh negara untuk melarang hasutan(incitement)untuk melakukan aksi terorisme.[36]

Namun, banyak negara menafsirkan “hasutan” dalam konteks yang terlalu meluas. Pengertian tersebut ditarik ke delik baru, seperti “pembelaan”,[37] “pemujian”,[38] “pemujaan atau dorongan tidak langsung”,[39] “justifikasi publik”,[40] dan “promosi” terhadap aksi terorisme.[41]

Panduan yang cukup membantu dalam persoalan ini disampaikan dalam Deklarasi Bersama Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menjelaskan bahwa “hasutan harus dipahami sebagai seruan langsung untuk melakukan terorisme, dengan niat bahwa hal tersebut akan mempromosikan terorisme, dan dalam konteks di mana seruan tersebut secara langsung bertanggungjawab menyebabkanterjadinya peningkatan aksi terorisme.”[42]

-          Hak untuk bebas berkumpul dan berasosiasi (Pasal 20)

Setiap orang mempunyai hak untuk bebas membuat asosiasi secara damai. Tidak seorang pun yang boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam satu asosiasi tertentu.

Hak untuk bebas berasosiasi adalah platform dari penghormatan dan pembelaan hak orang lain, seperti hak untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Para pembela hak asasi manusia sering menggunakan hak ini sebagai basis legal untuk kegiatan mereka.

Hak ini sering dibatasi oleh pemerintah sebagai bentuk respons mereka atas ancaman terorisme. Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia dan kontraterorisme selalu menekankan tentang pentingnya memastikan bahwa semua keputusan yang membatasi hak asasi manusia harus dengan pengawasan dari pengadilan, sehingga ia bisa tetap sah menurut hukum, layak, proporsional, dan efektif. Prinsip ini sangat fundamental dalam konteks kontraterorisme, di mana seringkali digunakan informasi rahasia sebagai dasar menentukan suatu kelompok sebagai teroris.

Hak untuk bebas berasosiasi dikatakan dilanggar jika sebuah partai politik atau LSM atau sejenisnya dilarang ketika mereka tidak menyerukan penggunaan kekerasan, meskipun otoritas pemerintah berpendapat bahwa mereka menggunakannya. Jika sebuah organisasi atau partai politik tidak menolak prinsip-prinsip demokrasi, mereka tidak boleh dilarang.[43]

Sebuah kelompok tidak boleh disebut sebagai teroris hanya dikarenakan memicu perkara yang tidak populer yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, sepanjang aksi tersebut sah dan damai. Saat sebuah kelompok menganjurkan, mendukung, atau menyerukan penggunaan kekerasan yang serius atau mematikan maka ia bisa digolongkan sebagai kelompok teroris, yang haknya barangkali bisa dibatasi.

Penerapan undang-undang kontraterorisme terhadap suatu asosiasi harus dilakukan melalui pertimbangan yang serius untuk menilai apakah langkah tersebut benar-benar diperlukan dan sebanding. Dugaan terorisme semestinya tidak digunakan sebagai jalan pintasuntuk mengabaikan penilaian kasus per kasus.[44]

 

D.                 KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH NEGARA SAAT MELAKUKAN KONTRATERORISME

Pada bulan September 2006 negara-negara anggota PBBmengadopsi dan menyepakati Strategi Kontraterorisme Global PBB, salah satu dari beberapa instrumen legal terkait dengan kontraterorisme dan hak asasi manusia yang dikembangkan dan disetujui dibawah perlindungan PBB dan meliputi organisasi lintas negara. Dalam strategi tersebut diterangkan bahwa:

“Perlindungan atas hak asasi manusia bagi semua orang dan aturan hukum sangat penting bagi seluruh komponen dari Strategi tersebut, mengakui bahwa tindakan kontraterorisme yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia bukanlah tujuan yang bertolak belakang, tapi saling melengkapi dan saling menguatkan...”[45]

Dewan Keamanan PBB berulangkali menyerukan kepada seluruh negara, termasuk dalam konteks kontraterorisme untuk:

“Menghormati dan mempromosikan hak setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas dakwaan kriminal untuk segera dihadapkan ke pengadilan atau pejabat lain yang berwenang untuk menjalankan peradilan dan untuk mendapatkan hukuman dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibebaskan.”[46]

Ia juga menyerukan kepada pemerintah untuk:

“Menghormati dan mempromosikan hak setiap orang yang kehilangan kebebasannya karena penangkapan atau penahanan untuk segera diproses di pengadilan, agar pengadilan segara memutuskan, tanpa menunda, keabsahan dari penangkapannya dan memerintahkan pembebasannya jika penangkapan tersebut tidak sah, sesuai dengan kewajiban internasional.”[47]

Hukum internasional secara jelas menegaskan hak setiap individu yang ditahan atas dugaan kejahatan, apapun sifatnya, untuk dibawa ke hadapan pengadilan.”[48]

Prinsip ke 4 dari Prinsip-Prinsip Utama Untuk Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (Body ofPrinciples for the Protection of All Persons Under AnyForm of Detention or Imprisonment) menyatakan bahwa:[49]

“Segala bentuk penahanan atau pemenjaraan dan segala tindakan yang berpengaruh pada hak asasi manusia seseorang harus atas perintah, atau dibawah pengawasan yang efektif dari pengadilan atau otoritas lain yang berwenang.”

Prinsip-Prinsip Utama juga menegaskan bahwa yang dimaksud “lembaga peradilan atau pihak lain yang berwenang” adalah:

“Sebuah pengadilan atau otoritas lain yang sah secara hukum yang status dan kedudukannya memberikan jaminan terkuat atas kompetensi, kejujuran dan independensi.”

Prinsip ke-11 menyatakan bahwa:

“Seseorang tidak boleh ditahan tanpa diberi kesempatan yang efektif untuk didengar di pengadilan atau otoritas lain.”

Terkait dengan risiko penyiksaan atau perlakuan kasar lain yang seringkali terjadi ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan interogasi juga mempunyai hak untuk mengendalikan tahanannya, Rekomendasi Umum dari Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB menyatakan bahwa:

“Mereka yang ditangkap tidak boleh ditahan di tempat yang berada di bawah kendali interogator atau investigator lebih dari waktu yang dibutuhkan oleh hukum untuk mendapatkan surat perintah penahanan pra peradilan—yang dalam banyak kasus tidak lebih dari 48 jam. Mereka harusdibawa ke fasilitas pra peradilan yang berada di bawah otoritas lain, di mana tidak diperbolehkan adanya kontak dengan interogator atau investigator yang tidak dalam pengawasan.”[50]

Ketentuan tersebut seringkali dilanggar di berbagai negara dalam penanganan kasus terorisme. Komite Menentang Penyiksaan dalam salah satu laporannya menyatakan bahwa pelanggaran yang sering terjadi antara lain: “penahanan pra peradilan yang melebih batas waktu yang diizinkan oleh hukum, pembatasan akses pada penasihat hukum; pembatasan pengawasan hukum selama penahanan pra peradilan; penahanan tanpa boleh berhubungan dengan dunia luar (incommunicado detention) terutama selama investigasi pra peradilan; dan kurangnya akses pada perawatan medis dan anggota keluarga.”[51]

Pada tahun 2009, Majelis Umum PBB menegaskan bahwa “terorisme tidak bisa dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis mana pun,”[52] dan menyerukan kepada seluruh negara untuk tidak memaksakan pada profil ras atau etnis tertentu[53]; menghormati kewajiban non-refoulement[54]; memastikanjaminan atas asas legalitas (due process)[55]; dan memastikan bahwa “hukum yang mengkriminalisasi aksi terorisme tersebut bisa diakses, dirumuskan dengan presisi, tidak diskriminatif, tidak berlaku surut dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia.”[56]

 

E.                  POTENSI PELANGGARAN HAM DALAM PRAKTIK KONTRA-TERORISME DI BERBAGAI NEGARA

Lebih dari 140 negara telah mengeluarkan undang-undang mengenai kontraterorisme sejak peristiwa 11 September 2001 silam. Sebagian ada yang mengeluarkan undang-undang baru, sebagian ada yang merevisi undang-undang lama. Latar belakangnya juga bervariasi, sebagian karena serangan yang terjadi di negara tersebut, dan pada sebagian besar yang lain mengeluarkannya sebagai respons atas resolusi Dewan Keamanan atau tekanan dari negara lain seperti Amerika Serikat yang khawatir akan terjadinya serangan.[57]

Undang-undang tersebut, jika dilihat secara keseluruhan, bisa merepresentasikan ekspansi kekuasaan pemerintah yang sangat luas dan berbahaya untuk menginvestigasi, menangkap, menahan, dan mengeksekusi seseorang tanpa hak atas legalitas, keadilan, dan transparansi publik. Undang-undang tersebut perlu dicermati, tidak hanya karena sebagian darinya membatasi atau melanggar hak asasi tersangka, namun juga bisa digunakan untuk menghantam aktivitas politik damai atau menargetkan kelompok agama, etnis, atau sosial tertentu.

