TERORISME & terorisme, Antara "T besar" dan " t kecil"

26 January 2014

Saat kita mendengar dan menggunakan kata terorisme, barangkali kita mempunyai gambaran tersendiri di benak kita tentang apa itu terorisme. Saat orang lain menggunakan kata tersebut, mereka pun mempunyai gambaran dan makna tersendiri atasnya. Dan hal ini menciptakan masalah. Sampai sekarang, tak seorang pun mampu untuk menemukan definisi yang tepat atas istilah terorisme. Sebagai hasilnya, terorisme mempunyai makna yang berbeda bagi orang yang berbeda. Lebih daripada itu, sifat terorisme juga berubah seiring dengan perjalanan sejarah. Aktivitas kekerasan yang saat ini disebut sebagai terorisme, pada satu titik tertentu disebut sebagai perang, gerakan pembebasan, atau kejahatan biasa pada periode sejarah yang lain. Disini, media berperan dalam mempengaruhi dan membentuk definisi kita atas istilah terorisme.

Ungkapan populer  ‘teroris bagi seseorang adalah pejuang kemerdekaan bagi yang lain’ mencerminkan banyaknya masalah yang dihadapi dalam upaya mendefinisikan terorisme. Sudah sekitar 200 tahun kata “terorisme” berada di ruang publik, telah digunakan oleh para pemimpin politik, dan telah digunakan di dunia akademisi. Bahkan kini istilah tersebut telah sampai pada tingkat ‘industri terorisme’. Ketidakjelasan dalam definisi terorisme dapat dilihat dengan jelas dari penelitian yang dilakukan oleh Alex Schmid yang mengutip lebih dari 250 definisi terorisme. Hal ini menunjukkan sulitnya mencari definisi universal. Bahkan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, sendiri mengatakan bahwa “definisi terorisme yang disepakati secara global itu memang belum ada, dan menurut saya tidak akan pernah ada.”[1]

Keadaan ini sangat rawan bagi salah satu pihak untuk kemudian menafsirkannya secara sewenang-wenang dan sesuai dengan kepentingan yang mereka harapkan, sebagaimana kata Mbai mengomentari sebuah seminar di Karachi yang mencoba merumuskan batasan-batasan terorisme, “Minggu lalu di Pakistan itu ada satu seminar, saya dikirimi oleh Konjen kita di Karachi sana. Pak ini hasil putusan dari musyawarah. Agendanya merumuskan batasan-batasan terorisme itu. Alhamdulillah tidak ada batasnya”.[2] Pernyataan serupa juga ia sampaikan saat mengomentari sebuah seminar negara-negara Islam yang diadakan di Iran untuk menggagas definisi terorisme, “Agendanya itu untuk merumuskan apa itu terorisme? Juga alhamdulillah pak, tidak ketemu definisi itu.”[3]

Terorisme sebagai sebuah kata peyoratif, diiringi dengan definisi yang tidak jelas, berpotensi mengakibatkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat dengan mengatasnamakan kontraterorisme. Pasca peristiwa 11 September, kata “ terorisme “ telah banyak dieksploitasi oleh para politisi. Kata tersebut kini menjadi istilah utama dalam narasi budaya Barat sebagaimana istilah “kebebasan” dan “demokrasi”. Namun, sampai saat ini masih sulit atau bisa dikatakan hampir tidak mungkin untuk bisa mendefinisikan istilah “terorisme” secara tepat. Sepanjang sejarah, istilah “terorisme” telah berubah untuk kesekian kalinya dan seluruh usaha untuk memperoleh definisi pasti atasnya hanya berujung pada kegagalan. Dan kini, pascaperistiwa 11 September, makna dari istilah “terorisme” jadi semakin abstrak dan sulit dipahami.

Berbagai kata telah digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang melakukan tindakan terorisme. Mereka adalah para radikal, fundamentalis, orang gila yang jahat, musuh-musuh demokrasi, musuh peradaban, musuh kebebasan, pemberontak, tiran, pembunuh, hingga penjahat dan pembunuh yang beroperasi di jaringan gelap. Definisi tentang siapa teroris tak kalah sulit dengan istilah terorisme itu sendiri. Pendefinisian secara samar tersebut telah menciptakan iklim ketakutan bagi masyarakat secara umum. Iklim tersebut memberikan pengaruh yang sangat mendalam pada kebijakan pemerintah dan pada kebebasan masyarakat. Selain itu, istilah teroris kini pun telah menjadi strategi kambing hitam dan pelabelan negatif terhadap para pembangkang politik, aktivis dan warga masyarakat dengan mengatasnamakan keamanan dan menghindari radikalisasi.

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam bocoran dokumen rahasia AS Militer yang disebut sebagai file Guantanamo Bay[4], kriteria yang digunakan untuk menentukan orang yang dianggap teroris kurang begitu jelas. Dokumen Guantánamo Bay menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kriteria tersebut secara sewenang-wenang didefinisikan oleh lembaga militer dan intelijen. Di antara mereka yang ditangkap dan dipenjarakan adalah anak-anak, orang sakit jiwa, dan pensiunan tua, yang mereka semua tidak terbukti sebagai ekstrimis atau telah melakukan tindakan terorisme. Alasan penangkapan seringkali bervariasi, dan sering didasarkan pada “extraordinary thin evidence”, bukti yang sangat tipis, sebagaimana istilah yang dipakai oleh Clive Stafford Smith.[5]  Banyak tawanan yang ditahan dan dikirim ke penjara berdasarkan tuduhan palsu yang tidak jelas, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi intelijen yang mereka harapkan, atau hanya berdasarkan persangkaan para aparat. Bahkan mengenakan jam tangan Casio murah pun bisa menjadi tanda untuk menuduh seseorang sebagai teroris.[6] Dan saat ini, kriteria samar tersebut digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk menargetkan seseorang yang mereka anggap akan mengancam hegemoni kekuasaan mereka di dunia.

 

SEJARAH TERORISME

Sejarah terorisme bermula setidaknya 1500 tahun yang lalu ketika kelompok-kelompok perlawanan Yahudi (66-72 M) yang dikenal sebagai Zealot membunuh tentara Romawi dan menghancurkan bangunan mereka. Setelah itu, muncul istilah ‘assasin’ (pembunuh) yang berasal dari sekte Syiah Nizari Ismailiyah—yang juga dikenal sebagai hashashin (para pengisap ganja). Mereka melawan Muslim Sunni ( 1090-1275 ) dan melakukan pembunuhan atas para pemimpin Sunni waktu itu. Para Hashashin dikenal menebar teror dalam bentuk pembunuhan, termasuk perempuan dan anak-anak. Hashassin melakukan teror untuk mendapatkan surga jika tewas dan mendapatkan ganja yang tak terbatas saat masih hidup di bumi.

Perkembangan modern terorisme dimulai pada masa Pemerintahan Teror (Reign of Terror) Revolusi Perancis ( 1793-1794 ). Selama periode ini istilah terorisme pertama kali diciptakan. Sepanjang dua ratus tahun terakhir, terorisme telah digunakan untuk mencapai tujuan politik dan telah dikembangkan sebagai alat pembebasan, penindasan, dan juga sebagai alat politik global internasional.

Perkembangan terorisme sebagai alat untuk mencapai tujuan politik adalah sebagai berikut :[7]

Akhir abad 18 (1793-1794): Pemerintah Teror Revolusi Perancis

Terorisme yang disponsori oleh Pemerintah

Tujuan: Menyingkirkan kelompok oposisi dan mengkonsolidasikan kekuasaan.

Pada masa inilah istilah ‘teror’ dimunculkan.

Terorisme modern dimulai oleh Pemerintah Teror pimpinan Maximilien Robespierre dengan Partai Jacobinnya selama Revolusi Prancis. Robespierre membawa konsep bahwa terorisme mempunyai kebaikan dalam hal ia bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah yang ‘sah’. Dia menggunakan teror secara sistematis untuk menekan kelompok yang menentang pemerintah. Robespierre mengenalkan apa yang disebut sebagai terorisme yang disponsori oleh pemerintah (Government-sponsored terrorism), yaitu penggunaan teror untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan lawan. Selama pemerintahanya, ratusan orang diakhiri hidupnya dengan sebuah alat yang dikenal sebagai guillotine.

Delapan puluh tahun kemudian, selama  Perang Perancis-Prusia (1870-1871), Jerman menghadapi perlawanan drastis dari penduduk lokal di wilayah yang berhasil mereka kuasai. Serangan gerilya Prancis dan perang asimetris  selama Perang Perancis-Prusia memiliki dampak yang mendalam pada Jerman. Demi melindungi  tanah air mereka melawan tentara Jerman, petani Perancis dan Rusia justru dianggap  sebagai teroris atau franc-tireurs (“penembak jitu”).[8]

 

Akhir abad 19 dan awal abad 20  (1890-1910) –Kelompok Anarkis

Terorisme individual.

Melakukan propaganda dengan tindakan

Tujuan: Menggunakan teror untuk menggulingkan pemerintah

Kelompok Anarkis sangat aktif sepanjang akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Anarkis Rusia berusaha menggulingkan Tsar Rusia, Alexander II, melalui pembunuhan. Usaha tersebut berhasil dilakukan pada tahun 1881. Kelompok Anarkis percaya bahwa dengan membunuh Tsar dan para raja lainnya di Eropa mereka akan mampu menggulingkan pemerintahan. Untuk tujuan tersebut, Anarkis memperkenalkan bentuk baru dari terorisme, yaitu terorisme individual. Individual terorisme adalah penggunaan teror secara selektif terhadap seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah. Teror digunakan secara selektif karena target dipilih berdasarkan posisi mereka di dalam sistem pemerintahan. Aksi teror dibatasi untuk memastikan bahwa rakyat sipil tidak jadi korban.

Anarkis juga mengenalkan sebuah pandangan yang menyatakan bahwa terorisme mempunyai efek komunikatif. Saat bom meledak, masyarakat akan bertanya mengapa. Rasa ingin tahu masyarakat mengenai alasan sebuah aksi dilakukan memberi panggung kepada para pelaku teror dimana masyarakat siap mendengar. Sejak itu, propaganda dengan sebuah tindakan menjadi perkembangan baru dalam terorisme modern. Terorisme adalah alat komunikasi.

Antara tahun 1890 sampai 1908, Anarkis bertanggungjawab atas pembunuhan raja dan ratu Rusia, Austria, Hungaria, Italia, dan Portugal. Anarkis juga sangat aktif di Amerika Serikat. Antara 1890 sampai 1910 mereka meletakkan bom di Wall Street. Dua aksi paling terkenal Anarkis di Amerika Serikat diantaranya adalah pembunuhan Presiden McKinley (1901) dan Archduke Ferdinand (1914) yang membawa pada Perang Besar.

 

Awal abad 20 (1917)– Revolusi Rusia

Terorisme yang disponsori oleh Pemerintah

Tujuan: menggunakan teror untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol seluruh masyarakat.

Lenin, yang kemudian diikuti oleh Stalin, menyebarkan kembali ide terorisme yang disponsori oleh pemerintah (Government-sponsored terrorism) sebagai alat untuk mempertahankan kendali pemerintahan. Keduanya menggunakan teror secara sistematis atas seluruh lapisan masyarakat. Teror digunakan untuk mengontrol seluruh masyarakat dengan tujuan untuk membangun masyarakat. Rasa takut digunakan sebagai faktor motivasi bagi operasi pemerintahan dan kerelaan rakyat atas pemerintah tersebut. Teror digunakan sebagai cara untuk mengatur dan mengendalikan tatanan masyarakat.

 

Awal abad 20 (1919-1921) – Pemberontakan Irlandia

Terorisme selektif

Terorisme berkelanjutan

Operasi sel

Tujuan: Menggunakan teror untuk meraih kemerdekaan

Perang Irlandia pada tahu 1919 membawa tiga konsep pada perkembangan terorisme: (1) terorisme selektif, (2) teror berkelanjutan, (3) operasi sel.

Tujuan dari perang tersebut adalah untuk meraih kemerdekaan Irlandia dari penjajahan Inggris. Dipimpin oleh Michael Collins, terorisme diarahkan kepada para wakil Inggris (polisi, tentara, hakim, pejabat pemerintah, dll) sebagai usaha untuk membuat biaya yang dikeluarkan untuk melanjutkan penjajahan tersebut terlalu tinggi bagi Pemerintah Inggris. Sejak itu, konsep terorisme selektif muncul dalam perkembangan terorisme, yaitu aksi teror yang diarahkan kepada wakil pemerintah untuk memaksa kepergian mereka dari sebuah wilayah. Taktik yang digunakan di Tepi Barat dan Gaza sejak tahun 1967 meninggalkan satu konsep kunci ini, yaitu konsep selektif.

Konsep lain yang muncul pada masa ini adalah konsep yang menyatakan bahwa untuk membuat perubahan di masyarakat, aksi teror harus dilakukan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Teror yang berkesinambungan akan meruntuhkan keinginan pemerintah yang dijadikan target, dan akhirnya mereka bersedia mencari titik temu.

Perang Irlandia juga memberikan konsep baru pada perkembangan terorisme yang disebut sebagai operasi sel. Operasi sel mendesentralisasikan pelaksanaan aksi teror dan mencegah penghancuran organisasi teror tersebut. Setiap sel mempunyai tujuan yang spesifik, dimana mereka hanya tahu anggota sel tersebut dan tugas mereka. Karenanya, penangkapan satu sel tidak berujung pada penangkapan sel yang lain.

 

Pertengahan Abad 20

Teror untuk mengakhiri penjajahan.

Tujuan: menggunakan teror yang selektif kepada para simpatisan dan warga sipil.

Setelah Perang Dunia II, terorisme terus digunakan sebagai alat pembebasan untuk mengakhiri penjajahan di negara Dunia Ketiga. Teror selektif berubah, dari menargetkan pejabat pemerintah menjadi menargetkan warga sipil dan para pendukung kolonialisme tersebut.

Antara Revolusi Prancis dan akhir perang dunia kedua, terorisme bersifat lokal dan organisasi teror terbatas pada area konflik yang spesifik. Pada akhir 1960-an, perubahan mulai terjadi.

 

Timur Tengah/Perang Dingin – Akhir 1960-an

Internasionalisasi terorisme dan terorisme yang disponsori oleh negara.

Penyatuan kelompok teroris yang berbeda sebagai sebuah jaringan yang mendunia. Selain itu, Perang Dingin membuat beberapa negara mendukung kelompok-kelompok teroris yang berbeda untuk mendestabilisasi pemerintahan negara lawan. Kelompok teroris bersekutu untuk membawa perhatian pada konflik Arab-Israel .

Terorisme memasuki fase baru dalam perkembangannya pada akhir tahun 1960-an. Tahun 1960-an membawa terorisme menuju skala internasional dan berfokus pada Timur Tengah. Dalam perang tahun 1967, dimana Israel berhasil mengalahkan Yordania, Mesir, Suriah, mengambil alih kendali Dataran Tinggi Golan dari Suriah, Jerusalem Timur dan Tepi Barat (dari Yordania), Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai (dari Mesir), penggunaan perang konvensional sebagai alat untuk menghancurkan Israel berakhir. Kini penggunaan teror dengan tujuan untuk merebut kembali Palestina dari penjajahan Israel dimulai.

Pada tahun 1966, Kuba menjadi tuan rumah Konferensi Tiga Benua yang disponsori oleh Uni Soviet. Konferensi ini adalah awal dari internasionalisasi terorisme. Teroris dan kelompok “pembebasan” dari Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin mulai bekerja sama dan membangun aliansi. Kerjasama keuangan, politik, operasi dan intelijen menghubungkan kelompok teroris di seluruh dunia. Terorisme internasional berkembang selama dua dekade sebelumnya.

Selama satu dekade, Eropa mesti menghadapi berbagai kegiatan teroris, karena kelompok teroris Eropa dan Timur Tengah bekerja sama untuk membawa perhatian pada perjuangan Palestina. Di Jerman, Red Army Faction(kelompok Jerman) bersekutu dengan Black September (kelompok Palestina); di Perancis, Action Direct (kelompok Perancis) bersekutu dengan Red Army Faction dan Red Army Brigade (kelompok Italia); di Jepang, Japanese Red Army bersekutu dengan Popular Front for the Liberation of Palestine. Kuba menjadi tempat pelatihan bagi berbagai kelompok teroris .

Karena Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1960-an yang membuat dunia terpolarisasi antara Timur dan Barat, sebuah dinamika baru terjadi pada terorisme, yaitu terorisme yang disponsori oleh negara: negara mengekspor terorisme ke belahan dunia yang lain untuk kepentingan politik mereka. Iran mendukung Hizbullah, Libya mendukung Abu Nidal, Irak, Kuba, Sudan dan Aljazair menyediakan kamp pelatihan, dukungan ekonomi dan politik untuk kelompok teroris lainnya. Fokus terorisme pindah ke Timur Tengah, konflik Arab-Israel/konflik Israel-Palestina dengan AS mendukung Israel dan Uni Soviet mendukung berbagai negara Arab.

Tahun 1970-an adalah dekade terorisme udara, dengan lebih dari 20 peristiwa terorisme diarahkan pada penerbangan Eropa dan Amerika yang melibatkan pembajakan, pemboman dan penyanderaan. Tahun 1970-an terjadi pengeboman, penculikan dan jenis-jenis kegiatan teroris lainnya di seluruh Eropa.

 

Akhir Abad 20—Terorisme, Timur Tengah, dan Islamisasi.

Dua puluh tahun terakhir dari abad ke-20 terorisme berbasis agama muncul kembali. Islam militan dan tujuan untuk melindungi Islam dari penjajahan Yahudi, Kristen, dan Barat menjadi pembenaran bagi dilakukannya kegiatan terorisme. Bom bunuh diri terjadi di Tepi Barat, Jalur Gaza dan New York City.

Tahun 1980-an adalah dekade penyanderaan dan terorisme yang menargetkan kepentingan AS di seluruh dunia. Antara 1979 dan 1988 setidaknya ada dua belas insiden terorisme diarahkan pada AS dan kepentingannya. Insiden ini termasuk sandera pada tahun 1979, pemboman Kedutaan AS , penculikan warga negara Amerika , dan pemboman pesawat terbang .

Dekade terakhir abad ke-20 membuat perubahan lain bagi perkembangan terorisme. Sebuah aksi terorisme kini diikuti dengan peringatan kepada AS bahwa serangan di masa depan akan terjadi jika AS tidak mengubah kebijakannya pada Palestina dan dunia Islam secara umum.

Setelah dua ratus tahun, terorisme telah berubah dan telah digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda untuk mencapai berbagai tujuan. Pada akhirnya, terorisme adalah alat untuk mengubah perilaku.

 

TERORISME SEBAGAI POLITIK PELABELAN

Definisi terorisme selalu bersifat politis dan selalu memiliki tujuan. Baik dalam dunia akademis maupun politik, definisi terorisme cenderung mencerminkan kepentingan mereka yang mendefinisikan.[9] Subjektivitas dan tujuan tersembunyi ini mengakibatkan kesulitan tersendiri dalam usaha mendefinisikan terorisme.

Richard Jackson secara gamblang menjelaskan ‘politik pelabelan’ ini dalam bukunya Terrorism: A Critical Introduction. Dia menjelaskan bahwa “definisi yang kita adopsi secara tak terpisahkan bersifat politis setidaknya dalam dua pengertian; pertama, mereka bersifat politis karena penggunaannya mencegah kita dari mengeksplorasi pemahaman alternatif dari hal yang telah ditetapkan.”[10] Dia menggunakan serangan 11 September sebagai contoh untuk menjelaskan bahwa “gambaran yang berkembang luas yang menganggap serangan tersebut sebagai sebuah aksi terorisme bukanlah produk yang tak terelakkan atau diperlukan. Gambaran ini telah menyebabkan dikesampingkannya interpretasi alternatif seperti ‘aksi kriminal’, yang menurutnya akan lebih diperlukan.[11] Kedua, ia berpendapat bahwa “definisi tersebut bersifat politik karena mereka memiliki konsekuensi sosial dan kemanusiaan yang sangat nyata (dan seringkali berbahaya).”[12]

Sebagai contoh, “pemahaman kontemporer bahwa teroris adalah jahat ... bisa berfungsi melegitimasi bentuk-bentuk tertentu dari respon kontraterorisme dan pada saat yang sama mendelegitimasi bentuk lain. Penggunaan waterboarding yang dilakukan oleh AS untuk menginterogasi tersangka teroris adalah salah satu contohnya.”[13] Gagasan ‘pelabelan’ mencerminkan kenyataan bahwa terorisme adalah istilah yang diberikan dan dilabelkan kepada kelompok, individu, atau tindakan tertentu, dan seringkali diberikan oleh pemerintah.[14] Penggunaan istilah “terorisme” sebagai alat politik telah menyebabkan kurangnya definisi terorisme yang bertujuan tunggal karena penggunaannya secara konsisten seringkali subyektif dan politis, sesuai dengan makna yang dipilih oleh mereka yang menggunakannya. Contoh nyata dari hal ini adalah pemerintah sebuah negara seringkali tidak setuju dengan yang lain dalam ‘pelabelan’ atau pendefinisian sebuah aksi sebagai terorisme.

Subjektivitas ini sangat jelas dalam kaitannya dengan definisi yang dilakukan pemerintah, yang seringkali kabur. Salah satu contoh dari subjektivitas tersebut sudah disebutkan di atas, dimana pemerintah AS menggambarkan secara spesifik serangan serangan 11 September sebagai tindakan perang. Contoh kedua dari definisi yang berubah-ubah adalah bukti dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Subcommittee on Terrorism of the United States House of Representatives Permanent Select Committee on Intelligence. Mereka menemukan bahwa hampir semua lembaga dalam pemerintah AS yang terkait dengan kontraterorisme memiliki definisi yang berbeda soal terrorism.[15]

Contoh lain disorot oleh John Collins ketika ia menyatakan bahwa “gagasan tentang terorisme perlu dipertanyakan ... karena cara itu (terorisme) sering digunakan pada tahun 1980 oleh para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, Israel, dan di tempat lain sebagai label bagi musuh-musuh politik mereka.”[16] Karena musuhnya berubah, maka definisi terorisme pun berubah. Definisi terorisme sering diterima sebagai kekerasan yang “diarahkan terhadap negara tertentu, yaitu negara-negara Barat atau pro-Barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya”.[17] Sedangkan kekerasan politik yang dilakukan oleh atau dengan dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya disebut dalam sejumlah istilah yang lebih mulia: kontrainsurgensi, kontraterorisme, konflik intensitas rendah, pertahanan diri, dan perang.”[18]

Fakta bahwa terorisme adalah label yang diberikan oleh yang lebih kuat membawa kepada suatu bias bahwa setiap tindakan melawan negara Barat didefinisikan sebagai terorisme. Tindakan yang dilakukan oleh AS dan sekutu mereka jarang, bahkan tidak pernah, dianggap sebagai  terorisme. Padahal, “selama Perang Dingin, strategi kebijakan luar negeri AS didominasi oleh penggunaan represi.”[19] Namun, ide yang menyebut terorisme dilakukan oleh negara Barat belum pernah diterima. Hal ini dikarenakan negara-negara Barat tidak memasukkan tindakan mereka ke dalam definisi terorisme. Mereka mengambil “pendekatan propaganda yang hanya berfokus pada aktor yang dianggap sebagai antitesis terhadap kepentingan AS dan sekutunya”.[20] Bias yang sangat jelas ini menyebabkan kesulitan tersendiri dalam upaya mendefinisikan istilah terorisme. Banyak argumen yang menyarankan agar definisi terorisme harus didasarkan pada tindakan spesifik yang dilakukan, sebagaimana yang diusulkan oleh para akademisi seperti William McGurn.[21] Namun, argumen tersebut tidak mau memasukkan negara—yang juga sering melakukan tindakan  teror—sebagai pelaku.

Jika memang definisi terorisme harus didasarkan pada tindakan spesifik, label ‘teroris’ seharusnya juga diberikan kepada negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Label tersebut akan berdampak melemahkan kebijakan dan kedaulatan negara-negara tersebut. Karena itu,tidak mengagetkan jika usulan definisi tersebut tidak akan diterima oleh negara-negara di atas. Semua itu kembali akan memberikan kesulitan lain dalam upaya mendefinisikan terorisme.

