Negara Islam di Sumatra, 840 - 1903 M

21 November 2017

EXECUTIVE SUMMARY

 Masuknya agama Islam di kepulauan Nusantara dimulai dengan masuknya agama Islam di pulau Sumatra. Setelah mengenal Islam lebih dalam,  mayoritas masyarakat di Nusantara berbondong-bondong menyambut dengan antusias seruan untuk memeluk agama Islam. Islam masuk melalui Sumatra dan seiring berjalannya waktu terus menjalar ke arah Barat kepulauan di kawasan Asia tenggara ini. Islam telah mulai masuk pada abad ke-7 atau 8 M walaupun belum banyak pemeluknya.

Mudahnya Islam berkembang di kawasan ini tidak terlepas dari kondisi global saat itu yang sangat menguntungkan penyebaran agama tersebut. Islam menjadi entitas yang cukup kuat dan sangat diperhitungkan di tataran global saat itu. Pengaruh peradaban Islam terus merambat menjalar dan meluas ke berbagai kawasan termasuk kepulauan di Asia Tenggara.

Sebaliknya kekuatan Eropa (Barat) belum dikenal di kawasan tersebut. Hal demikian diakui oleh seorang sejarawan, Ricklefs yang menyatakan bahwa, pada Abad XV, Eropa (Barat) bukanlah kawasan yang yang paling maju dan juga bukan kawasan yang paling dinamis di seluruh dunia. Akan tetapi kekuatan besar yang sedang berkembang di dunia saat itu adalah kekuatan Islam. kekuatan Islam berhasil merebut Konstantinopel dan Islam juga menyebar dengan masif di kawasan Asia Tenggara.

Sumatra adalah pulau terbesar keenam di dunia yang terletak di Indonesia,  dengan luas 473.481 km². Penduduk pulau ini sekitar 52.210.926 (sensus 2010). Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Percha, Andalas, atau Suwarnadwipa  (bahasa Sanskerta, berarti "pulau emas"), Swarnnabhūmi (bahasa Sanskerta, berarti "tanah emas") dan Bhūmi Mālayu ("Tanah Melayu").

Penulisan sejarah Indonesia berusaha mengecilkan peran Islam dan politik Islam dengan berusaha memunculkan dan membesar-besarkan peran dan kejayaan politik pra Islam. Hal demikian wajar karena selama ini hampir di semua daerah, penjajah Belanda selalu berhadapan dengan ulama dan pemimpin Islam ketika berusaha menancapkan kepentingan kolonialisme (penjajahan). Para ulama dan pemimpin Islam selalu mengumandangkan seruan jihad untuk mempertahankan wilayah dan hak-hak mereka yang berusaha dirampas oleh orang para penjajah kafir Eropa.

Dengan kenyataan itu para orientalis Belanda memandang Islam sebagai ancaman terhadap keberlangsungan misi penjajahan. Sebagaimana pandangan seorang ahli strategi Belanda, Cristian Snouck Hurgronje yang memandang Islam sebagai faktor penghalang misi penjajahan terutama yang disebutnya sebagai Islam politik. Oleh karena itu Belanda berusaha sekuat tenaga mengubur sejarah kesuksesan politik Islam dalam mengatur masyarakat Indonesia. Di sisi lain didorong penelitian dan penulisan sejarah kegemilangan peradaban pra Islam. Eksistensi negara Islam berusaha dikaburkan dalam penulisan sejarah Belanda di masa lalu, dan berlanjut di era kemerdekaan. Bahkan ada yang menyebut eksistensi negara Islam sebagai ”ilusi”, sesuatu yang tidak pernah ada.

Tulisan-tulisan sarjana Belanda banyak sekali mengangkat sejarah era pra Islam. Bahkan De Graaf menyebut bahwa terlalu banyak tulisan mengenai sejarah di abad 20 yang meneliti dan mengulas peradaban pra Islam yang merupakan peradaban yang datang dari India tersebut. Dalam Pandangan sejarah ala Barat lebih menonjolkan uraian-uraian ilmiah tentang masa Hindu.

Jadi upaya deislamisasi atau nativisasi sejarah Islam memang disengaja oleh penjajah Belanda sebagai pionir penulis sejarah Nusantara. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mencegah kebangkitan kembali institusi politik yang berdasarkan Islam yang merepotkan bahkan mengancam kepentingan kolonialisme (penjajahan). Dampaknya para peneliti sejarah saat ini kesulitan mencari sumber referensi tulisan sejarah Indonesia kecuali dari tulisan-tulisan sejarawan Belanda. Maka kita dapati bahwa sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak masa kolonial Belanda sampai saat ini selalu menonjolkan kegemilangan peradaban Syiwa-Budha dan mengecilkan peran era Islam dalam membangun dan memajukan masyarakat.

Kenyataannya kejayaan politik dan peradaban Islam tidak kalah dengan kejayaan era Syiwa-Budha Sriwijaya-Majapahit. Eksistensi negara yang berdasarkan Islam bukan sebuah ilusi tapi sebuah fakta sejarah yang berusaha ditutup-tutupi.

Berdasar pasal 1 konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara (Rights and Duties of States) menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain.

Dalam konteks Islam, berkaitan dengan syarat sebuah negara dikatakan sebagai sebuah negara Islam (Daarul Islam) atau negara kafir (Daarul Kufri), Ibnu Qayyim berkata, “Jumhur ulama menjelaskan bahwa Daarul Islam adalah negeri yang dikuasai kaum muslimin dan ditegakan hukum-hukum Islam. Sedangkan negeri yang tidak berlaku padanya hukum-hukum Islam, maka ia bukan termasuk Daarul Islam meskipun ia berbatasan langsung (dengan Daarul Islam).”

Negara-negara atau kesultanan Islam yang banyak terdapat di pulau Sumatra seperti, Kesultanan Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Palembang serta negara-negara lainnya memenuhi syarat disebut sebagai sebuah negara dan negara Islam. Kesultanan Malaka pusat pemerintahannya tidak di pulau Sumatra namun daerah kekuasaannya saat itu juga meliputi sebagian pulau Sumatra. Bahkan salinan Kanun (Undang-undang) Malaka ditemukan di beberapa kesultanan Islam di Sumatra, Patani dan Johor. Beberapa Kesultanan Islam di Jawa, menurut beberapa sejarawan, kitab undang-undangnya juga dipengaruhi oleh Kanun Malaka.

Para sultan atau raja di negara-negara Islam di Sumatra semuanya muslim dan berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Islam serta berusaha menerapkan aturan hukum Islam dalam Kitab Undang-undang yang berlaku di negara-negara Islam di Sumatra yang bersumber dari hukum Islam. adapun mengenai adanya unsur adat dalam kitab hukum tersebut, karena memang hukum Islam bisa menerima dan menolerir adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (K. Subroto)

Untuk membaca naskah lengkap laporan ini silahkan unduh file pof-nya.