Pelanggaran HAM dalam Kontraterorisme

01 May 2013

“Hal-hal yang sebelumnya tidak diterima pada tanggal 10 September 2001, kini sudah dianggap wajar. Hal-hal yang sebelumnya dianggap biadab di negara Barat selama Perang Dingin—penyiksaan, penahanan tanpa pengadilan, pengadilan yang terpancung—kini siap diterima di beberapa negara. Pemerintah telah menghabiskan dana yang sangat besar untuk memperkuat keamanan dalam perang melawan teror, tapi banyak orang, baik miskin maupun kaya, di wilayah selatan maupun utara,
yang merasa lebih tidak aman dibanding sebelumnya sejak berakhirnya Perang Dingin.” (Irene Khan, Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional)

Suka atau tidak, dunia sekarang sudah berubah sejak 11 September 2011. Berkat liputan spektakuler dari media, kita semua bisa menyaksikan sebuah serangan terbesar yang pernah terjadi atas AS. Namun, ada satu hal yang mungkin saat itu belum bisa dibayangkan oleh masyarakat dunia, bahwa sejak itulah dunia berubah menjadi lebih tidak aman, lebih tidak stabil, dan lebih tidak adil setelah pemerintah AS bereaksi atas serangan tersebut.

Menurut Amnesty International, banyak negara menggunakan “perang melawan teror” sebagai alasan untuk menginjak-injak hak asasi manusia. Atas nama keamanan, politik, dan profit, hak asasi manusia telah diinjak-injak oleh pemerintah di berbagai negara.

Dalam Resolusi DK PBB 1456 (2003) dan resolusi-resolusi sesudahnya, dikatakan bahwa seluruh negara harus memastikan bahwa segala tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme harus sesuai dengan hukum internasional, terutama hak asasi manusia, para pengungsi, dan hukum-hukum kemanusiaan lainnya.[1]

Perlindungan HAM adalah sebuah persyaratan utama dan legal dalam operasi kontraterorisme. Ia integral dengan kesuksesan kampanye anti teror itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekjen PBB dalam debat terbuka di Komite Kontra Terorisme DK PBB (2002), “menciptakan keamanan dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah sebuah pandangan yang sempit, kontradiktif, dan dalam jangka pandang justru akan melahirkan kekalahan.”

Komite Menentang Penyiksaan (CAT) pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengingatkan “tidak ada kondisi pengecualian, apapun itu, yang menjadi pembenaran atas tindakan penyiksaan.”[2]

Transparansi dalam kebijakan kontraterorisme sangat diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia sekaligus untuk memastikan tercapainya keamanan nasional. Pentingnya melindungi hak asasi manusia untuk mencapai tindakan kontraterorisme yang efektif tidak bisa diabaikan. Kegagalan untuk selaras dengan hukum internasional dan hak asasi manusia pada akhirnya justru akan semakin meningkatkan terjadinya terorisme. Penggunaan tindakan yang diskriminatif dan pemberian stigma negatif berpengaruh pada hak dari seluruh komunitas, dan mungkin justru akan menyebabkan terjadinya marjinalisasi yang semakin dalam dan radikalisasi dalam komunitas tersebut.

 

A. DEFINISI HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah nilai universal dan jaminan legal yang melindungi seseorang dan kelompok dari berbagai tindakan dan penghilangan terutama oleh agen pemerintah yang mengganggu kebebasan fundamental dan martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat universal—atau dalam kata lain, ia melekat pada manusia—dan bersifat saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan.”[3]

Beberapa hak asasi manusia bersifat absolut, tidak boleh dibatasi maupun dihalangi dalam kondisi apapun. Sedangkan sebagian yang lain bersifat nonabsolut, yang berarti bisa dibatasi dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan hak orang lain atau masyarakat yang lebih luas. Pembatasan hak asasi ini harus memenuhi syarat:

-          Sesuai dengan hukum yang berlaku

-          Untuk tujuan yang terlegitimasi, misalnya ingin melindungi hak orang lain atau masyarakat secara lebih luas

-          Benar-benar diperlukan dalam masyarakat yang demokratis

-          Proporsional, yaitu pantas dan tidak berlebihan.

Hak asasi yang bersifat absolut antara lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan atau dihukum dengan cara yang tidak manusiawi atau merendahkan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk tidak dihukum tanpa hukum yang berlaku.