Sifat politis istilah “terorisme” sangat jelas diungkapkan oleh McGurn yang menyatakan: “Apakah kita memilih untuk melabeli seseorang sebagai teroris bergantung pada apakah kita mendukung gagasan Irlandia bersatu atau tidak, mendukung sebuah Afghanistan yang independen atau tidak, dan sebagainya. Dengan kata lain, apakah seseorang adalah pejuang pembebasan atau pembunuh, hari ini tergantung pada loyalitas politik dan ideologi dari si pembunuh, bukan pada keadaan pembunuhan tersebut.”[22]Karena itu, jelas bahwa “dalam politik, istilah [seperti terorisme] seringkali tidak netral dan sarat nilai.”[23]

Konteks historis dan ‘Terorisme Baru’

Gagasan terorisme sering tidak stabil, terus berubah tergantung pada permintaan politik Barat. Istilah “terorisme” pertama kali muncul pada abad ke-18 dan 19 saat Revolusi Perancis.[24] Istilah tersebut merujuk pada ‘pemerintah teror’ yang bertujuan untuk menghabisi musuh-musuh politik dan mengamankan kekuasaan pemerintah.[25] Sepanjang waktu, kita telah melihat perubahan definisi terorisme seiring dengan berubahnya musuh politik Barat. Perubahan yang paling baru adalah dalam argumen tentang “terorisme baru”, yang berbeda dari yang terlihat selama Perang Dingin atau dari yang digunakan oleh kelompok-kelompok seperti IRA (Irish Republican Army).

Argumen saat ini menunjukkan terorisme yang didasarkan pada fundamentalisme agama, kurangnya rasionalitas, dan kemampuan (serta kemauan) untuk menggunakan senjata pemusnah massal. Argumen ini seolah-olah mendukung ‘perang melawan teror’ pimpinan Barat yang difokuskan terhadap ekstremis Muslim. Argumen bahwa kelompok-kelompok seperti Al Qaeda memiliki senjata pemusnah massal, dan bahwa mereka bersedia untuk menggunakannya untuk alasan jihad yang irasional, berdasarkan agama, dan fundamentalis, memungkinkan pemerintah-pemerintah Barat untuk bertindak dengan cara apapun yang mereka inginkan dengan dukungan dari rakyat mereka.

Pemerintah Barat membutuhkan dukungan publik jika mereka ingin memenangkan perang atau melawan kelompok tertentu.[26]Penggunaan istilah “terorisme” memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut, apalagi mereka memegang dukungan sipil. Hal ini juga menciptakan kesulitan baru dalam mendefinisikan terorisme, karena definisi terorisme akan akan berubah seiring dengan datangnya ‘teroris’ baru.

 

Partisipan dalam lingkungan teroris

Kesulitan dalam mendefinisikan terorisme juga dipengaruhi oleh posisi relatif seseorang terhadap “teroris” atau peristiwa kekerasan yang terjadi, dimana definisi terorisme bagi seseorang tergantung pada kedekatan dan hubungan mereka dengan peristiwa tersebut. Gus Martin menguraikan empat ‘perspektif terorisme’. Ia berpendapat bahwa definisi terorisme akan tergantung pada hubungan seseorang dengan masing-masing perspektif.[27]

Perspektif tersebut adalah: (1) partisipan di lingkungan teroris, dimana masing-masing partisipan akan memberikan interpretasi yang berbeda dari sebuah peristiwa yang sama. Sebagian menganggap sebagai teroris, sebagian menganggap sebagai pejuang kemerdekaan, (2) perspektif ideologis seseorang,(3) ekstremisme atau tendensi, yaitu hubungan perilaku dengan kecenderungan suatu bangsa/seseorang; (4) ideologi dan cita-cita, yaitu pembenaran atas suatu peristiwa karena ideologi tersebut menjanjikan masa depan yang lebih baik.[28]

Dari perspektif pertama, terdapat enam ‘partisipan’ dalam lingkungan teroris. Martin berpendapat bahwa setiap partisipan akan menafsirkan “motif, metode, dan sasaran kekerasan” secara berbeda.[29] Keenam peserta tersebut adalah: teroris (the terrorist); pendukung (the supporter); korban (the victim); target (the target); penonton (the onlooker); dan analis (the analyst).[30] Kesimpulan Martin ini searah dengan pernyataan Jackson yang mengungkapkan bahwa “makna terorisme tunduk pada tren historis dan politik di satu sisi, dan di sisi lain tunduk pada persepsi, keyakinan dan nilai-nilai dari orang yang mendefinisikannya.[31]

Pertama, Martin melihat perspektif dari sisi teroris (the terrorist). Dia berpendapat bahwa teroris akan melihat tindakan kekerasan sebagai ‘tindakan perang yang dibenarkan’. Untuk partisipan kedua, yaitu pihak pendukung (the supporter), mereka akan berpendapat bahwa teroris adalah pejuang kemerdekaan. Penting untuk dicatat, bahwa bisa jadi mereka tidak setuju dengan tindakan kekerasan, namun mereka masih akan mendefinisikannya sebagai ‘sekadar konsekuensi yang tidak menguntungkan dari perang’.[32] Definisi ini akan kontras dengan definisi yang diberikan oleh korban (the victim). Korban (the victim) jarang sekali bersimpati dengan para pelaku kekerasan dan menganggap pelaku sebagai terroris.[33] Definisi mereka akan terorisme, oleh karena itu, secara khusus berkaitan dengan fakta bahwa mereka adalah korban dalam peristiwa tersebut. Pandangan yang sama juga tercermin dalam perspektif sasaran (the target). Target biasanya merupakan perwakilan simbolis  dari musuh.[34] Perbedaan perspektif ini kembali menunjukkan masalah pelik yang dihadapi dalam mencari definisi terorisme yang diterima oleh seluruh partisipan.

Penonton (the onlooker) adalah kategori yang kebanyakan orang masuk ke dalamnya. Definisi penonton tentang terorisme seringkali didasarkan pada pengalaman mereka secara langsung atas sebuah peristiwa atau,yang seringkali terjadi, berdasarkan efek tidak langsung dari media. Martin berpendapat bahwa “tergantung pada cara pandang penonton tersebut atas dunia, kadang-kadang mereka bisa jadi memuji insiden tertentu”.[35]

Gagasan ini didukung oleh pernyataan dari J. Bowyer Bell: “kata [terorisme] menjadi sebuah tes lakmus untuk sebuah keyakinan yang dipegang teguh, sehingga dari percakapan singkat tentang masalah terorisme dengan hampir semua orang mengungkapkan pandangan khusus (yang berbeda-beda) tentang dunia, interpretasi dari sifat manusia, dan pandangan sekilas tentang masa depan yang diinginkan.”[36] Hal ini jelas menunjukkan sifat subjektif dari setiap definisi terorisme dan kesulitan yang ada usaha untuk menemukan definisi yang objektif. Karena itu, asumsi bahwa definisi terorisme yang objektif dapat ditemukan adalah “cacat karena ia gagal untuk memperhitungkan pandangan nilai-nilai yang dianut subjek, persepsi dan keyakinan tentang dunia—yang semuanya berkontribusi secara fundamental atas ‘bentuk’ dunia.”[37]

Perspektif akhir yang digariskan oleh Martin adalah analis (the Analyst). Mereka ‘membuat perspektif, menafsirkan insiden, dan melabeli peserta lain.[38] Peserta dari kategori ini dapat berupa politisi, media, dan akademisi. Martin berpendapat bahwa seringkali para analis dengan gampang mendefinisikan peserta lain sebagai teroris atau bukan teroris.[39] Definisi ini, bagaimanapun, tidak objektif. Kenyataan bahwa analis dianggap ‘terpisah’ dari peristiwa tidaklah objektif. Terkadang, mereka juga cenderung masuk ke dalam kategori korban, sasaran, pendukung, atau bahkan teroris. Sebagai contoh, gambaran serangan 11 September oleh pemerintah AS. Dalam peristiwa tersebut, peran para analis tidak bisa dilepaskan dari peran mereka sebagai sebagai target atau korban dari peristiwa tersebut. Dengan demikian, definisi terorisme yang mereka keluarkan juga akan selalu subyektif.

Terorisme memang adalah konstruksi sosial, mustahil untuk memisahkan suatu istilah dari kondisi di mana ia digunakan dan konteks dimana ia dipahami.[40] Definisi alternatif terorisme, khususnya dalam konteks serangan 11 September, menghadapi masalah yang “ketika masyarakat merasa terancam, upaya analisis rasional seringkali dituduh sebagai memberikan bantuan dan kenyamanan, atau bahkan bersimpati kepada musuh”.[41]

Gagasan ‘teroris satu orang adalah orang lain pejuang kemerdekaan’ mencerminkan kesulitan yang ditemukan dalam mendefinisikan terorisme. Hal ini mencerminkan fakta bahwa definisi terorisme akan selalu didasarkan pada politik dan selalu memiliki maksud tertentu, yang seringkali diberikan oleh para pemimpin politik. Definisi terorisme juga selalu berasal dari konteks sejarah dan politik yang spesifik. Selain itu, definisi terorisme juga selalu subjektif berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan individu atau kelompok dan perspektif mereka tentang sebuah peristiwa. McGurn menggambarkan hal ini dengan mengatakan bahwa “singkatnya, pendefinisian terorisme telah menjadi pertanyaan tentang sapi siapa yang sedang ditanduk.”[42]

Subjektivitas ini telah mengakibatkan kurangnya definisi universal terorisme, yang berarti bahwa ketika melihat definisi saat ini “kita perlu tetap sangat sensitif terhadap politik pelabelan dan terus mengeksplorasi konsekuensi yang muncul dari diskusi dan penyematan label terorisme tersebut.”[43] Witbeck menunjukkan bahwa “mungkin satu-satunya definisi terorisme yang paling jujur ​​dan bisa diterapkan secara global adalah definisi yang secara eksplisit sangat subjektif, yaitu kekerasan yang tidak saya dukung.”[44]

 

 

TERORISME SEBAGAI KEKERASAN KONTRA HEGEMONI

Saat ini, bisa kita temukan banyak definisi terorisme yang telah dbuat, bahkan jumlahnya sudah mencapai seratus lebih definisi yang berbeda.[45] Perdebatan soal definisi ini bahkan membuat beberapa pakar berkomentar: “Tidak ada kesepakatan mengenai definisi terorisme, tidak ada analisis sistematik atas data yang terpisah-pisah, tidak ada model permainan yang bisa diterapkan… pada kenyataanya, kita bahkan tidak bisa secara pasti mengatakan apakah fenomena [terorisme] tersebut berkembang.”[46]

Namun, dibalik berbagai kontroversi dan perdebatan mengenai definisi terorisme, terdapat pemahaman umum terkait komponen utama pada seluruh definisi terorisme. Pertama,dalam seluruh definisi terdapat komponen penggunaan kekerasan, atau paling minimal, ancaman penggunaannya. Menurut Angelo Corlett: “Sebuah definisi terorisme terbaik digambarkan oleh hal yang esensial pada terorisme yaitu ia tidak harus menggunakan kekerasan, namun cukup dengan ancaman kekerasan.”[47]

Komponen kedua dari terorisme adalah adanya tujuan politik yang mendasari aksi tersebut. Untuk membedakan terorisme dari bentuk kekerasan yang lain seperti pembunuhan atau perampokan, harus ada tujuan politik yang secara eksplisit terdapat pada aksi tersebut. Menurut Gus Martin: “kelompok yang melakukan tindakan tersebut berniat untuk melakukan intimidasi kepada pemerintah atau masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan dengan dasar tujuan politik.”[48] Komponen ketiga, yang merupakan komponen yang paling menentukan adalah ancaman atau bahaya tersebut diarahkan kepada masyarakat sipil yang tak berdosa.

Menurut Thomas Butko, jika aksi terorisme harus direduksi ke dalam satu karakteristik tunggal yang dominan, maka karakteristik tersebut adalah bahaya yang disebabkan oleh serangan tersebut terhadap masyarakat tak berdosa.[49]Sedangkan Martha Crenshaw menyatakan bahwa “terorisme berarti kekerasan yang secara sosial dan politik tidak diterima yang ditujukan atas target tak berdosa.”[50] Baik disengaja atau tidak, aksi “teroris” tersebut secara khusus diarahkan terhadap non-kombatan atau pejabat non-negara. Tentunya, menurut Butko, definisi tersebut nampak menganggap beberapa personal seperti militer, polisi, atau pejabat pemerintah lainnya sebagai ‘target yang sah’.

Meski demikian, perdebatan kembali muncul dalam teori “Perang yang Adil (Just War)” dan praktik hukum internasional sekalipun, yaitu bagaimana cara yang jelas untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan, antara target yang sah dan tidak sah, atau apakah ‘tidak berdosa’ itu bisa dikonsepkan dalam bentuk yang absolut, atau dalam istilah yang spesifik, bagaimana membedakan antara tidak berdosa secara moral (moral innocence) dengan tidak berdosa secara material (material innocence).

Dilema ini bisa menjadi semakin terbukti ketika seseorang berkontribusi pada kebijakan yang dipandang sebagai bentuk “penjajahan” oleh pihak lain. Karena itu, Corlett membuat sebuah pernyataan yang menarik terkait dengan kemungkinan peran warga AS pada aksi yang menyebabkan terjadinya serangan 11 September: “Jika hal ini benar [yaitu tanggungjawab implisit atas kebijakan negara], maka warga negara AS yang secara moral dan signifikan bertanggungjawab (dengan alasan apapun) atas bahaya yang ditimbulkan atas pihak lain oleh pemerintah mereka, tidak punya hak untuk komplain terhadap teroris atau pihak manapun yang memberikan bahaya kepada mereka, sebagai balasan yang secara moral dibenarkan atas bahaya yang telah menyebabkan aksi terorisme tersebut.”[51] Konsekuensinya, bukan hanya sulit untuk secara tepat mendefinisikan siapa pihak “yang tak berdosa” tersebut, namun hanya karena “warga tak berdosa” terbunuh, tidak langsung membuat aksi tersebut sebagai tindakan “teroris” atau “tak bermoral.”[52]

Banyak pakar terorisme yang memandang bahwa terorisme hanya dilakukan oleh aktor non-negara. Salah satu contohnya adalah Walter Lanquer. Menurutnya, terorisme secara khsuus didefinisikan sebagai “penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh kelompok non-negara dengan maksud untuk menebarkan kepanikan dalam sebuah masyarakat, untuk memperlemah atau bahkan menggulingkan pemerintah incumbent dan membawa perubahan politik.”[53]

Namun, menurut Butko, definisi semacam itu juga menimbulkan masalah dan tidak mencerminkan realitas atau sifat alami dari kegiatan terorisme sepanjang sejarah.[54] Menurut Butko, tidak hanya kelompok non-negara yang bisa dianggap sebagai teroris, namun negara pun merupakan aktor yang paling mampu dan paling berkeinginan untuk menggunakan kekerasan dan kekuatan dalam sejarah sistem internasional modern. Menurut Stohl, sepanjang sejarah “terorisme paling sering digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan.”[55]

Secara ringkas, Wilkinson menyatakan: “Jika kita ingin mendapatkan pandangan yang cukup atas sejarah yang lebih luas dan tren internasional dalam penggunaan kekerasan teror, kita perlu mengenali bahwa sepanjang sejarah, rezim dan negaralah—dengan kekuatan memaksa mereka yang besar—yang mempunyai kecenderungan melakukan teror dengan skala massal, baik sebagai instrumen represi internal maupun sebagai senjata bagi agresi dan penaklukan eksternal.”[56]

Penggunaan teror oleh negara tidaklah mengejutkan jika kita melihat bahwa konsep awal “terorisme” pertama kali diterapkan oleh pemerintah Prancis yang dikuasai oleh Partai Jacobin. Poin ini dijelaskan dengan sangat terang oleh Richard Falk: “Esensi terorisme, jika kita kembali ke aslinya dalam Revolusi Prancis, adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan politik terhadap masyarakat sipil untuk menimbulkan ketakutan yang luas dan hebat. Pemerintah mempunyai kemungkinan yang sama dengan musuh mereka untuk menggunakan taktik tersebut.”[57]

Jika kita menggunakan ketiga karakteristik dasar terorisme dalam berbagai definisi di atas, nampak bahwa banyak pelaku “terorisme” yang seharusnya masuk dalam kategori namun tidak dianggap sebagai teroris. Dalam sebuah sistem dimana teori “Realist” menjadi pendekatan paling dominan atas hubungan internasional—dimana perang menjadi norma dan perdamaian menjadi sebuah pengecualian—tak diragukan lagi bahwa seluruh negara menggunakan kekerasan untuk menebarkan ketakutan demi tujuan politik tertentu. Kekerasan tersebut bisa jadi merupakan hasil dari aksi tertentu atau bahkan bisa jadi merupakan tujuan yang disengaja dari sebuah kebijakan militer secara umum. Falk memberi komentar atas hegemoni kekuasaan yang saat ini terjadi dalam sistem internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat:

“Definisi satu mata (tentang terorisme) secara politik sangat kacau. Ia mengabaikan kadar dimana AS sendiri mendukung kekerasan politik antinegara, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok oposisi Contra pada pemerintah resmi di Nicaragua pada tahun 1980an.”[58]

Dalam kasus yang lebih kontemporer, kebijakan AS untuk menyerang Afghanistan dan Irak yang memakan ratusan ribu korban tak berdosa, atau serangan misil Israel di wilayah pengungsian yang padat penduduk di Jalur Gaza, semua serangan tersebut tentu saja banyak memakan korban sipil. Ditambah lagi, aksi sekutu AS dalam ‘perang melawan teror’, yaitu Rusia, dalam membantai rakyat Chechnya. Jika kita ikuti definisi standar dan komponen objektif dari “terorisme”, ketiga aksi tersebut, dan masih banyak kasus lagi yang dilakukan oleh Barat, tentunya masuk dalam kategori terorisme. Namun, banyak pihak menolak dan menyangkal untuk memasukkan aksi tersebut sebagai aksi terorisme. Dengan demikian, ada satu elemen kunci yang selama ini tidak masuk dalam definisi terorisme, yang membuat aksi semacam itu tidak dianggap sebagai sebuah tindakan terorisme. Dari sini, kita perlu melihat apa yang disampaikan oleh Antonio Gramsci dan konsep dia tentang  hegemoni serta penerapannya dalam sistem internasional untuk memperoleh definisi terorisme yang lebih akurat.

Dalam “perang melawan teror” yang terjadi saat ini, Thomas Butko menyatakan bahwa seluruh definisi terorisme “tidak berarti, karena mereka menolak dasar hegemoni dalam konseptualisasi terorisme.”[59] Butko mendefinisikan terorisme sebagai “kekerasan politik melawan hegemoni”. Konsep hegemoni ini tidak hanya meliputi kekuatan ekonomi atau kemampuan memaksa dari sebuah kekuatan dominan dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi yang lebih penting adalah kepemimpinan budaya, moral, dan ideologi yang mampu diberikan oleh kelompok-kelompok tersebut. Dominasi global Amerika Serikat dan sekutu Barat-nya, bukan hanya menunjukkan keunggulan militer dan ekonomi mereka, tetapi juga dominasi budaya dan ideologi mereka. Sepanjang sejarah terorisme modern, mulai dari Revolusi Perancis, kelompok Anarkis pada abad ke-19, kelompok nasionalis Dunia Ketiga pada abad ke-20, hingga gerakan Islam fundamentalis hari ini, menunjukkan bahwa istilah “terorisme” hanya disematkan kepada gerakan yang menantang posisi kekuatan dominan. Dalam istilah lain, mereka disebut sebagai “musuh” dari “status quo”.

Menurut teori hubungan internasional yang dominan saat ini, yaitu pendekatan Realist, perang adalah endemi pelaksanaan politik internasional dan konflik merupakan bagian alami dari interaksi antarnegara. Akibatnya, Butko berpendapat bahwa terorisme adalah kekerasan politik untuk melawan hegemoni.

Dalam konteks kontemporer saat ini, hegemoni Barat tidak hanya didukung oleh instrumen militer dan kemampuan mereka untuk memaksa, namun juga kemampuan ekonomi, kemampuan untuk menyebarkan ide liberalisme, demokrasi, perdagangan bebas, dan konsumerisme. Kendali ini sangat berhubungan dengan kemampuan mereka untuk membentuk apa yang diinginkan oleh pihak yang dikuasai atau dieksploitasi. Barat berusaha mempertahankan dominasinya tidak hanya melalui pembangunan pandangan mereka dalam bentuk sistem negara, namun juga menyamakan moral dan kultur Barat sebagai “peradaban” itu sendiri. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan istilah “peradaban” adalah segala sesuatu yang sesuai dengan moral dan budaya Barat.

Kontrol atas hegemoni tersebut didapatkan melalui penciptaan, penerapan, dan pemaksaan ide-ide dan aksi-aksi Barat yang diwujudkan melalui berbagai institusi seperti WTO, IMF, dan PBB.[60] Dalam rangka mempertahankan dan mengontrol tatanan global saat ini, Barat sebagai pemegang hegemoni berusaha mempromosikan nilai dan keyakinan mereka yang menimbulkan kesan bahwa sruktur yang mereka bawa menguntungkan seluruh pihak, meski pada kenyataannya itu semua bekerja untuk kepentingan utama mereka sebagai kekuatan dominan saat ini. Stephen Gill menunjukkan tentang peran penting ide dan budaya sebagai alat utama untuk melakukan ekspansi hegemoni. Menurut Gill, “Ekspansi Amerika Serikat juga berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai konsumerisme dan individualisme, sehingga dengan meningkatnya proporsi penduduk negara Dunia Ketiga mereka dikenalkan dengan nilai-nilai budaya Amerika.”[61]

Sepanjang sejarah, label terorisme biasanya disematkan kepada mereka yang menolak “pandangan umum” atau hegemoni dari kekuatan dominan dalam sistem internasional. Dengan kata lain, menurut Beril Dedeoglu, “Aktor yang mampu mendefinisikan sistem internasional dapat mendefiniskan fakta tertentu yang nampak bertentangan dengan jalan mereka sebagai manifestasi “teror” dan karenanya disebut sebagai “pihak lain”.[62] Melalui hegemoni inilah kekuatan dominan mampu memberi label “teroris” kepada musuh mereka atau musuh sistem internasional. Dedeoglu juga berpendapat:

“Karena musuh masing-masing negara berbeda, persepsi mereka akan kriminal atau musuh pun berbeda. Perbedaan ini bergantung pada berbagai kepentingan masing-masing negara dalam sistem internasional.”[63]

Meski demikian, saat kekuatan tertentu mampu memperoleh dominasi dan hegemoni, sebagaimana AS, klasifikasi tersebut bisa diinternasionalkan dan diterima, baik melalui paksaan maupun kesepakatan, oleh seluruh konstituen yang menjadi bagian dari sistem tersebut (yaitu kekuatan yang lebih lemah).[64]

Dalam sejarahnya, berbagai kelompok yang disebut sebagai “teroris”—karena berusaha menantang hegemoni Barat dan dianggap sebagai ancaman utama kekuasaan status quo—mempunyai sejumlah karakteristik yang mirip. Baik mereka disebut sebagai anti kapitalis, anti demokrasi, anti kristen, anti Barat, atau bahkan anti Amerika, mereka semua dianggap sebagai ancaman utama pada kekuatan Barat pada masanya. Dalam semua kasus, karena Barat lah yang mengonseptualisasikan apa yang dimaksud dengan istilah “peradaban”, “teroris” tersebut dipandang sebagai ancaman pada “peradaban” tersebut. Dalam salah satu kasus, Jenderal Videla dari Argentina pada tahun 1970 dianggap sebagai teroris bukan hanya karena membawa senjata atau bom, tapi karena menyebarkan ide yang bertentangan dengan peradaban Barat dan Kristen.[65] Dalam konteks serangan 11 September, serangan atas AS tidak sekadar dipandang sebagai serangan pada AS saja, namun pada “peradaban” dunia secara umum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh David Rapoport:

“Tepat 100 tahun yang lalu, kita mendengar seruan serupa. Seorang Anarkis
yang telah membunuh Presiden William McKinley pada bulan September 1901, membuat
presiden baru, Theodore Roosevelt, memerintahkan perang salib di seluruh dunia untuk membasmi terorisme di setiap tempat... Presiden Theodore Roosevelt menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerukan perang salib internasional pertama demi menjaga peradaban, ’Anarki adalah kejahatan terhadap seluruh umat manusia, dan seluruh umat manusia harus bersatu melawan Anarkis. Kejahatan mereka harus dijadikan sebagai kejahatan terhadap hukum berbagai negara... dinyatakan dalam berbagai perjanjian yang dilakukan oleh semua kekuatan yang beradab’.”[66]

Dan kini pasca serangan 11 September, George W. Bush menggunakan kata yang sama atas nama ‘perang melawan teror’.

