REKAM JEJAK KELOMPOK KOOPERATIF DI HINDIA BELANDA Dari Awal Abad Ke-20 Sampai Masuknya Jepang

23 April 2019

Executive Summary

Tidak ada perdebatan mengenai menurunnya kemakmuran setelah tahun 1930. Pendidikan memang menghasilkan beberapa pegawai yang cakap dan setia, tetapi juga menghasilkan kaum elite yang tidak puas yang memimpin gerakan-gerakan anti-penjajahan.

Anggota-anggota Budi Utomo, yang terdiri dari kaum priyayi Jawa yang telah mengenyam pendidikan Barat, telah menerima dan menyesuaikan diri dengan peradaban Barat. Sebagian besar anggota BU berkarier dalam pemerintahan penjajah Belanda. Sedangkan mereka yang memimpin gerakan-gerakan yang lebih aktif hampir semuanya merupakan orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan sekolah-sekolah Belanda, namun kemudian mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaan-pekerjaan pemerintahan.

Organisasi-organisasi modern muncul setelah banyak anak-anak kaum priyayi pribumi mengenyam pendidikan Belanda. Hal ini selaras dengan program Snouck Hurgronje yaitu asosiasi dengan pendidikan Barat untuk membuat para elit terpengaruh dengan pemikiran Barat sehingga kooperatif dengan penjajah dan apa yang dibawanya. 

Titik inti filsafat kolonialisme Snouck, Hindia Belanda dan terutama Jawa haruslah melangkah ke arah dunia modern di mana Indonesia setingkat demi setingkat sedang menjadi bagiannya. Definisi Indonesia modern (menurut Snouck) bukanlah Indonesia Islam dan bukan pula Indonesia yang diperintah oleh adat, tetapi dia harus menjadi Indonesia yang dibaratkan (westerenisasi Indonesia). Peradaban Belanda haruslah menggantikan peradaban tradisional Priyayi dan, di atas semuanya, peradaban santri.

Gubernur Jenderal van Heutsz menyambut baik Budi Utomo, persis seperti ia sebelumnya menyambut baik penerbitan Bintang Hindia, sebagai tanda keberhasilan politik Etis. Memang itulah yang  dikehendakinya:  suatu  organisasi pribumi  yang progresif-moderat yang dikendalikan oleh para pejabat yang maju.

Budi Utomo sudah mengalami kemandekan hampir sejak awal pendiriannya. Sepanjang sejarahnya (organisasi secara resmi dibubarkan pada tahun 1935), sebenarnya Budi Utomo sering kali tampak sebagai partai pemerintah penjajah Belanda.

Pada tahun 1911, Tirtoadisurjo bersama seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta bemama Haji Samanhudi (1868-1956) mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Pada tahun 1912, organisasi tersebut mengubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Samanhudi karena kesibukannya kemudian meminta Tjokroaminoto untuk memimpin organisasi itu.

Para pendiri SI mendirikan organisasinya tidak semata-mata untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Cina, tetapi untuk membuat front melawan semua penindasan terhadap rakyat pribumi. Ia juga merupakan reaksi terhadap rencana krestenings-politik (politik pengkristenan) dari kaum Zending, perlawanan terhadap kecurangan-kecurangan dan penindasan-penindasan dari pihak ambtenar-ambtenar (pejabat pemerintah) lokal dan Eropa. Berbeda dengan Budi Utomo yang merupakan organisasi dari ambtenar-ambtenar pemerintah. SI berhasil mengorganisir lapisan bawah masyarakat.

Di beberapa daerah, SI benar-benar menjadi pemerintahan bayangan dan para pejabat  priyayi harus menyesuaikan  diri. Sambutan rakyat atas berdirinya SI sangat besar, dan secara sepontan cabang-cabang SI berdiri di berbagai daerah. Hampir semua orang Islam, baik yang terdaftar sebagai anggota maupun tidak menganggap SI sebagai organisasi mereka. Mereka umumnya memperlihatkan loyalitas dengan turut serta rapat atau bergerak memenuhi himbauan organisasi. Seorang pemimpin lokal SI yang ingin mengumpulkan massa atau pengikutnya, cukup datang ke langgar atau masjid dan memukul bedug. Maka semua pengikutnya dari segala penjuru akan datang memenuhi panggilan tersebut termasuk para pembantu rumah tangga para pejabat Belanda; mereka begitu saja meninggalkan pekerjaan mereka.