 

B. DEFINISI TERORISME

Kerangka hukum internasional tentang kontraterorisme menegaskan beberapa kewajiban terkait terorisme, tanpa memberikan definisi yang komprehensif mengenai istilah tersebut. Seruan internasional untuk memerangi terorisme, tanpa mendefinisikan istilah tersebut secara jelas, sangat mungkin dipahami bahwa definisi tersebut diserahkan kepada masing-masing negara untuk mendefinisikan. Hal ini membawa ancaman potensi pelanggaran HAM dan bahkan penyalahgunaan istilah tersebut.[4]

Pelapor khusus PBB dalam hal perlindungan HAM dan kebebasan fundamental saat melakukan kontraterorisme, Martin Scheinin, berulang kali menegaskan bahwa definisi terorisme tidak boleh samar atau diperluas. Dalam laporannya kepada Majelis Umum PBB pada tahun 2006, ia menegaskan beberapa elemen dalam terorisme, dengan mengutip Resolusi DK PBB 1566 (2004) dan Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB tentang Ancaman, Tantangan, dan Perubahan.[5]

“Pada tingkat nasional, kejahatan terorisme didefinisikan dengan keberadaan akumulatif dari tiga kondisi berikut:

-          Cara yang digunakan, yang bisa dideskripsikan sebagai sesuatu yang mematikan, atau kekerasan serius atas anggota masyarakat umum atau sebagian darinya, atau melakukan penyanderaan.

-          Maksud, yaitu untuk menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat atau merusak tatanan masyarakat atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

-          Tujuan, yaitu untuk mempercepat tujuan politik atau ideologi pokoknya.

Hanya jika ketiga kondisi tersebut dipenuhi, maka sebuah aksi bisa dihukumi sebagai teroris; jika tidak ia akan kehilangan kekuatan khususnya dalam kaitannya dengan kejahatan biasa.”[6]

 

C.  HAK ASASI DASAR DALAM KONTEKS TERORISME DAN KONTRATERORISME

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, yang kemudian disebut sebagai kumpulan hak dasar individu, perlindungan yang wajib disediakan oleh negara dalam kebijakan kontraterorisme meliputi[7]:

-          Hak untuk hidup (Pasal 3)

Hal ini berarti bahwa tidak ada seorang pun—termasuk pemerintah— yang boleh mengakhiri kehidupan seseorang. Hal ini juga berarti bahwa kita berhak memperoleh perlindungan jika kehidupan kita terancam. Begitu juga pemerintah harus mempertimbangkan hak hidup seseorang ketika membuat keputusan yang berpotensi membahayakan nyawa seseorang.

Hak untuk hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable right), bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.

- Hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan (Pasal 5)

Hukum hak asasi manusia melindungi seseorang dari:

  • Penyiksaan (mental, fisik, atau keduanya)
  • Perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan
  • Deportasi atau ekstradisi (dikirim ke negara lain untuk menghadapi hukuman) jika terdapat risiko akan menghadapi siksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi

Apa itu penyiksaan?

Penyiksaan terjadi jika seseorang bertindak dalam kapasitas sebagai pihak yang berwenang (misalnya: polisi atau tentara) yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit yang luar biasa atau penderitaan (fisik atau mental) atas orang lain. Hal ini dilakukan dalam rangka menghukum seseorang atau mengintimidasi atau memperoleh informasi dari mereka.

Apa itu Perlakuan yang tidak manusiawi?

Perlakuan yang tidak manusiawi meliputi:

  • Serangan fisik yang serius
  • Interogasi psikologis
  • Kondisi penahanan atau pengekangan yang tidak manusiawi
  • Tidak memberikan perawatan medis atas seseorang yang menderita penyakit berat
  • Ancaman untuk menyiksa seseorang, jika ancaman tersebut riil dan seketika

Apa itu perlakuan yang merendahkan?

Sesuatu dianggap merendahkan hanya jika ia menyangkut level minimum dari kekerasan hukuman. Level ini tergantung pada sejumlah faktor, seperti durasi perlakuan tersebut, pengaruh fisik atau mental, dan jenis kelamin, usia, kerentanan, dan kesehatan korban. Konsep ini berdasarkan pada prinsip martabat.

Hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan ini bersifat absolut dan berlaku dalam kondisi apapun, yang berarti tidak boleh dibatasi dalam kondisi apapun. Pejabat publik tidak boleh menggunakan dalil kurangnya bukti atas tuduhan yang mereka berikan sebagai alasan untuk memperlakukan seseorang dengan cara yang tidak manusiawi atau merendahkan.

- Hak atas perlindungan hukum yang sama (Pasal 7)

Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses yang sama atas hukum dan pengadilan, dan untuk diperlakukan sama oleh hukum dan pengadilan, baik secara prosedur maupun hakikat hukumnya.