Dalam dua ratus tahun terakhir, mereka yang digambarkan sebagai “teroris” tidak hanya menantang dominasi Barat dan hegemoni mereka atas sistem internasional, yang berarti juga dunia ‘berperadaban’, namun mereka juga digambarkan sebagai penghambat utama “perdamaian”, “kemakmuran”, dan dasar-dasar “demokrasi liberal”.[67] Dalam konteks hari ini, Bush menganggap Al Qaidah dan pemberontakan di Irak sebagai musuh “kebebasan”.

Satu hal yang menyatukan seluruh kelompok “teroris” sepanjang sejarah adalah penolakan mereka atas hegemoni Barat/Amerika Serikat. Dalam seluruh kasus, seluruh kelompok tersebut dipandang sebagai penantang kekuatan dominan, anti “sesuatu”, ancaman pada “peradaban”, dan karenanya dianggap sebagai ancaman “teroris” yang harus disingkirkan. Menariknya, dalam konteks saat ini, dua kekuatan besar yang selama ini berkonfrontasi, yaitu Rusia dan Amerika Serikat, bergandengan tangan untuk melawan musuh bersama yang berpotensi menggusur hegemoni mereka. Dalam hal ini Baev menjelaskan bahwa “peradaban Barat kini menghadapi tantangan keamanan dari kelompok Islam radikal.”[68]

Bagi Amerika Serikat dan Rusia, ancaman yang diberikan oleh kelompok Islam merupakan ancaman paling signifikan bagi keberlangsungan hegemoni mereka, karenanya mereka—yaitu kelompok Islam radikal—dilabeli sebagai “teroris” bagi dunia pada masa kini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dedeoglu:

“Pola yang sama bisa dilihat dalam daftar nama (organisasi teroris versi Amerika Serikat), dimana hanya ada 20 nama non-Arab dari 300 nama yang ada... Konsekuensinya, musuh utama Amerika Serikat saat ini adalah ‘terorisme Islam’.”[69]

Dalam konteks sejarah, bisa dilihat bahwa pelabelan dan penyematan seseorang atau kelompok sebagai “teroris” atau “organisasi teroris” tidak lepas dari elemen “hegemoni”. Dari situ bisa dibuktikan, menurut Butko, bahwa “teroris” dan “organisasi teroris” tidak bisa secara objektif didefinisikan dan diklasifikasikan, karena banyak juga kelompok non-teroris yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka dimana banyak korban sipil tak berdosa ikut terbunuh. Konsekuensinya, hanya kekuatan dominan sajalah yang mempunyai kemampuan moral/intelektual, serta pemaksaan untuk menciptakan, membangun, dan melabeli “pihak lain” dengan mengonseptualisasikan musuh mereka atau entitas yang menentang mereka sebagai “teroris”.[70] Label ini bisa dicapai baik melalui kebijakan individual negara dominan maupun melalui bantuan lembaga internasional, seperti PBB. Menurut Philip Jenkins:

“Berdasarkan pada contoh ini (Irak), kita mesti bertanya apakah pelabelan negara tertentu sebagai negara teroris mencerminkan kegiatan mereka yang sebenarnya, atau hanya karena sesuai dengan kenyamanan politik negara-negara yang mempunyai kekuatan untuk melakukan pelabelan tersebut dengan semua otoritas diplomatik mereka, dan pembentukan opini dari media mereka yang luas.”[71]

Malvina Halberstam dengan sangat baik menjelaskan tentang bagaimana definisi terorisme versi PBB berkembang sepanjang waktu dan semakin dekat dengan tujuan dan pandangan AS. Secara keseluruhan, menurut Halberstam: “Posisi PBB tentang terorisme telah berubah selama tiga dekade terakhir ini, dari satu titik yang mengizinkan terorisme yang mendukung perjuangan kemerdekaan, ke titik yang dengan tegas mengutuk terorisme sebagai kejahatan dan tidak dibenarkan dimanapun dan oleh siapapun.”[72]

Akhirnya, sejak Januari dan Februari 2002 (yaitu, pasca serangan 11 September) penolakan secara total terhadap terorisme dalam keadaan apapun tuntas sudah. “(Draft Konvensi) ini menjadi tanda perubahan yang signifikan dari resolusi PBB sebelumnya yang mengutuk aksi terorisme
dalam satu paragraf dan menegaskan kembali hak untuk menentukan nasib sendiri di paragraf lain, meninggalkan ruang argumen bahwa larangan atas terorisme tidak berlaku untuk
gerakan pembebasan nasional.”[73]

Namun sekarang, tidak ada satu pun kegiatan terorisme yang dianggap sah, meski atas nama perjuangan kemerdekaan sekalipun. Nampak bahwa
hanya karena bayangan serangan 11 September dan simpati seluruh dunia yang saat ini dinikmati oleh Amerika Serikat, membuat mereka mampu menyebabkan perubahan mendasar dalam definisi internasional tentang “terorisme.”

Pada akhirnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dedeoglu: “Meskipun resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB memiliki kelemahan serius berkaitan dengan definisi tentang konsep ‘terorisme-terroris-organisasi teroris,’ resolusi-resolusi tersebut memungkinkan musuh dari sebagian aktor yang dominan dalam sistem akan dianggap sebagai musuh semua orang.”[74] Sekali lagi, dengan mempertimbangkan sifat subyektif atau relative pada istilah terorisme, sulit untuk menyangkal adanya hubungan eksplisit antara penyematan label terorisme dengan kemampuan dari kekuatan dominan, terutama negara adidaya tunggal di dunia, untuk secara sepihak menyematkan kategorisasi tersebut.

 

Perspektif atas Terorisme

Menurut Butko, saat ini terdapat empat perspektif utama dalam memandang terorisme, yaitu: perspektif standar, radikalis, relativis dan konstruktivis.[75]

Perspektif pertama adalah posisi “standar”, yaitu mereka adalah teroris, bukan kami. Pandangan ini semakin populer pasca serangan 11 September. Terkait dengan penggunaan kekerasan politik untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memakan korban sipil tak berdosa, jika kekerasan tersebut dilakukan oleh mereka, maka mereka adalah teroris, namun jika kami yang melakukan maka kami sedang menerapkan tindakan “kontra teroris” yang layak.

Dalam kasus kebijakan Amerika Serikat atas Irak dan Afghanistan, Israel terhadap Palestina, dan Rusia atas Chechnya, kekuatan dominan tersebut dianggap sekadar menggunakan hak mempertahankan diri yang sah atas nama keamanan nasional. Posisi standar atau absolut tersebut kini menjadi normal, dan bahkan menjadi satu-satunya pandangan yang diterima pasca 11 September. Pandangan ini tercermin dalam seluruh media mainstream, televisi, koran, radio; juga para ahli keamanan dan berbagai think tank dari berbagai ideologi. Mereka mengasumsikan bahwa pandangan tersebut adalah pandangan yang “obyektif” pasca pengeboman WTC. Menanggapi mengenai fenomena ini, Gramsci berpendapat bahwa “intelektual organik”[76] semacam itu sekadar mempresentasikan “pandangan umum” yang direfleksikan oleh hegemoni ideologi dari kekuatan yang dominan. White dan Hellerich mencoba menunjukkan dasar pemikiran di balik standar ini:

 

 

“Di Amerika Serikat, hanya perlu beberapa jam pasca serangan 11 September bagi beberapa jurnalis dan akademisi untuk mengumumkan bahwa ‘postmodernisme telah usai’ karena relativisme kini telah mati dan perbedaan antara baik dan buruk sekarang nampak jelas. Runtuhnya Twin Tower dan rusaknya sebagian Pentagon turut berperan dalam kematian post modernisme, digantikan oleh nilai-nilai yang tegas, karena kini kita telah mengetahui semuanya, siapa yang ‘baik’ dan siapa yang ‘jahat’.”[77]

Pandangan tersebut tidak hanya diterima di kalangan akademisi dan media sebagai sebuah “kebenaran”, namun juga oleh para pemimpin politik di AS dan negara-negara sekutunya di belahan dunia yang lain. Menurut White dan Hellerich:

“Dilakukan pengulangan secara konstan  oleh pemerintah Bush terhadap istilah ‘teror’, ‘teroris’, “terorisme”, dalam  setiap konteks, dalam setiap kesempatan, untuk menjual kebijakan yang sejatinya tidak memiliki koneksi yang masuk akal dengan teror sama sekali.”[78]

Perspektif kedua adalah posisi “radikalis”, yaitu kita adalah teroris, sedang mereka bukan. Perspektif ini dipegang oleh sejumlah akademisi dan politisi dan lebih sulit untuk diterima di lingkungan yang penuh manipulasi pasca serangan 11 September. Pandangan semacam ini antara lain dipegang oleh Noam Chomsky dan Frederick Gareau. Mereka berpendapat bahwa meski peristiwa 11 September sangat tragis, namun AS tetaplah negara teroris terbesar di dunia. Menurut mereka, jika “terorisme” didefinisikan secara jelas sebagai pembunuhan warga sipil tak berdosa, maka tidak ada negara lain yang tangannya paling berlumuran darah rakyat sipil tak berdosa selain AS. Tidak mengejutkan jika mereka yang berpandangan semacam itu difitnah di media Amerika Serikat, dengan tuduhan utama dianggap sebagai anti Amerika. Mengomentari “pandangan umum” yang dilakukan oleh mereka yang berada di posisi “standar”, Chomsky berpendapat bahwa:

“Telah menjadi praktik umum pada teori konvensional bahwa teror adalah senjata bagi yang lemah. Itu benar, menurut definisi, jika teror dibatasi pada terorisme yang “mereka lakukan”. Jika persyaratan doktrinal diangkat, kita akan menemukan bahwa, sebagaimana kebanyakan senjata, teror terutama adalah senjata bagi pihak yang kuat.”[79]

Hal terpenting dari argumen Chomsky tersebut adalah bahwa pihak yang kuat, dengan senjata modern dan teknologi canggih yang mereka miliki, mampu melakukan bahaya yang jauh lebih dahsyat daripada pihak yang lemah. Karena itu, dalam kasus Amerika Serikat di Irak, Israel dan warga Palestina, atau Rusia melawan Chechnya, pihak yang lemah dianggap sebagai “teroris” meski fakta yang tak terbantahkan menunjukkan bahwa pihak yang kuat telah memakan lebih banyak korban tak berdosa.

Perspektif ketiga adalah posisi relativis, yaitu keduanya merupakan teroris, atau keduanya bukan teroris, lalu apa yang bisa kalian lakukan? Philip Jenkins, Richard Falk, dan beberapa yang lain berpandangan semacam ini dengan menyatakan bahwa seluruh negara menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka, dan sebagai dampaknya terkadang rakyat sipil tak berdosa terbunuh.

Akibatnya, jika semua negara dan banyak aktor non-negara, teroris dan non-teroris, menggunakan cara yang sama, bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai kesimpulan yang obyektif tentang moralitas atau etika dari kekerasan politik yang dilakukan oleh seseorang. Mereka berargumen bahwa perspektif mengenai terorisme adalah “subyektif”, “ambivalen” atau “postmodern”. Pandangan semacam ini tercermin dalam ungkapan terkenal “teroris bagi satu pihak adalah pejuang kemerdekaan bagi pihak lain.” Falk secara sangat kritis mengritik definisi modern “terorisme” yang mengklaim bersikap objektif, netral, dan ilmiah, padahal sebenarnya mereka tak lebih dari sekadar mewakili kepentingan diri dan masalah keamanan dari pihak yang mengonseptualisasikan definisi tersebut, yaitu kekuatan yang dominan.[80]

Pernyataan Falk tersebut dengan mudah bisa diterapkan pada “perang melawan teror” yang terjadi saat ini, terutama tindakan Amerika Serikat yang menyerang Irak dan Afghanistan yang telah memakan korban lebih banyak dibandingkan serangan 11 September.

Terkait dengan subjektivitas dari usaha pendefinisian dan konseptualisasi “terorisme” tersebut, Charles Kegley menyatakan bahwa:

“Menanamkan rasa takut yang melumpuhkan—atau meneror—sayangnya telah menjadi cara yang umum untuk mengekspresikan keluhan dan sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan politik... Karena konsep terorisme secara inheren bersifat subyektif, tidak ilmiah, ambiguitas ini mengundang ambivalensi tentang tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang, sebuah ambivalensi yang secara paradoks justru meningkatkan popularitas terorisme sebagai sebuah alat untuk propaganda.”[81]

Akhirnya, Townsend memberikan contoh dari salah satu konflik “teroris” paling berdarah atau sebaliknya, “perang kemerdekaan” yang sah pasca Perang Dunia II: Perang Perancis di Aljazair tahun 1954-1962. Ia mengutip pernyataan Ramdane Abane dari FLN yang bersikeras bahwa moralitas terorisme sejajar dengan represi pemerintah. “Saya [Abane] melihat sedikit perbedaan antara gadis yang menempatkan bom di Milk-Bar dan pilot yang melakukan pengeboman atas sebuah desa.”[82] Bahkan saat ini, sulit untuk mengukur atau bahkan secara moral membedakan antara beberapa jenis kekerasan politik di luar fakta bahwa mereka adalah “terorisme”, sementara kita adalah “pertahanan diri yang sah”.

Perspektif terakhir adalah posisi konstruktivis, yang mengasumsikan pandangan bahwa definisi, konsep, dan klasifikasi “terorisme” itu dibangun. Karena terorisme dibangun secara sosial dan politik, ia adalah proses komunikasi yang berakar pada bahasa itu sendiri dan, dengan demikian, melibatkan penciptaan atau pemaksaan jembatan makna bersama. Dalam hal ini, tindakan mendefinisikan “terorisme” memiliki fungsi utama sebagai proses delegitimisasi. Dalam mengonseptualisasikan pandangannya, Jenkins berpendapat:

 

“Kita perlu menghargai kepentingan yang dimiliki kelompok tersebut dalam menyajikan gambar ini, dan sarana retoris dimana mereka membangun gambar ini sebagai sebuah kebenaran, dan kemudian pada faktanya isu tersebut berubah menjadi realitas sosial. Terorisme menawarkan model studi kasus untuk apa yang saya sebut sebagai pendekatan konstruksionis pada masalah sosial. Lebih daripada itu, kita melihat bagaimana masalah tersebut sangat fleksibel dari waktu ke waktu, dan bagaimana bergunanya ia bagi berbagai tujuan politik dan kepentingan kelompok... Ketika kita melihat isu terorisme dengan cara ini, kita melihat proses dimana kepentingan birokrasi menciptakan dan mempertahankan citra yang disajikan di media dan budaya populer.”[83]

Pandangan Jenkins secara jelas menghubungkan penerapan  label “teroris” dengan kelompok, kepentingan, atau negara yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan tersebut (yaitu, mereka yang “hegemonik”, baik di dalam negara maupun di dalam sistem internasional). Joseph Tuman, seorang profesor komunikasi, mengasumsikan pendekatan yang sama dalam pandangannya terhadap “terorisme”. Menurutnya, terorisme bukanlah fakta obyektif atau fenomena universal, tetapi sebagai sesuatu yang dikomunikasikan dan dibangun secara subyektif. Menurut Tuman:

“Pada akhirnya, semua faktor terkait media massa dikombinasikan dengan retorika resmi para pemimpin kita, dengan ide-ide tentang teror sebagai simbol retoris, dan dengan pilihan retoris yang dibuat dalam mendefinisikan suatu peristiwa sebagai terorisme atau individu sebagai seorang teroris. Kombinasi tersebut memungkinkan kita untuk melihat bagaimana terorisme benar-benar yang terbaik dipahami sebagai proses komunikasi antara teroris dan penonton, makna yang dikonstruksi secara sosial dalam diskursus publik dan dialog yang kita miliki tentang subjek tersebut.”[84]

Menurut Butko, berdasarkan definisi kontemporer “terorisme” dan tiga komponen penting di dalamnya, tidak ada definisi atau konseptualisasi yang objektif tentang terorisme yang mungkin didapat.[85] Akibatnya, karena “terorisme” terkait dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan memaksakan istilah tersebut (yaitu, pemilik hegemoni), konsep tersebut telah digunakan terutama sebagai label untuk mendiskreditkan lawan pihak tertentu, dan khususnya terkait dengan keluhan dan tantangan yang mereka berikan pada kelangsungan dominasi kekuatan hegemonik. Bahkan, Tuman dengan cerdik mengamati bahwa hal inilah yang sebenarnya menjadi tujuan utama di balik pelabelan “teroris” di era modern ini. Kembali ke penggunaan aslinya yang dilakukan oleh Burke terkait dengan Revolusi Perancis, Tuman berpendapat:

“Dalam pandangan Burke, teroris adalah seorang fanatik, karena itu dapat disimpulkan bahwa teroris tidak mengikuti logika atau alasan apapun untuk membenarkan tindakannya. Selain itu, teroris adalah seorang pembunuh, pencuri, dan penipu serta penindas... Burke melakukan proses pendefinisian teror dan teroris dan mendelegitimasi perilaku mereka, tetapi, sebagai pembaca kita mungkin telah memperhatikan, kata-kata teror dan terorisme yang digunakan oleh Burke mungkin lebih sebagai label dibandingkan sebagai definisi.”[86]

Menurut Tuman, proses “delegitimisasi” semacam itu hari ini juga dilakukan sebagaimana dua ratus tahun yang lalu pada saat Revolusi Prancis, karena label terorisme mampu “memarjinalisasikan para teroris, dan menghalangi kemungkinan legitimasi tujuan mereka atau datangnya simpati terhadap tindakan mereka.”[87] Menurut Butko, perkembangan yang sama juga terjadi hari ini terkait dengan jaringan “teroris” Al Qaidah.[88] Dengan alasan bahwa Al Qaeda pada dasarnya adalah “nihilis”[89],sebagaimana pandangan banyak ahli dan akademisi di bidang terorisme, disimpulkan bahwa mereka tidak memiliki tujuan politik. Karena satu-satunya tujuan mereka adalah merusak, konseptualisasi tersebut berarti bahwa keluhan mereka tidak sah atau tidak rasional.[90]

Dalam mentransfer pandangan tersebut ke dalam sistem internasional, Jenkins sependapat dengan Tuman mengenai konstruksi dan pelabelan “terorisme” dan penggunaannya oleh kekuatan dominan dan hegemonik. Menurut Jenkins : “Di sini sekali lagi, tuduhannya adalah bahwa “terorisme” hanyalah sebuah label yang mudah digunakan oleh yang kuat terhadap yang lemah, oleh negara-negara maju terhadap musuh-musuh mereka ... untuk mendelegitimasi Anda, dan tiba-tiba Anda dituduh sebagai teroris.”[91]

Dari sini, jelas bahwa proses pelabelan atau “konstruksi” tersebut telah digunakan terhadap organisasi “teroris” sepanjang sejarah era modern, mulai dari kelompok radikal era Revolusi Perancis, kemudian gerakan kiri Anarkisme, Sosialisme, dan Komunisme, hingga kelompok Islam fundamentalis saat ini. Namanya mungkin telah berubah, tetapi “terorisme” dan “teroris” selalu—dan hari ini juga masih berlaku—merupakan individu, organisasi, dan negara yang telah berani menantang posisi dominan dari kekuatan hegemonik.[92]

 

DEKONTEKSTUALISASI DALAM TERORISME

Pasca peristiwa 11 September, terorisme seringkali dipandang seolah-olah sebagai sesuatu yang baru dan asing. Istilah terorisme dirasa sebagai sesuatu yang jahat dan bahkan cenderung barbar. Ia seringkali diidentikkan dengan sesuatu yang secara tak terpisahkan bersifat jahat, irasional dan sangat tidak dibenarkan. Terorisme dideskripsikan sebagai cara tak beradab yang dilakukan oleh aktor sosial untuk mencapai tujuan irasonal mereka. Sebagai sebuah taktik, terorisme seringkali dianggap tidak akan pernah berhasil. Karena itu, terorisme dipandang sebagai penggunaan kekerasan secara tidak berperikemanusiaan dan irasional terhadap korban tak berdosa. Itulah pandangan mainstream yang selama ini terjadi atas terorisme.

Dalam kacamata konstruksionis sosial, menurut Livio Nimmer, cara pandang kita atas dunia itu “dibangun” oleh institusi sosial dimana kita berada di dalamnya dan ditentukan oleh bahasa yang kita gunakan dalam proses interaksi yang kita lakukan. Identitas kita dan identitas musuh kita tercipta dari penggunaan bahasa. Karena bahasa ditanamkan melalui kekuatan, maka seringkali para aktor politik dan sosial yang berkuasa mencoba untuk menormalisasi cara pandang dunia mereka dengan cara menegasikan cara pandang orang lain. Dalam wacana publik, bahasa terorisme sering dimanfaatkan untuk membangun citra jahat pada pihak lain.

Dari sudut pandang konstruksionis sosial, kata “terorisme” adalah konstruksi, tidak ada standar universal dan obyektif tentang apa itu terorisme dan siapa itu teroris. Sebaliknya kata tersebut sering digunakan untuk mendelegitimasi posisi pihak yang bukan merupakan bagian dari
kelompok sosial yang dominan. Bahasa berfungsi sebagai sebuah instrumen untuk menciptakan, menormalisasi dan memperkuat pandangan tertentu, serta menyematkan pengetahuan dan institusi tertentu dalam masyarakat. Pada saat yang sama, mereka juga menegasikan dan mendelegitimasi pandangan dan pengetahuan alternatif. Bahasa tidak pernah netral. Berbagai kelompok berjuang untuk menggapai kekuasaan dan berusaha untuk menegaskan kembali identitas mereka dengan menggunakan bahasa untuk menciptakan dan mempertahankan hegemoni rezim mereka.[93]

Dari sudut pandang konstruksionis sosial, terorisme bisa dilihat sebagai “konstruksi” yang dibangun oleh aktor sosial tertentu untuk melayani kepentingan politik mereka. Terorisme diproduksi secara politik dan sosial. Hal yang penting dalam istilah terorisme bukanlah fakta objektif maupun fenomena universal, tapi produk dari sistem pengklasifikasian yang spesifik. Siapa itu teroris dan aksi apa yang termasuk dalam terorisme dibangun oleh aktor sosial melalui bahasa yang mereka gunakan untuk mengatur dunia.

Sebagaimana yang ditekankan oleh Jackson, sebagai sebuah proyek politik, perang melawan terorisme membutuhkan konsensus sosial dan politik dari masyarakat, dan konsensus ini tidak akan tercapai tanpa bahasa.[94] Bahasa menciptakan makna, dan proses pembuatan makna ini secara natural bersifat politis. Dalam proses pembuatan makna, pertanyaan tertentu diajukan dan
jawaban tertentu disarankan dengan mengorbankan pertanyaan dan jawaban alternatif, sehingga mengarah kepada preferensi makna tertentu dibanding makna lain yang tersedia.
Bahasa yang digunakan untuk merumuskan wacana tidaklah bebas kepentingan;
kekuasaan dan bahasa adalah entitas yang tak terpisahkan dalam masyarakat, yang menentukan bentuk pengetahuan apa yang mempunyai hak istimewa, yang diperbolehkan untuk berbicara dan bertindak. Sebuah wacana dibangun untuk tujuan yang spesifik, terutama untuk menciptakan, mempertahankan, dan memperkuat kekuasaan. Mereka digunakan untuk membangun hegemoni dengan mendiskreditkan wacana lain dan dengan mempromosikan wacana mereka sendiri sebagai sebuah kebenaran tunggal.[95]

Pasca serangan 11 September, konseptualisasi terorisme telah berubah menuju ke suatu bentuk “sense umum” yang spesifik. Muncul asumsi umum bahwa hanya ada satu konsep terorisme yang wujud saat ini, dan pandangan ini menjadi semacam konsensus bagi masyarakat dunia saat ini. Dalam istilah Livio Nimmer, pandangan ini disebut sebagai pandangan ortodox atas terorisme.[96] Bertahun-tahun pandangan ini telah membentuk wacana dan kebijakan publik dan dipandang sebagai pandangan yang obyektif dan universal. Meskipun sebenarnya, menurut Nimmer, ada cara lain untuk mengkonseptualisasikan terorisme di luar pandangan mainstream tersebut. Apa itu terorisme dan siapa yang kita labeli sebagai teroris tergantung pada cara pandang kita terhadap pertanyaan tersebut.

Dalam pandangan ortodoks, terorisme secara luas didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan oleh aktor non-negara terhadap warga sipil tak berdosa. Umumnya pandangan ortodoks cenderung mencerminkan definisi yang diusulkan oleh Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Pertahanan AS. Department Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan: “terorisme berarti kekerasan yang direncanakan dan bermotif politik yang dilakukan terhadap sasaran non - kombatan oleh kelompok sub-nasional atau agen rahasia, dan biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi publik”. Definisi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tersebut telah digunakan sejak tahun 1983.

