Perang yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih Perang Global Melawan Teror

31 March 2014

Sembilan hari setelah serangan 9/11, pemerintah AS secara resmi mendeklarasikan perang melawan terorisme. Presiden George W. Bush mengartikulasikan tujuan utamanya dalam pidatonya kepada di hadapan Kongres AS: "Perang melawan teror dimulai dengan Al Qaeda, tetapi tidak berakhir di sana. Perang ini tidak akan berakhir sampai setiap kelompok teroris dalam jangkauan global berhasil ditemukan, dihentikan dan dikalahkan."[1]

Tiga belas tahun kemudian, dunia pun masih bertanya, apakah AS dan sekutunya berhasil memenangkan perang tersebut? Ataukah justru kekalahan yang mereka dapatkan di balik kegagahan invasi militer dan teknologi canggih yang mereka miliki? Pemerintah Obama mengatakan bahwa musuh mereka, Al Qaidah, telah berada di ambang kekalahan. Michael Hayden, mantan direktur CIA, mengatakan bahwa “secara seimbang, kita melakukannya dengan sangat baik. Kekalahan strategis Al Qaidah di Irak. Kekalahan strategis Al Qaidah di Arab Suadi. Kemunduran signifikan Al Qaidah secara global—dan disini saya menggunakan kata ‘secara ideologis’.”

Namun, banyak pihak yang lain menganggap bahwa deklarasi tersebut terlalu optimistis. Karena pada kenyataannya Al Qaidah sekarang telah bertransformasi menjadi gerakan sosial, dengan banyak cabang di berbagai negara.

Sampai saat ini, belum ada definisi yang jelas mengenai bagaimana standar kemenangan dalam perang melawan sekelompok non-state actor yang tidak berwilayah dengan jaringan yang meluas di seluruh dunia. Tak ada ibukota yang bisa ditaklukkan, kematian pemimpin tidak menyurutkan langkah organisasi tersebut, kematian satu pemimpin dengan cepat digantikan oleh pemimpin yang lain. AS sendiri terjebak dalam labirin kebingungan saat ditanya bagaimana mereka mendefinisikan kemenangan dalam perang yang dideklarasikan oleh Bush tersebut. Kebingungan tentang bagaimana cara mengakhiri perang global melawan teror ini dimulai dari para pimpinan puncak dan menetes ke para analis intelijen.

Kebingungan tersebut dilukiskan oleh memo yang ditulis oleh mantan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld, "Apakah kita menang atau kalah dalam perang global melawan teror?... Hari ini kita tidak punya alat ukur untuk mengetahui apakah kita menang atau kalah dalam perang global melawan teror."[2]

Pada tahun 2013 silam Dr. Bridget Rose Nolan--yang pernah menjadi analis di CIA selama satu tahun—menulis sebuah disertasi tentang sharing informasi di komunitas intelijen pasca serangan 9/11. Disertasi tersebut mengungkapkan bahwa banyak analis di CIA  merasa kewalahan karena "mereka sering tidak benar-benar yakin apa pekerjaan mereka, dan merasa bahwa mereka hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh orang lain dalam organisasi tersebut."[3] Salah satu analis yang diwawancarai dalam disertasi tersebut mengungkapkan kebingungannya dengan konsep “Perang Melawan Teror”. “Kita melakukan Perang Melawan Teror. Apa arti sebenarnya dari perang ini?  Bagaimana Anda menjalaninya dari hari ke hari? Saat kita menjalani Perang Dingin, saya pikir kita lebih yakin saat itu. Ada negara yang bisa kita tuju dan kita tahu bahwa kita sedang bertempur. Sekarang lebih seperti jaringan, tampak bukan negara lagi.  Dan sangat sulit untuk tahu bagaimana hasil dari memenangkan perang ini."[4]

Kebingungan yang dialami oleh para analis di CIA ini mencerminkan paradoks dalam Perang Melawan Teror: Amerika melakukan peperangan, namun tidak ada tujuan yang jelas. Ada musuh, namun mereka lebih sebagai sebuah jaringan dibanding sebagai sebuah entitas. Ada tujuan, namun tidak ada cara yang jelas untuk mencapai kemenangan.

Kebingungan yang sama juga tercermin dari pernyataan Obama “Kita harus mendefinisikan sifat dan ruang lingkup dari pertempuran ini, atau yang lain itu akan mendefinisikan kita.... Kecuali kita mendisiplinkan pikiran kita, definisi kita, tindakan kita, kita dapat ditarik ke dalam perang yang tidak perlu lagi kita lakukan, atau terus memberikan presiden kewenangan tanpa batas.”[5]  AS merasa tidak punya alat ukur bagaimana perang ini dimenangkan, namun beberapa pihak yang lain memandang bahwa justru AS yang tidak memahami fenomena terorisme. Pemerintah AS mencoba mengukur sesuatu yang merupakan produk dari imajinasi mereka sendiri. Bagi Edmund Hull, kemenangan AS diukur dari “berapa banyak orang-orang Al Qaidah yang keluar, dan berapa banyak yang masih ada di luaran sana, secara aktif dan merencanakan serangan….” Sedangkan bagi Drew Erdmann, sukses adalah “jika orang-orang Irak tidak membenci kita.”

Tidak ada keraguan bahwa banyak hal telah berubah sebagai respon atas serangan 9/11. Perubahan ini telah mempengaruhi individu, organisasi, dan negara. Bagi individu, perang melawan terorisme telah membatasi beberapa kebebasan fundamental dan mungkin telah melanggar hak privasi mereka. Pemantauan panggilan telepon, pemberlakukan prosedur keamanan perbatasan yang lebih ketat, dan meningkatnya praktek profiling, baik resmi maupun tidak resmi, telah memberikan efek negatif pada kebebasan individu. Lebih penting lagi, banyak orang telah kehilangan nyawa mereka dan harus mengungsi sebagai konsekuensi dari perang melawan terorisme. Dalam tingkat organisasi, kita telah menyaksikan kelahiran lembaga keamanan baru, kebijakan kontraterorisme baru, dan munculnya entitas yang dianggap sebagai teroris baru. Menilai dampak positif dan negatif total dari perang ini harus memperhitungkan semua perkembangan tersebut. Pada tingkat negara, telah terjadi perubahan rezim secara paksa sebagai respon langsung terhadap serangan 9/11, seperti penggulingan pemerintah Taliban di Afghanistan dan rezim Baats di Irak. Kelompok yang dituduh sebagai teroris dalam pandangan AS juga telah menargetkan beberapa negara, seperti Inggris, Spanyol, Yordania, dan Arab Saudi, atas dukungan mereka terhadap perang global melawan terorisme. Bagaimana seseorang menghitung dampak dari perang global melawan terorisme di negara-negara yang bersekutu dengan AS merupakan bagian penting untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari perang ini.

Sejarah Global War on Terrorism

Global War on Terrorism adalah istilah yang umum digunakan untuk kampanye militer internasional yang dimulai sebagai respon atas serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Tujuan utama dari kampanye militer ini adalah untuk memusnahkan Al Qaidah dan organisasi militan lainnya. Amerika Serikat bersama dengan negara-negara NATO dan non-NATO lainnya seperti Pakistan berpartisipasi dalam konflik ini.

Frase 'Perang Melawan Teror' pertama kali digunakan oleh Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20 September 2001. Pemerintahan Bush dan media Barat menggunakan istilah tersebut untuk menargetkan organisasi yang dituduh sebagai teroris dan rezim yang dituduh mendukung mereka.

Meskipun tidak lagi digunakan secara resmi oleh pemerintahan Barack Obama—yang menggantinya dengan istilah Overseas Contingency Operation—namun istilah tersebut masih umum digunakan oleh para politisi, di media dan dalam beberapa aspek resmi pemerintahan AS, seperti Global War on Terrorism Service Medal yang diberikan kepada anggota militer AS yang dianggap berjasa dalam perang melawan terorisme.

Pada tanggal 16 September 2001, di Camp David, Presiden George W. Bush menggunakan frase perang terhadap terorisme dalam sebuah komentar yang kontroversial ketika ia berkata, "Perang Salib ini—perang melawan terorisme—akan memakan waktu yang cukup lama..." Bush kemudian meminta maaf atas pernyataan ini karena konotasi negatif istilah perang Salib bagi umat Muslim. Kata perang salib tidak digunakan lagi. Pada tanggal 20 September 2001, Bush menyatakan bahwa, "Perang melawan teror' kita dimulai dengan Al Qaidah, tetapi tidak berakhir di sana. Perang ini tidak akan berakhir sampai setiap kelompok teroris dari jangkauan global telah ditemukan, dihentikan dan dikalahkan." Bush tidak mengatakan kapan ia berharap tujuan tersebut akan tercapai.

Pada bulan April 2007 pemerintah Inggris mengumumkan secara terbuka bahwa mereka meninggalkan penggunaan frasa "Perang Melawan Teror" karena mereka merasa istilah tersebut kurang bermanfaat. Hal ini dijelaskan oleh Lady Eliza Manningham-Buller, mantan kepala MI5, bahwa serangan 11 September adalah "kejahatan, bukan suatu tindakan perang… Jadi saya tidak pernah merasa akan bermanfaat jika kita merujuk istilah tersebut kepada perang melawan teror."

Presiden AS Barack Obama jarang menggunakan istilah tersebut, tetapi dalam pidato pelantikannya pada 20 Januari 2009, ia menyatakan "Negara kita sedang berperang, melawan sebuah jaringan kekerasan dan kebencian yang punya jangkauan luas." Pada bulan Maret 2009 Departemen Pertahanan AS mengubah nama operasi dari "Global War on Terrorism" menjadi "Overseas Contingency Operation" (OCO). Pada bulan yang sama, pemerintah Obama meminta agar para staf Pentagon menghindari penggunaan istilah tersebut dan menggantinya dengan "Overseas Contingency Operation". Namun, tujuan dasar "perang melawan teror" yang dideklarasikan oleh pemerintahan Bush, seperti penargetan Al Qaidah dan membangun aliansi kontraterorisme internasional, tetap dilanjutkan. Pada bulan Desember 2012, Jeh Johnson, Penasihat Umum Departemen Pertahanan, menyatakan bahwa operasi militer akan digantikan oleh operasi penegakan hukum saat berbicara di Oxford University. Ia memprediksi bahwa Al Qaidah akan melemah bahkan sampai ke level tidak efektif, dan telah dihancurkan secara efektif, karenanya konflik tersebut tidak akan menjadi konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional. Pada bulan Mei 2013, Obama menyatakan bahwa tujuannya adalah "untuk membongkar jaringan ekstremis spesifik yang mengancam Amerika.” Pernyataan tersebut selaras dengan perubahan istilah dalam Kantor Manajemen dan Anggaran AS dari "Overseas Contingency Operasi" menjadi "Countering Violent Extremism".

Deklarasi perang melawan teror disambut dengan otorisasi penggunaan kekuatan militer untuk melawan teroris atau yang lebih populer dengan istilah Authorization for Use of Military Force (AUMF) yang disahkan oleh undang-undang AS pada tanggal 14 September 2001. Undang-undang ini memberikan otoritas kepada presiden AS untuk menggunakan seluruh kekuatan yang dipandang perlu untuk melawan negara, organisasi, atau orang yang dianggap telah merencanakan, mengotorisasi, berkomitmen, atau membantu serangan teroris yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 tersebut, dengan tujuan untuk mencegah serangan di masa depan.