Satu hal yang jadi perhatian utama adalah kecenderungan undang-undang tersebut untuk melingkupi perbuatan yang jauh dari definisi yang umum dianggap sebagai teroris. Seringkali undang-undang tersebut mendefinisikan terorisme dengan menggunakan bahasa yang luas dan terbuka. Pemerintah secara publik membela kekuasaan tak terbatas dari polisi dan aparat keamanan lain dibawah undang-undang tersebut dengan mengatasnamakan ancaman terorisme, padahal sebagian dari perbuatan yang dikover barangkali hanya sedikit hubungannya dengan potensi serangan tersebut.

Human Right Watch merilis beberapa elemen dalam undang-undang kontraterorisme pasca peristiwa 11 September yang berpotensi melanggar HAM.[58]

 

1.         Definisi Terorisme dan Aksi Teror

Belasan undang-undang kontraterorisme yang dibuat sejak tahun 2001 mendefinisikan terorisme dan aksi teror dalam pengertian yang sangat meluas. Walaupun tidak ada satupun definisi terorisme menurut hukum internasional,[59] definisi yang dicantumkan dalam berbagai perjanjian internasional seringkali berpusat pada penggunaan kekerasan untuk tujuan politik. Dalam praktiknya, undang-undang kontraterorisme yang baru bervariasi secara sangat luas dari satu negara ke negara yang lain dan seringkali juga melingkupi aksi yang tidak ada hubungannya dengan kekerasan.

Masalah paling umum dan seringkali paling serius terhadap definisi legal terorisme menurut undang-undang nasional adalah mereka didefinisikan terlalu meluas dan samar. Sebagai prinsip legal dasar, undang-undang tersebut gagal untuk memberikan ulasan yang masuk akal tentang aksi semacam apa yang dikover. Banyak yang terlalu meluas, hingga mereka juga melingkupi kejahatan biasa yang secara layak tidak dianggap teroris atau aksi yang seharusnya tidak dianggap sebagai kejahatan sama sekali. Jangkauan yang luas dan samar tersebut membuat undang-undang tersebut rawan terhadap pelaksanaan yang sewenang-wenang dan diskriminatif oleh otoritas setempat—yang seringkali diarahkan kepada agama atau etnis tertentu, partai politik atau kelompok tertentu.[60] Di Australia, contohnya, komunitas pengacara dan kelompok masyarakat sipil melaporkan penyalahgunaan tindakan kontraterorisme terhadap komunitas Muslim, Kurdi, Tamil, dan Somalia.[61]

Kesamaran yang terjadi pada banyak undang-undang kontraterorisme seringkali didapati pada istilah “tatanan masyarakat” dan “keamanan masyarakat.” Walaupun istilah tersebut sesuai dengan hukum internasional jika didefinisikan secara sempit dan tepat, ia akan berbahaya jika dibiarkan tanpa batas: mereka dibiarkan bisa ditafsirkan secara sangat meluas, yang kemudian digunakan untuk mengganjal aktivitas dan ceramah yang sah dengan dalih kontraterorisme. Jarang sekali undang-undang kontraterorisme memberikan definisi yang jelas dan tepat soal istilah tersebut. Human Rights Watch (HRW) menemukan lebih dari 130 undang-undang kontraterorisme yang mencakup satu atau lebih istilah yang samar seperti “tatanan publik” tanpa menjelaskan dengan baik istilah tersebut. Pada lebih dari separuh dari undang-undang tersebut, terdapat paling tidak dua definisi yang ambigu. Sedangkan lima undang-undang kontraterorisme sama sekali tidak bisa mengidentifikasi apa yang dimaksud aksi terorisme itu.

Dalam tingkat yang lebih luas, undang-undang kontraterorisme juga meliputi aksi yang sebenarnya sudah ilegal menurut hukum kriminal domestik yang telah ada, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan penculikan.

Definisi sah terorisme secara umum terdiri dari dua atau tiga elemen dasar: aksi dan tujuan, atau aksi, maksud, dan tujuan. Kejahatan terorisme dicirikan sebagai sebuah aksi yang dilakukan dengan maksud tertentu—misalnya, keinginan untuk membunuh—dan dengan tujuan yang spesifik, seperti memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau populasi untuk melakukan atau abstain dari suatu tindakan.

Sebagian besar undang-undang kontraterorisme merujuk pada satu atau lebih dari empat kategori bahaya berikut ini: (1) melukai fisik secara serius terhadap satu atau beberapa orang—dengan kata lain, membunuh atau menciderai satu orang atau lebih, atau merusak kesehatan masyarakat secara lebih luas; (2) kerusakan properti secara serius, terutama kerusakan yang bisa melukai orang secara serius; (3) bahaya pada infrastruktur vital, seperti pasokan listrik, makanan, atau air; layanan kesehatan; atau sistem keuangan dan elektronik; dan (4) bahaya pada keamanan nasional, pertahanan, atau “tatanan masyarakat.”

Pembaruan utama yang saat ini digunakan adalah elemen tujuan atau motivasi teroris, yaitu aksi tersebut dilakukan untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah atau untuk mengintimidasi, membuat panik, atau meneror masyarakat atau sebagian masyarakat.

Pada area inilah setiap negara mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Di mana beberapa mensyaratkan bahwa tujuannya adalah untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi masyarakat, beberapa yang lain merinci bahwa aksi tersebut dimaksudkan untuk memajukan tujuan agama, politik, atau ideologi; dan yang lain lagi secara luas meliputi berbagai ancaman terhadap kesatuan nasional, harmoni, atau tatanan masyarakat.

Menurut Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia dan kontraterorisme, konsep terorisme hanya meliputi: aksi atau percobaan aksi “yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius” atau “kekerasan fisik yang serius atau mematikan” terhadap satu atau lebih anggota masyarakat; atau “keinginan untuk melakukan penyanderaan” dengan tujuan untuk “memprovokasi negara di dalam masyarakat umum atau sebagian darinya”; atau “memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau abstain dari melakukan sesuatu.”[62]

Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB untuk Ancaman, Tantangan, dan Perubahan menyimpulkan bahwa untuk menyebut sebuah aksi kekerasan sebagai teroris, maka tujuannya harus “untuk mengintimidasi sebuah populasi masyarakat, atau untuk memaksa pemerintah atau sebuah organisasi internasional untuk melakukan atau abstain dari melakukan suatu tindakan.”[63]

Secara umum, definisi terorisme cenderung melingkupi aksi yang dilakukan untuk tujuan yang lebih bervariasi, seringkali tanpa persyaratan bahwa aksi tersebut akan menyebabkan atau berniat menyebabkan kematian atau cedera serius, dan tanpa menyebutkan secara spesifik tingkatan kerusakan fisik yang membuat sebuah aksi disebut sebagai aksi teror. Undang-undang yang mengkriminalisasi aksi yang hanya bertujuan untuk “mempengaruhi pemerintah” sebagai aksi terorisme, misalnya, akan dengan mudah digunakan untuk menuntut jurnalis yang melaporkan praktik korup pemerintah. Selain itu, ia juga bisa disalahgunakan untuk membungkam aktivitas kelompok pemberontak.

Undang-undang di beberapa negara yang mendefinisikan terorisme yang berpotensi melanggar HAM antara lain:

  • RancanganUndang-undang Pidana untuk Kejahatan Terorisme Arab Saudi tahun 2011 menyatakan bahwa aksi yang termasuk terorisme adalah aksi yang “menyerang reputasi negara,” “mengganggu tatanan masyarakat,” atau “menimbulkan kerusakan terhadap salah satu kepentingan publik atau sumber daya alam.” Undang-undang tersebut juga mengkriminalisasi “pendeskripsian raja—atau putra mahkota—sebagai orang kafir, meragukan integritas mereka [atau] mencemarkan ketulusan hati mereka.”[64]
  • Definisi “aksi terorisme” menurut pemerintah Australia tidak mensyaratkan adanya elemen “niat untuk menyebabkan kematian atau cedera serius.”

 

2.         Penyematan organisasi teroris dan kriminalisasi atas para anggotanya

Banyak undang-undang kontraterorisme melarang organisasi yang dianggap sebagai teroris dan memberikan sanksi finansial atas mereka. Mereka juga mengkriminalisasi keanggotaan dalam organisasi terlarang tersebut, tanpa melihat tindakan atau niat dari keanggotaan tersebut.