Sedangkan Departemen Pertahanan AS memperluas definisi tersebut dengan definisi yang lebih baru, yaitu bahwa terorisme adalah “Penggunaan kekerasan—atau ancaman penggunaan kekerasan—secara tidak sah terhadap individu atau properti untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat, dan seringkali ditujukan untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi “.

Terdapat anggapan laten dalam kedua definisi tersebut bahwa hanya aktor non-negara yang bisa melakukan tindakan terorisme. Bahkan, definisi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkenalkan agama dan “tujuan ideologis” sebagai motivator bagi aksi terorisme. Penggunaan istilah “tujuan ideologis” menurut Nimmer sangatlah samar dan tidak jelas, serta bisa memfasilitasi berbagai kemungkinan penafsiran motif yang membuat seseorang dianggap melakukan tindakan kekerasan terorisme. Pandangan ortodoks melihat segalanya dalam dua kategori: baik atau jahat, kita atau mereka.

Dalam hal kontekstualisasi sebuah wacana, menurut Nimmer, terdapat beberapa tipe konteks. Pertama, konteks sosial, yaitu kondisi sosio-politik dan ekonomi yang terjadi saat itu. Kedua, konteks situasional, yang memberikan arti pada aksi tertentu yang dilakukan oleh aktor sosial pada waktu dan tempat tertentu. Dan ketiga, konteks tekstual yang terdiri dari narasi, mitos, stereotip, dan keyakinan yang dipegang oleh kelompok tertentu. Konteks tekstual berfungsi sebagai bingkai dimana sebuah makna diciptakan, disifati, dan dilindungi. Konteks inilah yang memberikan narasi kultural seperti narasi peradaban melawan kebiadaban, baik melawan buruk, tidak berdosa melawan penuh dosa.

Dekontekstualisasi merupakan proses abstraksi dimana teks dipisahkan dari konteks dunia nyatanya. Menurut Nimmer, dekontekstualisasi digunakan untuk merubah makna sebuah aksi dengan menggeser penafsiran dari realitas sosial menuju konteks tekstual yang lebih abstrak. Dalam kasus terorisme, makna aksi terorisme dibangun oleh para penafsir lebih berdasarkan kategori moral abstrak yang digunakan oleh penafsir dalam memandang dunia, dibanding berdasarkan kondisi sosial dimana pelaku aksi berasal. Melalui dekontekstualisasi, penyebab sosio-kultural yang konkrit diubah menjadi “pandangan moral abstrak yang kita familiar dan nyaman dengannya.”[97]

Dalam pandangan ortodoks mengenai terorisme, aksi teroris dideskripsikan sebagai aksi irasional yang jahat yang diarahkan melawan segala sesuatu yang “kita” pegang—demokrasi, kebebasan, dan jalan hidup kita secara keseluruhan. Karakter instrumental dari aksi tersebut dikesampingkan. Pandangan ortodoks memisahkan motif pelaku dari konteks sosio-politik mereka. Mereka menuduh bahwa semua terorisme adalah sama. Sebagaimana ungkapan Ariel Sharon: “Terorisme adalah terorisme, dimanapun adanya di dunia ini.”[98]

Aksi kekerasan politik yang dilakukan oleh warga Palestina didelegitimasi dengan klaim bahwa tidak ada bedanya antara serangan Al Qaidah dengan serangan yang dilakukan oleh warga Palestina.[99] Melalui dekontekstualisasi, motif teroris dijelaskan  melalui bahasa moral dibanding sebagai bagian dari sistem perubahan nilai dan organisasi sosial yang kompleks.[100] Dengan mengubah dasar penafsiran aksi terorisme dari realitas sosial menuju konteks tekstual, materialitas dari aksi tersebut dikesampingkan.

Padahal, terdapat perbedaan antara materialitas dari aksi kejahatan dengan aksi perlawanan atau ketidaksepakatan politik.[101] Dengan mengesampingkan faktor sosial dan politik sebagai kemungkinan motif dari sebuah aksi terorisme,  teroris sudah dianggap jahat secara alami. Aksi terorisme dipandang tidak disebabkan oleh penjajahan dan marjinalisasi, tapi lebih disebabkan oleh sifat jahat dari “teroris” itu sendiri. Pelaku terorisme tidak dianggap lagi sebagai manusia dan sudah keluar dari peradaban dunia.

Dalam pandangan ortodoks, prinsip pembalasan (principle of reciprocity), yang menurut Kandutsch ada dalam agama manapun,[102] dikesampingkan. Prinsip pembalasan (principle of reciprocity) menyatakan bahwa hak untuk mempertahankan diri atau melawan adalah bagian dari hak korban. Saat seorang korban melakukan pembelaan diri atau melakukan perlawanan, pihak lain tidak punya alasan untuk menyalahkan tindakan tersebut.[103] Dengan dekontekstualisasi, wacana terorisme di ruang publik hanya dipilah menjadi dua kubu, “kami” melawan “mereka”, dimana “kami” dipandang sebagai pihak yang baik. Mereka yang melakukan aksi dipandang orang tidak berperadaban yang hendak melawan jalan hidup “kita”.

 

Dengan membagi dunia menjadi “kami” melawan “mereka”, ruang untuk melakukan analisis kritis atas konsep terorisme dihilangkan. Istilah “terorisme” telah menjadi hal tabu dengan kekuatan super. Diskusi mengenai penyebab alternatif dari terorisme pun disingkirkan dari ruang publik dengan strategi pelabelan dan pengkambinghitaman. Jika seseorang tidak setuju dengan pandangan ortodoks mengenai terorisme, ia akan dianggap sebagai pendukung aksi terorisme. Dekontekstualisasi mengesampingkan kemungkinan penyebab aksi terorisme adalah ketidakadilan yang dilakukan oleh kelompok yang diserang.[104]

Konsekuensi dari dekontekstualisasi dalam terorisme ini adalah saat musuh dikonstruksikan sebagai kejahatan yang abstrak, ia akan menciptakan atmosfer ketakutan di masyarakat. Segala kebijakan, atas nama kontraterorisme, pun dibenarkan: mulai dari penyadapan, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembunuhan atas pihak yang dianggap sebagai teroris. Di negara yang penuh ketakutan, pengkambinghitaman atas orang yang nampak berbeda, yang mempunyai pandangan politik berbeda, atau kelompok yang termarjinalkan dalam masyarakat, menjadi hal yang seolah-olah normal dan ditoleransi. Di negara yang penuh kegelisahan, praktik pelabelan atas aktor sosial tertentu menjadi alat untk memuaskan kebutuhan sosial dan psikologis pihak tertentu. Mereka menjadikan strategi pengkambinghitaman sebagai alat untuk mengurangi ketidaknyamanan psikis di masyarakat.[105]

Nimmer mewanti-wanti bahwa wacana terorisme kini telah mengarah pada pembungkaman atas ketidakpuasan politik dan penghancuran masyarakat sipil yang terbuka. Perang melawan teror kini tidak hanya terbatas pada kekerasan ekstrim, namun sudah bergeser menjadi perang melawan “ideologi ekstrim” secara umum.[106] Tanpa melihat apakah “ideologi ekstrim” tersebut melakukan tindakan kekerasan atau tidak, ketika motif teroris didekontekstualisasikan, mereka yang dianggap mendukung teroris atau mempunyai filosofi yang sama dengan teroris juga akan diklasifikasikan di sebagai “teroris”.[107]

Dengan dekontekstualisasi, tidak hanya tindakan tertentu yang didelegitimasi sebagai terorisme, namun juga cara berpikir. Banyak kasus dimana aktivis politik, pengunjuk rasa anti-globalisasi, akademisi, dan bahkan fotografer dibungkam dan dianiaya di bawah undang-undang anti terorisme.[108] Dekontekstualisasi musuh membawa pada aturan yang membuat sekian banyak ekspresi politik dianggap sebagai terorisme. Masalah yang sama juga hadir dengan dimasukkannya motif ideologi dan agama dalam definisi resmi terorisme. Menyampaikan pandangan politik atau agama seseorang adalah bagian dari kehidupan publik yang demokratis. Tapi dengan mengklasifikasikan penyebaran pandangan agama atau politik tertentu sebagai kejahatan yang berkaitan dengan terorisme, pemerintah bisa membatasi aksi politik yang sah hanya berdasarkan subjektivitas mereka. Hal ini merupakan bentuk radikal dari tindakan politik, dimana masyarakat berpotensi  difitnah dan segala kritik terhadap kekuasaan dominan pun diberangus.

TERORISME NEGARA

Saat ini, dua belas tahun sejak Barat mendeklarasikan perang melawan teror, sudah saatnya kita bertanya: apa itu terorisme. Semakin banyak kita melihat dan membaca tentang terorisme, semakin kita tidak paham. Berbagai diskursus tentang terorisme seringkali membingungkan antara fenomena terorisme dan politik terorisme.

Hampir semua definisi terorisme yang ada saat ini berujung pada konsensus yang sama, yaitu bahwa terorisme adalah aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku non-negara yang bertujuan untuk memberlakukan perubahan politik melalui penciptaan rasa takut pada masyarakat. Konsensus ini tidak hanya meragukan dan lemah secara historis, namun juga tidak etis karena seolah-olah memberikan legitimasi akan adanya terorisme/kekerasan oleh negara, yang pada kenyataannya bertanggungjawab atas terbunuhnya korban yang jauh lebih banyak daripada yang terbunuh oleh teroris.

Terorisme hari ini banyak disebut sebagai bottom-up terrorism, yaitu terorisme yang dilakukan oleh kelompok, namun sepanjang sejarah justru top-down (state) terrorism yang lazim terjadi. State terrorism mengalami puncaknya pada abad ke-20 dengan datangnya totaliterisme. Dalam hal korban, state terrorism juga memakan jauh lebih banyak korban dibandingkan bottom-upterrorism.[109]

Saat ini, tidak banyak yang berbicara tentang “terorisme negara“. Terorisme negara, seperti yang dipahami saat ini, berlaku atas segala bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah tertentu kepada kelompok-kelompok teroris. Selain itu, terorisme negara juga merupakan alat yang digunakan secara sistematis oleh rezim totaliter. Terorisme negara juga terwujud dalam doktrin militer angkatan bersenjata negara yang bersangkutan. Doktrin “pengeboman strategis” misalnya , yang dikembangkan di Barat pada tahun 1930-an, sepenuhnya didasarkan pada teror yang dilakukan dengan pemboman massal atas penduduk sipil yang bertujuan untuk memaksa pemerintah lawan untuk menyerah. Doktrin inilah yang mengakibatkan pemboman Dresden dan Hiroshima-Nagasaki .

Batas-batas antara top-down dan bottom-up terorisme sering kabur, sebagaimana yang dicontohkan oleh Lenin sebelum 1917 dan setelah ia merebut kekuasaan. Kita semua telah melihat bagaimana ‘teroris hari ini’ menjadi ‘kepala negara  esok hari’, dimana pemerintah negara lain harus berurusan dengan mereka dalam tingkat diplomatik. Menachem Begin, pimpinan kelompok teroris Irgun yang kemudian menjadi perdana menteri Israel, mencontohkan metamorfosis ini.

Tradisi Barat menganggap bahwa kekerasan dianggap sah hanya bila dipraktekkan oleh negara. Definisi terbatas seperti ini tidak memperhitungkan teror yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki cara lain untuk keluar dari penindasan. Legitimasi tindakan teroris terletak pada tujuan mereka. Untuk itu, kita hanya perlu membayangkan wawancara dengan teroris dahulu kala untuk memahami gagasan bahwa “tujuan menghalalkan cara” adalah mesin dari sebagian besar aktivitas teroris. Konsep ini lebih sebagai penyebab yang dianut oleh gerakan teroris—bukan sebagai modus kerja—yang juga memperhatikan evaluasi moral.

Dalam konteks perang kemerdekaan pada tahun 1950-an dan 1960-an, kegiatan teroris sering dilihat sebagai sesuatu yang positif karena mereka mempercepat pembebasan rakyat dari penindasan para penjajah. Para teroris tersebut—baik yang ada di Aljazair maupun Indochina—adalah para pahlawan. Untuk sebagian besar kasus, mereka sama sekali tidak menyesal. Kegiatan mereka dianggap masuk dalam ketegori  “perang yang adil (just war)” yang melegitimasi tindakan kekerasan.

Di Barat dan di beberapa tempat lain, ada kecenderungan untuk melabeli sebuah tindakan  sebagai “terorisme” ketika kegiatan tersebut dianggap ilegal. Kebingungan yang membahayakan antara interpretasi moral sebuah tindakan politik dan tindakan itu sendiri memperkeruh pemahaman kita tentang fenomena terorisme. Suatu tindakan dianggap “teroris” ketika ia menampar fanatisme atau ketika tujuan pelaku tampak tidak sah atau tidak masuk akal. Kebingungan ini membuat banyak pengamat yang tersesat dalam labirin gerakan terorisme—yang bervariasi selama berabad-abad dan berkembang dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda.

Dalam konteks terorisme modern saat ini, aksi kontraterorisme yang dilakukan oleh negara pada praktiknya juga menciptakan teror tersendiri. Pada kenyataannya, teror mereka lebih mematikan berkat legitimasi yang selama ini diasumsikan, infrastruktur yang lebih canggih, dan senjata yang lebih mematikan. Irfan Ahmad dari Monash University menilai ‘terorisme baru’ yang terjadi saat ini sebagai “symbolic terror”, dimana terorisme kontemporer cenderung didefinisikan identik dengan agama  Islam, baik secara implisit maupun eksplisit. Karenanya, menurut Irfan Ahmad, para ahli terorisme dan pakar keamanan pada kenyataannya mencoba untuk mengabadikan ‘symbolic terror’ melawan Islam.

Sampai sekarang, definisi terorisme masih mengundang perdebatan. Tidak ada konsensus universal dalam mendefinisikan terorisme. Pada tahun 1984, Alex Schmid mendiskusikan lebih dari 100 definisi terorisme. Yang menarik, dua puluh tahun kemudian, pada tahun 2005, orang yang sama menyatakan bahwa usaha pencarian definisi terorisme yang ‘layak’ masih terus berlanjut. Perbedaan dan ambiguitas definisi terorisme tidak hanya terjadi di kalangan akademisi dan pakar keamanan, namun juga beberapa departemen di negara yang sama.

Mari kita simak definisi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan FBI.

“Istilah terorisme berarti kekerasan terencana yang bermotivasi politik yang dilakukan terhadap sasaran non-kombatan oleh kelompok-kelompok sub-nasional atau agen rahasia, biasanya ditujukan untuk mempengaruhi khalayak. “ - Patterns of Global Terrorism 2003, hal. xii , Departemen Luar Negeri AS

“Penggunakan kekuatan dan kekerasan yang melanggar hukum yang diarahkan terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil ... sebagai kelanjutan dari tujuan politik atau sosial . “ - Terorisme 2002-2005, hal. iv, FBI, Departemen Kehakiman AS

“Penggunaan kekerasan yang melanggar hukum atau ancaman kekerasan untuk menanamkan rasa takut dan memaksa pemerintah atau masyarakat. Terorisme sering dimotivasi oleh agama, politik, atau keyakinan ideologis lain dan berkomitmen untuk mengejar tujuan yang biasanya bersifat politik. “ - Department of Defence Dictionary of Military and Associated Terms, (Diamandemen pada tahun 2012 )

Semua definisi sepakat akan adanya elemen kekerasan untuk tujuan politik, namun mereka berbeda satu sama lain dalam aspek lainnya. Pada definisi pertama oleh Departemen Luar Negeri AS, teroris adalah “kelompok subnasional atau agen rahasia”, namun pada definisi kedua dan ketiga tidak menentukan siapa mereka. Dalam definisi pertama, sasaran teroris adalah non-kombatan, namun pada definisi kedua memasukkan juga properti sebagai sasaran. Pada definisi pertama, tujuan teroris adalah untuk “mempengaruhi khalayak”, dalam definisi kedua, tujuannya adalah untuk memajukan tujuan-tujuan politik atau sosial. Terkait motivasi teroris, definisi kedua dan ketiga menyoroti tentang bagaimana teroris bertujuan untuk menciptakan rasa takut untuk memaksa pemerintah, penduduk sipil dan masyarakat .

Kata kunci dari beberapa definisi di atas adalah “keyakinan ideologis”, “agama”, “subnasional”, “kekerasan”, dan “masyarakat”, yang bisa dipelintir untuk memasukkan atau mengeluarkan pihak tertentu tergantung selera pihak yang menafsirkan. Dari ketiga definisi di atas, ada kesamaan umum yang muncul, yaitu bahwa pelaku terorisme tidak pernah negara atau pemerintah. Definisi ini jauh bertolak belakang dengan definisi awal terorisme. Pada tahun 1978, Edward Mickolus, seorang pejabat CIA, memasukkan teror negara sebagai salah satu bentuk terorisme. Menurut Mickolus, ‘terorisme negara meliputi aksi teroris yang dilakukan oleh pemerintah nasional di dalam wilayah batas negaranya.’ Dia menyebut Uni Soviet sebagai contohnya. Pemerintah Reagen menuduh Uni Soviet memberikan dukungan pada terorisme. Agak bisa dipahami jika sebuah pemerintah tidak menyebut aksinya sebagai terorisme, namun mengapa para akademsi dan pakar keamanan turut larut dengan menghapus negara dari lingkup definisi terorisme? Menurut Nietzsche, “hanya yang tidak memiliki sejarah yang dapat didefinisikan”.

Bruce Hoffman, yang dianggap pakar terorisme, menyatakan bahwa terorisme “dilakukan oleh kelompok subnasional atau non-negara”.[110] Demikian pula James Lutz dan Brenda Lutz yang menulis bahwa terorisme adalah “kekerasan atau ancaman kekerasan” dan “melibatkan aktor non- negara.”[111]

Pertanyaannya, mengapa negara dihilangkan dari lingkup definisi terorisme meskipun fakta menunjukkan bahwa selama abad ke-20, dibandingkan dengan 500.000 orang yang dibunuh oleh teroris, berbagai negara dalam proses perang menewaskan 34 juta orang dan 170 juta lainnya di luar kontur hukum perang?[112]

Definisi tersebut, ditambah dengan definisi yang diberikan oleh negara-negara kuat, cenderung untuk membersihkan kekerasan besar-besaran yang diperbuat oleh negara. Definisi tersebut juga memungkinkan aktor non-negara seperti warga Palestina yang tidak memiliki kewarganegaraan untuk dijuluki sebagai “teroris” ketika mereka melawan penjajahan Israel dan pada saat yang sama tidak diberi kesempatan untuk bertanya mengapa mereka dipandang sebagai stateless?

Menurut Ahmad, definisi yang diberikan oleh Hoffman dan Lutzs bersifat selektif, mereka mengangkat ‘hal-hal yang mereka anggap berguna’ dari sejarah terorisme untuk membentuk konsep saat ini. Padahal sejarah terorisme sendiri juga merupakan sejarah teror oleh para elite yang berkuasa dan negara.

Alih-alih fokus dengan aksi teror itu sendiri, definisi terorisme yang dominan saat ini banyak fokus pada aktor untuk kemudian dijuluki sebagai teroris jika mereka berasal dari non-negara. Pergeseran fokus dari aksi dan sifat teror menuju kepada aktor memiliki implikasi yang sangat besar. Hoffman misalnya, ia bersikeras membedakan satu set aktor (non-negara) dari yang lain (negara), sehingga melegitimasi aktor yang kedua (negara). Dia menolak kesamaan di antara keduanya dengan alasan bahwa penyamaan tersebut akan “dimainkan oleh teroris dan menjadi pembela bagi mereka yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara bom pipa ‘berteknologi rendah’ milik teroris yang ditaruh di tempat sampah di sebuah pasar yang ramai ... dengan senjata ‘berteknologi tinggi’ yang dijatuhkan oleh pesawat tempur dari ketinggian dua puluh ribu kaki atau lebih yang mencaai tingkat kecerobohan yang sama... bahkan efek pada pasar yang penuh sesak tersebut jauh lebih kecil.”

Sebagaimana kata Roger Woddis,

Throwing a bomb is bad/ Dropping a bomb is good;

Terror, no need to add/ Depends on who’s wearing the hood. 

Melempar bom itu buruk/Menjatuhkan bom itu baik;

Teror, tidak perlu dikatakan lagi/Tergantung pada siapa yang memakai tudung.

Teror telah menjadi bagian integral bagi elit penguasa sepanjang zaman. Chanakya (280 SM), penasihat terkenal penguasa India Chandragupta, menyarankan banyak metode rahasia untuk menaklukkan musuh melalui teror. Dalam Arthshastra, Chanakya (yang juga disebut Kautilya), menguraikan kebutuhan alami negara untuk lebih menekankan pada tujuan, bukan cara. Bagi Chanakya, yang oleh Max Weber disamakan dengan Machiavelli, yang penting bukanlah etika, tapi kelangsungan hidup dan perluasan kerajaan dengan penaklukan. Chanakya menyetujui perang rahasia karena “pembunuhan tunggaldengan senjata, api, atau racun, dapat mencapai hasil yang lebih dibanding mobilisasi tentara.”

Dia tidak hanya membahas cara membunuh raja dari pihak musuh dan pejabat mereka, tetapi juga bagaimana untuk meneror warga sipil. Untuk tujuan ini, ia menyarankan penggunaan mata-mata, perempuan, intrik, rumor, propaganda dan sebagainya. Untuk memastikan kemenangan, Chanakya menyatakan bahwa “agen yang berkostum setan-ular dan harimau pemakan daging harus meneror warga sipil untuk memikat raja musuh di luar tembok kota untuk melakukan usaha penentraman, dimana saat itu ia bisa disergap dan dibunuh.”[113]

Selain contoh bentuk terorisme di masa lalu yang banyak dilakukan oleh penguasa, contoh terorisme modern adalah yang terjadi selama revolusi prancis, saat istilah teror pertama kali masuk ke dalam kosa kata bahasa Inggris. Terorisme waktu itu dilakukan oleh penguasa prancis pasca Revolusi yang disebut sebagai Pemerintahan Teror (la Grande Terreur). Perhatikan bahwa terorisme waktu itu berarti teror oleh rezim, bukan oleh aktor non-negara.

Setelah penggulingan rezim Louis XVI, pemerintah baru yang didominasi oleh partai Jacobin dibentuk. Pada 1793, pemerintah mengesahkan sebuah keputusan yang mengumumkan bahwa ‘teror adalah tatanan hari ini.’ Pemerintah juga memberlakukan Law of Suspects untuk menangkap “orang-orang yang dari perilaku mereka, hubungan atau bahasa lisan atau tertulis mereka telah menunjukkan diri sebagai partisan tirani ... dan musuh kebebasan.” Antara tahun 1793 dan 1794, 17.000 orang dieksekusi. Selain itu, setengah juta ditahan sebagai tawanan. Jumlah korban dari Pemerintahan Teror adalah sekitar 40.000 orang.

Terorisme yang berarti “aksi teror yang dilakukan oleh pemerintah yang sewenang-wenang” terbukti dari catatan Sir John Lawrence, seorang kolonialis Inggris. Setelah penindasan terhadap kelompok anti kolonial pada tahun 1857 dan penangkapan Raja India Bahadur Shah Zafar, Lawrence menulis bahwa eksekusi terhadap “orang-orang seperti [putra Zafar] akan menciptakan teror, dan menghasilkan rasa takut yang bermanfaat bagi kita atas populasi Mahomedan.”

Pada abad ke-20, teror negara terus berlangsung. Teror Nazi dan rezim Stalin sering kita dengar. Begitu juga dengan penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang oleh Coner Gearty dijelaskan sebagai “tindakan murni teror politik: ‘lihat apa yang bisa kami lakukan, sekarang dengarkan kami’.” Antara tahun 1974 dan 1979, rezim Pol Pot membunuh sekitar 1,3 juta orang Kamboja. Setelah CIA menggulingkan pemerintahan demokratis Chile Allende pada tahun 1973, aturan brutal Pinochet membunuh 15.000 orang dalam beberapa bulan. Pada tahun 1979, ketika revolusionis Nikaragua Sandinista menggulingkan rezim Debayle yang didukung oleh AS, rezim Debayle menggunakan seluruh sumber daya untuk menghancurkan pemerintah Sandinista. AS mendukung kelompok anti-Sandinista, yang disebut Contra. Antara tahun 1981 dan 1983, CIA memasok uang dan senjata untuk membangun tempat-tempat suci dan melatih Contras.