Pemerintahan George W. Bush mendefinisikan tujuan Perang Melawan Teror sebagai berikut:

  1. Mengalahkan teroris seperti Usamah bin Ladin, Abu Musab Az-Zarqawi dan menghancurkan organisasi mereka
  2. Mengidentifikasi, mencari dan menghancurkan teroris bersama dengan organisasi mereka
  3. Mencegah sponsorship, dukungan dan perlindungan kepada teroris

-       Mengakhiri terorisme yang disponsori oleh negara

-       Membangun dan mempertahankan standar akuntabilitas internasional berkaitan dengan memerangi terorisme

-       Memperkuat dan mempertahankan upaya internasional untuk memerangi terorisme

-       Bekerja dengan negara bersedia dan mampu

-       Mengaktifkan negara-negara lemah

-       Membujuk negara-negara yang enggan

-       Memaksa negara-negara yang tidak mau

-       Melarang dan mengganggu dukungan material kepada teroris

-       Menghapuskan perlindungan dan tempat aman bagi teroris

  1. Mengurangi kondisi yang mendasari teroris untuk melakukan eksploitasi

-       Bermitra dengan masyarakat internasional untuk memperkuat negara-negara lemah dan mencegah munculnya kembali terorisme

-       Memenangkan perang keteladanan

 

 

  1. Membela warga AS dan kepentingan dalam dan luar negeri AS

-       Mengintegrasikan Strategi Nasional Keamanan Nasional

-       Mencapai kesadaran wewenang

-       Meningkatkan langkah-langkah untuk memastikan integritas, kehandalan, dan ketersediaan infrastruktur yang kritis, fisik, dan berbasis informasi dalam dan luar negeri

-       Menerapkan langkah-langkah untuk melindungi warga AS di luar negeri

-       Memastikan kemampuan manajemen insiden yang terpadu.

 

Operasi Militer atas Nama Perang Melawan Terorisme

Operasi militer melawan terorisme yang oleh pemerintah Bush diberi nama Operation Enduring Freedom (Operasi Mengekalkan Kebebasan) secara resmi dimulai dengan serangan ke Afghanistan yang dilakukan oleh AS dan sekutunya pada tanggal 7 Oktober 2001. Operasi global tersebut bertujuan untuk menghancurkan pejuang Al Qaidah dan sekutunya.

  1. 1.    Afghanistan (2001-sekarang)

Pada tanggal 20 September 2001, setelah serangan 11 September, George W. Bush memberikan ultimatum kepada pemerintah Taliban Afghanistan untuk menyerahkan Usamah bin Ladin dan pemimpin Al Qaidah yang beroperasi di negara tersebut. Jika tidak, maka Afghanistan akan diserang. Taliban meminta bukti keterkaitan Usamah bin Ladin dengan serangan 11 September. Jika bukti-bukti tersebut dijamin dalam persidangan, mereka menawarkan agar peradilan tersebut tersebut dilakukan dalam sebuah pengadilan Islami. AS menolak untuk memberikan bukti.

Selanjutnya, pada Oktober 2001, pasukan AS dan sekutunya menginvasi Afghanistan untuk menggulingkan Taliban. Pada tanggal 7 Oktober 2001, invasi secara resmi dimulai dimana pasukan Inggris dan AS melakukan serangan udara atas musuh yang ditargetkan. Kabul, ibukota Afghanistan, jatuh pada pertengahan November 2001. Sisa-sisa Al Qaidah dan Taliban kembali ke pegunungan terjal di wilayah timur Afghanistan, terutama Tora Bora.

Pada bulan Desember 2001, pasukan koalisi bertempur di wilayah tersebut, namun Usamah bin Ladin berhasil melarikan diri ke Pakistan saat pertempuran berlangsung.

Pada bulan Maret 2002, AS dan pasukan NATO dan non-NATO lainnya meluncurkan Operasi Anaconda dengan tujuan menghancurkan seluruh sisa-sisa pasukan Al Qaidah dan Taliban di bukit Shah-i-Kot dan Pegunungan Arma Afghanistan. Banyak anggota Taliban yang menjadi korban dan akhirnya memaksa mereka untuk melakukan evakuasi dari wilayah tersebut.

Taliban bergabung kembali di wilayah barat Pakistan dan mulai melepaskan serangan ala pemberontakan melawan pasukan Koalisi pada akhir tahun 2002. Sepanjang Afghanistan selatan dan timur, tembak-menembak pecah antara Taliban dan pasukan Koalisi. Pasukan koalisi merespon dengan serangkaian serangan militer dan peningkatan jumlah pasukan di Afghanistan. Pada bulan Februari 2010, Pasukan koalisi melancarkan Operasi Moshtarak di Afghanistan selatan bersama dengan serangan militer lainnya dengan harapan bahwa mereka akan mampu menghancurkan pemberontakan Taliban secara total. Namun, Taliban justru semakin menguat, bahkan secara de facto menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan. Kondisi tersebut memaksa AS untuk mengubah strategi. Pada tahun 2010, AS mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris, dengan harapan bisa melakukan pembicaraan damai dengan mereka. Pasukan NATO dan non-NATO di bawah pimpinan AS berencana meninggalkan Afghanistan pada akhir tahun 2014.

  1. 2.    Operation Enduring Freedom—Filipina

Pada bulan Januari 2002, Komando Operasi Khusus Amerika Serikat di Pasifik dikerahkan ke Filipina untuk memberikan saran dan membantu militer Filipina dalam memerangi kelompok Islam di Filipina. Operasi ini terutama difokuskan untuk memusnahkan kelompok Abu Sayyaf dan Jamaah Islamiyah (JI) dari markas mereka di pulau Basilan. Bagian kedua dari operasi itu dilakukan dalam bentuk program kemanusiaan yang disebut "Operation Smiles." Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan perawatan medis dan layanan di wilayah Basilan sebagai bagian dari program "Hearts and Minds".

  1. 3.    Operation Enduring Freedom—Tanduk Afrika (OEF-HOA)

Tidak seperti operasi lain dalam Operation Enduring Freedom, OEF-HOA tidak membidik organisasi tertentu sebagai target. OEF-HOA berfokus pada upaya untuk mengganggu dan mendeteksi kegiatan militan di wilayah tersebut dan untuk bekerjasama dengan pemerintah yang bersedia untuk mencegah munculnya kembali sel-sel militan.

Pada bulan Oktober 2002, Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA) didirikan di Djibouti di Camp Lemonnier, yang terdiri dari sekitar 2.000 personel termasuk militer AS, pasukan operasi khusus (SOF), dan anggota pasukan Koalisi, yang disebut Combined Task Force 150 (CTF-150).

Task Force 150 terdiri dari kapal-kapal dari beberapa negara termasuk Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Pakistan, Selandia Baru dan Inggris. Tujuan utama dari pasukan koalisi adalah untuk memantau, memeriksa, menerima dan menghentikan kapal-kapal mencurigakan yang memasuki wilayah Tanduk Afrika dan mempengaruhi Operasi Pembebasan Irak yang dilakukan oleh AS.

Salah satu program lain dari operasi ini adalah pelatihan taktik kontra-terorisme dan kontra insurgensi terhadap angkatan bersenjata dari negara Djibouti, Kenya dan Ethiopia. Program tersebut diperluas sebagai bagian dari Trans-Saharan Counterterrorism Initiative, dimana personel CITF memberikan pelatihan terhadap pasukan militer Chad, Niger, Mauritania, dan Mali.

  1. 4.    Operation Enduring Freedom - Trans Sahara

Operation Enduring Freedom - Trans Sahara (OEF-TS) adalah nama dari operasi militer yang dilakukan oleh AS dan sekutunya di wilayah Sahara/Sahel Afrika.

Konflik di Mali utara dimulai pada bulan Januari 2012 saat pejuang Islam yang dianggap berafiliasi dengan AlQaidah berhasil merebut Mali utara. Pemerintah Mali kesulitan untuk mempertahankan kontrol penuh atas negara mereka, yang membuat mereka meminta dukungan dari masyarakat internasional untuk memerangi militan Islam tersebut. Pada Januari 2013, Perancis melakukan campur tangan atas nama permintaan pemerintah Mali dan mengerahkan pasukan ke wilayah ini. Mereka melancarkan Operasi Serval pada tanggal 11 Januari 2013, dengan harapan mengusir kelompok yang berafiliasi dengan AlQaidah dari Mali utara.

  1. 5.    Irak (2003-2011)

Perang Irak dimulai pada Maret 2003 dengan kampanye udara, yang segera diikuti oleh invasi lapangan. Pemerintahan Bush menyatakan bahwa invasi tersebut adalah "konsekuensi serius" yang telah dibicarakan dalam Resolusi DK PBB 1441. Pemerintahan Bush juga menyatakan bahwa Perang Irak adalah bagian dari Perang Melawan Teror, sebuah klaim yang kemudian dipertanyakan.

Baghdad, ibukota Irak, jatuh pada bulan April 2003 dan pemerintah Saddam Hussein dibubarkan. Pada tanggal 1 Mei 2003, Bush mengumumkan bahwa operasi tempur di Irak telah berakhir. Namun, pemberontakan mulai muncul untuk melawan pasukan koalisi pimpinan AS dan militer Irak pasca-Saddam. Pemberontakan, yang termasuk di dalamnya juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dianggap berafiliasi dengan Al Qaidah, membuat pertempuran berlangsung lebih lama dengan korban tewas jauh lebih banyak. Mantan presiden Irak, Saddam Hussein, ditangkap oleh pasukan AS pada bulan Desember 2003. Dia dieksekusi pada tahun 2006. Invasi AS ke Irak ini telah mengakibatkan korban tewas sebanyak 500 ribu jiwa.[6]

Dari Pembebasan Menuju Pembunuhan

AS saat ini telah memasuki dekade kedua dalam sebuah perang yang dikenal sebagai Global War on Terrorism.  Gagal mencapai kemenangan, namun juga tidak mau mengakui kegagalan, AS telah menarik pasukannya dari Irak. Mereka juga mencoba untuk meninggalkan Afghanistan akhir tahun 2014 ini, dengan hasil “yang jauh dari menggembirakan”.

Di belahan bumi lain—di Pakistan, Libya, Yaman, dan Somalia misalnya—pasukan AS masih sibuk membuka front baru. Laporan bahwa AS sedang membangun “konstelasi basis drone rahasia" di dekat Tanduk Afrika dan di Semenanjung Arab menunjukkan bahwa lingkup operasi yang dilakukan AS akan semakin meluas.[7] Dalam sebuah berita halaman depan, New York Times menjelaskan rencana untuk "mempertebal" kehadiran pasukan operasi khusus AS (U.S. Special Force) secara global.[8] Rencana AS untuk membangun pangkalan militer terapung di Timur Tengah dan di Pasifik semakin memperkuat ambisi tersebut. Pangkalan terapung ini ditujukan untuk mendukung operasi kapal-kapal penyapu ranjau, kapal patroli kecil, dan pesawat. Seiring dengan pemotongan anggaran pertahanan besar-besaran dalam 10 tahun ke depan, pemerintahan Obama memang menginginkan militer AS lebih fokus pada pengembangan kekuatan tempur yang lebih kecil, tetapi lebih lincah dan efektif menjalankan berbagai misi. Operasi pasukan komando, yang menurut perhitungan mereka efektif dalam perang di Irak dan Afganistan, menjadi salah satu pilihan pengembangan militer AS ke depan. Saat satu front ditutup, front lain dibuka. Narasi perang pun kini pun semakin sulit untuk dibedakan.

Menurut Andrew Bacevich, profesor di bidang sejarah dan hubungan internasional di Boston University, dilihat secara dekat, Global War on Terrorism nampak telah kehilangan bentuknya.[9] Ia membedakan perjalanan Global War on Terrorism ini dalam tiga era.