Uni Eropa dan beberapa negara lainnya menduplikasi atau memasukkan daftar hitam Dewan Keamanan PBB di mana 300 orang atau entitas diduga berhubungan dengan Al-Qaidah dan 129 lainnya diduga berhubungan dengan Taliban.[65] Setiap individu, entitas, maupun kelompok yang tercantum dalam daftar tersebut secara otomatis akan mengalami pembekuan aset, larangan perjalanan, dan segala penjualan atau pasokan senjata dan material terkait kepada mereka, baik langsung maupun tidak, termasuk nasihat teknis dianggap tidak sah.[66]

Pelapor Khusus PBB tentang hak asasi manusia dan kontraterorisme menyimpulkan pada tahun 2011 bahwa daftar tersebut, terutama yang terkait dengan Al-Qaidah, tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional yaitu hakpada due process atau hak atas peradilan yang adil.[67]

Hukum internasional memastikan hak untuk berasosiasi, dan segala pembatasan atas hak tersebut hanya bisa dilakukan jika “benar-benar diperlukan dalam sebuah masyarakat demokratis demi keamanan nasional atau keselamatan publik, tatanan masyarakat, ... atau untuk melindungi kesehatan masyarakat atau moral atau melindungi hak dan kebebasan orang lain,” dan pembatasan tersebut harus menjadi pembatasan yang paling sedikit yang mungkin dilakukan.[68] Pembatasan atas kebebasan berasosiasi tidak boleh berdasarkan diskriminasi agama, ras, opini politik, atau status lain yang sudah ditentukan.[69]

Definisi legal organisasi teroris sangat bervariasi di berbagai negara:

-          Di Uzbekistan, amandemen kitab undang-undang hukum acara pidana mengkriminalisasi “pembuatan, kepemimpinan, atau partisipasi dalam kelompok ekstremis agama, separatis, fundamentalis, atau organisasi terlarang lainnya,” meski pun undang-undang tersebut tidak terdapat definisi tentang “ekstremisme” atau “fundamentalisme” dan melarang aktivitas tersebut meskipun aktivitas atau ideologi atau organisasi tersebut tidak melakukan kekerasan.[70] Sejak tahun 1990-an, pemerintah Uzbekistan menggunakan ketentuan tersebut untuk menghukum ribuan orang atas ide dan ideologi mereka. Setelah 11 September, pemerintah semakin mengintensifkan penangkapan dan menjadi pembenaran untuk memerangi terorisme global. Target utama adalah para imam dan pengikutnya, serta Hizbut Tahrir.[71] Ribuan orang ditahan dengan status tersebut, meskipun menurut laporan yang kredibel yang berasal dari pengakuan para tahanan, mereka seringkali mendapati penyiksaan terjadi di penjara Uzbekistan.[72]

-          Undang-undang Australia memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemerintah untuk menyebut sebuah organisasi sebagai teroris berdasarkan alasan mereka “menyokong” aksi terorisme—meski kelompok tersebut tidak terlibat secara aktif dalam aksi teror.[73] Sebagaimana yang dicatat oleh Human Right Law Centre of Australia pada tahun 2011, definisi “menyokong”, yang meliputi memuji aksi teroris atau secara tidak langsung menghimbau aksi terorisme, bisa jadi melanggar hak akan kebebasan berekspresi dan berasosiasi. Kriminalisasi atas satu organisasi bisa juga menyangkut anggota organisasi yang masuk dalam definisi yang sangat longgar tersebut, meskipun ia secara personal tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.[74]

 

Menurut Human Right Watch, proses penyematan sebuah organisasi sebagai teroris sangat bervariasi, namun hampir kesemuanya mengabaikan due process, yaitupenegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum[75]. Organisasi atau kelompok yang dituduh jarang sekali diberikan kesempatan untuk membantah tuduhan tersebut, baik sebelum maupun setelah penyematan dilakukan:

-          Di Zimbabwe, menteri dalam negeri mempunyai kekuasaan untuk memberikan label teroris pada suatu organisasi hanya berdasarkan

-          “konsultasi” dengan menteri luar negeri, meskipun penyematan tersebut bisa digugat.[1]

-          Di Uganda, undang-undang anti terorisme tahun 2002 memperbolehkan menteri dalam negeri untuk mendeklarasikan sebuah organisasi sebagai organisasi teroris tanpa ada banding di pengadilan dan tanpa ada persyaratan substantif apapun.[2]

Karena definisi yang sangat samar tersebut, jumlah dan tipe organisasi yang disebut teroris berbeda antara satu negara dengan negara lainnya:

-          Kanada memasukkan 44 organisasi di seluruh dunia sebagai teroris, namun sekutunya Selandia Baru memasukkan 71 organisasi—hampir dua kali lipat jumlahnya dari Kanada—sebagai organisasi teroris.[3]

-          Departemen luar negeri AS memasukkan 51 organisasi dalam daftar organisasi teroris, di mana mayoritasnya adalah muslim, diikuti oleh komunis dan kelompok separatis.[4]Adapun daftar teroris versi Departemen Keuangan AS memasukkan juga ratusan orang dan kelompok lainnya.[5]

-          Daftar organisasi teroris versi Uni Eropa terdiri dari 12 orang dan 25 organisasi, tidak semuanya berhubungan dengan Al-Qaidah atau Taliban.[6]Menariknya, Uni Eropa tidak memasukkan ratusan individu dan kelompok yang masuk dalam daftar teroris versi negara anggota Uni Eropa.

-          Tahun 2008, Swaziland memasukkan partai oposisi utama, PUDEMO, dalam daftar organisasi teroris berdasarkan undang-undang terorisme mereka. Tahun 2010, pemerintah Swaziland menangkap Sipho Jele, seorang pekerja tambang, hanya karena memakai kaos PUDEMO. Tiga hari setelah ditangkap, Jele ditemukan meninggal di selnya. Pihak pemerintah mengklaim bahwa dia gantung diri, namun mereka menolak diadakannya otopsi.[7]

-          Tahun 2002, China berhasil mendapatkan dukungan AS atas usahanya untuk menempatkan East Turkestan Islamic Movement (ETIM) dalam daftar organisasi teroris versi PBB. Padahal tidak ada laporan aktivitas militer yang dilakukan ETIM. Pemerintah China mengklaim bahwa orang-orang yang menyebarkan pesan-pesan agama dan budaya secara damai di Xinjiang adalah teroris yang sedang mengubah taktik.[8]

Penyematan “teroris” oleh pemerintah seringkali berdampak pada pelarangan atas organisasi tersebut, pembekuan aset, dan pemblokiran aktivitas komersial mereka. Anggota dari organisasi tersebut juga bisa terkena hukuman atas keanggotaan mereka meski tanpa ada bukti bahwa mereka mendukung aktivitas melanggar hukum yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

 

1.         Dukungan Material Pada Terorisme dan Organisasi Teroris

Penggalangan dana untuk tujuan terorisme, menyediakan dana untuk organisasi yang dituduh sebagai teroris, atau memberikan dukungan material dalam bentuk lain juga merupakan bentuk kriminal menurut beberapa undang-undang kontraterorisme. Ketentuan mengenai dukungan material dibuat dengan dalih untuk mencegah dan menghukum mereka yang memberikan dukungan kepada organisasi teroris namun tidak terlibat dalam aksi terorisme. Ketentuan tersebut bisa merupakan pelanggaran kepada HAM jika dikombinasikan dengan pendefinisian yang terlalu meluas terhadap istilah terorisme, kelompok teroris, atau istilah dukungan material itu sendiri, apalagi jika ditambah dengan kurangnya due process terhadap orang yang dicurigai memberikan dukungan material. Hampir 100 undang-undang kontraterorisme yang ditinjau oleh Human Rights Watch mendefinisikan dukungan material terhadap terorisme sebagai aksi kriminal. Dari jumlah tersebut, 32 diantaranya mengabaikan apakah si pemberi dukungan benar-benar tahu dan memang berniat memberikan dukungan pada aksi terorisme atau tidak. Dalam undang-undang tersebut, kesembronoan cukup untuk membuat seseorang disebut mendukung terorisme.

 

2.         Pembatasan Kebebasan Berekspresi

Belasan undang-undang kontraterorisme mengkriminalisasi ceramah, publikasi, atau bentuk ekspresi lain yang menganjurkan, membenarkan, menghasut, atau memberikan dukungan kepada terorisme. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1624 tahun 2005 secara eksplisit menyerukan kepada negara untuk “mengadopsi tindakan yang diperlukan dan layak, dan sesuai dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, untuk melarang dengan hukum tindakan penghasutan untuk melakukan aksi terorisme—ceramah yang secara langsung menganjurkan terjadinya perbuatan kriminal, diniatkan untuk terjadinya aksi kriminal, atau dimungkinkan menghasilkan aksi kriminal—baik aksi kriminal tersebut dilakukan atau tidak.[9] Namun, belum ada hukum internasional yang memberikan hukuman kriminal atas apa yang disebut sebagai “hasutan tidak langsung” (indirect incitement)—seperti membenarkan atau memuja terorisme—dengan mengeluarkannya dari bentuk ekspresi yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional.

Sejak tahun 2001, terdapat kecenderungan untuk membatasi ceramah yang diduga menganjurkan terorisme. Human Rights Watch menemukan lebih dari 50 undang-undang yang membatasi ceramah yang menganjurkan, membenarkan, atau mendukung terorisme namun tidak menghasut terjadinya aksi terorisme.