Setelah permintaan Presiden Reagan untuk memberi dana lebih pada Contra ditolak oleh Kongres AS pada tahun 1988, dana tersebut disalurkan melalui penjualan senjata rahasia ke Iran, yang dikenal sebagai Iran-Contra Affair. Yang perlu dicatat, Sandinista terpilih untuk berkuasa secara resmi pada 1984. Selama Contra War, sekitar 30.000 orang tewas. Bagi Presiden Reagan, Contra yang terlibat dalam pembunuhan, termasuk warga sipil, bagaimanapun juga adalah “saudara-saudara kita ... pejuang kemerdekaan ... secara moral sama dengan para pendiri negara kita.”

Dari beberapa contoh tadi, menurut Irfan lagi, pembedaan antara state dan non-state dalam pendefinisian terorisme sangat rapuh, bahkan menipu.

Pada tahun 1975, India tampak memberlakukan teror ketika pemerintah Indira Gandhi mengumumkan keadaan darurat dan memenjarakan lawan-lawan politiknya. Dalam tulisannya yang berjudul ‘Great Betrayal’, Kavita Narawane, seorang partisan dari kelompok sayap kanan RSS, menyebut rezim Gandhi sebagai “pemerintahan teror” dan menyamakannya dengan Hitler. Narawane menyebut konstitusi yang digunakan oleh Indira Gandhi untuk mendeklarasikan keadaan darurat sebagai “totaliter”. Narawane juga menyesalkan pembentukan sayap mata-mata baru, Research and Analysis Wing (RAW) dan “badan paramiliter” Central Reserve Force and Border Security Force oleh pemerintah Gandhi. Indira Gandhi melakukan ini, kata Narawane, dengan alasan “untuk menancapkan teror ke jantung orang biasa sehingga tidak ada jari yang diangkat untuk melawan rezim lalim itu.”

Dalam kata pengantar buku Narawane itu, Atal Behari Vajpayee, yang saat itu menjadi pemimpin oposisi, sepakat dengan pandangan penulis tentang terorisme. Ia mengutuk penggunaan “kekuatan sewenang-wenang dan subversi hukum.” Namun, dua dekade kemudian, ketika Vajpayee menjadi Perdana Menteri, pemerintahannya, pasca serangan 11 September, menelorkan UU Pencegahan Terorisme yang kesewenang-wenangannya melampaui semua undang-undang sebelumnya. Vajpayee bahkan mengatakan: “Dimanapun Muslim tinggal, mereka tidak ingin hidup damai dengan orang lain” dan “mereka tinggal dengan mengancam dan menakut-nakuti orang lain.”

Vajpayee dan partainya, aktor non-negara selama tahun 1970-an, menggambarkan pemerintah saat itu sebagai “pemerintahan teror” tapi dua dekade kemudian, melalui undang-undang anti- terornya yang kejam, ketika ia dan partainya berkuasa, ia menyiratkan dengan jelas bahwa pemerintahnya juga melakukan teror. Dari kasus ini, aktor non-negara pada tahun 1970-an menjadi aktor negara pada tahun 2000-an. Dengan perubahan ini, makna teror bagi mereka juga berubah. Dari sini semakin jelas bahwa garis yang ditarik oleh para ahli terorisme dan para peneliti antara aktor negara dan aktor non-negara menjadi kabur.

Contoh berikutnya adalah Ku Klux Klan (KKK), teroris berpakaian putih yang didirikan pada tahun 1866. Pendirinya adalah enam veteran Perang Sipil Amerika, begitu pula anggota kunci mereka. Pada 1867-1868, ketika orang kulit hitam tak bersalah dibunuh, banyak pemerintah daerah di Tennessee dan Arkansas mendukung KKK dan mereka tidak mengirim tentara untuk memerangi terorisme yang dilakukan oleh KKK.

Kekerasan yang dilakukan oleh KKK jarang dihukum karena “kepolisian penuh dengan anggota atau simpatisan Klan.” Pada awal abad ke-20, empat Gubernur dan lima Senator adalah anggota KKK. Perhatikan bagaimana garis antara KKK, yang disebut sebagai “aktor non-negara” dan berbagai aktor negara.

Contoh yang lebih mencolok adalah Kekhalifahan Utsmaniyah abad 20 yang oleh Barat dipotong-potong, antara lain, untuk kelahiran negara Israel. Pada tahun 1923 atas dispensasi Inggris di Palestina, penduduk Yahudi berjumlah kurang dari 15 persen yang kemudian meningkat dan memicu terjadinya Revolusi Arab. Demi tanah air Yahudi, terorisme Zionis diintensifkan. Ze’ev Jabotinsky membentuk Irgun Zavi Leumi (Organisasi Militer Nasional), sebuah organisasi teroris. Mereka melakukan serangkaian serangan teror. Lohamei Herut Israel, LEHI (Pejuang untuk Kebebasan Israel), sebuah kelompok sempalan dari Irgun dibentuk pada tahun 1939, melakukan kampanye teror mematikan yang menewaskan ratusan orang.

Yitzhak Shamir, seorang pemimpin kunci LEHI, mengatakan, “Tidak ada etika Yahudi maupun tradisi Yahudi yang dapat mendiskualifikasi terorisme sebagai alat tempur.” Menacham Begin, komandan baru Irgun pada tahun 1943, melakukan reorganisasi pada Irgun dengan membentuk pasukan militer yang terdiri atas tim serbu, unit propaganda dan petugas perekrutan.

STUDI KASUS

Joseph Stack, Bukti Standar Ganda AS

Keengganan AS untuk menerapkan istilah “Terorisme” untuk Joseph Stack menunjukkan bagaimana sinisme digunakan untuk melabeli seseorang sebagai teroris.[114]Penyalahgunaan istilah terorisme dan standar ganda penggunaannya dicontohkan oleh AS terkait dengan kasus Joseph Stack. Teror yang dilakukan pria kulit putih non-muslim pada tanggal 18 Februari 2010 silam dengan cara menabrakkan pesawat yang dikemudikannya ke gedung kantor pajak AS (IRS) di Austin, Texas, menguak manipulasi yang dilakukan Barat selama ini terhadap kata “terorisme”. Pasalnya, media dan pejabat Barat ternyata menolak menyebut serangan yang dilakukan Joseph Stack itu “terorisme” dan memilih memakai istilah ‘kekerasan anti pajak’ (anti tax-violence; tax protester).

Stack menyerang gedung pajak dalam rangka memprotes kebijakan pajak di negerinya. Stack menyampaikan keluhan politiknya yang diuraikan dalam sebuah manifesto bunuh diri yang sangat sempurna. Pandangan Stack dalam manifestonya tersebut memuat kemarahan anti pemerintah dengan keluhan utama yang identik dengan yang selama ini dilakukan oleh “Kelompok Kiri”, yaitu kemarahan atas dana talangan, penderitaan orang miskin Amerika, pencurian atas kelompok menengah oleh elit ekonomi yang korup dan budak pemerintahnya. Semua itu menjadi argumen bagi Stack untuk menjustifikasi aksi kekerasan yang ia lakukan, yaitu memprotes orang-orang yang tidak melakukan keadilan.

Meskipun demikian, wartawan The New York Times Brian Stelter[115] mendokumentasikan keengganan media dan pejabat pemerintah untuk melabeli aksi Stack tersebut sebagai “terorisme”, meskipun, sebagaimana pernyataan Dave Neiwert, aksi Stack tersebut memenuhi seluruh kriteria untuk dianggap sebagai terorisme.[116] Persoalannya bukanlah pada apakah keluhan Stack tersebut nyata atau respon yang ia lakukan benar, namun lebih pada bahwa aksi tersebut tidak diragukan lagi masuk dalam definisi resmi terorisme. Tapi seperti yang dikatakan oleh Reporter NBC Pete Williams bahwa “…ada beberapa alasan mengapa pejabat pemerintah menolak menyebut aksi Stack sebagai terorisme.. pertama, karena dia adalah warga negara AS.” Fox News menyebut, “[ini bukan] terrorisme dalam arti luas yang selama ini biasa kita pahami; [ini bukan] terorisme dengan huruf T besar.” Maksud dari Fox News jelas, perilaku Stack tidak sama dengan terorisme yang selama ini ada dalam opini AS, yaitu terorisme muslim.

Perbedaan terorisme dan Terorisme semakin terkuak dalam diskusi internal para wartawan Newsweek.[117]Awalnya, editor Devin Gordon menulis, “Apakah ada yang memperhatikan adanya perbedaan antara reaksi santai kita pada seorang lelaki yang telah sukses menabrakkan pesawat ke gedung pemerintah dengan kehebohan media saat memberitakan underpants bomber[118] yang tidak melukai siapapun selain dirinya sendiri?”

Managing Editor Newsweek, Kathy Jones menjawab, “Sebutan untuk individu penyerang (lone wolf) AS yang berpandangan bahwa pemerintah melanggar kebebasan individu adalah bomber, tax protester, survivalist, separatist; sebutan untuk kelompok AS yang melakukan pengeboman atau penculikan untuk memrotes kebijakan AS atas perang/kebebasan individu adalah gerakan radikal kiri, separatis sayap kanan; semua kelompok atau individu luar negeri yang mengebom atau menembak untuk memrotes pemerintah AS adalah teroris. Reporter Dan Stone menanggapi, “Ya, bergantung identitas… Terroris memiliki jenggot dan tinggal di gua. Dia [Stack] adalah orang AS, sehingga serangan terhadap IRS adalah lebih berupa statemen politik-tentu saja statemen politik yang gila—sementara Abdulmutallab—penumpang yang dituduh membawa bom di pesawat AS-- melakukan serangan terhadap kebebasan kita.

Reporter Eve Conant memberikan tanggapan, “Dia [Stack] adalah seorang Amerika yang tidak membenci AS, melainkan membenci institusi. Aksinya mengerikan, tetapi bagaimanapun motivasinya dipandang tidak terlalu ofensif. Sebagaimana kata seorang konservatif [Partai Republik], Stack sekedar ‘melakukan pilihan hidup yang menyedihkan’. Tidak mungkin ada yang mengatakan demikian terhadap underpants bomber [Abdul Muthallab-orang Nigeria pembawa bom di pesawat AS].” Setelah itu, Mike Isikoff mengomentari, “The underpants bomber, diperlengkapi dan diberangkatkan oleh musuh dari luar negeri—yaitu Al Qaeda semenanjung Arab—yang pemimpin tertingginya (bin Laden) telah menyatakan perang terhadap AS… Hal ini yang membuat underpants bomber itu [disebut] teroris. .. Begitu juga, penembak di Fort Hood mungkin saja bisa disebut “lone wolf” (penyerang individu), tetapi dia berada dalam kesamaan ideologi[119]dan berkomunikasi dengan anggota dari musuh asing yang sama. Atas alasan itulah keduanya disebut teroris. Michael Hirsh menambahkan, “Isikoff sangat benar. Al Qaeda dan ekstrimis Islamis berasimilasi dengan kata ‘terrorist’ setelah serangan 11 September.”

Semua ini sekali lagi menegaskan bahwa, sebagaimana kata Glenn Greenwald, “terorisme adalah kata yang paling tidak berarti dan kata yang paling dimanipulasi dalam bahasa politik Amerika”.[120] Istilah terorisme saat ini hampir tidak ada hubungannya dengan tindakan itu sendiri dan lebih berkaitan dengan identitas pelaku, khususnya identitas agamanya. Definisi terorisme dalam kenyataannya seolah-olah berarti: “seorang Muslim yang berjuang melawan atau mengungkapkan permusuhan terhadap Amerika Serikat, Israel dan sekutu mereka”.[121] Itu sebabnya semua kebingungan muncul mengenai apakah seseorang yang telah melakukan tindakan terorisme harus disebut seorang teroris. Pada kenyataannya Stack bukanlah seorang Muslim dan tidak bertindak atas nama keluhan umat Muslim standar terhadap AS atau Israel, dan dengan demikian, menurut Barat, tidak cocok dengan definisi terorisme.

Berbeda dengan keragu-raguan kolektif untuk menyebut Stack sebagai teroris, penyebutan teroris akan sangat mudah dilakukan secara reflek jika pelakunya adalah seorang Muslim. Jika seorang Muslim menyerang sebuah pangkalan militer yang digunakan sebagai tempat persiapan pengiriman tentara ke medan perang, maka orang tersebut adalah teroris.[122]

Jika seorang muslim Amerika berpendapat bahwa kekerasan terhadap AS—terutama ketika ditujukan pada sasaran militer—dibenarkan karena kekerasan yang ditujukan oleh AS ke dunia islam, maka orang tersebut adalah teroris yang layak dibunuh. Dan jika militer AS menyerang sebuah negara muslim, umat Islam yang tinggal di negara yang dijajah tersebut dan yang melawan penjajahan Amerika—dengan hanya menyerang target militer—juga disebut teroris. Betapa banyak di antara mereka yang (dituduh) melakukan serangan terhadap tentara AS kemudian ditahan di Guantanamo dengan tuduhan terorisme, padahal yang mereka lakukan tak lebih dari menyerang tentara yang sudah menjajah negeri mereka. Di antara mereka adalah Mohamed Jawad, usia 14 tahun, yang dituduh melempar granat kepada tentara Amerika di Afghanistan.

Kesimpulannya: jika seorang muslim menyerang markas militer yang sedang mengirimkan tentaranya ke medan perang, maka itu adalah terorisme. Sebaliknya, ketika non-muslim Amerika  membunuh penduduk sipil, bahkan dengan cara mengirim surat mematikan[123] mereka tidak bisa disebut teroris, atau sebagaimana dikatakan Fox News “mereka bukanlah Teroris sejati dengan T besar”—yang harus disiksa dan dilemparkan ke dalam penjara tanpa dakwaan dan dibunuh tanpa proses hukum. Tindakan pembunuhan massal yang dilakukan oleh sekutu AS (Israel) di Gaza pun, bukan terorisme, melainkan “aksi untuk membela diri dari ancaman serangan terorisme yang dilakukan Hamas.”

Kata terorisme—oleh media dan politisi AS dan Barat secara umum—telah digunakan secara inkonsisten dan manipulatif. Terorisme menjadi kata yang melegalkan aksi-aksi militer AS dan sekutunya di negeri-negeri muslim, yang meliputi invasi, penyiksaan, penahanan tanpa proses pengadilan, serangan drone, pengawasan tanpa surat jaminan, dan bahkan pembunuhan terhadap warga sipil AS (dan negara-negara Barat lain) yang dituduh teroris. Lebih buruk lagi, penetapan sebuah kelompok/individu terorisme atau bukan tidak perlu lagi melalui proses pengadilan, melainkan cukup melalui ucapan pemerintah AS atau sekutunya. Terorisme, dengan definisinya yang kabur sampai saat ini, kini menjadi katebelece bagi pemerintah AS dan sekutunya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan atas seseorang, Tidak ada yang lebih efektif dalam mendiskreditkan seseorang atau kelompokdaripada menamparkan label Teroris atasnya.

 

 

 

Antara Papua dan Jihadis di Indonesia

Kerancuan soal penyematan terorisme juga terjadi dalam kasus Papua dan jihadi di Indonesia, yang menurut Sidney Jones keduanya melakukan aksi kriminal yang sama namun dituntut dengan dakwaan yang sangat berbeda.[124] Pertama, kata Jones, sejak tahun 2009 seluruh korban serangan jihadi di Indonesia adalah polisi, kecuali satu orang: sepuluh pada tahun 2010, tiga korban pada tahun 2011, dan delapan korban pada tahun 2012. Sejak JI menyatakan penolakan atas kekerasan di Indonesia, berbagai kelompok kecil muncul dengan kemampuan yang terbatas dan permusuhan yang sangat dalam pada aparat kepolisian. Polisi menjadi sasaran dengan beberapa alasan: pergeseran ideologi untuk menyerang target lokal, penolakan atas pengeboman yang memakan banyak korban Muslim, kebutuhan akan senjata, dan terutama balas dendam atas kematian rekan jihadi mereka. Seluruh jihadi yang terlibat dalam penembakan polisi, apapun perannya, didakwa dengan tuduhan terorisme.

Di Papua, serangan atas polisi dan militer adalah taktik standar yang dilakukan oleh pemberontak OPM. Mereka melakukan 37 serangan sejak tahun 2010 dengan 11 korban tewas. Motivasi mereka adalah untuk mendapatkan dukungan, memperoleh senjata, dan menunjukkan kepemimpinan mereka. Saat pelaku ditangkap, yang jarang sekali terjadi, mereka didakwa dengan tuduhan aksi kriminal.

Jika jihadi dulu melakukan serangan untuk menggetarkan negara Barat, kini tujuan mereka lebih instrumental, yaitu mendapatkan senjata, balas dendam, dan memberikan ruang pada para militan untuk melakukan aksi—setelah mereka mendapatkan pelatihan. Jika dulu ada pernyataan pasca serangan—anti thagut, anti penjajahan Barat—disampaikan, kini hal tersebut jarang terjadi. Sidney Jones berpendapat bahwa tujuan teroris sekarang, yaitu membunuh polisi, tentunya bukan dalam rangka menciptakan rasa takut di masyarakat.

Pada saat yang sama, beberapa unit dari OPM dan faksi ekstremis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah bergeser ke arah menciptakan rasa takut pada komunitas masyarakat tertentu. Mereka tidak hanya menyerang polisi dan militer, tetapi juga warga sipil, termasuk migran Indonesia non-Papua, para karyawan Freeport, dan yang paling baru wisatawan.

Unit OPM yang bertanggung jawab atas penembakan di Freeport[125]tampaknya ingin menakut-nakuti perusahaan tersebut agar pergi meninggalkan Papua. Penembakan atas turis Jerman di Jayapura Mei 2012 lalu tampaknya merupakan aksi dari faksi ekstremis KNPB pimpinan Mako Tabuni, yang kemudian ditembak mati oleh polisi. Tiga orang ditangkap dan didakwa atas aksi tersebut—tetapi dengan tuduhan pembunuhan, bukan terorisme. Dan ketika bahan pembuat bom ditemukan di sekretariat KNPB di Wamena pada akhir September 2012, sembilan orang yang ditangkap didakwa di bawah hukum yang melarang kepemilikan, transfer, penjualan atau penggunaan bahan peledak, bukan dakwaan terorisme.

 

Belum ada yang ditangkap dalam penembakan Freeport, meskipun beberapa telah diidentifikasi. Pemerintah dilaporkan telah menahan pasukan keamanan dari memburu unit OPM tersebut, dengan alasan khawatir akan lebih banyak kematian dan publikasi negatif tentang Papua dari dunia internasional.

Sebaliknya, ketika Densus 88 memburu para jihadi, dengan cara mempertunjukkan kekuatan secara berlebihan, pemerintah Indonesia mendapatkan pujian dari dunia internasional. Ketika Presiden Yudhoyono mengumumkan kematian Dulmatin di parlemen Australia saat kunjungan kenegaraan bulan Maret 2010, semua orang tepuk tangan.

Sejak pertama kali didirikan setelah bom Bali tahun 2002, Densus 88 secara jelas menganggap terorisme jatuh ke dalam dua kategori: Islam radikal dan ethno-nationalist/kelompok separatis. Kategori terakhir ini termasuk GAM, para pemberontak Aceh yang pada tahun 2000 telah membom Bursa Efek Jakarta; OPM, yang kadang-kadang melakukan serangan terhadap para migran dan pada beberapa kesempatan menyandera orang Barat demi tujuan politik; dan juga gerakan pemberontakan di Maluku.

Pemerintah Indonesia sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, mendefinisikan teroris sebagai: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

Jones juga menerangkan bahwa aparat kepolisian menolak untuk membatasi terorisme hanya pada kelompok Islam, dengan alasan hal tersebut akan semakin menguatkan opini bahwa isu terorisme digunakan untuk memerangi Islam yang akhirnya membuat dukungan publik Muslim untuk memerangi terorisme melemah. Namun dalam kenyataannya, satu-satunya tuduhan terorisme yang dikenakan atas non-Muslim hanya terjadi atas 17 orang Kristen yang ditangkap di Sulawesi Tengah pada tahun 2006 setelah membunuh dua pedagang Muslim, sebagai pembalasan atas pelaksanaan peradilan tiga orang Kristen yang dituduh berpartisipasi dalam pembantaian di sebuah sekolah Islam di Poso. Pada awalnya, jaksa menuntut mereka dengan dakwaan penyerangan dan pembunuhan, namun pada menit terakhir ia mendapat kabar dari bosnya bahwa tuduhan harus diubah menjadi terorisme untuk memastikan “keseimbangan”.

Sementara di Papua, tak seorangpun dituduh dengan dakwaan terorisme. Mengenai hal ini, kepala BNPT, Ansyaad Mbai memberikan tanggapan yang semakin menunjukkan bahwa terorisme adalah alat politik dengan menyatakan bahwa “memang OPM bisa dimasukkan ke dalam aksi terorisme... Namun ada kebijakan negara, ada pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah.” Ansyaad khawatir jika gerakan separatis masuk kategori teroris maka negara lain bisa masuk. Justru hal inilah yang diinginkan gerakan separatis seperti OPM.
“Kalau kita anggap terorisme semua negara bisa ikut menangani. Kalau jadi ditetapkan sebagai terorisme, justru itu yang ditunggu-tunggu OPM karena akan menjadi masalah internasional.”[126]

Dilema ini, menurut Sidney Jones, lebih disebabkan karena semakin melemahnya  organisasi jihadi di Indonesia saat ini. Jika mereka masih melakukan pemboman besar-besaran atas warga sipil, tuduhan perlakuan tidak adil atas umat Islam tentunya akan semakin berkurang.

 

Teroris Hari Ini, Penguasa Esok Hari

Kematian Nelson Mandela merupakan momen yang menjadi headline di seluruh dunia pada bulan Desember 2013. Hampir seluruh pemimpin dunia mengucapkan belasungkawa atas tokoh yang menjadi tonggak berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Banyak yang terinspirasi dengan Mandela, tak sedikit yang memujinya sebagai ‘pembebas dunia’. Obama menyampaikan penghormatan atas pahlawannya tersebut. “Saya tidak bisa membayangkan kehidupan saya tanpa contoh yang telah diberikan oleh Nelson Mandela.”[127]Mantan Presiden Bill Clinton, memuji Mandela sebagai “salah satu manusia terbaik (di dunia) dan “teman sejati”. Ia menyebut bahwa “sejarah akan mengingat Nelson Mandela sebagai seorang juara bagi martabat manusia dan kebebasan, perdamaian dan rekonsiliasi. Kami akan mengingat dia sebagai manusia penuh kehormatan dan kasih sayang, yang rela mengabaikan kepahitan dan merangkul lawan bukan hanya sekadar strategi politik tapi sebagai cara hidup.” Sementara itu, mantan Presiden George W. Bush menyebut Mandela sebagai “salah satu kekuatan besar untuk kebebasan dan kesetaraan di masa kita.”[128]

Perdana Menteri Inggris David Cameron pun tak ketinggalan dan menganggap bahwa “cahaya besar telah meninggalkan dunia. Nelson Mandela adalah pahlawan di zaman kita.”[129]Dan Cameron adalah orang yang sama yang saat masih menjadi mahasiswa ikut terlibat dalam kampanye “Gantung Mandela” yang dilakukan oleh Federation of Conservative Students, sayap pelajar dari Partai Konservatif dimana Cameron termasuk salah satu pimpinannya. Kelompok ini menyebarkan poster dan leaflet yang bertuliskan “Gantung Mandela dan seluruh teroris ANC: mereka adalah pembunuh.” Namun kini Cameron telah mengubah lagunya, sebagaimana politisi sayap kanan lainnya. Ia berkilah bahwa ia tidak terlibat dalam kampanye tersebut dan menyatakan “kesalahan yang dibuat oleh partai kami di masa lalu.”[130] Kini, Mandela yang dulu teroris berubah menjadi “cahaya besar” dan “pahlawan”.

 

 

Dunia Barat dengan mudahnya lupa akan apa yang mereka pikirkan pada Mandela tiga puluh tahun yang lalu. Dia adalah Komandan pertama sayap Militer ANC (African National Congress), organisasi yang waktu itu dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Barat, termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 1987, Margaret Thatcher menyebut ANC sebagai “tipikal organisasi teroris, siapapun yang menganggap bahwa mereka akan memerintah Afrika Selatan berarti sedang tinggal di alam mimpi.”[131] Politisi Inggris, Teddy Taylor, waktu itu juga mengusulkan bahwa “Mandela harus ditembak”.[132]

Sampai tahun 2008, Mandela masih masuk dalam daftar pantau teroris CIA. Bahkan CIA ikut berperan besar dalam penangkapan Mandela tahun 1962.[133] Mereka memberikan informasi sangat detail kepada pihak keamanan Afrika Selatan tentang pergerakan Mandela, apa yang akan ia pakai, dan kapan waktunya. Mereka membantu penangkapan Mandela dengan alasan bahwa gerakan nasionalis Mandela akan mengancam pemerintah Afrika Selatan yang berteman dengan Amerika Serikat. Ekspansi gerakan tersebut dikhawatirkan akan menggoyang stabilitas wilayah Afrika.