-       Era Rumsfeld

Putaran 1 : Pembebasan (Liberation). Menteri Pertahanan saat itu, Donald Rumsfeld, merupakan figur yang paling dominan pada masa awal perang, lebih dari figur manapun, bahkan presiden Bush sekalipun. Rumsfeld memposisikan dirinya dalam sebuah sikap bahwa dalam pertempuran, kecepatan memegang kunci untuk menggapai kemenangan. Dialah dikenal dengan ide blitzkrieg ala AS. Menurutnya, pasukan AS  lebih pintar dan lebih lincah dari musuh manapun. Mempekerjakan mereka dengan cara yang mengambil keuntungan dari sifat-sifat tersebut akan menjamin kemenangan. Para jurnalis menggambarkan konsep ini dengan istilah "shock and awe (terkejut dan terpesona)."

Tidak ada yang percaya dengan penuh semangat pada "shock and awe" selain Rumsfeld sendiri. Desain Operation Enduring Freedom, yang diluncurkan pada bulan Oktober 2001, dan Operasi Pembebasan Irak, yang dimulai pada Maret 2003, mencerminkan keyakinan ini. Pada awalnya, operasi tersebut berjalan dengan cukup menjanjikan, dimana pasukan AS berhasil mendaratkan beberapa pukulan secara cepat dan mengesankan. Namun, dalam kedua kasus tersebut, mereka tidak mampu menghabisi lawan mereka atau bahkan, pada kenyataannya, tidak berhasil memilah siapa lawan mereka sebenarnya. Sayang bagi Rumsfeld, "teroris" menolak untuk bermain berdasarkan buku aturan yang telah ia rencanakan, dan pasukan AS terbukti kurang cerdas dan lincah dari musuh mereka. Saat diganggu oleh pemberontakan kecil dan kelompok jihadi yang tersebar, mereka terbukti lambat untuk mencari tahu siapa yang telah memukul mereka.

Di Afghanistan, Rumsfeld membiarkan kemenangan lepas dari genggamannya. Di Irak, mismanagement memaksa AS harus mengenyam kekalahan langsung. Bos Rumsfeld berharap untuk membebaskan, dan tentu saja mendominasi, dunia Islam melalui serangkaian serangan pendek dan cepat. Namun yang didapat oleh Bush justru adalah perang yang panjang dan keras. Pada akhir tahun 2006, "shock and awe" tidak lagi berfungsi. Presiden Bush akhirnya kehilangan kepercayaan atas pendekatan menteri pertahanannya. Akibatnya, Rumsfeld kehilangan pekerjaannya. Putaran pertama berakhir, dan Amerika, secara memalukan, telah kehilangan poin.

-       EraPetraeus

Putaran 2: Pengamanan (Pacification). Lebih dari tokoh lainnya, Jenderal David Petraeus, mendominasi fase kedua Global War on Terrorism. Ronde kedua dibuka dengan harapan yang diturunkan. Hilang sudah pembicaraan mengenai pembebasan, tidak ada lagi prediksi mengenai kemenangan kilat. AS sekarang telah bersedia untuk menerima jauh lebih sedikit hasil, meski masih mengklaim kesuksesan.

Petraeus menawarkan formula untuk mengembalikan keteraturan ke negara-negara yang mengalami kekacauan sebagai akibat dari kebijakan ronde pertama. Tatanan tersebut memungkinkan Amerika Serikat untuk melepaskan diri sambil tetap berusaha mencapai tujuan politiknya.

Nama resmi formula yang dirancang Petraeus adalah kontra-insurgensi, atau COIN. Daripada mencoba untuk mengalahkan musuh, COIN berusaha untuk memfasilitasi munculnya negara yang layak dan stabil. Ini adalah tujuan yang dinyatakan dari operasi di Irak yang dikenal dengan istilah “surge” yang diperintahkan oleh Presiden George W. Bush pada akhir tahun 2006.

Di bawah kepemimpinan Petraeus, kekerasan di negara-negara yang dijajah mengalami penurunan drastis. Apakah hubungan tersebut kausal atau kebetulan tetap menjadi perdebatan yang penuh kontroversi.[10]Namun, keberhasilan Petraeus membuat beberapa pengamat merasa bahwa kontrainsurgensi dalam skala global—yang mereka sebut dengan istilah Global Counterinsurgency (GCOIN)—harus menjadi dasar strategi keamanan nasional AS. Daripada menggunakan "shock and awe" untuk membebaskan dunia Islam, pasukan AS akan menerapkan doktrin kontrainsurgensi untuk memenangkannya.

Tugas untuk menerapkan validitas COIN di luar Irak jatuh kepada Jenderal Stanley McChrystal, yang ditunjuk dengan penuh kemeriahan pada tahun 2009 untuk memimpin pasukan AS dan NATO di Afghanistan. Media menjuluki McChrystal sebagai another Petraeus,[11] calon ideal untuk meniru prestasi yang telah dicapai Petraeus.

Kekuasaan McChrystal datang pada saat kultus keahlian militer mencengkeram Washington. Alih-alih menjadikan teknologi sebagai penentu sukses sebagaimana yang diyakini oleh Rumsfeld, pada ronde kedua ini kuncinya adalah menempatkan orang yang tepat dan kemudian membiarkannya berjalan. Tokoh politik maupun publik AS semuanya sepakat bahwa McChrystal adalah sosok yang tepat untuk menangani Afghanistan.

Setelah sampai di Kabul, McChrystal mengamati situasi dan mengumumkan bahwa "untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan kampanye kontrainsurgensi yang komprehensif."[12]Dibutuhkan operasi “surge” di Afghanistan, sebagaimana yang berhasil dilakukan di Irak. Pada bulan Desember 2009, meskipun dengan sedikit antusiasme, Presiden Barack Obama menyetujui permintaan komandannya tersebut. Komitmen pasukan AS di Afghanistan meningkat pesat.[13]

Sejak saat itu, segalanya menjadi kacau. Kemajuan kearah berkurangnya pemberontakan atau janji untuk meningkatkan kapasitas pasukan keamanan Afghanistan mulai terabaikan. McChrystal membuat janji yang akhirnya tak mampu ia tunaikan. Hubungan dengan pemerintahan Hamid Karzai tetap tegang. Begitu juga dengan Pakistan yang hubungannya semakin memburuk. Kedua pemerintah tersebut marah dengan perilaku AS yang secara sewenang-wenang membunuhi warga sipil.

Keadaan semakin memburuk, dan McChrystal dianggap sebagai pilihan yang salah. Ia dipandang tidak mampu memahami kebutuhan untuk mengembalikan penghargaan pada prinsip-prinsip sipil kembali ke Washington. Pada musim panas 2010, ia keluar dan Petraeus kembali masuk. Reputasi besar Petraeus membawa sejumlah harapan kesuksesan di Afghanistan. Tentunya, prajurit AS paling terkenal di generasinya dipandang akan mampu mengulangi keajaiban yang dulu pernah dilakukannya di Irak dengan strategi COIN-nya.

Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Kondisi di Afghanistan selama masa Petraeus hanya sedikit mengalami peningkatan. Perang yang sedang berlangsung di Afghanistan tak ubahnya seperti rawa. Pada tahun 2011, National Intelligence Estimate menyebutnya sebagai "jalan buntu." Setelah itu, pembicaraan mengenai "kontrainsurgesi komprehensif" memudar. Palang untuk mendefinisikan kesuksesan pun turun semakin rendah, menyerahkan perjuangan pada pasukan keamanan Afghanistan dan segera pulang ke rumah menjadi tujuan perang yang disampaikan kepada publik.

Pekerjaan masih belum selesai saat Petraeus pulang ke rumah, meninggalkan tugas militer untuk menjadi direktur CIA. Saat Jenderal John Allen menggantikan Petraeus—dan menjadi perwira AS kedelapan yang ditunjuk untuk memimpin Perang Afganistan—tidak ada yang percaya bahwa hanya dengan menempatkan orang yang tepat akan menghasilkan keajaiban. Dengan demikian, berakhirlah putaran kedua Global War on Terrorism.

-       Era Vickers

Putaran 3: Pembunuhan (Assasination). Tidak seperti Donald Rumsfeld atau David Petraeus, Michael Vickers belum mencapai status selebriti. Namun lebih dari figur lain, Vickers yang membawa menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan AS untuk urusan Intelijen, layak mendapat pengakuan sebagai sosok penting dalam Global War on Terrorism ronde ketiga. Sifat low profile-nya cocok dengan evolusi terbaru karakter perang saat ini. Hanya sedikit orang di luar Washington yang tahu siapa dia, kondisi yang pas karena ia memimpin sebuah perang yang tidak lagi banyak diperhatikan oleh pihak di luar Washington.

Dengan pensiunnya Menteri Pertahanan Robert Gates, Vickers adalah pejabat senior Pentagon era George W. Bush yang masih tersisa. Sebelumnya dia bertugas di US Army Special Forces dan bekerja sebagai agen CIA. Dalam kedok itu, ia memainkan peran utama dalam mendukung mujahidin Afghanistan dalam perang melawan penjajah Soviet pada 1980-an. Selanjutnya, ia bekerja di sebuah lembaga think tank Washington dan memperoleh gelar PhD dalam studi strategis di Johns Hopkins University dengan judul disertasi  " The Structure of Military Revolutions ".

Bahkan selama era Bush, Vickers tidak pernah berharap bahwa Amerika Serikat bisa membebaskan atau menenangkan dunia Islam. Pendekatannya pada Global War on Terrorism cukup sederhana: "Aku hanya ingin membunuh orang-orang itu.”[14] "Orang-orang itu" yang dimaksud adalah mengacu pada anggota Al Qaidah. Bunuh orang-orang yang ingin membunuh orang Amerika dan jangan berhenti sampai mereka semua mati. Itulah strategi Vickers, yang selama masa kepresidenan Obama telah menggantikan COIN sebagai varian terbaru dari strategi AS.

Pendekatan Vickers berarti bertindak agresif untuk memusnahkan calon teroris di mana pun mereka dapat ditemukan, menggunakan sarana apa saja yang diperlukan. Vickers "cenderung berpikir seperti gangster. Dia bisa memahami tren kemudian mengubah aturan permainan sehingga membawa keuntungan di pihak Anda ."[15]

Menurut Bacevich, putaran ketiga Global War on Terrorism bertema tentang membengkokkan, melanggar, dan menciptakan kembali aturan dengan cara yang dianggap menguntungkan Amerika Serikat. Sebagaimana COIN menggantikan "shock and awe," program pembunuhan target kini menggantikan COIN sebagai ekspresi yang berlaku dalam perang ala Amerika Serikat.

Amerika Serikat selesai dengan metode pengiriman pasukan lapangan dalam jumlah besar untuk menginvasi dan menduduki negara-negara di daratan Eurasia. Robert Gates, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, membuat pernyataan definitif tentang itu. Amerika Serikat saat ini menggunakan drone bersenjata rudal dan pasukan operasi khusus untuk membunuh seseorang yang dianggap mengganggu oleh Presiden Amerika Serikat. Di bawah Presiden Obama, serangan tersebut telah menjamur.