- Hak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif (Pasal 8)

Setiap orang berhak atas pemulihan (rehabilitasi) yang efektif oleh pengadilan nasional yang kompeten bagi mereka yang mengalami tindakan pelanggaran atas hak-hak dasar mereka. Hak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif adalah bagian dari hak asasi manusia universal yang tergolong ke dalam jenis hak yang pemenuhannya tidak boleh ditunda dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.[8]

- Hak untuk bebas dari penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang (Pasal 9)

Setiap orang tidak boleh ditahan oleh suatu negara tanpa motif yang sah dan sewenang-wenang, dan setiap orang mempunyai hak untuk menggugat legalitas penahanannya berdasarkan prinsip yang disebut sebagai habeas corpus, di mana pihak berwenang harus dapat membuktikan di pengadilan alasan penahanan dengan disertai bukti yang cukup. Tanpa ada bukti maka seseorang berhak untuk dibebaskan.[9]

Seseorang juga mempunyai hak untuk diberi informasi tentang alasan penahanan[10] dan hak untuk diadili dalam periode waktu yang masuk akal, jika tidak, maka ia mempunyai hak untuk dibebaskan.[11]

- Hak atas public hearing yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak berat sebelah (Pasal 10)

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas public hearing oleh pengadilan yang independen dan tidak berat sebelah terkait dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya.

- Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah (Pasal 11)

Seorang tahanan pra peradilan harus tetap dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang menunjukkan kesalahan mereka menurut hukum yang berlaku dan mereka harus tetap diperlakukan dengan menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk tahanan kasus terorisme. Seorang terdakwa tidak boleh dihadirkan di pengadilan dalam cara yang mengindikasikan bahwa ia adalah penjahat yang berbahaya. Otoritas publik harus menahan diri dari membuat pernyataan yang bersifat menuduh yang nantinya mempengaruhi hasil dari peradilan yang adil.

- Hak atas privasi (Pasal 12)

Setiap orang berhak untuk tidak dilakukan campur tangan yang sewenang-wenang atas privasi, keluarga, rumah, korespondensi, atau serangan atas kehormatan dan reputasinya. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi hukum atas campur tangan atau serangan semacam itu.

Hak atas privasi adalah hak yang qualified, yang berarti bisa dibatasi dalam kondisi tertentu dan dengan tujuan tertentu yang diatur dalam perjanjian HAM. Ketika seseorang diinvestigasi oleh penegak hukum atas dugaan tindakan kriminal atau terlibat dalam terorisme, penghormatan atas privasinya harus tetap melekat.

Segala tindakan yang berpengaruh pada privasi seseorang harus sah di depan hukum.[12] Artinya, setiap penggeledahan, pengintaian, atau pengumpulan data seseorang harus atas otorisasi dari hukum. Tingkatan di mana hal tersebut diperbolehkan harus tidak boleh sewenang-wenang, aturan tersebut tidak boleh tidak adil, tidak bisa diprediksi atau tidak masuk akal. Undang-undang harus menjelaskan secara detail kondisi yang tepat di mana interferensi boleh dilakukan. Penerapannya pun tidak boleh diskriminatif.[13]

- Hak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain dari penyiksaan (Pasal 114)

Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk terhindar dari tuntutan di negara asal. Hak ini tidak diberikan dalam kasus di mana tuntutan tersebut berasal dari kejahatan nonpolitis atau dari tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB.

Hak atas kebebasan akan gagasan, suara hati, dan agama (Pasal 18)

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan akan gagasan, suara hati dan agama; hak ini meliputi kebebasan untuk pindah agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri atau bersama dengan orang lain dalam komunitas, di tempat publik atau privat, untuk menunjukkan agama atau kepercayaannya dalam bentuk mengajarkan, mempraktikkan, dan beribadah.

Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi (Pasal 19)

Tingkat ceramah yang dilindungi dibagi dalam lima kategori:

  • Ekspresi politik dan kepentingan publik
  • Ekspresi moral dan agama
  • Ekspresi seni dan budaya
  • Ekspresi komersial
  • Ekspresi “bebas bernilai” (valuesless) atau ofensif

Hukum internasional mengeluarkan standar mengenai area kebebasan berekspresi, yang mana dalam kondisi tertentu terdapat beberapa pembatasan atas hak tersebut, di antaranya adalah ceramah dan ekspresi yang menghasut pada aksi terorisme. Sebagai bentuk respons atas ancaman terorisme, DK PBB melalui Resolusi 1624 menyerukan kepada seluruh negara untuk melarang hasutan (incitement) untuk melakukan aksi terorisme.[14]