Tahun 1960-an, ANC membentuk sayap militer, Umkhonto we Sizwe (MK) atas usulan Mandela. MK menjadi penggerak utama berbagai aksi teror di Afrika Selatan. ANC sendiri mengakui bahwa Komandan Tinggi MK mengoordinasikan lebih dari 190 aksi sabotase sepanjang Oktober 1961 sampai Juli 1963, meski mereka mengklaim tidak ada korban tewas maupun luka. MK juga bertanggungjawab atas pengeboman yang menargetkan warga sipil di bar dan restoran. Selain itu mereka juga melakukan pengeboman di Church Street pada tahun 1983 yang menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari 217 orang.

Dalam biografinya  ‘the Long Walk to Freedom’ Mandela, yang saat itu menjadi pimpinan MK secara de facto, mengaku menyetujui serangan tersebut. Bahkan istri Mandela, Winnie, juga berperan penting dalam salah satu pembunuhan serta mendukung praktik ‘necklacing’, yaitu eksekusi dengan cara mengalungkan roda yang sudah diberi minyak ke leher korban untuk kemudian dibakar, dalam ceramahnya pada tahun 1986.[134]

Pada waktu itu, baik rezim Apartheid maupun ANC sama-sama melakukan aksi kekerasan yang brutal untuk memaksakan keinginan politiknya. Satu-satunya perbedaan yang dapat dilihat dari keduanya adalah bahwa rezim Apartheid cenderung rasis dan dianggap sebagai pemerintah, sedangkan ANC berjuang untuk persamaan dan dituding sebagai organisasi teroris oleh Ronald Reagen.[135]

Pada 1980-an, Ronald Reagan menempatkan ANC dalam daftar resmi kelompok teroris. Pada tahun 1985, anggota kongres waktu itu Dick Cheney memilih menentang resolusi yang mendesak agar Mandela dibebaskan dari penjara. Pada tahun 2004, setelah Mandela mengkritik Perang Irak, sebuah artikel di National Review mengatakan bahwa “sikap anti-Amerika dan dukungannya pada Saddam Hussein tidak terlalu mengejutkan, mengingat dedikasi lamanya untuk komunisme dan pujiannya untuk para teroris”.[136] Sampai akhir 2008, ANC tetap berada dalam daftar teroris versi Amerika.

Dari perspektif mereka, kritikan Mandela layak untuk membuat Amerika Serikat tidak percaya padanya. Mereka menyebutnya “teroris” karena ia telah mengobarkan perlawanan bersenjata terhadap rezim apartheid dukungan Amerika Serikat. Lebih mendasar lagi, sebutan tersebut diberikan oleh beberapa pejabat di Amerika Serikat karena mereka menganggap Mandela sebagai musuh, bukan sekutu, bagi kekuasaan Amerika Serikat.

Kita harus ingat bahwa di Washington hari ini, para politisi dan pakar menggambarkan Perang Dingin sebagai perjuangan antara pasukan kebebasan, yang didukung oleh AS, melawan kekuatan tirani, yang didukung oleh Uni Soviet. Di beberapa tempat—Jerman, Eropa Timur , dan Korea—mungkin sebagian benar. Namun di Afrika Selatan, Perang Dingin adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Di Afrika Selatan, selama beberapa dekade, presiden Amerika mendukung Apartheid atas nama anti -komunisme. Sedangkan Reagan menyebut rezim Apartheid Afrika Selatan “penting untuk dunia yang bebas”.[137]

Perang Dingin sudah berakhir, tapi Perang Dingin mini masih berlanjut. Dan sekali lagi, elit Amerika memiliki kebiasaan buruk menggunakan “kebebasan” sebagai eufemisme untuk apa pun yang bertujuan melayani kekuatan Amerika. Dengan demikian, politisi Amerika sering menunjukkan bahwa dengan memiskinkan rakyat Irak melalui sanksi ekonomi yang keras, dan mengancam akan membom mereka, Amerika Serikat telah mempromosikan kebebasan bagi mereka.

Mandela menantang itu. Mandela menolak rasionalisasi idealis George W. Bush tentang Perang Irak. Pada tahun 2003, ketika Bush menjanjikan untuk membebaskan orang-orang Irak, Mandela mengatakan, “Semua yang ia inginkan adalah minyak Irak.” Ketika Bush menyatakan bahwa pembangunan senjata nuklir di Irak merupakan ancaman bagi planet ini, Mandela mengingatkan Bush bahwa satu-satunya negara yang telah benar-benar menggunakan nuklir adalah Amerika Serikat. Pesan Mandela kepada para pemimpin Amerika sangat jelas: Jangan Sok Suci!

Mungkin Mandela seperti Batman bagi kota Gotham dalam film the Dark Night, seorang laki-laki yang bersiap untuk melawan hukum, untuk melakukan kekerasan, demi kebaikan yang lebih besar.

Banyak contoh lain dimana pemberontak/gerilyawan/teroris/pejuang kemerdekaan kemudian berubah menjadi penguasa pemerintahan. Fenomena tersebut sekali lagi menunjukkan relativisme istilah terorisme. Berdasarkan beberapa definisi, Revolusi Amerika bisa dikatakan sebagai teroris. Taktik gerilya yang digunakan selama Revolusi Amerika melawan pasukan Inggris banyak menggunakan sniper, sabotase, pembunuhan dan lainnya. Namun, di bawah definisi yang paling tradisional mereka dianggap pejuang kemerdekaan atau revolusioner, bukan teroris.

Melihat negara-negara lain, kita akan menemukan gambaran tentang teroris yang telah menang. Dari Yasser Arafat yang pernah menjadi teroris yang paling dicari untuk kemudian menjadi dihormati atau setidaknya pemain politik yang kredibel, Palestina kini memiliki “teroris” baru bernama HAMAS yang berhasil memenangkan pemilihan parlemen pada bulan Januari 2006. Namun apakah HAMAS dianggap menang? Tidak, mereka masih dianggap sebagai teroris oleh Amerika dan Israel.

Ironisnya, Israel sendiri adalah hasil dari organisasi teroris yang berjuang untuk merebut tanah Palestina. Menggunakan aksi terorisme, termasuk bom dan pembunuhan, kelompok teroris Yahudi Irgun dan Stern Gang menekan Inggris untuk menyerahkan kendali mereka di wilayah tersebut. Orang-orang Arab di wilayah tersebut pun tak luput dari pembunuhan oleh kelompok tersebut. Kelompok Yahudi terbesar waktu itu, Haganah yang dipimpin oleh David Ben-Gurion, tidak pernah dianggap bersalah atas tindakan tersebut, mereka bekerja sama untuk waktu yang lama dengan Irgun maupun Stern Gang.[138]

Media mainstream yang didominasi Zionis jelas menggambarkan Israel sebagai bangsa kecil yang diperangi yang mencari perdamaian di tengah lautan permusuhan bangsa Arab.[139]Orang Arab diberitakan melakukan tindakan teror, sementara Israel diberitakan terpaksa melakukan kekerasan demi perlindungan diri. Namun, fakta-fakta sejarah melukis gambaran yang sangat berbeda.

Israel menggunakan teror untuk merebut dan memperluas wilayah sejak awal pendiriannya. Ekstremis Zionis yangtinggal di wilayah Palestina di bawah Mandat Inggris menggunakan terorisme sebagai strategi militer untukmempercepat pembentukan sebuah negara Yahudi yang independen. Teror mereka diarahkan terhadap otoritas  Inggris yang memerintah Palestina dan terhadap penduduk pribumi Palestina di seluruhPalestina.

The Encyclopedia of the Palestine Problem, yang tersedia di sebagian besar universitas di dunia, mendokumentasikan rekaman pemerintah Inggris yang mencatat lebih dari 500 serangan teror yang dilakukan oleh kelompok teroris Zionis—yaitu Haganah, Stern Gang, Irgun—dan membunuh lebih dari 5.000 warga Palestina dan puluhan warga Inggris.[140] Teror tersebut meliputi pengeboman, ranjau, penculikan, penyiksaan tawanan, perampokan bank, pembunuhan warga Arab, polisi dan pejabat Inggris. Kelompok teroris Yahudi membunuh personil PBB, pejabat Inggris dan menyerang markas militer Inggris untuk menggulingkan pemerintahan Mandat Inggris di Palestina. Mereka juga meneror penduduk Palestina dalam rangka mengusir mereka dari wilayah Palestina.[141]

Pemimpin teror tersebut adalah David Ben-Gurion, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, dan kemudian Ariel Sharon. Begin merupakan pimpinan Irgun, Ben Gurion memimpin Haganah, dan Shamir memimpin Stern Gang. Pasca tahun 1944—saat Ben-Gurion secara resmi menolak rencana Inggris untuk membagi Palestina menjadi negara Arab/Israel—sebagian besar warga Israel, terutama kaum muda, lebih memilih untuk mengusir Inggris dan Arab dari Palestina.

Berbagai aksi teror dilakukan: mulai dari pembunuhan Lord Moyne, Menteri Negara Urusan Timur Tengah Inggris, pada 6 November 1944 di Kairo, Mesir, atas perintah Yitzhak Shamir; Pemboman di Hotel King David pada tahun 1946 yang memakan 92 korban jiwa –atas perintah Begin dan dukungan dari Ben-Gurion—dengan tujuan untuk menghancurkan catatan Inggris yang membuktikan bahwa pemerintah Zionist mendukung terorisme anti-Inggris;[142] hingga pembunuhan mediator PBB Count Folke Bernadotte, pada tahun 1948 dengan tujuan menyabotase usaha PBB untuk mendirikan negara Palestina.

Pasca berdirinya Israel melalui jalan teror pada tahun 1948, kelompok bawah tanah Zionis beralih menjadi partai politik mainstream. Menachem Begin mentransformasi Irgun menjadi partai politik yang disebut Herut. Stern Gang/Lehi menjadi partai Moledet yang hari ini sering menyerukan pembersihan etnis Palestina dari Tepi Barat dan Gaza. Paradoksnya, para pemimpin teroris, Menachem Begin dan Yitzhak Rabin, akhirnya menjadi Perdana Menteri Israel dan para penerusnya kini menjadi bagian dari pengembangan politik di Israel. Aksi teror Begin membuatnya disebut oleh pemerintah Inggris sebagai seorang teroris, namun gelar tersebut mulai kehilangan kekuatannya pada tahun 1970-an, seiring dengan dilantiknya Begin menjadi Perdana Menteri Israel.[143]

Pemberontakan Irgun dan keberhasilan mereka menjadi teladan bagi banyak negara pasca Perang Dunia II. Masa itu adalah periode dimana banyak kelompok pemberontak berjuang melawan kolonial untuk mendapatkan hak pemerintahan. Aljazair dan Siprus adalah contoh dari dua negara yang merdeka melalui perang berdarah dan penuh aksi teror. Di Siprus, Jenderal George Grivas mengembangkan organisasi EOKA ke dalam sel kecil yang masing-masing berjumlah sekitar sepuluh orang di beberapa kota. Strateginya adalah dengan mengunci pasukan keamanan di beberapa kota, sedangkan pasukan lain menguasai kota lainnya.

Tindakan tersebut akhirnya mendapat perhatian dunia internasional. Sejak itu, masalah tersebut dianggap sebagai persoalan internal. Akhirnya, Uskup Agung Makarios, pemimpin sayap politik EOKA, berhasil menjadi presiden Siprus.[144]

Konflik melawan kekuasaan Prancis di Aljazair oleh Front de Liberation National (FLN) menjadi standar yang dilihat oleh pejuang kemerdekaan lainnya seperti Yasser Arafat dan Nelson Mandela. Saat itu FLN memfokuskan strateginya pada Aljazair untuk mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Setelah kematian dua pejuang mereka di bawah guillotine, pemimpin mereka Abane, melancarkan gelombang teror atas tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh warga negara Prancis. Pasukan Prancis merespon dengan tindakan brutal, yang membuat masyarakat semakin mendukung FLN. Meskipun gelombang teror tersebut tidak langsung membawa FLN berkuasa, keteguhan mereka untuk terus melawan Prancis dan kemauan untuk merubah taktik membuat mereka berhasil memperoleh kesuksesan.[145]

Contoh lain dari kesuksesan penggunaan terorisme adalah pemberontakan Mau Mau di Kenya yang akhirnya menyebabkan penarikan pasukan Inggris dari negara tersebut dan Jomo Kenyatta menjadi presiden pertama negara itu. Salah satu anggota kabinetnya adalah pimpinan pemberontakan Mau Mau.[146]

Perjuangan IRA di Irlandia menyebabkan keputusan politik untuk menciptakan Republik Irlandia. Ironisnya, pemimpin IRA, Sean MacBride, menerima Nobel Perdamaian tahun 1974 atas perjuangannya untuk keadilan kemanusiaan di Amnesty Internasional. Selanjutnya, meskipun “masalah” terus berlanjut, Sinn Fein, sayap politik IRA, akhirnya bisa menjadi anggota dari Majelis Irlandia Utara, dengan Gerry Adams menjadi seorang politikus yang dihormati di sana.[147]

Pertanyaannya sekarang, jika sejarah menunjukkan bahwa beberapa pemerintah dibangun melalui penggunaan teror, masihkah ia dianggap kredibel? Jika mereka berkuasa, apa yang mereka lakukan terhadap terorisme, sebuah jalan yang sebelumnya juga mereka tempuh? Dilema ini sekali lagi menunjukkan bahwa terorisme adalah politis, rawan manipulasi, dan kepentingan.

Mandela, sampai kematiannya, membuktikan bahwa kata ‘teroris’ tak lebih dari sekadar label yang dicapkan atas orang yang menggunakan kekerasan—yang seringkali dilakukan sebagai langkah terakhir—untuk menggapai tujuan yang tidak dikehendaki oleh pihak lain. Label ini seringkali terhapus oleh perspektif sejarah dan diterapkan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, bukan tindakan kekerasan yang mendefinisikan terorisme, tapi penolakan pihak lain untuk menerima legitimasi atas tindakan tersebut dan tujuan yang ingin mereka capailah yang seringkali mendefinisikannya.

Jika dia digambarkan sebagai ‘pemberontak’, atau ‘pejuang kemerdekaan’, Mandela dan ANC tentu akan lebih cepat mendapatkan legitimasi dalam mengakhiri politik Apartheid di Afrika Selatan. Posisi tersebut akan membuat dunia internasional memaksa Partai Nasional di Afrika Selatan untuk duduk berdialog dengan ANC. Namun, mengakhiri Aprtheid waktu itu tidak terlalu menarik bagi kepentingan ekonomi Barat.

Amerika Serikat berusaha mencegah ide Marxisme yang diusung ANC menguasai Afsel. Apartheid telah membuat para kapitalis bisa tetap mengolah emas dan permata di Afrika Selatan dengan tenaga kerja yang sangat murah. Namun, sistem tersebut berangsur melemah waktu itu. Pemberontakan yang diiringi dengan revolusi menjadi hasil yang tak terelakkan. Sampai akhirnya para kapitalis menarik dukungannya dan menjatuhkan sanksi pada pemerintah Afsel untuk mengakhiri apartheid sebelum seluruh kendali negara, dan sumber dayanya, lepas.

Metamorfosa Mandela dari “teroris” menjadi “pahlawan di zaman kita’ membuat kita harus memikirkan kembali kata “teroris”, bertanya tentang motif orang-orang yang melabelkannya, dan bertanya mengapa mereka yang kepadanya label teroris disematkan terpaksa menggunakan taktik tersebut. Nampaknya, sebagaimana kata Noam Chomsky, “kita harus merubah definisi “terorisme” yang diberikan dari sumber resmi, dimana istilah tersebut hanya berlaku pada terorisme yang melawan kita, bukan terorisme yang kita lakukan atas mereka.”[148]

 

Jamaah Islamiyyah: Jihadis atau Teroris?

Sejak serangan 11 September 2001, perhatian dunia pada militan, separatis, dan kelompok paramiliter lain semakin besar. Tak peduli lokasi, motif, pandangan dan afiliasi politik, banyak diantara mereka yang diklasifikasikan oleh pemerintah, badan pemerintah, dan organisasi antar pemerintah sebagai organisasi teroris. Jamaah Islamiyyah adalah salah satunya.

Alonzo Surrette memandang bahwa “penting untuk tidak mengelompokkan (menyamakan-red) kelompok militan hanya demi sebuah kesenangan, dan perlunya sebuah definisi internasional yang sama tentang apa itu terorisme yang sebenarnya.” Surrette memandang bahwa JI bukanlah organisasi teroris, namun merupakan kelompok Nasionalis Islam. Surrette berargumen bahwa ada tiga hal utama yang membuat label terorisme dicapkan atas JI.

Pertama adalah guilt by association (kesalahan yang disebabkan oleh hubungan). Pemerintah seringkali menyebarkan pidato, artikel, dan bentuk publikasi lain yang mencap kelompok tertentu sebagai organisasi teroris karena afiliasi mereka dengan Al Qaidah. Pemerintah seperti AS seringkali melakukan klaim semacam itu dan mengulang-ulangnya dengan harapan bahwa dengan menulis dan bicara, akan membuat statemen tersebut menjadi benar.[149] Taktik ini pernah dilakukan AS pada tahun 2008. Saat itu, Pengadilan Banding AS memutuskan untuk memenangkan Huzaifa Parhat, salah seorang tahanan Guantanamo, dalam banding melawan pemerintah AS. Namun, pemerintah AS tetap menahan Huzaifa, dengan menyatakan bahwa dia adalah seorang kombatan musuh yang punya hubungan dengan East Turkestan Islamic Movement (ETIM), yang berafiliasi dengan Al Qaidah. Pengadilan AS tidak sepakat dengan validitas pernyataan pemerintah AS yang menyatakan bahwa ETIM berafiliasi dengan jaringan Al Qaidah, karena satu-satunya bukti yang diajukan pemerintah AS adalah bahwa pemerintah pernah membuat pernyataan paling tidak dalam tiga dokumen yang berbeda, dan karenanya dianggap benar. Kebijakan pernyataan bahwa satu kelompok terlibat dengan kelompok lain tanpa bukti yang kuat, sebagaimana yang disampaikan oleh Chalk, bisa sangat berbahaya.[150]

Seringkali pasca 11 September, beberapa kelompok seperti JI dikelompokkan bersama dengan Al Qaidah. Menurut Peter Chalk, ini bukanlah ide yang baik. Militan atau tidak, pemerintah seharusnya memperlakukan kelompok berdasarkan bukti dan masalah lokal pemerintah. Pemerintah tersebut juga seharusnya tidak terdorong untuk menggabungkan kelompok lokal dengan kelompok luar hanya karena hubungan yang sudah diasumsikan sebelumnya dan cenderung bias. Kegagalan pemerintah untuk tetap adil dan berimbang, kata Chalk lagi, secara berbahaya dapat “mendestabilisasi suasana internal Islam yang sensitif.”[151]

Alasan Chalk menentang pemerintah seperti Indonesia untuk mengelompokkan kelompok seperti JI dengan Al Qaidah adalah karena banyak asumsi adanya hubungan antara keduanya lemah atau bahkan keliru. Al Qaidah mempunyai misi global, sedangkan “sayap mliter JI mungkin sepakat dengan ideologi Al Qaidah, namun mereka terus menuliskan pernyataan retoriknya dalam tema lokal, dan sebagian besar anggotanya tidak tampak menonjolkan konsep jihad internasional sebagaimana yang didukung oleh bin Ladin atau rekan dan deputi pimpinan lainnya.”[152]

Saat beberapa pemerintah,penulis, dan beberapa entitas melihat adanya hubungan yang kuat antara JI dan Al Qaidah, Chalk memandang adanya hubungan yang tipis. Dia menyatakan “tidak ada bukti kuat yang muncul yang menyatakan bahwa kelompok Islam di Indonesia telah dikooptasi oleh ekstrimis luar sebagaimana yang terjadi di Afghanistan, Pakistan, Aljazair, dan Mesir.”[153] Untuk menganjurkan yang sebaliknya, menurut Surrette, “bisa jadi akan merusak dan berbahaya.”[154]

Kedua adalah hubungan antara JI dan Al Qaidah. Beberapa analis terorisme seperti Rohan Gunaratna berbeda pendapat dengan Chalk soal hubungan antara JI dan Al Qaidah. Chalk percaya bahwa ideologi Al Qaidah soal jihad global tak banyak diadopsi baik oleh mayoritas kelompok ekstrim Indonesia maupun oleh mayoritas warga Indonesia. Sedangkan Gunaratna berpendapat bahwa kelompok Islam ekstrim “secara langsung dan tidak langsung mempolitisir dan meradikalkan muslim Indonesia untuk mendukung tujuan Al Qaidah.”[155]

Gunaratna menilai JI adalah cabang Al Qaidah di Asia Tenggara. Dia menyebut beberapa serangan atau percobaan serangan di Asia Tenggara seperti percobaan pembunuhan Paus Johannes Paulus II dan presiden Bill Clinton, pemboman kediaman duta besar Filipina sebagai perkerjaan Al Qaidah, JI atau kelompok yang bekerja atas persetujuan keduanya. Dia mengidentifikasi Riduan Isamuddin sebagai anggota Al Qaidah dan JI yang menjadi penghubung atas seluruh serangan dan perencanaan. Pendapat serupa juga diikuti oleh Zacharya Abuza, yang menganggap bahwa JI adalah cabang Al Qaidah di Asia Tenggara.

Salah satu hubungan utama JI dan Al Qaidah, menurut Abuza, adalah soal pendanaan terorisme di Asia Tenggara. Abuza menyatakan bahwa “operasi jihad Jamaah Islamiyyah didanai oleh Al Qaidah.”[156]Abuza menggunakan hubungan antara Usamah bin Ladin dengan iparnya, Muhammad Jamal Khalifa, sebagai salah satu dalil dari argumen dia tersebut. Abuza mengklaim bahwa bin Ladin mengirim saudara iparnya tersebut ke Filipina untuk mengepalai cabang sebuah organisasi sosial, Islamic International Relief Organization. Secara tidak langsung, Abuza menyatakan bahwa Khalifa menyelewengkan donasi sosial tersebut ke jaringan Al Qaidah.

Terakhir, Abuza berusaha keras untuk menghubungkan Al Qaidah dan JI dengan cara yang menurut Surrette “kebanyakan usahanya tersebut dilakukan lebih melalui penggabungan dalam penulisan dibandingkan (menunjukkan) substansi (hubungan) yang ada.”[157]

Abuza seringkali mengelompokkan dua entitas tersebut secara bersama-sama dalam penulisan untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut sama. Contoh, saat ia menulis tentang Yazid Sufaat, seorang warga Malaysia yang pernah menjabat sebagai direktur perusahaan Green Laboratory Medicine, Abuza menulis bahwa Sufaat “telah direkrut oleh Al Qaidah/JI”di Pakistan. Penulisan ini, menurut Surrette, menunjukkan seolah-olah JI dan Al Qaidah adalah entitas tunggal atau bekerja sebagai entitas tunggal di Pakistan untuk merekrut Sufaat.[158] Selain itu, Abuza juga mengklaim bahwa “Thailand adalah pusat kebanyakan operasi finansial JI/Al Qaidah”[159] dan dia menuduh “perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan anggota dan pendukung Al Qaidah-Jamaah Islamiyyah.”[160] Abuza menulis kedua kelompok tersebut secara bersama-sama untuk memberikan kesan bahwa keduanya adalah satu kelompok.