Inilah Amerika baru. Mengutip peringatan yang dikeluarkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, "Amerika Serikat berhak untuk menyerang siapa saja yang dirasa akan menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional AS, di mana saja di dunia ini."[16]

Selanjutnya, bertindak atas nama Amerika Serikat, presiden melakukan hak ini tanpa peringatan, tanpa memperhatikan klaim kedaulatan nasional, tanpa otorisasi kongres, dan tanpa berkonsultasi dengan siapapun selain Michael Vickers dan beberapa anggota lain dari aparat keamanan nasional. Peran yang bisa diberikan kepada rakyat Amerika adalah untuk bertepuk tangan, jika dan ketika diberitahu bahwa pembunuhan yang sukses telah terjadi. Dan rasa salut pun dilakukan oleh warga AS, misalnya, ketika sebuah serangan oleh anggota SEAL Team Six secara diam-diam memasuki Pakistan untuk membunuh Usamah bin Laden. Dendam yang sudah berlangsung lama membuat pertimbangan soal implikasi politik dan hak asasi manusia tidak lagi dianggap perlu.

Bagaimana putaran ketiga ini akan berakhir masih sulit untuk diprediksi. Yang pasti, perang ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sebagaimana yang telah dilakukan Israel, saat pembunuhan target menjadi kebijakan Anda, daftar target akan memiliki cara untuk terus berkembang.

Dari ketiga era Global War on Terrorism tersebut, bagaimana hasil sementara pencapaiannya? Menurut Andrew Bacevich, secara operasional, perang yang diluncurkan oleh orang-orang yang berpikiran konvensional tersebut telah jatuh ke kegelapan dan tak banyak orang yang mau mengeksplorasi implikasinya. Secara strategis, perang yang pada awalnya penuh dengan harapan utopia hari ini terus berlanjut tanpa harapan konkret apapun, momentum peristiwa demi peristiwa telah menggusur pertimbangan serius mengenai tujuan. Secara politis, perang yang pernah menempati panggung utama politik nasional AS kini telah tergeser ke pinggiran, publik Amerika pindah fokus ke masalah dan hiburan lainnya. Namun, pernyataan soal legalitas dan moral mengenai perang saat ini masih menggantung di udara.

Pendekatan Yang Dilakukan Dalam Global War on Terrorism

Saat ini, pendekatan yang paling banyak digunakan dalam kontraterorisme menurut Ronald Crelinsten adalah model peradilan kriminal dan model perang. Crelinsten sendiri menyodorkan lima pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah dalam program kontraterorisme: koersif, proaktif, persuasif, defensif, dan jangka panjang.[17]

  1. 1.    Kontraterorisme Koersif

Kontraterorisme koersif bergantung pada monopoli negara atas penggunaan kekerasan, yaitu penggunaan hard power. Batasan ketat diberlakukan pada pihak mana yang bisa menjadi subjek kekerasan negara. Batasan tersebut membentuk dasar legitimasi yang diberikan kepada negara melalui aturan hukum, baik nasional maupun internasional.

Tanpa pembatasan yang legal pada penggunaan kekerasan negara, pelaksanaan kekerasan oleh aparat negara seperti polisi atau militer bisa menjadi sebuah aksi kriminal, melanggar baik hukum pidana domestik maupun hukum internasional. Ketika aparat negara yang bertindak atas nama kontraterorisme konsisten melanggar aturan hukum atau hukum perang dan kebal atasnya—melalui penggunaan kekuatan koersif dengan cara yang menimbulkan teror yang disetujui oleh negara—maka mereka telah menjadi teroris negara, meniru perilaku para teroris yang sebenarnya sedang mereka perangi.

Model Peradilan Pidana. Pendekatan peradilan pidana memperlakukan aksi terorisme sebagai sebuah kejahatan. Jika kita melihat taktik teroris yang paling umum, seperti penculikan, pembunuhan, pemboman dan serangan bersenjata, hasil akhir dari aksi tersebut biasanya berupa cedera atau hilangnya nyawa atau perusakan harta benda, yang semuanya secara universal sudah dilarang dalam hukum pidana semua bangsa.

Memperlakukan terorisme sebagai kejahatan biasa—bukan sebagai pelanggaran khusus yang memerlukan prosedur atau hukuman khusus—memiliki efek delegitimasi pada teroris. Dengan mengkriminalisasikan tindakan yang dilakukan oleh teroris, penekanannya diletakkan pada sifat kriminal mereka dan bukan pada motif politik atau ideologi mereka.

Namun, semua itu berubah pasca serangan 11 September 2001. Banyak negara Barat yang memberlakukan aturan khusus untuk menghadapi teroris setelah serangan 9/11: Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 2001, Australia dan Norwegia pada tahun 2002, Swedia pada tahun 2003. Dalam banyak aturan baru tersebut, motif menjadi elemen pusat dari definisi resmi terorisme. Aturan tersebut memuat tentang tindakan terorisme atau melakukan tindakan untuk tujuan terorisme, serta keanggotaan dalam organisasi teroris dan memberikan dukungan material untuk terorisme, seperti uang, senjata atau keahlian teknis, dan rekrutmen. Bahkan, dukungan pada terorisme telah menjadi suatu pelanggaran di beberapa negara, seperti Inggris dan Spanyol.

Model peradilan pidana bergantung pada birokrasi yang rumit dengan aturan pemerintahan yang ketat dan melibatkan interaksi antar banyak lembaga, dengan tradisi, budaya dan bahasa mereka masing-masing. Hal ini berpotensi menimbulkan kelambanan proses, bahkan sampai bertahun-tahun. Bagi beberapa pihak, terutama korban, model ini dipandang menguntungkan teroris. Meski model peradilan pidana dapat mencapai beberapa tujuan penting dalam hal pencegahan, retribusi, pendidikan, dan rehabilitasi, manfaat ini sebagian besar tergantung pada bagaimana sistem digunakan, seberapa adil sistem ini ini digunakan oleh pihak lain, dan seberapa jauh komitmen seseorang pada teror baik sebagai sarana untuk tujuan lain atau sebagai tujuan itu sendiri.

Model Perang. Model perang kontraterorisme memperlakukan terorisme seolah-olah sebagai suatu tindakan perang atau pemberontakan. Karena perang biasanya terjadi antara negara, melawan terorisme dengan model perang menyiratkan bahwa kelompok teroris berada dalam posisi setara dengan negara. Inilah sebabnya mengapa banyak kelompok teroris menggunakan kata 'tentara' dalam nama mereka. Meskipun elemen pusat dari model perang adalah penggunaan kekuatan maksimal, yang dirancang untuk mengalahkan musuh, pelaksanaan perang tidak lantas hampa dari hukum. Hukum perang telah mengatur bagaimana perang harus dilaksanakan dan bagaimana warga sipil harus diperlakukan. Konvensi Jenewa 1949 memberikan aturan yang melegitimasi pembunuhan atau penahanan tanpa pengadilan pada saat perang, asalkan diarahkan untuk menyergap musuh. Namun, aturan yang sama juga memberikan batasan dimana setelah pejuang ditangkap dan dilucuti, atau menyerah dan meninggalkan pertarungan, dia harus diperlakuan secara manusiawi, diberi perlindungan dan perawatan.

Istilah 'kmbatan musuh yang ilegal' mencoba untuk membuat pengecualian atas aturan ini, dimana kombatan yang tidak memakai seragam atau lencana diidentifikasi sebagai kombatan musuh, yaitu teroris, gerilyawan atau pemberontak. Dalam model perang kontraterorisme, keberhasilan cenderung didefinisikan dalam hal kemenangan atau kekalahan. 'Perang melawan teror' hanya berakhir ketika musuh teroris dikalahkan. Jika peperangan terjadi berlarut-larut, bahkan lintas generasi, maka upaya-upaya kontraterorisme tetap terus dilakukan selama deklarasi keadaan perang (state of war) masih berlangsung. Hal ini menyebabkan beberapa pihak berpendapat bahwa AS telah terjebak dalam sebuah 'perang panjang' atau bahkan perang 'tidak tanpa akhir' dengan terorisme yang cenderung diarahkan pada kelompok Islam.

Model perang dianggap cepat, efektif dan cocok untuk ancaman jenis baru yang ditimbulkan oleh jaringan teroris yang terdesentralisasi dan bersifat ideologis,  dimana para pengikutnya tidak bisa terhalangi oleh peradilan pidana tradisional atau kekuatan militer tradisional. Model ini banyak mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya antara lain penginderaan jarak jauh, citra satelit, pesawat mata-mata, teknologi rudal, bom pintar dan persenjataan canggih lainnya, serta pengenalan wajah dan biometrik lainnya. Selain itu, beberapa kemampuan yang sedang digalakkan dalam beberapa tahun terakhir adalah 'kebutuhan untuk melakukan tracking dari ''lahir sampai mati'' dan identifikasi target penting di mana saja di dunia ini.’ Gagasan bahwa negara dapat mengawasi, mendengarkan, merekam dan melacak siapa pun atau apa pun di mana saja di dunia dan melakukan serangan dengan pesawat tanpa awak adalah model perang individual mutakhir saat ini, yang dirancang untuk melawan musuh yang tersebar. Sejak Barack Obama menjadi Presiden pada tahun 2008, dimensi militer kebijakan kontraterorisme telah diperluas dengan menyertakan sistem serangan drone dan pembunuhan yang ditargetkan (targeted assasinations).

Model perang berisiko tinggi meningkatkan kekerasan, merusak legitimasi pemerintah yang menggunakannya, atau bahkan bisa membawa kepada sebuah pemerintahan yang tidak demokratis. Seperti dalam teori perang yang adil, penggunaan kekuatan dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu yang ketat. Ia harus digunakan secara proporsional, dinyatakan oleh otoritas yang tepat, digunakan untuk tujuan yang dibenarkan, dengan niat memperoleh hasil akhir yang lebih besar daripada dampak buruk dari sarana yang digunakan, memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi, mendapatkan dukungan publik, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara lain telah ditempuh.

  1. 2.    Kontraterorisme Proaktif

Kontraterorisme Proaktif bertujuan untuk mencegah terorisme sebelum terjadi. Melalui penggabungan keamanan internal dan eksternal, polisi dalam negeri, badan-badan intelijen, dan pejabat perbatasan dan bea cukai semua bersatu untuk melacak pergerakan orang, barang dan uang. Melalui teknik mengganggu yang melibatkan pengawasan, penyadapan, dan cara memata-matai lainnya, agen dari seluruh lembaga mencurahkan energi mereka untuk menghentikan teroris sebelum mereka bertindak dan menggagalkan plot teroris sebelum mereka berkembang terlalu jauh. Tren ini telah menyebabkan munculnya model hibrida dari kontraterorisme koersif yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua model peradilan pidana dan model perang.

Peningkatan fokus pada kontraterorisme proaktif memiliki implikasi penting bagi berbagai institusi dan kebijakan. Di bidang peradilan pidana, model ini berarti memicu kebijakan yang lebih proaktif dan berdasarkan data intelijen, meningkatnya penggunaan operasi sengatan dan informan, ketergantungan lebih pada penahanan preventif, dan penangkapan awal untuk mengganggu plot. Di bidang intelijen, model ini berarti pelebaran jaring pengawasan, identifikasi kelas bahaya seseorang, peningkatan penggunaan profiling, peningkatan fokus pada radikalisasi dan kontra-radikalisasi, serta meningkatkan fokus pada pendanaan teroris dan penggalangan dana. Di bidang hukum pidana, model ini berarti lebih banyak ceramah yang menyerang terorisme, mengkriminalisasi keanggotaan dalam organisasi dan dukungan material untuk terorisme, perekrutan dan pelatihan. Dalam dunia militer, model ini berarti ketergantungan lebih pada drone untuk pengawasan dan pembunuhan atas pihak yang ditargetkan, intervensi yang lebih di negara-negara yang gagal untuk menyerang kamp-kamp pelatihan ‘teroris’ dan kelompok militan secara langsung, seperti intervensi Perancis baru-baru ini di Mali, dan serangan AS di Irak pada tahun 2003.