-          Rancangan undang-undang kontraterorisme Saudi Arabia tahun 2011 mengkriminalisasi pembuatan atau pemublikasian website “untuk memfasilitasi komunikasi dengan pimpinan atau anggota organisasi teroris atau mempropagandakan ide mereka”. Namun undang-undang tersebut tidakmemasukkan definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan organisasi teroris itu.[10]

-          Tahun 2008, Swaziland menggunakan undang-undang kontraterorismenya untuk menangkap Mario Masuku, pemimpin gerakan politik oposisi yang dilarang PUDEMO, atas tuduhan membuat pernyataan yang memberikan “dukungan kepada aksi terorisme” dan menahannya selaman 340 hari sebelum pengadilan membebaskannya.[11]

-          Undang-undang kontraterorisme Uni Emirat Arab tahun 2004 memberikan hukuman penjara sampai 5 tahun untuk orang yang mempromosikan, baik secara lisan maupun tulisan, segala bentuk pelanggaran yang tercantum dalam undang-undang.[12]

-          Pada bulan Juni 2012, Pengadilan Tinggi Federal Etiopia menggunakan Proklamasi Anti Terorisme 2009 yang penuh cacat untuk mempidanakan enam jurnalis—beserta dengan 18 orang yang lain termasuk pimpinan kelompok oposisi—dengan dakwaan mempunyai hubungan dengan terorisme, meskipun kurangnya bukti. Selain itu, pengadilan juga gagal dalam melakukan investigasi atas adanya dugaan penyiksaan terhadapbeberapa tersangka.[13] Seluruh terdakwa pada awalnya dituntut dengan “aksi terorisme”, yang didefinisikan begitu luas sehingga otoritas setempat bisa menggunakan undang-undang tersebut untuk menghantam kelompok lain yang tidak sependapat dengan pemerintah, meskipun mereka merupakan kelompok yang legal dan menggunakan cara damai.[14] Selain itu, para terdakwa juga pada awalnya dituntut dengan “dorongan pada terorisme”. Definisi hukum mereka terhadap istilah tersebut tidak memerlukan hubungan dengan hasutan pada aksi terorisme, namun meliputi publikasi pernyataan yang kemungkinan bisa dipahami sebagai dorongan pada aksi teror. Dengan definisi ini, seseorang bisa dituntut walaupun sekadar mempublikasikan nama kelompok atau orang yang dicap sebagai teroris.

 

3.         Perluasan Kewenangan polisi, termasuk kewenangan untuk menahan tersangka tanpa tuduhan, membatasi akses mereka kepada penasihat hukum

Lebih dari 120 undang-undang kontraterorisme memperluas kekuasaan polisi untuk mengawasi dan menyelidiki seseorang, melakukan penangkapan, dan merampas barang yang dianggap terkait dengan terorisme. Dalam banyak kasus, hal ini seringkali dilakukan tanpa jaminan yudisial. Dengan memperluas kemampuan aparat kepolisian untuk bertindak tanpa izin pengadilan, dan menurunkan—atau menghilangkan sama sekali—alasan-alasan yang masuk akal terhadap munculnya kecurigaan atau penyebab yang biasanya dibutuhkan untuk membenarkan interferensi polisi, undang-undang tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi, mendorong profiling tersangka berdasarkan ras tertentu dan membidikkan target pada kelompok minoritas.

Sebagaimana yang diperingatkan oleh Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) pada tahun 2007 silam, “undang-undang [kontraterorisme], berdasarkan pada keleluasaan yang diberikan pada kepolisian, mengurangi potensi pengawasan dari pengadilan, dan badan lain yang akuntabel, yang karenanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perilaku yang tidak senonoh dari pihak kepolisian serta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.”[15]

-          Penangkapan dan Penggeledahan tanpa Surat Perintah

Beberapa negara membuat undang-undang yang mengizinkan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan tanpa surat perintah dalam kondisi yang “mendesak”. Banyak undang-undang tersebut yang tidak memberikan definisi yang jelas soal “keadaan mendesak” atau kriteria yang spesifik yang menjadi panduan apakah sebuah kasus bisa dikatakan mendesak. Hal ini berarti memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada polisi untuk memasukkan alasan dan menggeledah seseorang tanpa otorisasi pengadilan.

Undang-undang tersebut dapat secara signifikan mengurangi kemampuan tersangka untuk menentang legalitas dari penggeledahan polisi tersebut. Hak ini secara eksplisit dihilangkan ketika undang-undang juga menyertakan klausul yang memberikan kekebalan bagi polisi dari pertanggungjawaban kriminal atau sipil atas aksi yang mereka lakukan. Bahkan dalam sebuah hukum yang tidak secara spesifik menghalangi tantangan pada legalitas tindakan polisi, pengadilan barangkali tidak punya cara untuk menentukan apakah sebuah kasus secara sah masuk dalam kategori “mendesak” jika undang-undang tidak memberikan kriteria yang jelas untuk membuat penilaian.

Beberapa undang-undang yang berpotensi memicu pelanggaran HAM antara lain:

  • Undang-Undang Gangguan Keamanan Malaysia tahun 2012 memberikan keleluasaan kepada polisi untuk melakukan penangkapan tanpa surat perintah penahanan jika aparat “memiliki alasan untuk mempercayai” bahwa seseorang barangkali terlibat dalam serangan atas keamanan, yang kebanyakan didefinisikan secara samar.[16] Ia juga memberikan kekuasaan yang luas kepada polisi untuk melakukan tindakan penggeledahan dan menyadap komunikasi tanpa jaminan yudisial.
  • Undang-undang kriminal Australia 2010 memberikan kekuasaan yang luas kepada kepolisian federal untuk memasuki tempat yang bersifat pribadimeski tanpa surat perintah, jika aparat menduga bahwa ada “sesuatu” di dalam tempat tersebut yang relevan dengan serangan teror dan terdapat ancaman serius terhadap hidup, kesehatan, atau keamanan seseorang[17] Undang-undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “sesuatu”.

-          Penggeledahan Secara Acak di Area yang telah Ditetapkan

Banyak undang-undang kontraterorisme yang mengizinkan aparat kepolisian untuk melakukan penggeledahan secara acak terhadap orang dan barang-barang miliknya dalam area yang telah ditentukan, yang pada banyak kasus meliputi area yang sangat luas. Penetapan area tersebut seringkali didefinisikan dalam istilah yang sangat samar, sehingga sulit untuk ditinjau ulang di pengadilan.

Undang-undang tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi yang dilindungi secara internasional, yang diinterpretasikan meliputi hak untuk bebas dari interferensi secara sewenang-wenang meskipun interferensi tersebut diotorisasi oleh hukum.[18]

  • Di Rusia, Undang-Undang Federal no. 35 tahun 2006 tentang kontraterorisme sangat memperluas konsep “operasi kontraterorisme” sebagai bagian dari usaha mereka untuk menjegal kelompok pemberontak (insurgency) di kawasan tersebut.[19] Undang-undang kontraterorisme Rusia sebelumnya memberikan batasan teritoral yang jelas pada zona operasi kontraterorisme, sedangkan undang-undang 2006 ini memberi keleluasaan kepada kepala operasi kontraterorisme untuk menentukan sendiri teritorial dan jangkauan operasi sementara. Selama operasi kontraterorisme, aparat keamanan diperkenankan melakukan pengecekan dokumen dan penggeledahan atas seseorang, serta membatasi pergerakan orang dan kendaraan, meski tanpa surat perintah.[20]
  • Undang-undang Kriminal Australia tahun 2005 memberikan kekuatan pada polisi untuk mempertanyakan, menggeledah, dan merampas barang seseorang serta kendaraannya di area yang ditetapkan sebagai “zona keamanan yang telah ditentukan” oleh pemerintah. Tindakan ini boleh dilakukan meski aparat tidak mempunyai alasan yang layak bahwa orang yang digeledah tersebut telah melakukan, sedang melakukan, atau akan melakukan aksi terorisme.[21] Penetapan satu area sebagai “zona keamanan yang telah ditentukan” dibuat oleh Menteri Dalam Negeri dan pengadilan atas permintaan pihak kepolisian, jika pihak kepolisian merasa bahwa dengan melakukan hal yang demikian akan “mencegah” aktivitas terorisme atau sebagai bentuk respons atas aktivitas yang telah terjadi. Penetapan tersebut akan berlaku selama 28 hari—satu periode waktu yang berpotensi dilakukannya pembatasan yang tidak perlu atas hak berekspresi dan berasosiasi.[22]

-          Perluasan Kewenangan Pengawasan

Menurut Human Rights Watch, operasi pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian bisa menimbulkan pelanggaran yang serius pada kehidupan pribadi seseorang, dan karenanya secara umum harus atas otorisasi pengadilan terlebih dahulu. Undang-undang kontraterorisme di lebih dari 100 negara memberikan peningkatan kewenangan yang sangat luas kepada polisi untuk melakukan pengawasan tanpa adanya persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Dan justru mengizinkan otoritas yang barangkali kurang netral, seperti penuntut umum atau pemerintah, untuk mengotorisasi pengintaian tersebut. Hal ini meningkatkan risiko seseorang dilanggar hak kebebasannya berdasarkan alasan yang samar dan tidak spesifik tersebut.