Menurut Surrette, Abuza dalam penulisannya mencoba untuk menggunakan sintaksis untuk menghubungkan JI dengan Al Qaidah dengan cara berulang kali menuliskan hubungan yang keliru tersebut.[161] Cara ini sama dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah AS dalam kasus Parhat, dimana akhirnya pemerintah kalah dalam Pengadilan Banding. Pada akhirnya, kesimpulan tersebut, menurut Surrette memang keliru.[162]

Beberapa pengamat lain sependapat dengan Abuza (2005) dan Gunaratna (2005) bahwa ada hubungan antara JI dan Al Qaidah, namun mereka tidak sepakat dengan kesimpulan bahwa JI dan Al Qaidah adalah entitas yang sama atau subordinat satu sama lain. Huste menyebut beberapa hubungan diantara keduanya, antara lain: keduanya memiliki anggota yang berpartisipasi dalam jihad Afghan, keduanya mempunyai komunitas spiritual yang sama, dan klaim adanya hubungan diantara keduanya dibuat oleh pengakuan tahanan di penjara. Meski demikian, Huste menulis bahwa hubungan tersebut tidak bisa menjadi bukti bahwa “mereka memiliki hubungan yang permanen dan saling bergantung.”[163]

Selain Huste, Rabasa, Chalk, Cragin, Daly, Gregg, Karasik (2006), O’Brien, dan Rosenau (2006) juga meneliti tentang hubungan antara JI dan Al Qaidah. Sebagaimana Huste, mereka juga menyimpulkan tidak adanya bukti yang cukup akan adanya hubungan antara JI dan Al Qaidah. Hubungan spesifik yang ditemukan oleh Rabasa dkk (2006) adalah bahwa JI membentuk sel dengan bantuan Al Qaidah, keduanya berlatih bersama, keduanya mempunyai pandangan dunia yang sama, dan keduanya mempunyai hubungan kepemimpinan dalam sosok Hambali. Rabasa dkk mengakui bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa JI adalah cabang Al Qaidah, namun yang sebenarnya, menurut mereka “JI adalah organisasi yang berbeda dengan tujuan tersendiri dan cita-cita yang lebih lokal”[164], yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan asing.[165]

Soal Hambali, yang oleh Rohan Gunaratna dianggap sebagai bukti adanya hubungan JI dan Al Qaidah, Surrette menganggap bahwa Gunaratna terlalu menggeneralisir untuk sampai pada kesimpulan tersebut.[166] Menurut Surrette, sebagai anggota Al Qaidah dan salah seorang pimpinan JI, Hambali memang mempunyai ideologi global Al Qaidah dan mempunyai sumberdaya sebagai pimpinan JI untuk melakukan aksi secara lokal, namun hal ini tidak berarti bahwa JI adalah cabang Al Qaidah sebagaimana yang diduga Gunaratna. Hambali memang mempunyai posisi yang cukup terpandang di JI, dan barangkali bertanggungjawab atas banyak serangan yang dituduhkan atasnya, namun hal ini juga tidak bisa jadi bukti bahwa JI, sebagai sebuah organisasi, mendukungnya untuk melakukan serangan ala Al Qaidah tersebut. Kenyataannya, ICG menulis bahwa kebanyakan anggota JI tidak sepakat jika JI melakukan serangan ala Al Qaidah. Sebagai sebuah organisasi, ICG menyatakan (2007a),

“JI sedang dalam tahap pembangunan dan konsolidasi yang artinya tidak mungkin tertarik untuk melakukan operasi berskala besar dan mahal yang nantinya akan semakin melemahkan basis dukungan mereka.”[167]

Menurut ICG (2006), anak didik Hambali, Noordin M. Top mengikuti Hambali dengan melakukan serangan ala Al Qaidah atas inisiatif sendiri. Di Indonesia saat itu, kelompok Noordin adalah satu-satunya kelompok yang “dengan kesadaran sendiri mengikuti jalur Al Qaidah.”[168] JI bukanlah kelompok yang tepat bagi mereka yang menginginkan serangan massal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rabasa dkk. Dalam laporan ICG tahun 2006, Subur Sugiarto, yang memainkan peran kunci dalam perencanaan Bom Bali II, mengalihkan unit militer JI kepada kelompok Noordin.[169] Alasan pemindahan tersebut, menurut ICG (2007) adalah karena Subur percaya bahwa JI “mulai membosankan dan tidak cukup militan.”[170] Menurut Subur, JI mempunyai strategi yang tepat, namun salah secara taktik.

Menurut Surrette, fakta bahwa sebagian kecil anggota JI atau mantan anggota JI memilih jalan pengeboman tidak berarti bahwa keseluruhan organisasi sama dengan Al Qaidah atau bahwa JI adalah cabang Al Qaidah.[171]

Dalam rencana Noordin untuk mengebom kedutaan besar Australia, dia melakukan perekrutan anggota dari tiga organisasi yang berbeda. Menurut ICG, banyak anggota JI yang memandang kelompok ini sebagai “kelompok sempalan yang menyimpang yang telah mengakibatkan bahaya besar atas organisasi yang telah mereka ikuti pada pertangahan 1990-an.”[172] Dalam kesimpulan Surrette, apa yang dilakukan Noordin cs bukan merupakan ideologi JI, anggotanya maupun pemikiran mereka.[173] Bahkan JI berusaha menahan Noordin dari melakukan aksinya. Abu Dujana, salah seorang petinggi JI waktu itu menentang taktik yang dilakukan oleh Noordin.[174]

Ketiga, penyebab adanya tuduhan JI sebagai organisasi teroris adalah karena kegagalan mendefinisikan terorisme secara jelas.[175] Problem signifikan yang membuat pemerintah, penulis, dan organisasi antar pemerintah menyebut JI sebagai teroris adalah karena tidak adanya definisi yang jelas soal apa itu organisasi teroris atau apa itu teroris. Surette menilai tidak adil untuk mengklaim organisasi tertentu sebagai kelompok teroris tanpa adanya pengetahuan terlebih dahulu mengenai apa itu kelompok teroris yang sebenarnya.[176] Alasan untuk ini, sebagaimana yang ditulis oleh Thayer (2005), hampir tidak mungkin menemukan definisi terorisme yang disepakati secara internasional.[177] Pada tahun 1937, Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu melakukannya. PBB telah berulangkali mencoba dan gagal. Terakhir pada tahun 2007, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga membuktikan bahwa mereka tidak mampu.

McCormack dan Breinholt (2007) sepakat dengan penilaian Thayer tentang pendefisian terorisme. Mereka menambahkan alasan bahwa pendefinisian terorisme sulit dilakukan dalam tingkat internasional disebabkan oleh perbedaan diantara negara Barat, yang merupakan pihak penjajah, dengan negara anggota OKI, yang merupakan pihak yang dijajah.[178] McCormack dan Breinholt (2007) mencatat bahwa isu pendefinisian terorisme sangat bersifat politik. Kedua pihak mencoba untuk “melabeli aksi tertentu yang berada diatas ambang batas aksi yang diperbolehkan oleh peradaban.” Dalam hal inilah kedua kelompok mulai berdebat. McCormack dan Breinholt (2007) menyatakan,

“Pihak kedua (OKI) berusaha mengeluarkan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok perlawanan yang terlibat dalam perjuangan melawan dominasi kolonial dan penjajahan asing dari definisi terorisme. Sementara itu, mereka juga menyarankan agar aktivitas yang dilakukan pasukan reguler, yang sebenarnya sudah dikover oleh International Humanitarian Law (IHL) dan the law of war (LOAC), dimasukkan dalam definisi tersebut.”[179]

Sayangya, lanjut McCormack dan Breinholt (2007), “keduanya bukan merupakan posisi yang akan ditolerir oleh negara Barat.”[180]

Thayer (2005) menambahkan tentang kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan definisi tunggal tentang terorisme. Menurut Thayer (2005), US Code of Federal Regulations, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, FBI, CIA, bahkan George W. Bush sendiri memiliki definisi yang berbeda soal terorisme.[181] Sebagaimana yang diamati oleh McCormack dan Breinholt (2007), “kesulitan dalam mendefinisikan terorisme membuat Amerika Serikat ... membawa pertanyaan tentang ‘siapa teroris’ keluar dari persamaan”. Menurut McMornack dan Breinholt lagi, sebagai bagian dari otoritas Amerika Serikat untuk memberikan embargo, mereka bisa dengan mudah “mengumumkan siapa yang menjadi teroris [tanpa harus memiliki definisi apa itu teroris], dan kemudian melarang transaksi dengan orang dan entitas tersebut.”[182] Hal ini juga berarti bahwa orang atau kelompok yang bertransaksi dengan orang terlarang tersebut juga disebut sebagai teroris, apapun alasan dibalik hubungan mereka dengan “teroris” tersebut.[183] Menurut Thayer (2005), Resolusi PBB 1267 tahun 1999 juga menerapkan pola pelabelan serupa.[184] Dalam Resolusi 1267 (1999), kelompok atau individu yang berhubungan dengan Taliban, Usamah bin Ladin, atau Al Qaidah dianggap sebagai teroris atau kelompok teroris. JI termasuk dalam daftar tersebut.

Definisi kata terorisme dan teroris itu luas dan seringkali diarahkan pada kekerasan yang tidak dilakukan negara. Menurut PBB dalam Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris pada tahun 1997 yang oleh pemerintah Indonesia kemudian disahkan dalam UU no. 5 tahun 2006, teroris adalah:

“Setiap orang melakukan kejahatan dalam pengertian Konvensi ini jika orang tersebut secara melawan hukum dan secara sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam atau terhadap suatu tempat umum, fasilitas Negara atau pemerintah, suatu sistem transportasi masyarakat atau suatu fasilitas infrastruktur: a)  dengan sengaja menyebabkan kematian atau luka-luka serius; atau b) dengan sengaja menyebabkan kehancuran suatu tempat, fasilitas atau sistem, di mana kehancuran tersebut mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian ekonomi secara besar.

Setiap orang juga melakukan suatu kejahatan jika orang tersebut mencoba untuk melakukan kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 dari Pasal ini.

Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut: a) Berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam suatu kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 atau 2 dari Pasal ini; atau b) Mengorganisir atau menggerakkan orang-orang lain untuk melakukan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam ayat 1 atau 2 dari Pasal ini; atau c) Dengan cara lain, memberikan konstribusi terhadap terjadinya satu atau lebih kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 atau 2 dari Pasal ini yang dilakukan sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama; kontribusi semacam itu haruslah merupakan kesengajaan dan dilakukan baik dengan tujuan untuk melanjutkan tindakan kriminal biasa atau maksud dari kelompok atau dilakukan dengan sepengetahuan atas kesengajaan dari kelompok untuk melakukan kejahatan tersebut.”(Pasal 2)

Contoh dari hal ini adalah seorang laki-laki yang menanamkan bom truk yang merusak World Trade Center di New York dan membunuh enam orang. Contoh lain adalah orang yang menjadi pilot dari dua pesawat terbang menuju WTC pada tahun 2001. Dalam dua contoh tadi, pelaku menembakkan alat ke tempat umum untuk menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi yang besar. Definisi ini tidak bisa diterapkan untuk setiap kasus seseorang yang meledakkan sesuatu dengan niat untuk membunuh. Dalam hal ini PBB (1997) menyatakan:

“Konvensi ini tidak berlaku bilamana kejahatan dilakukan dalam satu Negara tersendiri, tersangka pelaku dan korban adalah warga negara dari Negara tersebut, pelaku tersangka ditemukan berada dalam wilayah Negara tersebut dan tidak ada Negara lain yang memiliki dasar sesuai pasal 6 ayat 1 atau ayat 2, dari Konvensi ini untuk menerapkan yurisdiksi, kecuali bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 10 hingga 15, bila tepat, diberlakukandalam kasus-kasus tersebut.” (pasal 3)

Dari pasal di atas, menurut Surrette, “konvensi dan juga definisi ini dengan demikian tidak berlaku bagi anggota Hizbullah saat mereka menyerang kepentingan Israel jika serangan terjadi di Lebanon, tidak berlaku bagi anggota IRA atau JI jika mereka melakukan aksi di dalam wilayah negara masing-masing”.[185] Degan kata lain, menurut Surrete lagi, ”Bom Bali II tidak bisa dikategorikan sebagai serangan teroris berdasarkan definisi ini, karena pelaku serangan adalah warga negara dari negara yang diserang”.[186]

Memang definisi ini masih terlalu luas. Definisi ini tidak memasukkan seseorang yang melakukan serangan di dalam negaranya sendiri. Seseorang dianggap teroris, menurut definisi ini, jika ia melakukan serangan di negara lain. PBB juga akan menganggap teroris atas orang “yang secara melawan hukum dan secara sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam atau terhadap suatu tempat umum, fasilitas Negara atau pemerintah, suatu sistem transportasi masyarakat atau suatu fasilitas infrastruktur” (Konvensi Pasal 2, 1997). Karena Amerika Serikat, menurut Surrette, “tidak mempunyai hak legal untuk masuk ke Irak pada tahun 2003, dan karena pasukan mereka melakukan serangan, berdasarkan definisi ini maka militer Amerika Serikat bisa dianggap sebagai organisasi teroris dan tentara serta pendukungnya bisa dianggap sebagai teroris.”[187]

Dengan beberapa penjelasan tersebut, Surrette memandang bahwa JI tidaklah layak dianggap sebagai organisasi teroris. Memang terdapat faksi kecil dalam JI yang melakukan serangan teror, namun mereka tidak memegang kebijakan yang sama dengan sebagian besar anggota JI. “Baik JI maupun mayoritas anggotanya seharusnya tidak perlu bertanggung jawab atas aksi dari faksi tersebut, dan baik JI maupun anggotanya seharusnya tidak dianggap sebagai teroris. Aksi pemerintah yang semacam ini tak ubahnya seperti seorang aparat kepolisian yang memperlakukan seorang Arab seperti seorang teroris hanya karena ia mengunjungi masjid yang sama atau sekolahan yang sama dengan orang yang benar-benar teroris; atau dalam aspek yang lebih besar, seperti badan pemerintah yang memandang secara acak kelompok Islam sebagai teroris Islam hanya karena adanya kelompok islam seperti Al Qaidah di dunia ini.[188]

Surrette menyarankan agar “pemerintah Indonesia tidak berbuat semacam ini karena hal tersebut justru akan mengasingkan penduduk mereka dan kemungkinan membalikkan penduduk tersebut menjadi penentang mereka.”[189]Menurut Surrette lagi, sebagai bukti akan prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia, pemerintah Indonesia seharusnya memberikan peluang kepada warga Indonesia untuk memilih, apakah mereka menginginkan Syariat Islam atau tidak. Prinsip demokrasi ini, menurut Surrette lagi, tidak akan bisa diterapkan jika pemerintah justru langsung memberikan cap teroris kepada kelompok yang menginginkan penerapannya, tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih. Apalagi, menurut laporan yang dirilis oleh Pew Research Center pada April 2013 silam, tujuh puluh dua persen masyarakat Indonesia menginginkan diterapkannya Syariat Islam di Indonesia.[190]

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Greg Fealy, seorang profesor di ANU College of Asia and the Pacific yang banyak meneliti soal politik Indonesia dan sejarah politik Islam modern. Menurutnya, “Tidak diragukan lagi, ada sejumlah grup di tubuh JI yang terlibat operasi teroris dan terus ada orang JI yang tertarik pada grup teroris dan operasi teroris baru. Jadi tidak ada yang memperdebatkan sebagian dari JI adalah teroris. Namun, saya pikir pertanyaan yang lebih besar adalah apakah bisa dibenarkan dan bijak untuk mengklasifikasi organisasi tersebut secara keseluruhan sebagai teroris. Tidak diragukan lagi bahwa JI adalah organisasi Jihadi dan tujuan resminya, sebagaimana yang telah tertera dalam PUPJI tahun 1995, adalah untuk membentuk sistem Islami yang di dalamnya hukum Islam dapat diimplementasikan secara komprehensif, dan untuk membangun negara  Islam transnasional.”[191]

Profesor Fealy menegaskan bahwa “perlu ditarik perbedaan antara organisasi jihadis dan organisasi teroris. JI tidak perlu diperdebatkan lagi adalah organisasi Jihadis tapi tidak selalu berarti organisasi teroris. Hanya bagian-bagian tertentu saja dari JI yang terseret ke terorisme.”[192]

Dalam hal aksi yang dilakukan oleh sebagian anggotanya, Professor Fealy menambahkan bahwa mungkin hanya sedikit saja dari anggota dewan pimpinan pusat JI yang mengetahui dan menyetujui gelombang serangan teroris organisasi ini yang terjadi antara tahun 2000 dan 2002, termasuk peristiwa bom Bali. Bahkan “sangat mungkin mayoritas kepemimpinan JI tidak mengetahui tentang operasi teroris dan dewan pimpinan JI tidak menyetujuinya.”[193]

Pelarangan dan penyebutan ini bukan tanpa risiko, menurut Profesor Fealy ”masalah terkait larangan terhadap sebuah organisasi sebagai organisasi teroris adalah bahwa semua orang yang terkait  dengan suatu organisasi, menurut hukum, punya tanggungjawab individual atas tindakan organisasi itu... Secara praktis, larangan itu memiliki berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan.

Ini bisa berarti bahwa orang-orang JI yang menentang kekerasan pada akhirnya juga memiliki pertanggung jawaban yang sama seperti seseorang yang secara aktif terlibat dalam pengeboman teroris.”[194] Professor Fealy sendiri berpendapat bahwa ”semestinya ini adalah persoalan kasus per kasus atau kelompok per kelompok, bukan memberlakukan larangan yang bersifat pukul rata. Terdapat resiko bahwa orang-orang akan dituntut untuk hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan, dan anda juga berresiko meradikalkan orang-orang yang tidak suka kekerasan  atau membatasi efektifitas mereka.”[195]

 

PELABELAN TERORIS OLEH AMERIKA SERIKAT

“Siapakah teroris itu?” adalah pertanyaan mendasar yang mesti dijawab dalam hubungannya dengan tindakan kontraterorisme. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sulit sebagaimana yang ditunjukkan oleh ungkapan “teroris bagi seseorang adalah pejuang kebebasan bagi yang lain.” Seseorang berusaha menjawab bahwa teroris adalah orang yang melakukan tindakan terorisme, namun jawaban tersebut juga memberikan tantangan kembali tentang apa definisi terorisme itu.

Sekarang, mari kita simak tentang empat pola fakta, dan kemudian tentukan fakta manakah yang termasuk dalam kategori terorisme:

Terdakwa ingin mengebom dan menyuruh rekannya untuk menaruh bom mobil di sebuah kota yang padat penduduk. Rekannya tersebut ternyata adalah seorang agen FBI yang menyamar hingga akhirnya program tersebut gagal tanpa seorang pun yang terluka.

Terdakwa meletakkan bom di dekat sebuah bank. Bom meledak dan menewaskan dua petugas kepolisian dan melukai satu petugas lainnya.

Terdakwa membawa senjata ke sebuah tempat dimana hampir tak ada orang lain di tempat tersebut yang membawa senjata. Dia menembak puluhan orang, menewaskan 13 orang dan melukai 32 orang, sebelum dia dilumpuhkan.

Terdakwa membawa senjata ke tempat umum yang penuh dengan orang tak bersenjata. Dia menembak, kemudian menewaskan enam orang (termasuk seorang hakim federal) dan melukai 13 lainnya, sebelum akhirnya ia berhasil dilumpuhkan.

Dari empat kasus di atas, siapakah yang merupakan teroris? Semuanya? Dua pelaku pertama atau dua pelaku terakhir? Atau bahkan semuanya bukan teroris? Mungkin kita akan menjawab keempat-empatnya  merupakan teroris karena mereka dengan sengaja menyerang korban mereka tanpa alasan lain kecuali ingin melakukan pembunuhan massal. Atau mungkin hanya pengebom yang merupakan teroris (kasus 1 dan 2), mengingat kekerasan terkait dengan senjata merupakan hal yang umum di kalangan warga Amerika Serikat. Atau justru penembak lah yang teroris (kasus 3 dan 4), mengingat banyaknya jumlah korban dalam insiden tersebut.

Jika kita menilai dari kacamata media dan pemerintah Amerika Serikat, maka jawaban yang benar adalah bahwa tersangka pada kasus 1 dan 3 adalah “teroris”, sedangkan tersangka pada kasus 2 dan 4 bukanlah teroris. Ini adalah hasil yang susah untuk dijelaskan referensinya kecuali fakta bahwa tersangka pada kasus 1 dan 3 adalah muslim Amerika—satu dari keturunan Afrika dan satu dari keturunan Timur Tengah, sedangkan tersangka 2 dan 4 adalah non-Muslim kulit putih.

Dari fenomena tersebut, Tung Yin menyebut bahwa saat ini “ras dan agama mempengaruhi—jika bukan mendikte—persepsi tentang tersangka kejahatan tertentu—tapi bukan yang lain—sebagai seorang teroris. Kejahatan mirip terorisme yang dilakukan oleh orang Arab atau Muslim disebut sebagai teroris, tapi kejahatan yang sama yang dilakukan oleh non-Muslim secara umum tidak dipandang sebagai terorisme.”[196] Terorisme, dibawah hegemoni Amerika Serikat saat ini, kini bersinonim dengan Muslim. Bahkan, New York Police Department (NYPD) secara diam-diam melabeli seluruh masjid sebagai organisasi teroris, tuduhan yang membuat polisi bisa secara sewenang-wenang menggunakan informan untuk merekam khotbah, memata-matai imam, tanpa bukti spesifik tentang kesalahan yang mereka lakukan. Konsekuensi lainnya, setiap orang yang datang ke masjid untuk shalat pun menjadi subjek potensial untuk diinvestigasi dan diawasi.[197]

“Terrorism is simply a word, a subjective epithet, not an objective reality and certainly not an excuse to suspend all the rules of international law.”

Terorisme adalah istilah peyoratif. Ia adalah kata yang secara instrinsik berkonotasi negatif yang secara umum disematkan atas musuh suatu pihak, atau kepada mereka yang seseorang tidak sepakat dengannya dan karenanya ingin disingkirkan. Pada tahun 1999, seiring dengan keluarnya resolusi PBB 1267, Taliban dimasukkan sebagai organisasi teroris oleh PBB dan Amerika Serikat. Tuduhannya saat itu adalah karena “Al Qaidah berbasis di Afghanistan dan dilindungi oleh Taliban.”[198] Tujuannya jelas, Amerika Serikat ingin melakukan delegitimasi atas Taliban—yang saat itu berkuasa di Afghanistan—dan membuatnya layak untuk diserang dan digulingkan dari kekuasaan. Label sebagai kelompok teroris dan serangan 11 September menjadi alasan kuat bagi Amerika Serikat untuk membumihanguskan Taliban di Afghanistan. Namun, setelah sepuluh tahun lebih berperang, Amerika Serikat tak jua mampu memenangkan pertempuran dan menyebarkan “kebebasan” yang mereka impikan. Posisi Taliban justru makin kuat. Kekuatan politiknya semakin diakui di Afghanistan oleh kelompok oposisi mereka sekali pun. Kini, Taliban telah menguasai sekitar 72% wilayah Afghanistan.[199]

Menguatnya posisi Taliban dan kesulitan yang dialami oleh Amerika Serikat dalam melawan mereka di Afghanistan membuat strategi Amerika Serikat berubah. Tahun 2010, Taliban secara resmi dikeluarkan dari daftar organisasi teroris versi Amerika Serikat. Tidak ada pernyataan resmi mengenai alasan dikeluarkannya Taliban dari daftar tersebut.