Namun, banyak negara menafsirkan “hasutan” dalam konteks yang terlalu meluas. Pengertian tersebut ditarik ke delik baru, seperti “pembelaan”, [15] “pemujian”, [16] “pemujaan atau dorongan tidak langsung”, [17] “justifikasi publik”,[18] dan “promosi” terhadap aksi terorisme.[19]

Panduan yang cukup membantu dalam persoalan ini disampaikan dalam Deklarasi Bersama Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menjelaskan bahwa “hasutan harus dipahami sebagai seruan langsung untuk melakukan terorisme, dengan niat bahwa hal tersebut akan mempromosikan terorisme, dan dalam konteks di mana seruan tersebut secara langsung bertanggung jawab menyebabkan terjadinya peningkatan aksi terorisme.”[20]

Hak untuk bebas berkumpul dan berserikat (Pasal 20)

Setiap orang mempunyai hak untuk bebas membuat asosiasi secara damai. Tidak seorang pun yang boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam satu asosiasi tertentu. Hak ini sering dibatasi oleh pemerintah sebagai bentuk respons mereka atas ancaman terorisme. Padahal, prinsip kebebasan ini sangat fundamental dalam konteks kontraterorisme, di mana sering kali digunakan informasi rahasia sebagai dasar menentukan suatu kelompok sebagai teroris.

 

D. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH NEGARA SAAT MELAKUKAN TINDAKAN KONTRATERORISME

Pada bulan September 2006 negara-negara anggota PBB mengadopsi dan menyepakati Strategi Kontraterorisme Global PBB. Dalam strategi tersebut diterangkan bahwa.

“Perlindungan atas hak asasi manusia bagi semua orang dan aturan hukum sangat penting bagi seluruh komponen dari Strategi tersebut, dan mengakui bahwa tindakan kontraterorisme yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia bukanlah tujuan yang bertolak belakang, tapi saling melengkapi dan saling menguatkan...”[21]

DK PBB berulang kali menyerukan kepada seluruh negara, termasuk dalam konteks kontraterorisme untuk:

“Menghormati dan mempromosikan hak setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas dakwaan kriminal untuk segera dihadapkan ke pengadilan atau pejabat lain yang berwenang untuk menjalankan peradilan dan untuk mendapatkan hukuman dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibebaskan.”[22]

Selanjutnya juga menyerukan kepada pemerintah untuk:

“Menghormati dan mempromosikan hak setiap orang yang kehilangan kebebasannya karena penangkapan atau penahanan untuk segera diproses di pengadilan, agar pengadilan segara memutuskan, tanpa menunda, keabsahan dari penangkapannya dan memerintahkan pembebasannya jika penangkapan tersebut tidak sah, sesuai dengan kewajiban internasional.”[23]

Hukum internasional secara jelas menegaskan hak setiap individu yang ditahan atas dugaan kejahatan, apapun sifatnya, untuk dibawa ke hadapan pengadilan.”[24]

Prinsip ke-4 dari Prinsip-Prinsip Utama untuk Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan menyatakan bahwa:[25]

“Segala bentuk penahanan atau pemenjaraan dan segala tindakan yang berpengaruh pada hak asasi manusia seseorang harus atas perintah, atau dibawah pengawasan yang efektif dari pengadilan atau otoritas lain yang berwenang.”

Prinsip-Prinsip Utama juga menegaskan bahwa yang dimaksud “lembaga peradilan atau pihak lain yang berwenang” adalah:

“Sebuah pengadilan atau otoritas lain yang sah secara hukum yang status dan kedudukannya memberikan jaminan terkuat atas kompetensi, kejujuran dan independensi.”

 Prinsip ke-11 menyatakan bahwa:

“Seseorang tidak boleh ditahan tanpa diberi kesempatan yang efektif untuk didengar di pengadilan atau otoritas lain.”