  • Undang-undang kontraterorisme Indonesia tahun 2002 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada polisi untuk membuka,memeriksa,danmenyita surat dan paket yang dikirim via pos ataujasapengirimanlainnya, atau untuk menyadap komunikasi telepon sampai jangka waktu satu tahun, saat hakim memerintahkan investigasi.[23]
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia tahun 2004 memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk memberikan otorisasi kepada polisi untuk menyadap surat atau panggilan telepon, masuk ke berbagai tempat dan memasang peralatan dengan tujuan untuk menyadap komunikasi, atau meminta kepada penyedia layanan komunikasi untuk menyadap komunikasi. Undang-undang tersebut memberikan standar yang sangat rendah dalam penggunaan kewenangan tersebut. Ia hanya mensyaratkan bahwa pihak penuntut umum merasa bahwa komunikasi tersebut “dimungkinkan memuat informasi yang terkait dengan tindakan serangan teror,” tanpa mensyaratkan bahwa penentuan tersebut dibuat berdasarkan alasan yang objektif dan dapat dibuktikan.[24]

-          Perluasan Kewenangan untuk Merampas dan Menanyai

Undang-undang kontraterorisme di beberapa negara mendukung kewenangan aparat kepolisian untuk merampas barang tanpa surat perintah dan menanyai tersangka tanpa perlindungan due process reguler selama proses investigasi.

  • Hukum Kriminal Australia tahun 2005 memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk meminta seseorang memproduksi dokumen yang menurut alasan yang masuk akal, relevan dengan proses investigasi atas serangan terorisme yang serius, meski tanpa otorisasi dari hakim terlebih dahulu. Undang-undang tersebut menganggap kriminal pada orang yang tidak menuruti permintaan aparat kepolisian tersebut.[25]

 

4.         Penambahan Waktu Penahanan PraPeradilan

Lebih dari 40 negara memperpanjang waktu penahanan tersangka kasus terorisme sebelum dibawa ke pengadilan atau dituntut dengan tuntutan kejahatan. Panjang penambahan tersebut bervariasi di tiap negara. Undang-undang mereka juga berbeda tentang kapan dan apakah otoritas yudisial harus memberikan persetujuan sebelumnya atas penahanan tersebut.

Penambahan penahanan tanpa adanya tuntutan, terutama ketika dibarengi dengan pembatasan hak tahanan untuk menentang penahanan tersebut di pengadilan, akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk terjadinya penyiksaan dan kekejaman lain tanpa sepengetahuan pengadilan dan tidak dikenakan sanksi oleh hukum.

Penambahan penahanan praperadilan, terutama ketika tidak diotorisasi oleh hakim, bisa juga melanggar hak kebebasan menurut hukum internasional. ICCPR menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tindakan kriminal “harus segera dibawa ke hadapan hakim atau otoritas lain yang diberi otoritas oleh undang-undang untuk menggunakan kekuatan hukum.[26] Lebih lanjut lagi, seseorang yang dilanggar kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan mempunyai hak untuk “menuntut di hadapan pengadilan, agar pengadilan memutuskan tanpa melakukan penundaan atas keabsahan penangkapannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tersebut tidak sah.”[27] Komite Hak Asasi Manusia PBB, secara eksplisit menafsirkan bahwa ketentuan ini bisa diterapkan kepada “seluruh orang yang dilanggar kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan,” termasuk orang yang ditahan dalam penahanan praperadilan.[28]

Meskipun hukum internasional tidak menetapkan batasan yang spesifik tentang waktu yang diperbolehkan bagi seseorang untuk ditahan sebelum dibawa ke pengadilan, segala penambahan periode penahanan di tahanan kepolisian adalah tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “dalam kasus kriminal, setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus ‘segera’ dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diotorisasi oleh hukum untuk menggunakan kekuatan pengadilan. Batas waktu yang lebih tepat ditetapkan oleh undang-undang di sebagian besar pihak negara, yang dalam pandangan Komite, penundaan tidak boleh melebihi beberapa hari.”[29]European Court of Human Rights pernah melakukan evaluasi atas ketentuan Konvensi Eropa tentang penahanan sewenang-wenang. Mereka menyatakan bahwa “derajat fleksibilitas yang melekat pada ‘ketetapan waktu’ adalah terbatas” dan pertimbangan keistimewaan masing-masing kasus “tidak boleh sampai melanggar esensi dasar dari hak asasi yang sudah dijamin ... yaitu sampai pada titik yang secara efektif mengabaikan kewajiban negara untuk segara membebaskan atau segera membawanya ke hadapan otoritas pengadilan.[30]

-        Penahanan Pra-Peradilan Selama Beberapa Hari

  • Menurut undang-undang kontraterorisme Prancis tahun 2006, dalam kondisi tertentu, pihak kepolisian boleh memerintahkan penahanan seseorang sampai enam hari tanpa tuduhan atau tanpa dihadirkan ke hadapan hakim.[31]Terkait penambahan periode ini, Komite Pakar Terorisme dari Dewan Eropa pada tahun 2007 mempertanyakan kesesuaian hukum ketentuan tersebut dengan Brogan and Others vs. United Kingdom, “di mana Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) mengatur bahwa waktu lebih dari 4 hari dan 6 jam adalah terlalu lama bagi sebuah penahanan tanpa tinjauan dari pengadilan.”[32]
  • Menurut undang-undang kontraterorisme Filipina tahun 2007, aparat kepolisian boleh menahan seseorang yang diduga melakukan aksi teror atau terkait dengan aksi teror tanpa sebuah jaminan penangkapan dari pengadilan, yang berarti tanpa tuduhan dan tanpa tinjauan dari pengadilan, untuk jangka waktu maksimal tiga hari.[33] Dalam kasus selain terorisme, penahanan tersebut dibatasi 12 hingga 36 jam, tergantung pada keseriusan serangan.

-        Penahanan Pra-Peradilan Selama Seminggu atau Lebih

  • Di Indonesia, undang-undang kontraterorisme tahun 2002 menerapkan periode penahanan tujuh hari, di mana seorang tersangka kasus terorisme boleh ditahan tanpa tuduhan dan tanpa pengawasan pengadilan. Hal ini berkebalikan dengan standar periode penahanan satu hari yang tercantum dalam KUHP nomor 8 tahun 1981.
  • Di Malaysia, Undang-Undang Gangguan Keamanan tahun 2012 mengurangi periode penahanan praperadilan untuk kasus terorisme dari awalnya 60 hari menjadi 28 hari. Namun, meski diperpendek, periode tersebut masih melebihi standar internasional untuk segera dilaksanakannya tinjauan pengadilan, terutama ketika dikombinasikan dengan ketentuan lain, seperti penundaan selama 48 jam sebelum tersangka diberi akses ke pengacara. Undang-undang ini dibuat untuk menggantikan Internal Security Act (ISA) yang memberikan keleluasaan bagi penahanan tanpa tuduhan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Antara tahun 2000 hingga 2010, hampir 4.500 orang ditahan dengan ISA ini.

-        Penahanan Pra-Peradilan Selama Sebulan atau Lebih

  • Rancangan Undang-undang Kontraterorisme Arab Saudi tahun 2012 memperbolehkan penyelidik dari Kementrian Dalam Negeri untuk memerintahkanincommunicado detention terhadap tersangka teroris sampai 120 hari, dan pengadilan juga berwenang untuk memperpanjang masa tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan.
  • Di Libanon, amandemen pasal 108 Kitab Undang-Undang Acara Pidana memasukkan terorisme ke dalam kejahatan yang penahanan praperadilannya tanpa ada batas waktu.[34]

-        Penahanan Pra-Peradilan tanpa Otorisasi Pengadilan

  • Di Bahrain, undang-undang kontraterorisme tahun 2006 menggandakan waktu penahanan praperadilan tanpa otorisasi pengadilan dari awalnya 7 hari menjadi 15 hari.[35]
  • Di Israel, hukum acara pidana tahun 2006 bagi tersangka kasus ancaman keamanan, memperpanjang periode penahanan tanpa dihadirkan ke pengadilan dari awalnya dua hari menjadi empat hari. Untuk wilayah Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat diterapkan aturan lain, di mana mereka bisa ditahan tanpa otorisasi pengadilan sampai delapan hari atas perintah militer, dan sampai 14 hari tanpa peninjauan ulang dari pengadilan.

 

5.         Penahanan tanpa Boleh Berhubungan dengan Orang Lain (Incommunicado Detention)

Paling tidak, belasan undang-undang kontraterorisme mengizinkan atau menganjurkan dilakukannya incommunicado detention sepanjang penahanan praperadilan. Mereka menghalangi hak tahanan untuk mendapatkan kunjungan dari penasihat hukum, anggota keluarga, dan pihak ketiga lain yang memiliki kepentingan.