Namun, beberapa pejabat kunci dalam perumusan strategi AS di Afghanistan menyarankan agar AS melakukan negosiasi dengan beberapa elemen di Taliban.[200] Langkah tersebut diambil dengan harapan AS bisa melakukan pendekatan dan duduk satu meja bernegosiasi dengan Taliban. David Petraeus dan John Kerry menyatakan bahwa kesepakatan politik dengan Taliban di Afghanistan diperlukan.[201]

Sepertinya, AS memahami bahwa prinsip “kami tidak akan berbicara dengan teroris” yang mereka pegang, membuat mereka secara pragmatis harus mengeluarkan Taliban dari daftar organisasi teroris. Kenyataan bahwa Taliban adalah kelompok yang saat ini secara de facto menguasai dan diterima oleh rakyat Afghanistan membuat AS mengambil jalur negosiasi dan diplomasi politik, bukan militer, agar bisa bernegosiasi dengan Taliban. Taliban yang sama yang dulu dianggap sebagai “teroris barbar” kini bergeser menjadi menjadi “saya tidak begitu yakin bagaimana mereka didefinisikan saat ini,” [202] sebagaimana komentar Jen Psaki, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Palebelan sarat nuansa politik dan kepentingan juga dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap kelompok pejuang di Suriah yang baru dibentuk dan belum pernah menyerang kepentingan Amerika Serikat sedikit pun, Jabhah An-Nusrah. Dan Murphy mengatakan bahwa konteks dilakukannya penyematan tersebut adalah sebagai “bagian dari usaha untuk membentuk kelompok oposisi Suriah sesuai dengan yang disukai oleh Amerika Serikat, dan harapannya bisa mempunyai pengaruh politik jika dan saat rezim Assad runtuh.”[203]

Aaron Zelin juga mempertanyakan kenapa Amerika Serikat memberikan label organisasi teroris terhadap “sebuah kelompok yang tidak pernah melakukan serangan atas Amerika Serikat. Mereka tidak menyerang rakyat sipil secara acak, juga tidak menunjukkan ketidakpedulian pada kehidupan manusia dengan tidak mempublikasikan video penyembelihan musuhnya.”[204]

Menurut Departemen Pertahanan AS, terdapat tiga syarat utama sebuah organisasi disebut sebagai organisasi teroris dalam versi mereka: pertama, organisasi tersebut harus merupakan organisasi yang berasal dari luar negeri; kedua, organisasi tersebut harus terlibat dalam aksi terorisme, atau mempunyai kemampuan dan keinginan untuk terlibat dalam kegiatan terorisme; ketiga, kegiatan terorisme organisasi tersebut harus mengancam keamanan nasional AS atau warga negara AS.[205]

Perdebatan di Amerika Serikat bukanlah tentang apakah suatu kelompok memenuhi kriteria sebagai organisasi teroris. Karena menurut mereka, hukum yang relevan tidak memerlukan terpenuhinya seluruh kriteria untuk memberikan label teroris pada suatu organisasi.[206] Pemberian label teroris kepada suatu organisasi atau individu diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan menteri luar negeri dan penilaiannya tentang cara yang paling tepat untuk mengurangi ancaman yang diberikan. Sebuah laporan oleh Congressional Research Service menjelaskan, “mungkin ada persaingan prioritas saat berurusan dengan suatu kelompok, seperti keinginan untuk melibatkan kelompok tersebut dalam sebuah negosiasi atau menggunakan nama organisasi teroris sebagai pengungkit bagi tujuan kebijakan luar negeri lainnya.”[207]

Sikap ini semakin menunjukkan bahwa label “teroris” adalah soal persepsi dan kepentingan. Kapan disematkan, kapan dilepaskan, sangat tergantung pada kepentingan yang diinginkan oleh si pemberi label. Dan sejarah membuktikan bahwa cap tersebut akan bergeser seiring dengan perjalanan waktu.

                     

6.  IKHWANUL MUSLIMIN: LABEL TERORIS SEBAGAI ALAT UNTUK MEMBUNGKAM MUSUH POLITIK

Kerancuan atas penyematan gelar teroris semakin jelas saat pemerintah interim Mesir di bawah pimpinan Jendral As-Sisi memasukkan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai organisasi teroris. Penyematan tersebut membuat pemerintah Sisi semakin leluasa untuk melakukan kampanye penangkapan atas berbagai anggota IM dan menyumbat aliran dana dalam organisasi yang sempat memimpin Mesir sebelum digulingkan oleh Sisi tersebut. Selama 85 tahun pendirian organisasi tersebut, meski mereka berulangkali mengalami perseteruan dengan pemerintah sekuler Mesir, baru kali ini cap teroris disematkan pada mereka.

Menurut Human Rights Watch, keputusan pemerintah Mesir untuk memberikan label teroris kepada IM sangat bernuansa politik. Sarah Leah Whitson, Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara di Human Rights Watch mengatakan bahwa, “Keputusan pemerintah tentang IM merupakan lanjutan dari lima bulan upaya pemerintah untuk memberikan cap buruk pada kelompok tersebut. Dengan bergegas menudingkan jari pada IM tanpa penyelidikan atau bukti, pemerintah tampaknya semata-mata didorong oleh keinginan untuk menghancurkan gerakan oposisi utama mereka tersebut.”[208]

Pada tanggal 25 Desember 2013, Wakil Perdana Menteri Hossam Eissa membaca sebuah pernyataan singkat di televisi negara yang secara resmi menyatakan IM sebagai organisasi teroris. Eissa mendaftar serangkaian peristiwa yang diklaim oleh pemerintah telah dilakukan oleh IM, dari pembunuhan terhadap Perdana Menteri Mahmoud Nuqrashi lebih dari 60 tahun, kemudian tuduhan penyiksaan terhadap lawan mereka selama demonstrasi di Lapangan Rabi’a setelah Presiden Mohamed Morsi digulingkan bulan Juli 2013 silam, hingga pemboman Mansoura.

Namun anehnya, ia tidak memberikan bukti keterlibatan IM dalam tindakan tersebut.[209] Eissa mengatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan sebagai respon atas pengeboman yang terjadi di Delta Nil, Mansoura yang menewaskan 16 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Meskipun Eissa dan pemerintah Mesir tidak memiliki bukti atas keterlibatan IM dalam pengeboman tersebut, tuduhan yang ditanamkan di publik akan membuat masyarakat percaya bahwa IM lah yang berada di balik serangan tersebut. IM sendiri menyangkal keterlibatan dan sebuah organisasi yang bernama Ansar Baitul Maqdis mengklaim bahwa merekalah yang bertanggungjawab atas serangan tersebut sebagai balasan atas tertumpahnya darah umat Islam tak berdosa di tangan rezim Sisi.

Tuduhan muatan politis dalam penyematan tersebut juga disampaikan oleh Tamara Alrifai, juru bicara HRW di Mesir dengan menyebut bahwa “jika pemerintah mengatakan [sebutan teroris] tidak [bermotif politik], mereka harus membuktikannya dan menggunakan due legal process, serta memiliki orang-orang yang berdiri di hadapan pengadilan. Bahkan melabeli sebuah organisasi sebagai teroris tidak cukup sekadar dengan menuduh  dengan sesuatu.” Alrifai juga menyebut bahwa “Individulah yang bertanggung jawab atas suatu aksi, bukan keseluruhan organisasi. Dan individu tersebut harus dihadapkan di pengadilan.”[210]

Pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia dan kontraterorisme, pada laporan tahun 2009-nya tentang Mesir, menyatakan, “Definisi kejahatan terorisme harus dibatasi secara eksklusif untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan kekerasan mematikan atau serius terhadap warga sipil... Pelarangan terhadap organisasi teroris, termasuk penerapan tanggung jawab pidana kepada para anggotanya, harus dibuat berdasarkan bukti-bukti faktual kegiatan yang benar-benar secara alami bersifat teroris serta keterlibatan aktual dari individu yang bersangkutan.”[211]

Jika ada bukti bahwa suatu kelompok atau anggotanya terlibat dalam tindakan ilegal—seperti tindakan kekerasan atau hasutan untuk melakukan kekerasan, adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengadili mereka sesuai dengan hukum. Kecuali ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota organisasi adalah kebijakan atau direncanakan oleh organisasi, maka tidak ada dasar untuk mengaitkan tindakan individu dengan organisasi tersebut.[212]

Di sisi lain, jika kita melihat menurut artikel Thomas Butko “Terrorism Redefined: Terrorism as “Counter-Hegemonic Political Violence”, teror didefinisikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan untuk menciptakan suasana ketakutan—dengan kata lain, untuk meneror—dan dengan demikian membawa beberapa perubahan sosial atau politik.” Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan yang terjadi di Mesir dilakukan oleh semua kelompok di Mesir termasuk militer, Ikhwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok politik yang menentang penggulingan pemerintahan demokratis yang baru-baru ini terjadi.

Terorisme di Mesir tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang menentang pemerintah dan kelompok-kelompok agama, tetapi juga dilakukan oleh “pemerintah” militer Mesir saat ini. Butko juga berpendapat “teroris” adalah label untuk kelompok yang melawan kekuatan hegemonik suatu bangsa, dan hanya kekuatan hegemonik dapat menyematkan label “teroris” pada pihak lawannya. Karena Mesir saat ini secara politis tidak stabil, dan tidak ada pemerintah yang sah menurut kesepakatan seluruh rakyat, dan karena itu tidak ada kekuatan hegemonik yang muncul di Mesir, maka terorisme tidak dapat diidentifikasi di Mesir dan kekerasan yang terjadi tidak bisa dianggap lebih daripada kekerasan politik.

 

KESIMPULAN

Terorisme adalah istilah yang merendahkan. Ia adalah kata yang secara instrinsik berkonotasi negatif yang secara umum disematkan atas musuh suatu pihak, atau kepada mereka yang seseorang tidak sepakat dengannya dan karenanya ingin disingkirkan. Jadi, sebagaimana kata Brian Jenkins, “Apa yang disebut sebagai terorisme tergantung pada sudut pandang seseorang. Jika salah satu pihak berhasil menyematkan label teroris kepada lawannya, maka secara tidak langsung ia telah membujuk pihak lain untuk mengadopsi sudut pandang moralnya tersebut.”

Karenanya, keputusan untuk melabeli seseorang atau suatu organisasi sebagai teroris hampir pasti subyektif, tergantung pada apakah seseorang bersimpati atau menentang orang/kelompok/kepentingan dari pihak yang bersangkutan. Jika seseorang memihak korban kekerasan, misalnya, maka tindakan tersebut adalah terorisme. Namun, jika seseorang memihak pelaku, maka tindakan kekerasan tersebut dipandang secara lebih simpatik, dan itu bukan terorisme. Subyektivitas istilah terorisme dapat diringkas dalam pepatah “teroris bagi satu pihak adalah pejuang kemerdekaan bagi pihak yang lain”. Sebagaimana kecantikan, terorisme terletak pada mata yang melihat.

Terorisme adalah konstruksi sosial yang akan berubah seiring dengan perubahan sosial dan perjalanan sejarah. Beberapa kelompok, jika mereka terlibat dalam perjuangan “kemerdekaan”, telah disebut sebagai teroris oleh media atau pemerintah Barat. Namun kemudian, orang yang sama, setelah berhasil menjadi pemimpin negara yang telah merdeka, disebut sebagai “negarawan” oleh organisasi yang sama yang dulu menjuluki mereka sebagai teroris. Dua contoh dari fenomena ini adalah Menachem Begin dan Nelson Mandela.

Terorisme adalah istilah yang berbahaya, karena orang cenderung menyalahgunakannya dengan menyematkannya pada pihak yang mereka benci, sebagai cara untuk menghindari pemikiran dan diskusi rasional, dan sebagai pembenar atas tindakan ilegal dan tak bermoral yang mereka lakukan sendiri.

Sebagaimana pernyataan John Whitbeck, “Sebagian besar tindakan yang kata “terorisme” diterapkan atasnya (setidaknya oleh Barat), adalah taktik bagi yang lemah terhadap yang kuat. Tindakan tersebut bukanlah pilihan taktik, tetapi  jalan terakhir yang harus mereka ambil. Satu contoh, Palestina pasti lebih memilih untuk dapat memperjuangkan kemerdekaan mereka dengan alat yang lebih “terhormat”, menggunakan F-16, helikopter Apache dan rudal sebagaimana yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Israel.

Jika Amerika Serikat memberikan senjata tersebut kepada Palestina juga, masalah pembom bunuh diri akan terpecahkan. Sampai hal itu terjadi, dan selama Palestina tidak melihat adanya harapan untuk masa depan yang layak, tidak ada yang perlu heran atau terkejut bahwa Palestina menggunakan “sistem pengiriman” yang tersedia bagi mereka, yaitu tubuh mereka sendiri. Terorisme hanyalah sebuah kata, julukan subyektif, bukan realitas objektif.”

Terorisme senantiasa bernuansa politis, yang disematkan oleh pemilk hegemoni untuk menumbangkan pihak yang berpotensi mengancam hegemoni mereka. Definisi terorisme tidak hanya hasil dari konstruksi sosial namun juga dikembangkan melalui kekuatan politik. Bagaimana istilah tersebut didefinisikan akan menghasilkan sebuah konsekuensi, yaitu konsekuensi hidup dan mati. Seseorang akan direndahkan secara politik dan sosial saat ia diberi label teroris. Konsekuensi yang sama terjadi saat sebuah organisasi disebut sebagai organisasi teroris.

Kejahatan biasa akan dianggap sebagai kepentingan sosial yang lebih besar saat ia disebut sebagai terorisme, dan gerakan politik akan dihambat saat para pengikutnya dianggap sebagai teroris. Pemerintah akan mendapatkan kekuasaan lebih saat musuh mereka dilabeli teroris, dan rakyat akan kehilangan kemerdekaannya atas nama kepentingan keamanan saat ancaman terorisme dimunculkan. Rakyat dipandang mau menerima pelanggaran kekuasaan yang dilakukan pemerintah jika program kontraterorisme digulirkan. Di benak publik, penangkapan ilegal, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan akan dianggap sebagai metode yang bisa diterima jika berhubungan dengan teroris. Pelabelan bisa memberikan hasil yang mematikan.

Dalam pelabelan seseorang sebagai teroris, standar ganda juga sering diterapkan. Terorisme lebih dipandang sebagai “kekerasan yang mereka lakukan”, bukan “kekerasan yang kita lakukan”. Sebagaimana pernyataan Richard Falk, “Kita sering mengecam musuh politik kita yang terlibat dalam kekerasan sebagai pihak yang tak beradab dan melanggar hukum, namun kita memberikan penghargaan atas prestasi kenegarawanan kepada pejabat kita, yang juga melakukan jenis terorisme yang sama... Sia-sia dan munafik untuk mengira bahwa kita bisa menggunakan kata terorisme untuk mengembangkan standar ganda terkait dengan penggunaan kekerasan politik. Kecuali jika kita konsisten dan kritis terhadap diri kita sendiri dalam penggunaan bahasa, maka kita telah mengundang kekerasan yang kelak akan kita sesali… Terorisme, karena itu, digunakan untuk menyematkan segala bentuk kekerasan politik yang tidak punya cukup moral dan pembenaran hukum, tidak peduli apakah pelakunya adalah kelompok revolusioner ataukah pemerintah.”[213]

Chomsky secara tegas mengecam kemunafikan yang terjadi dalam pendefinisian dan penggunaan istilah “terorisme”. Dia menyatakan bahwa “sekarang saatnya menerapkan pada diri kita sendiri standar yang kita terapkan pada pihak lain.”[214]

Mungkin, mengutip pernyataan John Whitbeck, “Satu-satunya definisi terorisme yang paling jujur dan dapat diterima di seluruh dunia adalah definisi yang secara eksplisit menunjukkan subjektivtasnya, yaitu bahwa terorisme adalah kekerasan yang saya tidak mendukungnya.”[215]

Jika “perang melawan teror” harus dibiayai, maka batasan-batasan moral harus diterapkan pada seluruh negara yang beradab. Jika terkadang “terorisme” menimbulkan “terorisme”, hari ini “kontraterorisme” juga mempunyai dampak yang sama.



[1]       Lihat di “Kepala BNPT, Ansyaad Mbai di Rakernas LDII 2012”, http://www.youtube.com/watch?v=HVyfsnmRDDY, diakses 11 Desember 2013.
 
[2]       BNPT Bersyukur tak Ada Konsensus Definisi & Batasan Terorisme di Dunia, Voa-Islam.com, 14 Mei 2013, http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/14/24554/bnpt-bersyukur-tak-ada-konsensus-definisi-batasan-terorisme-di-dunia/#sthash.ZzB0QHxF.dpuf (diakses 11 Desember 2013) 
[3]       idem 
[4]       James Ball, Guantánamo Bay files: Children and senile old men among detainees, The Guardian, 25 April 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/25/guantanamo-files-children-old-men?intcmp=239>.   
[5]       Clive Stafford Smith, Guantánamo Bay files: The vast majority were not extremists, The Guardian, 25 April 2011, http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/apr/25/guantanamo-bay-files-reprieve-video?intcmp=239>. 
[6]       JTF-GTMO Matrix of Threat Indicators, published in Guantánamo files: How interrogators were told to spot al-Qaida and Taliban members, The Guardian, 25 April 2011, http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/apr/25/guantanamo-files-interrogators-al-qaida-taliban#the-sign-of-al-qaida>. (diakses 30 Desember 3013).  Versi asli dokumen tersebut menyatakan bahwa: “Kepemilikan jam Casio F-91W dan warna silver dari model ini, yaitu A159W, adalah indikator adanya pelatihan Al Qaidah dalam pembuatan IED (improvised explosive devices). [Sang Informan] mengidentifikasi jam tersebut sebagai ‘tanda Al Qaidah’.” 
[7]       The history of terrorism: More than 200 years of development, The Delaware Criminal Justice Council Terrorist Research, February 2012, http://cjc.delaware.gov. 
[8]       Karma Nabulsi, Traditions of War, Oxford University Press, Oxford, 1999, hal. 47. 
[9]       Alex Schmid, Terrorism – The Definitional Problem, Case Western Reserve Journal of International Law, 2004, hal.384  
[10]      Richard Jackson, Terrorism: A Critical Introduction, Palgrave Macmillan: Hampshire, 2011,  h.114  
[11]      Jackson, Critical, hal. 113 
[12]      Jackson, Critical, hal.114  
[13]      idem  
[14]      Townshend, Introduction, hal.3 
[15]      Schmid, Problem, h.377 
[16]      John Collins, Collateral Language: A User’s Guide to America’s New War, New York University Press: New York, 2002, hal.156 
[17]      Collins, Collateral, hal.162 
[18]      Collins, Collateral, hal.163 
[19]      R. Blakeley, Bringing the State Back in to Terrorism Studies, European Political Science, 2007, hal.232 
[20]      Blakeley, State, hal.230 
[21]      William McGurn, Terrorist or Freedom Fighter? The Cost of Confusion, London: Alliance Publishers Ltd., for the Institute for European Defence and Strategic Studies, 1987, hal.13 
[22]      McGurn, Confusion, hal.12 
[23]      Schmid, Definitional, hal.385 
[24]      A. Oliverio, The State of Injustice: The Politics of Terrorism and the Production of Order, International Journal of Comparative Sociology, Vol 38,  1997, hal.49 
[25]      Collins, Collateral, hal.158 
[26]      McGurn, Confusion, pg.10 
[27]      Gus Martin, Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues, 2nd ed., Sage Publications: California, 2006, hal.50. 
[28]      Martin, Beast, hal.51 
[29]      idem 
[30]      Martin, Beast, hal.51-52 
[31]      Jackson, Critical, hal.103-104 
[32]      Martin, Beast, hal.51
 
[33]      idem 
[34]      idem 
[35]      Martin, Beast, hal.52 
[36]      Schmid, Definitional, hal.396 
[37]      Jackson, Critical, hal.109 
[38]      Martin, Beast, hal.52 
[39]      idem 
[40]      Jackson, Critical, hal.105 
[41]      Townshend, Introduction, pg.2 
[42]      McGurn, Confusion, hal.7 
[43]      Jackson, Critical, hal.114 
[44]      Schmid, Definitional, h.397 mengutip pernyataan Witbeck, J., Terrorism: The World Itself Is Dangerous, International Herald Tribune, 2004 
[45]      David J. Whittaker, Terrorists and Terrorism in the Contemporary World, London and NewYork: Routledge, 2004, hal. 1. 
[46]        Pavel K. Baev, Examining the ‘Terrorism-War’ Dichotomy in the ‘Russian-Chechnya’ Case, Contemporary Security Policy, Vol. 24, No. 2 Agustus 2003, hal. 29. 
[47]      J. Angelo Corlett, Terrorism: A Philosophical Analysis, Dodrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2003, hal. 118. 
[48]      Gus Martin, Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues, Thousand Oaks,CA: Sage Publishers, 2003, hal. 33.
[49]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 4 
[50]      Martha Crenshaw, dikutip dalam tulisan Jonathan R. White, Terrorism 2002 Update: An Introduction 4th ed., Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2003, hal. 9. 
[51]      J. Angelo Corlett, Terrorism: A Philosophical Analysis, Dodrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2003, hal. 157 
[52]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 4 
[53]      Walter Laqueur, Postmodern Terrorism, dalam Kegley, Jr. (ed.) The New Global Terrorism, hal. 151. 
[54]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 6 
[55]      Michael Stohl, dikutip dalam White, Terrorism 2002 Update, hal. 9. 
[56]      Paul Wilkinson, Why Modern Terrorism? Differentiating Types and Distinguishing Ideological Motivations, in Kegley, Jr. (ed.) The New Global Terrorism, hal. 107.  
[57]      Richard A. Falk, A Dual Reality: Terrorism against the State and Terrorism by the State, dalam Kegley, Jr. (ed.) The New Global Terrorism, hal. 53. 
[58]      Idem, hal. 53 
[59]      Thomas Butko, Terrorism Redefined: Terrorism as “Counter-Hegemonic Political Violence”, Peace Review: A Journal of Social Justice, 18:1, 2006, hal 145. 
[60]      Butko, Terrorism Redefined,hal. 12 
[61]      Stephen Gill, American Hegemony and the Trilateral Commission, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, hal. 86. 
[62]      Beril Dedeoglu, Bermuda Triangle: Comparing Official Definitions of Terrorist Activity, Terrorism and Political Violence, Vol. 15, No. 3, 2003, hal. 82. 
[63]      Idem, hal. 103 
[64]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 14 
[65]      Charles Townsend, Terrorism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2002, hal. 47. 
[66]      David C. Rapoport, The Four Waves of Rebel Terror and September 11, dalam Kegley, Jr. (ed.) The New Global Terrorism, hal. 36 dan 46.  
[67]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 15 
[68]      Pavel K. Baev, Examining the ‘Terrorism-War’ Dichotomy in the ‘Russian-Chechnya’ Case, hal. 32. 
[69]      Dedeoglu, Bermuda Triangle, hal. 93. 
[70]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 23 
[71]      Jenkins, Images of Terror, hal. 166 
[72]      Malvina Halberstam, The Evolution of the United Nations Position on Terrorism: From Exempting National Liberation Movements to Criminalizing Terrorism Wherever and Whomever Committed, Columbia Journal of Transnational Law, 41, 2003, hal. 573.  
[73]      Idem, hal. 581. 
[74]      Dedeoglu, Bermuda Triangle, hal. 104. 
[75]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 25 
[76]      Gramsci, “The Prison Notebooks”, hal. 5-16. 
[77]      Daniel White and Gert Hellerich, “Nietzsche and the Communicative Ecology of Terror: Part I,” The European Legacy, Vol. 8, No. 6, 2003, hal. 718. 
[78]      Idem, hal. 728. 
[79]      Noam Chomsky, Hegemony or Survival: America’s Global Quest for Global Dominance (New York, NY: Henry Holt and Company, 2003), hal. 189. 
[80]      Falk, A Dual Reality, hal. 58. 
[81]      Kegley Jr., Characteristics, Causes, and Controls of the New Global Terrorism, hal. 7-8. 
[82]      Townsend, Terrorism, hal.  94. 
[83]      Jenkins, Images of Terror, hal. 189 
[84]      Joseph S. Tuman, Communicating Terror: The Rhetorical Dimensions of Terrorism, Thousand Oaks, CA: Sage Publishers, 2003, hal. 145. 
[85]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 31 
[86]      Joseph S. Tuman, Communicating Terror: The Rhetorical Dimensions of Terrorism, hal. 3 
[87]      Idem, hal. 40. 
[88]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 31 
[89]      Seseorang yang menolak segala teori tentang moralitas atau keyakinan agama 
[90]      Sebagai contoh dari diskusi ini bisa dilihat di Michael Ignatieff, The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2004, terutama di bab 5 The Temptations of Nihilisme. Pada akhirnya, pandangan semacam itu membuat seseorang lebih mudah untuk mendelegitimasi seluruh gerakan dan, akibatnya, membuat mereka dengan mudah merespon dengan operasi militer dan operasi kontrateroris yang sewenang-wenang daripada melakukan negosiasi damai dan politis. 
[91]      Jenkins, Images of Terror, hal. 22. 
[92]      Butko, Terrorism Redefined, hal. 32 
[93]      Richard Jackson, Constructing Enemies: “Islamic Terrorism” in Political and Academic Discourse, Government and Opposition, Vol. 42, No. 3, 2007, hal. 397. 
[94]      Richard Jackson, Language Power and Politics: Critical Discourse Analysis and the War on Terrorism, 49 Parallel, Issue 15: 2005, <http://www.49thparallel.bham.ac.uk/back/issue15/jackson1.htm>. 
[95]      Richard Jackson, Writing the War on Terrorism: Language, Politics, and Counter-Terrorism, Manchester: Manchester University Press, 2005, dikutip dalam Butko 2009, hal. 191.

 

[96]      Livio Nimmer, De-Contextualization In The Terrorism Discourse:A Social Constructionist View, ENDC Proceedings, Volume 14, 2011, hal. 226
 
[97]      Helen Dexter, New War, Good War and the War on Terror: Explaining, Excusing and Creating Western Neo-interventionism, Development and Change 38 (6), 2007, hal 1062.
 
[98]      Dikutip dalam tulisan Virginia Held, How Terrorism is Wrong: Moral and Political Violence, Oxford University Press, 2008, hal. 13.