Terkait dengan risiko penyiksaan atau perlakuan kasar lain yang sering kali terjadi ketika pihak yang bertanggung jawab melakukan interogasi juga mempunyai hak untuk mengendalikan tahanannya, Rekomendasi Umum dari Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB menyatakan bahwa:

“Mereka yang ditangkap tidak boleh ditahan di tempat yang berada di bawah kendali interogator atau investigator lebih dari waktu yang dibutuhkan oleh hukum untuk mendapatkan surat perintah penahanan pra peradilan—yang dalam banyak kasus tidak lebih dari 48 jam. Mereka harus dibawa ke fasilitas pra peradilan yang berada di bawah otoritas lain, di mana tidak diperbolehkan adanya kontak dengan penyidik atau penyelidik yang tidak dalam pengawasan.”[26]

Ketentuan tersebut sering kali dilanggar di berbagai negara dalam penanganan kasus terorisme. Komite Menentang Penyiksaan dalam salah satu laporannya menyatakan bahwa pelanggaran yang sering terjadi antara lain: “penahanan pra peradilan yang melebih batas waktu yang diizinkan oleh hukum, pembatasan akses pada penasihat hukum; pembatasan pengawasan hukum selama penahanan pra peradilan; penahanan tanpa boleh berhubungan dengan dunia luar (incommunicado detention) terutama selama investigasi pra peradilan; dan kurangnya akses pada perawatan medis dan anggota keluarga.” [27]

Pada tahun 2009 Majelis Umum PBB menegaskan bahwa “terorisme tidak bisa dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis mana pun,”[28] dan menyerukan kepada seluruh negara untuk tidak memaksakan pada profil ras atau etnis tertentu[29]; menghormati kewajiban non-refoulement[30]; memastikanjaminan atas asas legalitas (due process)[31]; dan memastikan bahwa “hukum yang mengkriminalisasi aksi terorisme tersebut bisa diakses, dirumuskan dengan presisi, tidak diskriminatif, tidak berlaku surut, dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia.”[32]

 

E.  POTENSI PELANGGARAN HAM DALAM PRAKTIK KONTRA-TERORISME DI BERBAGAI NEGARA

Human Right Watch merilis beberapa elemen dalam undang-undang kontraterorisme pasca Peristiwa 11 September yang berpotensi melanggar HAM.[33]

 

1.         Definisi Terorisme dan Aksi Teror

Belasan undang-undang kontraterorisme yang dibuat sejak tahun 2001 mendefinisikan terorisme dan aksi teror dalam pengertian yang sangat meluas. Walaupun tidak ada satu pun definisi terorisme menurut hukum internasional,[34] definisi yang dicantumkan dalam berbagai perjanjian internasional sering kali berpusat pada penggunaan kekerasan untuk tujuan politik. Dalam praktiknya, undang-undang kontraterorisme yang baru bervariasi secara sangat luas dari satu negara ke negara yang lain dan sering kali juga melingkupi aksi yang tidak ada hubungannya dengan kekerasan.

Contoh undang-undang yang mendefinisikan terorisme dengan batasan yang berpotensi melanggar HAM antara lain yang berlaku di Australia, yang tidak mensyaratkan adanya elemen “niat untuk menyebabkan kematian atau cedera serius.”

 

2. Penyematan organisasi teroris dan kriminalisasi atas para anggotanya

Banyak undang-undang kontraterorisme melarang organisasi yang dianggap sebagai teroris dan memberikan sanksi finansial atas mereka. Mereka juga mengkriminalisasi keanggotaan dalam organisasi terlarang tersebut, tanpa melihat tindakan atau niat dari keanggotaan tersebut.

Pelapor Khusus PBB tentang HAM dan kontraterorisme menyimpulkan pada tahun 2011 bahwa daftar tersebut, terutama yang terkait dengan Al-Qa’idah tidak sesuai dengan standar HAM internasional, yaitu hak pada due process atau hak atas peradilan yang adil.[35]

Definisi legal organisasi teroris sangat bervariasi di berbagai negara. Misalnya, di Uzbekistan, amandemen Kitab Undang-Undang Prosedur Kriminal mengkriminalisasi “pembuatan, kepemimpinan, atau partisipasi dalam kelompok ekstremis agama, separatis, fundamentalis, atau organisasi terlarang lainnya,” meskipun undang-undang tersebut tidak terdapat definisi tentang “ekstremisme” atau “fundamentalisme” dan melarang aktivitas tersebut, meskipun aktivitas atau ideologi atau organisasi tersebut tidak melakukan kekerasan.

Menurut Human Right Watch, proses penyematan sebuah organisasi sebagai teroris sangat bervariasi, namun hampir kesemuanya mengabaikan due process, yaitu penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.[36]Karena definisi yang sangat samar tersebut, jumlah dan tipe organisasi yang disebut teroris berbeda antara satu negara dengan negara lainnya:

 

3. Dukungan Material pada Terorisme dan Organisasi Teroris

Penggalangan dana untuk tujuan terorisme, menyediakan dana untuk organisasi yang dituduh sebagai teroris, atau memberikan dukungan material dalam bentuk lain juga merupakan bentuk kriminal menurut beberapa undang-undang kontraterorisme. Ketentuan mengenai dukungan material dibuat dengan dalih untuk mencegah dan menghukum mereka yang memberikan dukungan kepada organisasi teroris namun tidak terlibat dalam aksi terorisme. Ketentuan tersebut bisa merupakan pelanggaran kepada HAM jika dikombinasikan dengan pendefinisian yang terlalu meluas terhadap istilah terorisme, kelompok teroris, atau istilah dukungan material itu sendiri, apalagi jika ditambah dengan kurangnya due process terhadap orang yang dicurigai memberikan dukungan material.