Pembatasan ini biasanya dalam periode waktu tertentu yang spesifik, meski dalam beberapa kasus mereka juga membatas kondisi bagaimana pengacara hadir, komunikasi apa saja yang boleh dilakukan dilakukan dengan pengacara, anggota keluarga, atau pihak lain.

Hubungan antara incommunicado detention dengan penyiksaan sudah lama diketahui. Komite Menentang Penyiksaan (CAT) menyatakan bahwa meskipun jika incommunicado detention tidak menyertakan isolasi total atas tahanan, “rezim yang menerapkan incommunicado detention, tak peduli perlindungan legal atas penerapannya, sudah memfasilitasi tindak penyiksaan dan perbuatan kasar lainnya.”[36]

Komite Hak Asasi Manusia PBB merekomendasikan agar seluruh negara membuat peraturan yang menentang dilaksanakannya incommunicado detention.[37] Konvensi Internasional untuk Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan yang Dipaksakan (The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance), yang diberlakukan tahun 2010 dan disahkan oleh 33 negara, melarang diterapkannya incommunicado detention.[38]

Pembatasan Akses pada Penasihat Hukum

Lebih dari dua puluh undang-undang kontraterorisme secara spesifik membatasi akses tersangka untuk bertemu dengan pengacara:

-        Prancis mengubah KUHP-nya pada tahun 2001 untuk memastikan bahwa seluruh tahanan, termasuk tersangka terorisme, mempunyai akses ke pengacara saat berada dalam tahanan polisi, termasuk selama proses interogasi. Namun undang-undang membatasi akses tersebut dalam kasus luarbiasa seperti tersangka keamanan tingkat tinggi, termasuk tersangka teroris. Seluruh tahanan dijamin aksesnya ke penasihat hukum pada awal penahanan, namun dalam kasus terorisme, penasihat hukum ditunda aksesnya selama 24 jam. Lalu, seorang hakim khusus “kebebasan dan penahanan” bisa memerintahkan dua kali penundaan, masing-masing satu hari, dalam kasus ancaman serius serangan teroris atau karena otoritas menganggap “penting sekali” bagi kerjasama internasional.

Pengecualian tersebut berarti seorang tersangka kasus terorisme bisa ditahan dan diinterogasi sampai selama tiga hari tanpa akses ke pengacara, sebagaimana undang-undang sebelum tahun 2011. Jika penahanan di kepolisian diperpanjang lebih dari tiga hari, maka tersangka kasus terorisme hanya boleh bertemu dengan pengacara setiap 24 jam, dan proses wawancara antara tersangka dan pengacara dibatasi hanya 30 menit.[39]

-        Di Inggris, di bawah Undang-undang Terorisme tahun 2000, akses ke pengacara bisa ditunda sampai 48 jam jika polisi percaya bahwa akses tersebut akan mengganggu bukti-bukti atau mendorong tersangka lain jadi waspada.[40] Komite Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2008 menyampaikan kekhawatirannya pada undang-undang ini.[41] Pihak kepolisian Inggris juga mensyaratkan bahwa pembicaraan tahanan dengan penasihat hukum “hanya boleh dilakukan dibawah pengawasan dan didengarkan oleh aparat yang memenuhi kualifikasi untuk alasan yang sama.[42]

Undang-undang lain mengenai akses ke penasihat hukum bahkan mengizinkan periode incommunicado detention dalam waktu yang lebih lama:

-        Dalam revisi yang dibuat pada KUHP China tahun 2012, otoritas pemerintah diperbolehkan menahan tersangka sampai enam bulan di lokasi yang ditentukan oleh polisi dalam kasus terorisme, keamanan negara, atau kasus korupsi yang serius. Revisi undang-undang ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk memberi tahu keluarga atau penasihat hukum dalam waktu 24 jam dari penahanan; namun, polisi tidak diwajibkan untuk memberitahukan di mana atau mengapa tersangka ditahan.[43]

-        Rancangan undang-undang kontraterorisme Arab Saudi tahun 2011 akan membatasi hak tersangka terorisme untuk didampingi pengacara dalam setiap tahapan proses, termasuk selama interogasi. Hal yang sama juga berlaku untuk tersangka kasus lain. Pasal 13 membatasi hak tersangka untuk meminta bantuan pengacara sampai “waktu yang dirasa cukup, yang ditentukan oleh badan investigasi sebelum dibawa ke pengadilan.”[44]

Menunda Pemberitahuan Kepada Pihak Keluarga

Setelah peristiwa 11 September, beberapa negara membuat undang-undang yang mengizinkan pihak kepolisian untuk menunda pemberitahuan kepada anggota keluarga dan pihak ketiga lainnya, termasuk pengacara. Dalam kata lain, hal ini berarti membatasi atau menolak hak tersangka untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga yang berkepentingan.

-        Kepolisian Inggris bisa menunda pemberian informasi kepada keluarga, teman, atau pihak ketiga lain yang berkepentingan tentang di mana tahanan ditahan, jika mereka mereka “mempunyai alasan yang masuk akal untuk percaya” bahwa hal tersebut akan mengganggu proses investigasi, meskipun hak tersebut sebenarnya secara eksplisit tercantum juga dalam undang-undang kontraterorisme yang sama.[45]

 

6.         Mengurangi Akuntabilitas Pihak Kepolisian

Di beberapa negara, undang-undang kontraterorisme melindungi atau bahkan secara eksplisit mengebalkan anggota kepolisian atau pasukan keamanan yang lain dari pertanggungjawaban kriminal atas pelanggaran HAM berat yang mereka lakukan. Ketentuan tersebut sama saja dengan menumbangkan aturan hukum dan bertentangan dengan hak atas pemulihan yang efektif yang dilindungi oleh hukum internasional, yaitu bahwa setiap negara wajib memastikan bahwa setiap orang yang hak dilanggarnya mempunyai hak untuk menuntut balik.[46] Undang-undang tersebut juga bisa berdampak pada pengampunan atas penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang dampaknya berpengaruh juga pada kepatuhan negara dengan kewajiban internasional lainnya, seperti larangan melakukan penyiksaan dan perlakukan kejam lainnya dan pelanggaran atas hak akan privasi. Beberapa negara juga membebaskan pejabat pemerintah negara lain dari pertanggungjawaban atas penyiksaan yang dilakukan selama penerapan undang-undang kontraterorisme mereka.

Ketentuan yang secara Eksplisit Memberi Kekebalan pada Aparat Keamanan

Beberapa undang-undang kontraterorisme terdiri dari ketentuan yang memberikan kekebalan kepada polisi saat terjadi kematian, cedera, atau kerusakan properti pada saat mereka melakukan aksi:

-        Undang-undang kontraterorisme Mauritius tahun 2002 memberikan kekebalan kepada aparat penegak hukum dari pertanggungjawaban kriminal atau sipil atas penggunaan kekuatan yang “barangkali diperlukan untuk segala tujuan” yang akhirnya menimbulkan cedera atau kematian atas orang lain atau kerusakan atau hilangnya properti.[47]

-        Undang-Undang kontraterorisme Gambia juga terdiri atas ketentuan yang mirip dengan Mauritius.[48]

Beberapa negara lainnya juga menelurkan undang-undang yang memberikan kekebalan dari gugatan di pengadilan atas aksiyang dilakukan polisi dalam penegakan hukum:

-        Regulasi Kontraterorisme Srilanka tahun 2006 memberikan kekebalan kepada seluruh pelayan masyarakat atau orang lain “yang diotorisasi oleh Pemerintah Srilanka untuk mengambil tindakan” menurut hukum yang ada, “dengan ketentuan bahwa orang tersebut bertindak dengan maksud yang baik dan dalam rangka melaksanakan tugas.”[49]

-        Rancanganundang-undang Arab Saudi tahun 2011 “membebaskan [seluruh aparat pemerintah] dari tanggungjawab yang barangkali melekat pada mereka dalam menjalankan tugas undang-undang.”[50]

 

7.         Mengurangi Hak untuk Menggugat Penahanan

Sejumlah kecil undang-undang kontraterorisme membuat ketentuan yang membatasi hak tahanan untuk mempelajari dasar penahanan mereka atau untuk berpartisipasi dalam prosedur pengadilan sebelum diadili. Ketentuan tersebut melanggar hak tahanan untuk menantang dasar penahanan mereka, sebuah hak yang diatur dalam hukum internasional:[51]

-        Undang-undang Bahrain mengizinkan penambahan 10 hari penahanan tanpa tuduhan dari awalnya 5 hari (sebagaimana yang diperintahkan oleh penuntut umum, bukan otoritas pengadilan) dan oleh aparat keamanan yang memerintahkan penambahan berdasarkan pada informasi rahasia yang tidak diberitahukan kepada tahanan dan tidak boleh digugat di depan pengadilan.[52]