Sebuah pendekatan yang lebih proaktif memerlukan koordinasi dan integrasi di berbagai domain kebijakan: hukum pidana, kepolisian, intelijen, keuangan, pengawasan perbatasan, imigrasi dan kebijakan pengungsi, strategi dan taktik militer, diplomasi, pembangunan, dan intervensi kemanusiaan. Dengan demikian, pendekatan ini memerlukan koordinasi yang sangat besar di seluruh domain, baik lembaga hukum maupun lembaga pemerintahan, di dalam negeri dan di sepanjang batas-batas antara kebijakan dalam dan luar negeri yang semakin kabur. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketegangan diantara berbagai tujuan yang secara intrinsik bertentangan.

Model Intelijen. Fungsi intelijen merupakan elemen penting dalam setiap upaya kontraterorisme. Dalam pendekatan proaktif, intelijen menjadi pusat. Di dalam intelijen keamanan yang proaktif, informasi tidak dikumpulkan untuk tujuan pembuktian tetapi digunakan untuk tujuan intelijen. Tujuan utamanya belum tentu tuntutan pidana. Sebaliknya, tujuan operasi intelijen adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejauh mana pencapaian yang di dapat oleh tersangka teroris. Karena itu, tuntutan pengumpulan informasi dapat bertentangan dengan kepentingan investigasi kriminal dan proses hukum.

Kontraterorisme proaktif adalah pedang bermata dua. Ia dapat menghentikan ancaman yang berkembang sejak awal atau mengacaukan jaringan teroris sehingga mereka tidak bisa bergerak dari tahap perencanaan. Di sisi lain, menangkap seorang agen teroris dapat mengurangi kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang hubungan mereka dengan jaringan teroris atau kriminal lainnya.

Penggabungan antara keamanan nasional dan keamanan masyarakat telah menyebabkan terjadinya pengawasan secara besar-besaran atas berbagai macam individu serta penahanan tanpa pengadilan. Sebagian besar perdebatan seputar upaya kontraterorisme di bidang intelijen dan pengawasan pasca-September 11 berkaitan dengan apakah profiling kelompok tertentu dibenarkan dan sejauh mana jaringan pengawasan dilakukan. Kondisi ini menghasilkan dilema ketakutan: 1) ketakutan false negatives (kegagalan untuk mendeteksi ancaman) yang bisa menyebabkan meluasnya jaringan pengawasan, sehingga berisiko melanggar kebebasan masyarakat, danpada akhirnya, melanggar hak asasi manusia oleh agen pemerintah; 2) ketakutan false positives (penargetan individu, organisasi atau masyarakat yang tidak bersalah) dapat menyebabkan pembatasan yudisial secara ketat pada proses pengumpulan intelijen, pembentukan komite pengawasan yang ditunggangi dengan agenda politik, dan penciptaan klausul undang-undang anti-terorisme yang diaktifkan pada waktu yang tidak tepat, sehingga berisiko melemahkan efektivitas operasi pengumpulan intelijen.

Kedua ketakutan tersebut dapat dibangun secara sosial atau dibesar-besarkan oleh pihak yang memiliki kepentingan, yaitu para politisi, pembuat kebijakan, penegak hukum, media, masyarakat yang berisiko, perusahaan keamanan swasta dan pengusaha.

  1. 3.    Kontraterorisme Persuasif

Kontraterorisme melibatkan pemahaman tentang ide-ide yang mendukung penggunaan terorisme dalam kehidupan sosial dan politik. Pemahaman ini meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan agama. Teroris memiliki konstituen berupa pengikut, simpatisan, calon potensial, pendukung aktif atau pasif, dan negara sponsor. Kontrateroris memiliki konstituen yang meliputi aktor-aktor negara dalam departemen pemerintah, lembaga dan birokrasi, termasuk sekutu, serta aktor-aktor non-negara dalam masyarakat sipil dan sektor swasta, seperti kelompok-kelompok korban, warga, publik dan media massa, baik domestik maupun internasional, pengusaha dan karyawan, serta perusahaan swasta. Kontrateorisme harus berurusan dengan semua khalayak tersebut.

Kontrateorisme, sebagaimana terorisme, secara inheren bersifat komunikatif. Propaganda, perang psikologis, kampanye "hati dan pikiran", dan ide memberikan insentif bagi teroris untuk meninggalkan kekerasan dan mencari jalan tanpa kekerasan merupakan bentuk komunikasi pada kontraterorisme, di mana pesan yang berbeda disampaikan kepada audiens yang berbeda. Sebagaimana diskursus dan propaganda teroris dapat membutakan pengikut, diskursus dan propaganda kontraterorisme juga dapat membutakan masyarakat, elit pemegang kebijakan dan media, untuk beralih kepada sarana alternatif melawan ancaman teroris.

Model Komunikasi.  Seluruh bentuk respon kontraterorisme memberikan informasi kepada audiens yang berbeda. Pesan tertentu yang diterima oleh khalayak tertentu mungkin tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh pengirim. Hal ini bisa menimbulkan kompleksitas pada usaha kontraterorisme dan dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.Oleh karena itu penting untuk memahami berbagai jenis pesan, audiens dan jalur komunikasi yang terlibat dalam jaringan teroris-kontrateroris yang kompleks.

Dalam mengatasi konstituen teroris, kontraterorisme persuasif dapat mencoba untuk mempromosikan persepsi yang diinginkan oleh anggota organisasi teroris, simpatisan mereka, dan pendukung luar negeri mereka, seperti pesan bahwa terorisme adalah kontraproduktif dan bahwa ada cara lain yang lebih berguna untuk mencapai tujuan mereka. Kontranarasi yang mendorong pemahaman lintas budaya dan pemahaman antar etnis dapat merunthkan aspek-aspek propaganda dan ideologi teroris.

Pencegahan persepsi yang tidak diinginkan antara teroris dan konstituen mereka adalah aspek lain dalam kontraterorisme persuasif. Dua keyakinan yang paling kuat yang mengikat anggota dalam sebuah kelompok teroris adalah ide bahwa sekali kekerasan telah dilakukan, Anda tidak bisa kembali, dan gagasan bahwa kelompok adalah satu-satunya tempat di mana sense atas identitas, kepemilikan, kepentingan atau makna eksistensial dapat dicapai.

Undang-undang yang memberikan pengurangan hukuman bagi mereka yang bekerja sama dengan pihak berwenang atau menawarkan amnesti bagi mereka yang meninggalkan kekerasan, ditambah dengan jaminan resmi dari pemerintah yang memungkinkan seorang anggota bisa keluar dari kelompok teroris dan bahwa mereka yang bekerja sama dan yang meninggalkan kekerasan dapat diterima kembali ke masyarakat, bisa membantu individu tertentu untuk keluar dari organisasi teroris. Kekhawatiran psikologis, material dan ekonomi yang membuat orang rentan terhadap perekrutan dapat diatasi dengan menciptakan struktur insentif alternatif bagi mereka yang meninggalkan kekerasan dan terorisme. Upaya kontra radikalisasi yang ditujukan kepada calon anggota potensial dan masyarakat yang rentan, dan upaya deradikalisasi yang ditujukan untuk anggota aktif atau yang sedang dipenjara sangat vital dalam usaha untuk mencegah persepsi dan sistem kepercayaan yang tidak diinginkan.

Dalam mengatasi konstituen kontrateroris, elemen utama yang dilakukan adalah pemeliharaan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap pemerintah.Pendidikan publik tentang sifat dan tingkat ancaman teroris, serta batas dan kelayakan dari pilihan kebijakan yang diambil, akan membantu untuk mempromosikan pemahaman publik baik sebelum maupun sesudah serangan teroris.

Mempromosikan kesadaran masyarakat tanpa memicu ketidakamanan, apatisme atau intoleransi dan. kebencian merupakan elemen penting dari pendekatan ini. Sebuah kebijakan eksplisit untuk mengecilkan dampak terorisme, dan mengutuk terorisme itu sendiri, bisa membantu untuk mempromosikan ide bahwa terorisme tidak dapat diterima dalam masyarakat demokratis dan meminimalkan risiko dukungan publik pada terorisme. Peringatan secara terus-menerus oleh para politisi dan pakar keamanan tentang bahaya radikalisasi atau risiko serangan teroris dapat menciptakan semacam kondisi ketidakberdayaan di masyarakat dalam menghadapi bencana yang tampaknya tak terelakkan. Hasilnya, saat aturan hukum dan hak-hak individu semakin tergerus atas nama peningkatan keamanan, banyak warga rela menerima kenyataan bahwa hak-hak mereka harus dikorbankan.

  1. 4.    Kontraterorisme Defensif

Kontraterorisme Defensif mengasumsikan keniscayaan terjadinya beberapa jenis serangan teroris dan mempersiapkan diri untuknya dengan cara mempengaruhi variabel yang menentukan sifat serangan dan identitas target. Ada dua pendekatan dasar: mencegah serangan dan mengurangi serangan.Pencegahan bertujuan untuk meminimalkan risiko serangan teroris di tempat-tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Pengurangan serangan bertujuan untuk mengurangi dampak dari serangan yang sukses.

Pencegahan (sebelum serangan)

Model Pencegahan. Ada tiga cara utama untuk melakukan pencegahan: pengerasan sasaran, perlindungan infrastruktur penting, dan monitoring dan mengatur arus orang, uang, barang, dan jasa. Pengerasan target bertujuan untuk membuat target potensial menjadi kurang menarik atau lebih sulit untuk diserang. Membuat target menjadi lebih sulit untuk diserang akan memaksa teroris untuk berinovasi dan mencari alternatif serangan. Kondisi ini bisa menyebabkan perpindahan menuju target yang lebih lunak, sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan lebih rendah.

Mitigasi (Respon atas serangan)

Model Bencana Alam. Moshe Dayan, Menteri Pertahanan pada tahun 1967-1974, menyatakan bahwa insiden terorisme lebih mirip bencana alam daripada tindakan perang. Banyak unsur yang sama antara serangan teroris dengan bencana alam: korban tewas dan terluka, infrastruktur yang rusak atau hancur; ketidakpastian tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya, orang-orang melarikan diri dengan panik atau terburu-buru ke tempat kejadian untuk membantu, kebutuhan mendesak bagi pekerja penyelamat, ambulans, rute transportasi ke rumah sakit, dan liputan media yang intens yang dapat mengganggu operasi penyelamatan atau memberikan tekanan otoritas yang berwenang. Perencanaan atas berbagai kemungkinan, pembentukan rantai komando dan komunikasi jaringan, stok persediaan darurat, pelatihan pada responden pertama, dan strategi untuk menangani para korban, keluarga mereka, dan media dapat diatur terlebih dahulu. Pendekatan “seluruh risiko” tersebut bisa menghasilkan efektivitas dalam hal biaya.

Model Kesehatan Masyarakat. Model ini dilakukan dengan memperkuat sistem kesehatan masyarakat demi terciptanya infrastruktur yang dapat merespon secara efisien dan efektif berbagai macam ancaman.

Model Psikososial. Nuansa teror paling dirasakan oleh mereka yang takut akan serangan teroris, baik karena mereka menerima ancaman tertentu atau karena mereka termasuk dalam kategori yang sama dengan korban terakhir. Kecemasan kronis dan stres tentang ancaman terorisme bisa menjadi masalah serius di masyarakat. Ia bahkan bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Model ini berusaha untuk mempersiapkan masyarakat dan memperkuat kapasitas mereka untuk mengatasi stres, kecemasan dan ketakutan terhadap provokasi ancaman teroris. Hal ini dapat membantu untuk mengeluarkan teror dari terorisme.