Hampir 100 undang-undang kontraterorisme yang ditinjau oleh Human Rights Watch mendefinisikan dukungan material terhadap terorisme sebagai aksi kriminal. Dari jumlah tersebut, 32 di antaranya mengabaikan apakah si pemberi dukungan benar-benar tahu dan memang berniat memberikan dukungan pada aksi terorisme atau tidak. Dalam undang-undang tersebut, kesembronoan cukup untuk membuat seseorang disebut mendukung terorisme.

 

4. Pembatasan Kebebasan Berekspresi

Belasan undang-undang kontraterorisme mengkriminalisasi ceramah, publikasi, atau bentuk ekspresi lain yang menganjurkan, membenarkan, menghasut, atau memberikan dukungan kepada terorisme. Resolusi DK PBB 1624 (2005) secara eksplisit menyerukan kepada negara untuk “mengadopsi tindakan yang diperlukan dan layak, dan sesuai dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, untuk melarang dengan hukum tindakan penghasutan untuk melakukan aksi terorisme—ceramah yang secara langsung menganjurkan terjadinya perbuatan kriminal, diniatkan untuk terjadinya aksi kriminal, atau dimungkinkan menghasilkan aksi kriminal—baik aksi kriminal tersebut dilakukan atau tidak.”

Sebenarnya, belum ada hukum internasional yang memberikan hukuman kriminal atas apa yang disebut sebagai “hasutan tidak langsung” (indirect incitement)—seperti membenarkan atau memuja terorisme—dengan mengeluarkannya dari bentuk ekspresi yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional. Hanya saja, sebagian undang-undang tersebut tidak memasukkan definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan organisasi teroris itu. Misalnya, RUU Kontraterorisme Arab Saudi (2011) mengkriminalisasi pembuatan atau pemublikasian website “untuk memfasilitasi komunikasi dengan pimpinan atau anggota organisasi teroris atau mempropagandakan ide mereka”.[37]

 

5. Perluasan Kewenangan polisi, termasuk kewenangan untuk menahan tersangka tanpa tuduhan, membatasi akses mereka kepada penasihat hukum

Lebih dari 120 undang-undang kontraterorisme memperluas kekuasaan polisi untuk mengawasi dan menyelidiki seseorang, melakukan penangkapan, dan merampas barang yang dianggap terkait dengan terorisme. Dalam banyak kasus, hal ini sering kali dilakukan tanpa jaminan yudisial. Dengan memperluas kemampuan aparat kepolisian untuk bertindak tanpa izin pengadilan, dan menurunkan—atau menghilangkan sama sekali—alasan-alasan yang masuk akal terhadap munculnya kecurigaan atau penyebab yang biasanya dibutuhkan untuk membenarkan interferensi polisi, undang-undang tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi, mendorong profiling tersangka berdasarkan ras tertentu, dan membidikkan target pada kelompok minoritas. Bentuk-bentuknya sebagai berikut:

-          Penangkapan dan penggeledahan tanpa surat perintah

-          Penggeledahan secara acak di area yang telah ditetapkan

-          Perluasan kewenangan pengawasan dan perluasan kewenangan untuk menyita dan menanyai

Sebagai contoh, UU Antiterorisme Indonesia (2002) memberikan kewenangan yang sangat luas kepada polisi untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat dan paket yang dikirim via pos atau jasa pengiriman lainnya, atau untuk menyadap komunikasi telepon sampai jangka waktu satu tahun, saat hakim memerintahkan investigasi.

 

6. Penambahan Waktu Penahanan Pra-Peradilan

Penambahan penahanan tanpa adanya tuntutan, terutama ketika dibarengi dengan pembatasan hak tahanan untuk menentang penahanan tersebut di pengadilan, akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk terjadinya penyiksaan dan kekejaman lain tanpa sepengetahuan pengadilan dan tidak disanksi oleh hukum. Penambahan penahanan pra peradilan, terutama ketika tidak diotorisasi oleh hakim, bisa juga melanggar hak kebebasan menurut hukum internasional.