-        Menurutketentuan hukum acara pidana Israel tahun 2006 yang diterapkan kepada tahanan tersangka kasus serangan keamanan, dalam beberapa kasus, seorang hakim boleh memerintahkan penahanan sampai 20 hari dalam proses hearing yang tidak dihadiri oleh tahanan.[53] Dibawah Unlawful Combatants Law Israel tahun 2002, seseorang tidak mempunyai hak untuk hadir ketika “perintah penahanan” diberikan, meskipun perintah tersebut harus “dibawa untuk menjadi perhatian tahanan sedini mungkin.”[54] Selain itu, hearing di pengadilan untuk mengotorisasi penambahan penahanan dilakukan secara rahasia (bukan di depan publik) dan pengadilan boleh menyandarkan pada bukti rahasia yang tidak diberitahukan kepada tahanan atau pembela jika pengadilan “yakin bahwa pengungkapan bukti...mungkin menyebabkan bahaya pada keamanan negara atau masyarakat.[55]

Selain beberapa undang-undang kontraterorisme yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terdapat beberapa praktik kontraterorisme lain yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia, diantaranya:

 

1.         Penyiksaan, Perlakuan yang tidak Manusiawi, Kejam dan Merendahkan

Salah satu hal yang palingbanyak jadi perhatian dalam kebijakan kontraterorisme adalah kurangnya transparansi yang berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM secara signifikan, seperti penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan kejam. Ancaman ini diperburuk dengan fakta bahwa banyak tindakan kontraterorisme yang dilakukan secara rahasia. Penyiksaan adalah terlarang dalam segala kondisi dan termasuk dalam salah satu norma jus cogen, yaitu prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Ia juga dilarang keras dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan dalam ICCPR. Meski demikian, banyak negara masih menggunakan metode penyiksaan dalam menangani tahanan kasus terorisme.

Penyiksaan, begitu juga penahanan dan perlakuan yang sewenang-wenang, tidak manusiawi dan kejam, hampir terjadi di seluruh dunia dalam perang melawan teror. Amerika memberikan contoh dalam melakukan pelanggaran HAM dengan mengatasnamakan “Perang Melawan Teror” melalui praktik penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan tahanan di Guantanamo. Obama berjanji menutup penjara tersebut, namun sampai sekarang belum pernah ada realisasi.[56] Penggunaan siksaan dan kerahasiaan dalam prosedur kontraterorisme yang dijalankan AS menimbulkan kekhawatiran yang serius akan terjadinya pelanggaran HAM. Penyiksaan tidak sekadar melanggar norma hak asasi manusia, namun juga menghasilkan intelijen yang tidak reliable yang ternoda melalui penggunaan metode penyiksaan.[57]

Banyak negara yang berkolaborasi dengan AS dan memfasilitasi penahanan, penyiksaan, dan perlakuan buruk pada tahanan kasus terorisme. Martin Scheinin, Pelapor Khusus PBB dalam hal Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar saat Melakukan Kontraterorisme melaporkan bahwa beberapa negara seperti “BosniaHerzegovina, Kanada, Kroasia, Georgia, Indonesia, Kenya, Makedonia, Pakistan, Inggris dan Irlandia Utara” dalam rangka memperoleh informasi dan penyitaan atas tersangka, telah melakukan penyiksaan dan beberapa bentuk pelanggaran HAM berat lainnya.[58] Scheinin menegaskan bahwa “negara harus memberi batasan yang serius atas kebijakan kerjasama dengan dengan negara lain yang terkenal melakukan pelanggaran HAM, termasuk dalam kerjasama intelijen.”[59] Ancaman terorisme bukan berarti membenarkan tindakan negara dalam melakukan pelanggaran HAM maupun kerjasama dengan negara lain uang terbukti melakukan pelanggaran HAM.

-          Mesir selama ini dikritik atas berbagai tindakan kontraterorisme yang seringkali melakukan penahanan yang sewenang-wenang dan penyiksaan atas terduga teroris. Padahal menurut hukum di Mesir, pusat penahanan harus diinspeksi secara reguler dan penahanan secara sewenang-wenang (arbitrary detention) adalah bentuk kejahatan.[60] Meski demikian, tahanan yang ditahan oleh aparat State Security Investigations (SSI) seringkali ditangkap secara sewenang-wenang tanpa legalitas dan berpotensi menjadi mendapatkanpenyiksaan.[61] SSI adalah badan kontraterorisme yangberoperasi di bawah undang-undang darurat tanpa adanya pengawasanyudisial.[62] Dugaan penyiksaan yang dilakukan diantaranya “pemukulan, tahanan ditempatkan pada posisi yang menyakitkan dalam periode waktu yang lama, penyetruman pada alat kelamin, pemerkosaan, ancaman pembunuhan pada korban atau anggota keluarga.”[63] Tindakan ini dilarang dalam hukum internasional dan merupakan pelanggaran bentuk pelanggaran HAM yang seringkali terjadi dengan mengatasnamakan kontraterorisme dan kondisi darurat.[64]

-          Penyiksaan juga sering terjadi di Arab Saudi. Satu hal yang tidak mengejutkan karena kurangnya perlindungan pada para tahanan dan karena penyidik tahu bahwa mereka bisa melakukan penyiksaan atau perlakuan kasar lainnya pada para tahanan tanpa takut akan hukuman. Mereka kebal atasnya. Pengadilan bersedia menerima “pengakuan” terdakwa meski mereka dipaksa untuk membuat pengakuan tersebut melalui pemukulan, penyetruman atau tindakan brutal lainnya. Otoritas setempat tidak terlalu tertarik untuk melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan membawa orang-orang yang melakukan atau memerintah atau menyetujui penyiksaan tersebut ke pengadilan.[65]

Peningkatan transparansi dan pengawasan yudisial diharapkan mampu membantu memastikan kesesuaian dengan hukum internasional dan memberi peringatan pada negara bahwa kebijakan kontraterorisme harus selalu mengikuti hukum internasional.

 

2.         Penahanan yang sewenang-wenang, sebagai akibat dari pengawasan dan intelejen yang berlebihan

 

Banyak negara yang melakukan tindakan intelijen dan pengintaian yang bertentangan dengan hukum internasional dengan mengatasnamakan perang melawan teror. Beberapa mendirikan badan intelijen yang “mempunyai kekuasaan secara legal untuk menangkap dan menahan seseorang yang diharapkan mempunyai informasi soal aktivitas teroris.”[66] Badan tersebut bukanlah subjek dari pengawasan yudisial dan hal ini akan meningkatkan risiko penahanan yang sewenang-wenang dan bentuk pelanggaran HAM lainnya.[67] Di beberapa negara seperti Maroko, Pakistan, dan Yordania, tidak ada dasar undang-undang bagi badan intelijen yang dibuat untuk penanganan kasus terorisme. Hal ini menyebabkan terjadinya “penangkapan dan penahanan seseorang dengan alasan yang tidak secara jelas ada dalam undang-undang domestik.”[68] Padahal setiap negara wajib melakukan tindakan kontraterorisme yang sesuai dengan hukum domestik dan internasional.

-          Aljzair menjadi contoh lain akan pentingnya pengawasan yudisial dalam tindakan pengintaian terkait dengan kontraterorisme. Badan intelijen militer ditunjuk untuk melakukan kontraterorisme “terutama dalam melakukan penangkapan dan interogasi atas orang yang diduga mempunyai informasi tentang aktivitas teroris dari kelompok bersenjata yang beraksi di Aljazair atau jaringan teroris internasional yang beroperasi di luar negeri.” Badan ini “beroperasi tanpa adanya pengawasan sipil (civilian oversight) sedikitpun.” Pejabat politik tidak diberi informasi tentang penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh badan ini, sehingga tidak menyadari atas metode interogasi yang digunakan pada tahanan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas terjadinya penyiksaan dan kesewenang-wenangan akibat kurangnya pengawasan.[69]

-          Di Indonesia, tahun 2010 silam FIDH merilis sebuah laporan yang menyebutkan bahwa selama penanganan kasus terorisme sejak tahun 2004 hingga 2009, telah terjadi 36 kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat Indonesia. Diantaranya adalah penangkapan seorang anak berusia 14 tahun bernama Agung di Sulawesi Utara pada tanggal 18 Oktober 2005 dengan tuduhan kepemilikan dokumen tentang Jamaah Islamiah. Namun akhirnya dilepaskan karena kurangnya bukti.[70]

Menurut laporan dari KontraS,[71] praktik salah tangkap juga dialami Muarifin (18 Juli 2012) dan Dul Rahman (22 September 2012), keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa tindakan yang menyimpang dari prosedur penindakan ada. Hal serupa juga dialami pada kasus pemukulan serius Wiji Suwito (31 Agustus 2012), ayah mertua Bayu Setiono yang diduga kuat terlibat dalam aksi teror Solo.[72]

Pada kasus Muarifin, praktik salah tangkap bermula dari kesalahpahaman personel Densus 88 saat membaca isi surat perintah penangkapan Kadensus 88 yang menginstruksikan menangkap Arifin alias Gogon, karena diduga kuat terlibat dalam tindak pidana terorisme. Muarifin dan Arifin adalah 2 orang yang memiliki identitas berbeda. Sedangkan dalam kasus Dul Rahman, korban langsung dicokok di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ketika ia hendak mendokumentasikan (baca: foto) penangkapan sejumlah pelaku teroris. Dul Rahman bahkan sempat ditahan dan mengalami perlakuan kasar (baca: pemukulan, penamparan, dan trauma) dalam tahanan hingga akhirnya ia dibebaskan. Untuk kasus Wiji Suwito, selain mengalami pemukulan serius, personel Densus 88 mengepung rumah dan mengarahkan senjata api kepada penghuni rumah yang bukan target penangkapan.