  1. 5.    Kontraterorisme Jangka Panjang

Kontraterorisme jangka panjang mengacu pada inisiatif yang tidak menjanjikan perbaikan secara cepat, namun bermain dalam waktu yang lebih lama. Hal ini dilakukan dengan cara masuk ke ranah 'akar penyebab’ dan faktor-faktor struktural yang dapat menciptakan iklim yang cocok untuk promosi dan penggunaan terorisme. Faktor-faktor yang sering dianggap penyebab, baik sebagai faktor pemicu maupun faktor yang memfasilitasi, antara lain adalah kemiskinan, keterasingan, kepribadian, diskriminasi, serta ideologi.

Karena faktor-faktor struktural biasanya berubah dan berkembang sangat lambat, tindakan yang diambil sekarang mungkin tidak memiliki dampak yang jelas sampai waktu yang agak lama.  Keberhasilan jangka pendek dapat berkembang menjadi kegagalan jangka panjang, dan sebaliknya. Kunci untuk kontraterorisme jangka panjang yang efektif adalah berfokus pada strategi jangka panjang yang dapat membuat pilihan pada jalur terorisme menjadi lebih sulit dan kurang menarik.

Model Pengembangan. Model ini berfokus pada masalah pembangunan. Perdagangan, bantuan dan pembangunan proyek-proyek luar negeri dapat melemahkan bahan bakar ideologis yang mendorong radikalisasi teroris. Isu-isu seperti distribusi tanah dan reformasi, pengelolaan lingkungan, regulasi pasar, dan pasar komoditas harus melengkapi isu-isu lain yang lebih didasarkan pada basis teritorial seperti kontrol perbatasan, bea cukai dan imigrasi, dan pengungsi serta arus migrasi yang secara tradisional ditangani dalam wacana dan praktek kontraterorisme. 

Peningkatan kapasitas di negara yang lemah, termasuk pelatihan polisi dan militer, reformasi peradilan, dan penguatan tata pemerintahan yang demokratis, bisa menjadi aspek lain dari model pembangunan, di mana bantuan asing dan pengembangan diintegrasikan ke dalam strategi kontraterorisme jangka panjang.

Model Keamanan Manusia/Hak Asasi Manusia.Konsep keamanan manusia mencerminkan pandangan bahwa keamanan internasional tidak akan dapat dicapai kecuali orang-orang di dunia ini bebas dari ancaman kekerasan dalam kehidupan mereka, keselamatan mereka, atau hak-hak mereka. Fokus dari model ini adalah keamanan individu, bukan negara. Mempromosikan persamaan hak-hak sosial dan ekonomi dapat mengurangi ketidakadilan yang menjadi bahan bakar radikalisasi dan memfasilitasi perekrutan teroris.

Banyak konvensi internasional tentang hak asasi manusia melontarkan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental. Mereka menekankan bahwa pendidikan merupakan kendaraan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, pluralistik dan anti-rasis. Pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan sosial dan politik yang sensitif terhadap hak asasi manusia dan saling pengertian antar budaya dan peradaban. 

Namun, pendidikan juga dapat memberikan informasi akan ketidakadilan dan kezaliman kepada seseorang di seluruh dunia. Ketika mereka menjadi sadar akan realitas dunia yang kompleks, mereka sering mencari jawaban dan solusi, dan dapat tertarik kepada penjelasan sederhana dan solusi yang ditawarkan oleh para ideolog. Banyak orang yang dianggap teroris berpendidikan berasal dari profesi seperti teknik dan kedokteran. Mohammed Atta, pemimpin pembajakan 9/11, misalnya, belajar teknik di Kairo dan mengejar studi pascasarjana dalam perencanaan perkotaan di sebuah universitas teknik di Hamburg. Hanya sedikit teroris yang berasal dari jurusan humaniora, di mana literatur, sejarah dan filsafat mempromosikan pemikiran kritis dan kesadaran diri.

Model Gender. Sebagian besar teroris adalah laki-laki muda. Praktek pemilihan jenis kelamin, seperti pembunuhan bayi perempuan atau aborsi berdasarkan jenis kelamin, telah menyebabkan ketidakseimbangan yang tajam antara pria dan wanita, terutama di Asia. Keadaan ini membuat banyak pemuda merasa tidak akan pernah memiliki harapan untuk menemukan pasangan, menikah, atau membesarkan keluarga. Kondisi ini mungkin akan menjadi makanan yang sempurna untuk perekrutan teroris.

Model  Perlindungan LingkunganGangguan yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, wabah serangga, dan pengasaman laut, dan faktor-faktor yang mendorong perubahan global iklim, seperti penggunaan lahan, polusi, dan over-eksploitasi sumber daya, semua memiliki implikasi penting terhadap iklim sosial politik yang lebih luas di mana terorisme berkembang. Lebih dari 60 negara, sebagian besar negara-negara berkembang, menghadapi risiko memburuknya ketegangan dan konflik atas sumber daya akibat perubahan iklim, termasuk ancaman pengungsi lingkungan. 

Negara-negara yang saat ini berada dalam kondisi damai berisiko terjadi konflik yang dipicu oleh dampak perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim juga bisa membawa pada upaya penanggulangan kemiskinan, gizi, kesehatan dan pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peringatan ini menunjukkan bahwa banyak strategi kontraterorisme jangka panjang yang rentan untuk dirongrong dari waktu ke waktu oleh dampak perubahan iklim. 

 

Perang yang Salah

“Losing heart, losing mind”, begitu kondisi AS saat ini menurut  Daniel L. Byman.[18] Pada awalnya, perang melawan terorisme nampak berjalan dengan cukup baik bagi AS, namun seiring berjalannya waktu perang yang tujuan awalnya diarahkan untuk memerangi kelompok radikal Islam tersebut nampak menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Al Qaidah dan kelompok yang berpemikiran sejenis terus menarik simpati di Timur Tengah dan dunia Islam secara umum. Mereka pun kini menjadi pemimpin utama dalam gerakan perlawanan terhadap hegemoni AS.

Di saat Al Qaidah makin atraktif, AS justru semakin gagal memenangkan dukungan di dunia Islam. Antipati terhadap AS semakin menguat meski pemerintah lokal secara penuh mendukung perang melawan teror. Ironis memang, usaha AS untuk memerangi terorisme justru semakin memicu sikap anti-Amerika. Dukungan AS pada rezim diktator seperti Karimov di Uzbekistan, diamnya AS atas kebrutalan Rusia di Chechnya, dan beberapa kebijakan lain dengan mengatasnamakan perang melawan Al Qaidah, secara paradoks justru menyokong klaim Al Qaidah bahwa AS mendukung penindasan umat Islam dan menopang rezim-rezim brutal.

Milyaran dolar telah dikeluarkan oleh AS untuk membiayai Global War on Terrorism. Tiga tahun lalu, mereka berhasil membunuh Usamah bin Ladin yang kemudian diikuti oleh pernyataan bahwa musuh besar mereka, Al Qaidah, telah berada di ambang kekalahan. Namun kini, pernyataan tersebut kembali mentah oleh fakta bahwa Al Qaidah dan organisasi sejenis kini justru semakin kuat. Saat ditanya apakah Al Qaidah berjalan menuju kekalahan, direktur Inteljen Nasional Amerika, James Clapper, mengatakan “tidak, Al Qaidah telah berubah warna dan membuka franchise di belahan dunia yang lain.”[19]

Di Irak, mereka berhasil merebut kembali Fallujah. Di Suriah, kini mereka menjadi pemain utama dalam perjuangan melawan rezim Nushairiyah. Menurut Patrick Cockburn, Al Qaidah kini lebih sebagai sebuah ide dibanding sebagai sebuah organisasi.

Kegagalan AS dipandang berawal dari ketidakmampuan mereka mendefinisikan musuh. Pemerintah AS lebih memilih gambar fantasi soal Al Qaidah karena hal tersebut membuat mereka lebih mudah mengklaim kemenangan dengan membunuh anggota dan sekutu Al Qaidah yang selama ini telah populer. Ditambah lagi, gelar “kepala operasi” juga disematkan kepada korban untuk semakin menunjukkan signifikansi kesuksesan yang telah mereka raih dengan pembunuhan tersebut. Titik kulminasi dari drama ini adalah saat terjadi pembunuhan terhadap Usamah bin Ladin di Pakistan tahun 2011 silam. Peristiwa tersebut memberi podium bagi Obama untuk berdiri di hadapan publik AS sebagai orang yang telah berjasa memimpin perburuan pemimpin Al Qaidah. Namun kenyataannya, gugurnya Usamah tidak berpengaruh pada kelompok jihad seperti Al Qaidah, yang justru mengalami ekspansi terbesar sejak tahun 2011, tahun dimana Usamah bin Ladin gugur. Kebangkitan jihadis yang paling mencolok terlihat di Irak dan Suriah, namun Afghanistan, Libya, Somalia, Lebanon dan Mesir juga mulai menggeliat.

Meski demikian, Obama merasa bahwa militan di wilayah Suriah dan Irak tidak sama dengan Al Qaidah Pusat yang selama ini menginspirasi perlawanan kelompok Islam melawan hegemoni Barat. Saat ditanya oleh New Yorker tentang ekspansi kelompok jihad yang mengklaim berbaiat kepada Al Qaidah, ia menjawab bahwa “analogi yang terkadang kita gunakan, dan saya rasa akurat, adalah jika sebuah tim Jayvee memakai seragam Lakers tidak lantas membuat mereka menjadi Kobe Bryant. Saya rasa ada perbedaan antara kapasitas dan jangkauan sebuah jaringan yang secara aktif merencanakan aksi teror atas negara kita dengan jihadis yang terlibat dalam berbagai perjuangan dan perselisihan lokal, yang seringkali bersifat sektarian.”[20]

Meskipun perang melawan terorisme telah berkecamuk selama bertahun-tahun, kejadian akhir-akhir ini membuat pertaruhan dalam perang tersebut naik kembali. Dari presiden Amerika Serikat dan stafnya, analis, akademisi, dan pakar telah dipermalukan oleh evolusi Al Qaidah, dari kelompok tunggal berbasis di Afghanistan menjadi hydra dengan kepala (paling tidak) di Pakistan, Yaman, Irak, Mali, Somalia, dan yang paling penting, Suriah.

Perdebatan telah berkembang semakin sengit sejak serangan atas konsulat AS  di Benghazi, yang mungkin dilakukan oleh Al Qaidah atau mungkin juga bukan mereka pelakunya. Namun, perdebatan baru mencapai titik tertingginya dan belum pernah terjadi sebelumnya saat Al Qaidah Pusat (AQC) mengeluarkan pernyataan untuk melepaskan diri dari kelompok yang selama ini dianggap sebagai afiliasi mereka, Daulah Islam di Irak dan Syam (ISIS), yang oleh Barat sebelumnya dikenal sebagai Al Qaidah di Irak.

Munculnya pernyataan tersebut memperjelas bahwa mendefinisikan Al Qaidah bukan hanya masalah internal di Gedung Putih. Upaya untuk menjungkalkan kekuatan dan pengaruh AQC dianggap terlalu sering berfokus pada momen spesifik tertentu, bukannya memeriksa mereka sebagai sebuah transisi yang terus berlangsung. Anehnya, evaluasi atas ancaman Al Qaidah sebagai organisasi teroris global mengalami masalah sebaliknya, berfokus terlalu banyak pada seperti apa mereka dulunya dan apa yang bisa mereka lakukan lagi di masa depan. Al Qaidah dipandang sebagai sebuah organisasi yang prioritas utamanya adalah melaksanakan serangan teror.