Di Indonesia, undang-undang kontraterorisme tahun 2002 menerapkan periode penahanan tujuh hari, di mana seorang tersangka kasus terorisme boleh ditahan tanpa tuduhan dan tanpa pengawasan pengadilan. Hal ini berkebalikan dengan standar periode penahanan satu hari yang tercantum dalam KUHP no. 8 tahun 1981.

 

7. Penahanan tanpa Boleh Berhubungan dengan Orang Lain (Incommunicado Detention)

Paling tidak, belasan undang-undang kontraterorisme mengizinkan atau menganjurkan dilakukannya incommunicado detention sepanjang penahanan pra peradilan. Mereka menghalangi hak tahanan untuk mendapatkan kunjungan dari penasihat hukum, anggota keluarga, dan pihak ketiga lain yang memiliki kepentingan.

Hubungan antara incommunicado detention dengan penyiksaan sudah lama diketahui. Komite HAM PBB merekomendasikan agar seluruh negara membuat peraturan yang menentang dilaksanakannya incommunicado detention.[38]

 Pembatasan Akses pada Penasihat Hukum

Lebih dari 20 undang-undang kontraterorisme secara spesifik membatasi akses tersangka untuk bertemu dengan pengacara. Misalnya, RUU Kontraterorisme Arab Saudi (2011) akan membatasi hak tersangka terorisme untuk didampingi pengacara dalam setiap tahapan proses, termasuk selama interogasi. Hal yang sama juga berlaku untuk tersangka kasus lain. Pasal 13 membatasi hak tersangka untuk meminta bantuan pengacara sampai “waktu yang dirasa cukup, yang ditentukan oleh badan investigasi, sebelum dibawa ke pengadilan.”[39]

 Menunda Pemberitahuan Kepada Pihak Keluarga

Kepolisian Inggris bisa menunda pemberian informasi kepada keluarga, teman, atau pihak ketiga lain yang berkepentingan tentang di mana tahanan ditahan, jika mereka mereka “mempunyai alasan yang masuk akal untuk percaya” bahwa hal tersebut akan mengganggu proses investigasi, meskipun hak tersebut sebenarnya secara eksplisit tercantum juga dalam undang-undang kontraterorisme yang sama.[40]

 

8. Mengurangi Akuntabilitas Pihak Kepolisian

Di beberapa negara, undang-undang kontraterorisme melindungi atau bahkan secara eksplisit mengebalkan anggota kepolisian atau pasukan keamanan yang lain dari pertanggungjawaban kriminal atas pelanggaran HAM berat yang mereka lakukan. Ketentuan tersebut sama saja dengan menumbangkan aturan hukum dan bertentangan dengan hak atas pemulihan yang efektif yang dilindungi oleh hukum internasional, yaitu bahwa setiap negara wajib memastikan bahwa setiap orang yang hak dilanggarnya mempunyai hak untuk menuntut balik.[41]

Ketentuan yang secara Eksplisit Memberi Kekebalan pada Aparat Keamanan

Beberapa undang-undang kontraterorisme terdiri dari ketentuan yang memberikan kekebalan kepada polisi saat terjadi kematian, cedera, atau kerusakan properti pada saat mereka melakukan aksi. RUU Arab Saudi (2011) “membebaskan [seluruh aparat pemerintah] dari tanggung jawab yang barangkali melekat pada mereka dalam menjalankan tugas undang-undang.”[42]

 

9. Mengurangi Hak untuk Menggugat Penahanan

Sejumlah kecil undang-undang kontraterorisme membuat ketentuan yang membatasi hak tahanan untuk mempelajari dasar penahanan mereka atau untuk berpartisipasi dalam prosedur pengadilan sebelum diadili. Ketentuan tersebut melanggar hak tahanan untuk menantang dasar penahanan mereka, sebuah hak yang diatur dalam hukum internasional[43]

Undang-undang Bahrain mengizinkan penambahan 10 hari penahanan tanpa tuduhan dari awalnya 5 hari (sebagaimana yang diperintahkan oleh penuntut umum, bukan otoritas pengadilan) dan oleh aparat keamanan yang memerintahkan penambahan berdasarkan pada informasi rahasia yang tidak diberitahukan kepada tahanan dan tidak boleh digugat di depan pengadilan.[44]

Selain beberapa undang-undang kontraterorisme yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terdapat beberapa praktik kontraterorisme lain yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia, di antaranya:

 

1. Penyiksaan, Perlakuan yang tidak Manusiawi, Kejam dan Merendahkan

Salah satu hal yang paling banyak jadi perhatian dalam kebijakan kontraterorisme adalah kurangnya transparansi yang berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM secara signifikan, seperti penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan kejam. Ancaman ini diperburuk dengan fakta bahwa banyak tindakan kontraterorisme yang dilakukan secara rahasia. Penyiksaan adalah terlarang dalam segala kondisi dan termasuk dalam salah satu norma jus cogen, yaitu prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Ia juga dilarang keras dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan dalam ICCPR.