Dalam laporan lain, Yayasan Prasasti Perdamaian mengungkapkan bahwa ada sekitar 33 orang yang diduga menjadi korban salah tangkap Densus 88 sejak tahun 2010 hingga tahun 2012.[73] Korban salah tangkap tersebut seringkali tidak mendapatkan rehabilitasi atau kompensasi setelah mereka dilepaskan, meskipun sebagian dari mereka diduga mengalami penyiksaan dan tidak mendapatkan pendampingan yang legal selama proses interogasi. Selain trauma, stigma teroris yang timbul setelah mereka ditangkap, meski kemudian tidak terbukti, seringkali masih menempel pada diri mereka. Sejak Bom Bali 2002, aparat Indonesia telah menangkap lebih dari 800 terduga teroris, di mana lebih dari 60 orang dibunuh oleh polisi.

 

3.         Diskriminasi dan Profiling yang cenderung Rasis

Praktik kontraterorisme yang diberlakukan di berbagai negara berisiko menyebabkan profiling berdasarkan ras dan etnis—yang melanggar Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD). Di Inggris, polisi memprofilkan warga kulit hitam dan warga keturunan Asia saat melakukan penyelidikan atas nama perang melawan teror.[74] Menurut hukum internasional, terorisme tidak boleh dihubungkan secara eksklusif dengan ras, etnis, budaya, agama, atau warga negara tertentu.[75] Hal ini tidak hanya melanggar CERD, namun juga berpotensi memicu marjinalisasi kelompok tertentu dan justru meningkatkan risiko terjadinya terorisme.

Dalam rekomendasi umum nomor 30 tahun 2004, Komite Penghapusan Diskriminasi Ras menyerukan kepada seluruh negara untuk memastikan bahwa segala tindakan dalam perang melawan teror tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna, keturunan, kewarganegaraan, etnis, dan agama.

Dalam konteks spesifik kontraterorisme, Komite Penghapusan Diskriminasi Ras mengatakan bahwa prinsip non-diskriminasi tidak terbatas karena ia menjadi sebuah norma jus cogen. Hal ini tercantum dalam berbagai dokumen internasional dan regional tentang promosi dan perlindungan hak asasi manusia saat melakukan kontraterorisme.[76]

European Union Network of Independent Experts on Fundamental Rights menegaskan bahwa mereka prihatin dengan perkembangan profiling teroris yang terjadi akhir-akhir ini, di manaprofiling dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu seperti kewarganegaraan, tempat lahir, dan agama yang menurut mereka berisiko memicu terjadinya diskriminasi.[77]

 

 4.         Pelanggaran atas Hak Untuk Hidup

Pelapor Khusus PBB untuk Eksekusi Ekstrayudisial atau Sewenang-wenang mengkhawatirkan pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk mengidentifikasi dan membunuh tersangka teroris. Kebijakan ini berpotensi diperluas untuk diarahkan kepada musuh negara, lawan politik, dll.[78]

Dan kekhawatiran ini bukan tidak terbukti. Pada tanggal 22 Juli 2005, 8 peluru polisi Inggris membunuh orang tak bersalah yang disangka sebagai teroris di London.

Di Indonesia, menurut laporan Komnas HAM,“Pada Peristiwa 22 Januari 2007, terdapat sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) orang ditembak di lokasi kejadian yaitu Sdr. Icang (meninggal dunia ditempat), Sdr. Rasiman (pada bagian kaki kanan meskipun sudah menyerah, bertelanjang dan mengangkat tangan) dan Sdr. Wiwin (pada bagian dada tembus punggung, meskipun sudah menyerah, mengangkat tangan dan sudah telanjang dada hanya menggunakan celana dalam). Meskipun sudah teruka, Wiwin masih diinterograsi bahkan dilecehkan dengan kata-kata yang bernuansa SARA. Selain itu, Tugiran dan Rasiman juga mengalami penganiayaan. Para korban ini bahkan masih mengalami berbagai siksaan sejak di lokasi,dalam perjalanan, hingga ketika diinterograsi di Polres Poso.

Setelah penetapan 29 DPO yang menyebabkan tekanan aparat kepolisian dan Densus 88 semakin intensif, terjadilah serangan besar-besaran oleh ratusan aparat kepolisian dan Densus 88, yang membuat mereka berusaha bertahan. Merasa terdesak akhirnya sekitar 6 (enam) orang yaitu Sdr. Tugiran, Sdr. Rasiman, Sdr. Wiwin, Sdr. Fachrudin, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Icang berlari menuju Jl. Pembantu Gubernur dan kemudian masuk di rumah Ustadz Tarmizi dan ternyata disekitarnya telah dikepung anggota Densus 88.

Terhadap Sdr. Fachrudin, saat ditangkap dalam kondisi yang sehat dan tidak mengalami penembakan.Namun, sehari setelah ditahan di Polda Sulawesi Tengah,Fachrudintewasdengan kondisi tubuh yang memprihatinkan. Selain menewaskan 1 DPO (Icang), turut tewasnya 11 orang lainnya yang bukan DPO di tempatkejadian (Firman, Nurgam alias Om Gam, Idrus, Totok, Yusuf, Muh. Syafri alias Andrias, Afrianto alias Mumin, Hibban, Huma, Sudarsono, dan Ridwan Wahab alias Gunawan), serta seorang anggota Polri(Bripka Ronny), patut disesalkan.Terhadap peristiwa penembakan Densus 88 kepada terduga/tersangka tindak pidana terorisme orang di Tanah Runtuh yang sampai mengakibatkan meninggal dunia tanpa proses hukum diduga adanya pelanggaran hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right).

Komnas HAM mendapatkan fakta bahwa sebagian korban sebenarnya masih bernyawa dan memungkinkan bisa diselamatkan.Namun, sayangnya tidak ada upaya melakukan tindakan pertolongan, bahkan terkesan sengaja dibiarkan hingga akhirnya tewas. Komnas HAM mengecam tindakan kejam yang tidak manusiawi ini, yang sengaja dilakukan justru oleh aparat Kepolisian. Apalagi diperoleh fakta sebagian besar korban tewas dalam kondisi jenazah yang sangat mengenaskan.”[79]

Atas tindakan tersebut, menurut Komnas HAM, Densus 88 melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005.

Serangan Drone dan Extra Judicial Killings

Komite Hak Asasi Manusia (HRC) menyampaikan kekhawatirannya atas dugaan digunakannya “pembunuhan target (targeted killings)” atas tersangka kasus terorisme. Komite tersebut menegaskan bahwa negara “seharusnya tidak menggunakan ‘pembunuhan target’ sebagai alat pencegahan atau hukuman.

Dalam kasus pembunuhan target dengan serangan drone, si tersangka tidak pernah dinyatakan sebagai buronan. Tuduhan yang disematkan atasnya tidak pernah diketahui, serta tidak ada kesempatan baginya untuk menjelaskan atau membersihkan posisinya. Selain itu, selama ini juga tidak ada usaha untuk menangkapnya dengan atau tanpa bantuan pengawasan dari drone. Dari keterangan tersebut, pada praktiknya serangan drone tidak ada satupun yang patuh pada hukum. Karanenya, pembunuhan dengan cara yang demikian termasuk dalam kategori extra judicial killings.

Dalam insiden di Yaman tahun 2002, Amnesti Internasional menyatakan, “jika serangan tersebut merupakan bentuk pembunuhan yang disengaja, sebagai pengganti atas penangkapan, dalam situasi dimana seseorang tidak memberikan ancaman yang seketika, maka pembunuhan tersebut merupakan bentuk pembunuhan extra judicial yang melanggar hukum internasional hak asasi manusia.[80]

Melakukan pembunuhan atas seseorang secara sewenang-wenang, tanpa melalui metode yang transparan dalam penyematan seseorang sebagai “tersangka teroris” adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Serangan drone tidak hanya membunuh ratusan orang tak bersalah, namun ia juga menyiksa dan membuat cacat mereka yang terkena serangan tersebut. Peneliti independen yang berpusat di AS menyatakan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2010, 1.150 orang meninggal dan 379 cedera sebagai akibat dari serangan drone yang dilakukan AS di Pakistan. Sedangkan jumlah anggota Al-Qaeda yang terkena hanya 29 orang.