Menurut Berger, Al Qaidah yang ada saat ini adalah pertengahan di antara keduanya, sebuah gerakan dan organisasi yang berada di tengah-tengah transformasi struktural dramatis yang berfokus pada perang dan pemberontakan.

Pada 12 September 2001, Al Qaidah adalah sebuah organisasi dengan rantai komando yang jelas dan dengan anggota yang berjumlah ratusan hingga ribuan. Saat itu, pemimpin Al Qaidah adalah Usamah bin Laden, dan hari ini adalah Aiman Az- Zawahiri.

Hampir dapat dipastikan bahwa Al-Qaidah, sebagai sebuah organisasi—yaitu kelompok yang melaksanakan serangan 9/11—masih eksis dalam beberapa bentuk, yang bermarkas di perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan dengan jumlah anggota yang tidak diketahui.

Data mengenai ukuran dan kekuatan organisasi tersebut cukup langka, yang ada hanyalah sekadar opini dan analisis. Bisakah AQC melakukan serangan teror besar terhadap Amerika Serikat ataukah kini mereka bergantung pada afiliasinya—Al Qaida di Semenanjung Arab (AQAP), Al Qaidah di Maghreb Islam (AQIM), al Shabab, Jabhah al Nusra, dan sejumlah kelompok yang selama ini sering disamakan dalam label "Al Qaidah"? Usaha untuk memahami dan secara akurat menggambarkan dinamika antar kelompok tersebut telah menjangkiti para analis selama bertahun-tahun .

Misalnya, pada 1990-an, Al Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin diduga berkoordinasi dengan sangat erat dengan Jihad Islam pimpinan Aiman Az-Zawahiri. Begitu dekatnya hingga banyak anggota Jihad Islam yang digaji oleh Al Qaidah, sebagaimana kesaksian dalam sidang pembom kedutaan Afrika Timur pada tahun 2001. Gaji yang mereka terima lebih tinggi daripada yang dibayarkan kepada anggota Al Qaidah asli. Namun banyak analis berpendapat bahwa keduanya adalah organisasi terpisah sampai Juni 2001, ketika mereka secara resmi mengumumkan merger mereka.

Sekitar waktu yang sama di Bosnia, Jamaah Islamiyyah Mesir yang dipimpin oleh Umar Abdurrahman memainkan peran penting dalam mengendalikan pejuang asing yang datang untuk melawan Serbia, sementara Al Qaidah berperan dalam perpindahan uang dan pejuang untuk keluar masuk dari dan menuju daerah konflik. Saat ini, banyak orang masih berbicara tentang Al Qaidah di Bosnia seolah-olah mereka mencakup seluruh lanskap, meski kenyataannya jauh lebih bervariasi.

Setelah serangan 9/11, Al Qaidah mulai menunjuk afiliasi resmi, yang kemudian menjadikan segalanya lebih rumit. Organisasi-organisasi ini bersumpah setia kepada Usamah bin Ladin, dan kemudian, kepada Zawahiri. Sebagai imbalannya, mereka secara resmi diakui sebagai afiliasi, secara teoritis berada di bawah komando AQC.

Meskipun ukuran dan status operasional AQC saat ini tidak banyak yang tahu, namun AS yakin bahwa bahwa struktur komando top-down—dengan Zawahiri berada di puncak pimpinan—paling tidak saat ini sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kontrol atas sekutu Al Qaidah pun saat ini dianggap semakin sulit. Pelepasan ISIS menjadi salah satu contohnya. Zawahiri kini dianggap tidak lagi mampu menawarkan safe haven, dan seluruh cabang Al Qaidah, baik resmi maupun tidak resmi, kini memiliki aliran pendapatan independen mereka sendiri.

Untuk mengelola sebuah organisasi dengan puluhan ribu anggota dan cabang di seluruh dunia akan menjadi tugas menakutkan bagi siapa pun, apalagi bagi seseorang yang perjalanan, komunikasi, dan peluang pengumpulan informasinya sangat dibatasi. Tidak mengherankan jika Zawahiri sedikit kehilangan kendali atas organisasi dan gerakannya.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kalkulus kekuatan Al Qaidah saat ini, menurut Berger, adalah Zawahiri memiliki pengalaman bertahun-tahun menjalankan organisasi rahasia, tetapi dia tidak pernah menjalankan atau berpartisipasi secara signifikan dalam kampanye militer terbuka. Dan kesenjangan ini sangat penting dalam situasi saat ini, karena Al Qaidah 2014 kini lebih banyak melakukan peperangan dibanding melakukan aksi teror.

Perdebatan sengit mengenai alih komando dan kontrol dapat mengaburkan evolusi yang paling mendasar dari Al Qaidah. Mereka kini telah berubah dari kelompok teroris menjadi sebuah gerakan perlawanan yang luas yang melakukan pemberontakan, merekrut pejuang asing ke daerah konflik, menggalang dana, dan melakukan aksi terorisme—yang saat ini hampir dipastikan merupakan komponen sumber daya mereka yang paling sedikit.

Kesimpulan ini, menurut Berger, tidak memerlukan sebuah kejeniusan, karena fakta mengenai hal tersebut terpampang sangat jelas. Tapi muatan politik dan emosional yang menyertai kata "terorisme" membuat kesimpulan tersebut sulit untuk diucapkan. Bahkan New York Times tetap menganggap Al Qaidah sebagai "organisasi teroris paling terkenal di dunia."[21] Bagi Berger, secara teknis kesimpulan tersebut benar, meski label tersebut semakin menyesatkan.

Ini bukanlah pertanyaan tentang taktik, karena kegiatan gerilyawan Al Qaidah seringkali juga melakukan taktik teror. Namun, ini adalah tentang tujuan. Meskipun tidak ada konsensus yang jelas, kebanyakan ahli mendefinisikan terorisme dengan melihat dari tujuannya, yaitu mengerahkan pengaruh politik melalui intimidasi dan kekerasan yang umumnya ditujukan pada warga sipil. Apa yang kita lihat saat ini adalah milisi Al Qaidah yang tujuannya sangat langsung: untuk merebut, menguasai, dan mengatur wilayah.

Yang pasti, Al Qaidah selalu memiliki hubungan yang dekat dengan perang. Mereka didirikan pada akhir jihad melawan Uni Soviet dan secara konsisten merekrut anggota dari para veteran perang dan konflik yang melibatkan umat Islam, seperti yang terjadi di Bosnia. Namun saat itu secara tradisional mereka bukan pejuang utama dalam konflik tersebut. Kini semuanya telah berubah. Saat ini, jauh lebih banyak orang yang bergabung dengan afiliasi Al Qaidah dibandingkan yang terjadi sebelum 9/11.

Besarnya kekuatan pasukan Al Qaidah dan pendanaannya (akumulasi dari penjumlahan AQC dan afiliasi resminya), saat ini memungkinkan mereka untuk melakukan pemberontakan dan peperangan. Meski saat ini kegiatan terkonsentrasi di Suriah, namun setiap afiliasi Al Qaidah kini telah menyebarkan tentara untuk menguasai wilayah, mulai dari Mali, Somalia, hingga Yaman.

Terorisme kini bukan lagi produk andalan Al Qaidah, meski mereka terkadang juga masih melakukan aksi terorisme. Terorisme adalah produk di mana organisasi ini dibangun, namun kini bukan lagi menjadi jalur bisnis utama mereka. Dari segi jumlah, pejuang Al Qaidah yang melakukan serangan atas Barat tak lebih dari 1%, atau maksimal 10% jika menggunakan kriteria yang lebih longgar, dibandingkan dengan yang melakukan perjuangan di bumi Islam. Bukti menunjukkan bahwa terorisme kini menjadi program sekunder dalam portofolio Al Qaidah.

Munculnya konflik di Suriah menjadi berkah tersendiri bagi Al Qaidah. Suriah menjadi ladang rekrutmen paling subur bagi Al Qaidah saat ini. Meski demikian, Berger sendiri mengakui bahwa Barat saat ini tidak terlalu bisa memahami dengan baik mekanisme radikalisasi. Menurut Berger, “menjadi seorang jihadi yang berperang merupakan pilihan moral yang lebih menarik dibanding melakukan terorisme. Seseorang yang tidak akan pernah secara sukarela menabrakkan pesawat udara ke arah bangunan sipil bisa jadi terpengaruh untuk melakukan jihad di Suriah, yang merupakan aksi yang jelas lebih rasional dan bahkan secara moral bisa dipertanggungjawabkan. Keputusan untuk berperang di Suriah tidak secara otomatis membuat seseorang menjadi radikal atau ekstrim.”[22]

Evolusi Al Qaidah saat ini masih menjadi perdebatan bagi AS untuk merancang strategi menghadapinya. Apakah memperlakukan mereka sebagai organisasi teroris ataukah sebagai organisasi perang? Dalam sejarahnya, perang selalu jauh lebih mengganggu dan merusak daripada terorisme. Perang jauh lebih destruktif dalam hal hilangnya nyawa, harta benda yang rusak, dan ekonomi yang hancur. Perang menyebabkan lebih banyak korban sipil, bahkan meski perang tidak secara spesifik menargetkan warga sipil. Kejadian di Irak, Somalia, Yaman, dan Suriah saat ini menjadi contoh. Kegiatan perang memiliki biaya kemanusiaan yang sangat tinggi dibanding terorisme.

Perbedaan penting antara organisasi teroris dan kelompok pertempuran terletak pada lingkup konflik: Untuk pejuang perang, konflik biasanya terjadi dalam ruang lingkup yang lebih dekat, sedangkan teroris, bisa ditarik dalam ruang lingkup tanpa batas.

Berger memandang bahwa kebijakan AS—terutama Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (AUMF) yang menguatkan perang melawan terorisme—masih menggunakan pendekatan Al Qaidah sebagai organisasi yang melakukan serangan 11 September. Meskipun kebijakan tersebut memberikan kekuasaan yang luas, bahkan sangat luas, mereka masih melakukan pola serangan memerangi terorisme, yang justru saat ini bukan merupakan produk andalan Al Qaidah.

Saat Al Qaidah telah berevolusi dengan sangat cepat, AS masih kurang begitu tangkas untuk menghadapinya. Saat sebuah kelompok bergabung dengan Al Qaidah, AS memperlakukannya sebagai bagian dari organisasi yang lebih besar. Bagi Berger, kebijakan hitam putih tersebut menunjukkan kerumitan saat dihadapkan pada satu masalah tertentu, sebagaimana dilema yang dihadapi AS saat ini: apakah perlu menyematkan gelar organisasi teroris bagi kelompok perlawanan di Suriah yang bersimpati pada Al Qaidah.[23]

Retorika kata “terorisme” dipandang bisa menutupi perubahan strategi dan tujuan Al Qaidah. Al Qaidah telah menjadi salah satu elemen kunci yang sangat mempengeruhi kebijakan AS di abad ke-21. Bagi Berger, kegagalan mendefinisikan mereka akan membawa harapan kemenangan AS semakin memudar. Saat ini, sebagaimana ungkapan Berger, “Kita, Amerika Serikat, memerangi Al Qaidah seperti sebuah kelompok teroris. Sedangkan mereka memerangi kita sebagai sebuah tentara.”[24]

Perang Tanpa Akhir

Global War on Terrorism kini telah resmi menjadi perang terpanjang dalam sejarah AS.[25] Hampir tiga belas tahun telah berlalu, namun akhir perang tersebut masih belum juga nampak dalam waktu dekat. Untuk itu, Glenn Greenwald menilai bahwa perang melawan teror tidak bisa segera berakhir, atau bahkan memang dirancang untuk tidak pernah berakhir.