Banyak negara yang berkolaborasi dengan AS dan memfasilitasi penahanan, penyiksaan, dan perlakuan buruk pada tahanan kasus terorisme. Martin Scheinin, Pelapor Khusus PBB dalam hal Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar saat Melakukan Kontraterorisme melaporkan bahwa beberapa negara seperti “Bosnia Herzegovina, Kanada, Kroasia, Georgia, Indonesia, Kenya, Makedonia, Pakistan, Inggris dan Irlandia Utara” dalam rangka memperoleh informasi dan penyitaan atas tersangka, telah melakukan penyiksaan dan beberapa bentuk pelanggaran HAM berat lainnya.[45]

 

 2. Penahanan yang sewenang-wenang, sebagai akibat dari pengawasan dan intelijen yang berlebihan

Banyak negara yang melakukan tindakan intelijen dan pengintaian yang bertentangan dengan hukum internasional dengan mengatasnamakan perang melawan teror.

Di Indonesia, tahun 2010 silam FIDH merilis sebuah laporan yang menyebutkan bahwa selama penanganan kasus terorisme sejak tahun 2004 hingga 2009, telah terjadi 36 kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat Indonesia. Di antaranya adalah penangkapan seorang anak berusia 14 tahun bernama Agung di Sulawesi Utara pada tanggal 18 Oktober 2005 dengan tuduhan kepemilikan dokumen tentang Jamaah Islamiah. Namun, akhirnya dilepaskan karena kurangnya bukti.[46]

Menurut laporan dari KontraS,[47] praktik salah tangkap juga dialami Muarifin (18 Juli 2012) dan Dul Rahman (22 September 2012), keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa tindakan yang menyimpang dari prosedur penindakan ada. Hal serupa juga dialami pada kasus pemukulan serius Wiji Suwito (31 Agustus 2012), ayah mertua Bayu Setiono yang diduga kuat terlibat dalam aksi teror Solo.[48]

 

 3. Diskriminasi dan Profiling yang cenderung Rasis

Praktik kontraterorisme yang diberlakukan di berbagai negara berisiko menyebabkan profiling berdasarkan ras dan etnis—yang melanggar Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD). Di Inggris, polisi memprofilkan warga kulit hitam dan warga keturunan Asia saat melakukan penyelidikan atas nama perang melawan teror.[49] Menurut hukum internasional, terorisme tidak boleh dihubungkan secara eksklusif dengan ras, etnis, budaya, agama, atau warga negara tertentu.[50] Hal ini bukan hanya melanggar CERD, tetapi juga berpotensi memicu marjinalisasi kelompok tertentu dan justru meningkatkan risiko terjadinya terorisme.

 

 4. Pelanggaran atas Hak untuk Hidup

Pelapor Khusus PBB untuk Eksekusi Ekstrayudisial atau Sewenang-wenang mengkhawatirkan pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk mengidentifikasi dan membunuh tersangka teroris. Kebijakan ini berpotensi diperluas untuk diarahkan kepada musuh negara, lawan politik, dll.[51] Kekhawatiran ini bukan tidak terbukti. Pada tanggal 22 Juli 2005, 8 peluru polisi Inggris membunuh orang tak bersalah yang disangka sebagai teroris di London.

Di Indonesia, menurut laporan Komnas HAM, “Pada Peristiwa Tanah Runtuh, Poso (22/1/2007), menewaskan 1 DPO (Icang) dan 11 orang lainnya yang bukan DPO di tempat kejadian (Firman, Nurgam alias Om Gam, Idrus, Totok, Yusuf, Muh. Syafri alias Andrias, Afrianto alias Mumin, Hiban, Huma, Sudarsono, dan Ridwan Wahab alias Gunawan), serta seorang anggota Polri (Bripka Ronny). Terhadap peristiwa penembakan Densus 88 kepada terduga/tersangka tindak pidana terorisme orang di Tanah Runtuh yang sampai mengakibatkan meninggal dunia tanpa proses hukum diduga adanya pelanggaran hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable right).”[52]

Atas tindakan tersebut, menurut Komnas HAM, Densus 88 melakukan pelanggaran Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005.