Walaupun SI digolongkan Kooperatif, tetapi SI kemudian dikelompokkan mejadi organisasi Non-Kooperatif setelah tahun 1926 dengan pelaksanaan politik hijrahnya. Politik Hijrah Sarekat Islam mulai dilancarkan pada tahun 1923 sebagai akibat ketidak percayaan partai terhadap pemerintah dan keyakinan bahwa kerjasama dengan pemerintah hanya akan menyebabkan partai lebih jauh dari tujuannya. Ada keyakinan bahwa SI “semata-mata bergantung pada Tuhan”, sebuah cerminan dari Tauhid.

Sampai tahun 1920-an SI adalah satu-satunya organisasi yang memiliki jumlah pengikut terbesar di kalangan rakyat Hindia Belanda. Maka pemerintah penjajah dan saingan politiknya berusaha melemahkannya. Pertama; dengan membenturkan dengan kaum muslim tradisional. Kedua; dengan penyusupan aktivis komunis ke dalam organisasi tersebut yang mengakibatkan organisasi terpecah.

Para pemimpin SI juga tercatat dalam sejarah sebagai yang terdepan dalam membendung idiologi-ideologi dan isme-isme yang bertentangan dengan Islam. Mereka menentang keras idiologi komunisme, sekulerisme dan juga nasionalisme di era sebelum pembentukan negara Indonesia. Mereka mengusulkan pembentukan sebuah negara yang berdasarkan Islam, bukan negara bangsa yang mereka sebut sebagai bentuk fanatisme (ashobiyah) yang dilarang dalam ajaran Islam.

Organisasi Islam kedua yang muncul setelah Sarekat Islam adalah Muhammadiyah. Sifatnya reformis dan nonpolitik. Muhammadiyah didirikan pada 18 Nopember 1912 di Yogyakarta, oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan (1868-1923) yang berasal dari keturunan keluarga elit Agama kesultanan Yogyakarta. Kegiatannya dipusatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan rakyat dan sosial. Karena sikapnya yang tidak menolak sistem Barat, bahkan banyak mengambil alih sistem pendidikan dan perawatan orang sakit, pemerintah penjajah bersedia memberikan pengakuan dan bantuan.

Kaum reformis juga mendapat tantangan dari kalangan adat dan priyayi. Penjajah Belanda yang setengah takut dengan pengaruh reformis justru berusaha mempertajam perpecahan di tubuh umat Islam tersebut. Perpecahan semakin tampak ketika kaum tradisi membentuk organisasi sendiri, yaitu Nahdatul Ulama (NU).

NU lahir sebagai perluasan dari Komite Hijaz yang dibentuk dengan dua tujuan: pertama untuk mengimbangi Komite Khilafat yang secara berangsur-angsur berada di bawah pengaruh kelompok pembaharu; kedua untuk menuntut pada Ibnu Sa’ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama lama (tradisi) dapat diteruskan. Pada muktamarnya tahun 1938, para ulama NU menetapkan bahwa Hindia Belanda berstatus sebagai negara Islam (darul Islam).

Sarikat Islam semakin terpinggirkan di tahun 1920-an, karena pada tahun-tahun tersebut semakin banyak orang Islam yang terkena “emansipasi” Barat, yaitu asing dengan agamanya sendiri, sebagai hasil dari pendidikan Barat. Orang-orang yang terkena “emansipasi” ini tidak memilih Sarikat Islam sebagai tempat mereka aktif dalam pergerakan sebagaimana yang dilakukan dalam tahun-tahun belasan (1911-an dan sesudahnya) oleh pendahulunya yang juga menerima pendidikan Belanda. Mereka lebih tertarik dengan pergerakan lain yang tidak berasaskan Islam.

 Pada bulan September 1937, para pemimpin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memprakarsai pembentukan Majlis Islam A’laa Indonesia (MIAI) “dewan Islam tertinggi Indonesia”. Persatuan Islam, al-Irsyad, dan hampir semua organisasi Islam lain di seluruh Indonesia segera bergabung ke dalam MIAI. Politik kooperatif berakhir setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang pada tahun 1942. (K.Subroto)

Untuk membaca naskah lengkap laporan ini silahkan unduh file pdf-nya.