Pada bulan Oktober 2012, pemerintah AS membuat sebuah “Matriks Disposisi”—sebuah database yang berisi informasi tentang tersangka teroris dan militan yang kemudian memberi opsi bagi AS untuk membunuh atau menangkap target tersebut. Para pejabat dalam pemerintahan Obama menyepakati bahwa “operasi semacam itu sangat mungkin diperpanjang paling tidak sampai dekade berikutnya.”[26] Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa AS kini baru sampai di pertengahan dalam perang global melawan terorisme.

Tahun 2010 silam, New York Times merilis apa yang dinamakan sebagai “Pentagon shadow war” di Aljazair, Maroko, Lebanon, Arab Saudi, Sudan, Iran, Kenya, Tajikistan, Yaman, dan Somalia.[27] “Hampir tidak ada langkah-langkah agresif yang dilakukan oleh pemerintah AS yang diakui secara publik. Otorisasi Kongres bahkan tidak lagi diperlukan dalam melancarkan Special Access Program (SAP) yang dilakukan oleh CIA.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah AS menunjukkan bahwa mereka justru berusaha meningkatkan eskalasi perang tersebut. Atas nama Perang Melawan Teror, Obama berencana merelokasi Guantanamo ke Illinois;[28] meningkatkan kerahasiaan, dan represi di kamp Guantanamo;[29] mencetak teori baru yang memberi kekuasaan pada presiden untuk melakukan pembunuhan;[30] memperbaharui kerangka pengintaian tanpa jaminan yang dulu digagas Bush;[31] menandatangani pembatasan atas pembebasan tawanan yang ditahan tanpa kepastian;[32] peningkatan penggunaan special forces yang beroperasi lintas negara;[33] serta mengirimkan drone dan misil ke Irak untuk membantu rezim diktator Nuri Al-Maliki.[34]

Perang melawan teror kini menjadi justifikasi penggunaan kekuatan untuk menahan, mengawasi, dan membunuh. Dampaknya sudah mulai terasa, rakyat Afghanistan, yang menurut sesumbar AS berusaha mereka bebaskan dari “pengekangan” Taliban, kini justru berbalik membenci tentara AS yang telah melakukan penjajahan dan mengebom negara mereka. Kini rakyat Afghan, dalam istilah Greenwald, telah ter-Talibanisasi, dimana “Taliban” disini berarti rakyat Afghan yang ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa pasukan koalisi keluar dari negara mereka. AS, dengan kebijakan agresi dan militerisme atas nama kontraterosisme, kini telah menciptakan “teroris” yang sebenarnya justru mereka ingin tumpas.

Hal yang sama terjadi di Yaman, di mana serangan drone telah menjadi alat yang sangat efektif untuk membuat rakyat Yaman berpihak pada Al Qaidah. Bahkan, hampir setiap orang yang dituduh merencanakan serangan atas AS dengan tegas menjadikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh AS, agresi, dan penjajahan di dunia Muslim sebagai penyebabnya.

Tidak ada pertanyaan bahwa "perang" akan terus berlanjut tanpa henti. Tidak ada pertanyaan bahwa tindakan AS sendiri yang menjadi bensin pembakar api terorisme. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah perang tanpa akhir ini memang dikehendaki oleh AS ataukah sekadar dampak dari salah kalkulasi. Dan Greenwald berpendapat bahwa pilihan pertama lebih mungkin jika dilihat dari arah kebijakan AS saat ini. AS tahu, dan studi yang mereka lakukan secara empiris menyimpukan bahwa “terrorisme” dimotivasi bukan oleh "kebencian terhadap kebebasan kita" tetapi disebabkan oleh kebijakan dan agresi AS di dunia Islam.[35]Meskipun demikian, mereka terus melanjutkan kebijakan tersebut.

Jeh Johnson, menteri keamanan dalam negeri AS, mengatakan bahwa perang melawan teror harus diakhiri. “Saat ini, saat usaha militer AS melawan Al Qaidah memasuki tahun ke-12, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri: Bagaimana konflik ini akan berakhir?... Perang harus diperlakukan sebagai masalah negara yang bersifat terbatas, extraordinary, dan tidak wajar. Kita seharusnya tidak menerima konflik saat ini, dan seluruh yang ia bawa, sebagai sebuah norma baru. Perdamaian harus dianggap sebagai norma yang terus diupayakan oleh umat manusia…”[36]

Sebelumnya, Rachel Maddow menyatakan bahwa "Kita selalu menahan para tahanan di masa perang, dan jelas kita juga selalu membunuh orang di masa perang… Apa yang aneh sekarang adalah bahwa saat ini kita melakukan hal-hal tersebut sebagai bagian dari perang yang bersifat global, dimana satu-satunya pihak yang bisa dikatakan sebagai kombatan adalah negara kita sendiri. Kita telah berperang sebelumnya sebagai sebuah negara. Alasan kami menderita tentang cara kita berperang saat ini disebabkan oleh ajaran yang berlaku umum bahwa dengan perang kita bisa menawan tahanan tanpa pengadilan dan membunuh orang tanpa pengadilan… Kapan semua ini akan berakhir? Dan jika tidak memiliki akhir, maka secara moral, semua ini nampak tidak seperti perang. Dan kemudian, negara kita telah membunuh orang dan mengunci mereka di luar sistem peradilan tradisional dengan cara yang saya pikir kita mungkin tidak akan pernah bisa dimaafkan."[37]

Cukup sulit memang untuk memprediksi motif seseorang, apalagi memprediksi motif sekumpulan orang yang mempunyai berbagai motif yang berbeda. Tapi menurut Greenwald lagi, tidak ada alasan bagi AS untuk mengakhiri perang melawan teror ini. Dalam setiap kasus, kekuatan pejabat politik akan berada di puncak tertingginya saat negara dalam keadaan perang. Cicero, dua ribu tahun yang lalu, memperingatkan bahwa "dalam masa perang, hukum akan jatuh dalam kesunyian". Sebagai hasilnya, menurut John Jay, “negara-negara pada umumnya akan berperang setiap kali mereka memiliki prospek untuk mendapatkan sesuatu darinya... untuk tujuan yang cenderung bersifat pribadi, seperti haus akan kejayaan militer, balas dendam atas penghinaan pribadi, ambisi, atau keinginan pribadi untuk memperluas atau mendukung keluarga atau partisan tertentu."[38] Ini adalah perang yang menghasilkan kekuasaan tak terbatas, kerahasiaan yang tidak bisa ditembus, warga negara yang tidak perlu lagi bertanya, serta keuntungan yang berlipat ganda.

Johnson benar bahwa perang ini harus ada diakhiri waktu dekat, dan Maddow juga benar bahwa kegagalan untuk melakukannya akan membuat semua pembunuhan di luar hukum, penahanan, invasi, dan pengeboman secara moral tidak dapat dipertahankan dan secara historis tidak bisa dimaafkan.Namun, bagi Greenwald, gagasan bahwa pemerintah AS akan mengakhiri semua ini adalah hanyalah mimpi, dan keyakinan bahwa mereka menginginkannya adalah sekadar fantasi. Mereka sedang bersiap-siap untuk perang yang lebih tak berujung, tindakan mereka memicu perang tersebut, dan mereka terus menuai manfaat yang tak terhitung dari keberlanjutan perang tersebut.[39]

Dalam inagurasi Januari 2013, Obama menegaskan bahwa “satu dekade perang saat ini sedang berakhir. Kami, rakyat, masih percaya bahwa keamanan dan perdamaian abadi tidak memerlukan perang abadi.”[40] Namun, kenyataan menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya ingin mengakhiri perang ini. Serangan 11 September dan Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (AUMF) yang keluar tiga hari setelahnya telah memicu lahirnya perang tanpa nama atau tanpa parameter—melawan musuh yang pemerintah AS sendiri tidak bisa lagi secara resmi mengidentifikasi, di medan peperangan yang tidak wujud. AUMF berlaku bagi organisasi yang dianggap berafiliasi dengan Al Qaidah.

Jeh Johnson memperingatkan bahwa “pertanyaan kunci ke depan adalah apakah kita perlu memperlakukan kelompok-kelompok baru yang muncul untuk melakukan aksi teror sebagai pasukan yang berasosiasi dengan Al Qaidah atau tidak… Jika kita terlalu longgar dalam mendefinisikan siapa yang menjadi bagian dari Al Qaidah, maka kita akan selalu mendapatkan musuh baru, dan Perang Abadi akan terus berlangsung selamanya.”[41]

Pemerintah AS sendiri menjelaskan bahwa “pasukan sekutu” Al Qaidah harus merupakan (1) sebuah kelompok bersenjata yang terorganisir yang (2) secara aktual bertempur bersama Al Qaidah melawan AS, yang karena itu (3) mereka berperang bersama Al Qaidah dalam permusuhan melawan AS.

Menurut Harold Hongju Koh, profesor dari Yale University, hanya karena seseorang benci AS atau bersimpati dengan Al Qaidah tidak lantas membuat mereka menjadi musuh yang sah.[42]

Jeh Johnson juga mengatakan bahwa "akan datang suatu titik kritis ... di mana begitu banyak pemimpin dan operator Al Qaidah dan afiliasinya telah dibunuh atau ditangkap, dan kelompok ini tidak lagi mampu untuk mencoba atau memulai serangan strategis terhadap Amerika Serikat, sehingga Al Qaidah seperti yang kita tahu—organisasi yang Kongres kita secara resmi mengotorisasi operasi militer untuk mengejar mereka pada tahun 2001—telah dihancurkan secara efektif." Saat itu, perang diharapkan akan berakhir, dan AUMF tidak akan lagi berlaku.

Namun, menurut Michael Hirsh dan James Oliphant, berakhirnya babak tersebut tidak lantas membuat pemerintah AS tidak lagi menggunakan pendekatan agresif dalam merespon ancaman.[43]

Para ahli hukum Konstitusi AS berpendapat bahwa bahkan tanpa AUMF sekalipun, presiden AS kini memiliki kekuatan untuk bertindak dengan senjata mematikan atas nama pertahanan diri Amerika. “CIA dan Joint Special Operations Command (JSOC) selalu mencari cara untuk membenarkan pekerjaan mereka. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengidentifikasi teroris baru," kata Scott Horton, seorang pengacara hak asasi manusia di AS.

Pemerintahan Obama juga telah mempermudah jalan bagi presiden AS di masa depan untuk berperang di bawah payung otoritas tersebut, dengan cara memperluas konsep tentang ancaman “dekat”, yang memungkinkan presiden untuk merespon tanpa persetujuan kongres berdasarkan Pasal II dari Konstitusi AS.

Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan “dihancurkan secara efektif”? dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, serta siapakah musuh yang dimaksud? Pada sidang kongres tahun 2013, Michael Sheehan, asisten menteri pertahanan untuk operasi khusus dan konflik intensitas rendah, mengatakan operasi militer AS melawan Al Qaidah dan sekutunya "akan berlangsung beberapa waktu... melebihi periode kedua masa jabatan presiden... saya pikir setidaknya perlu waktu 10 sampai 20 tahun."[44]

Dalam dengar pendapat di Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, beberapa pejabat senior AS percaya bahwa bahwa mereka memiliki semua otoritas yang dibutuhkan untuk menggunakan kekuatan Amerika di seluruh hot spot global selama didapati ada hubungan dengan Al Qaidah, meski renggang sekalipun.

Ketika Senator John McCain bertanya kepada Robert Taylor, penasihat umum Pentagon, apakah AUMF bisa digunakan untuk mengotorisasi digunakannya kekuatan mematikan AS terhadap pasukan terkait Al Qaidah di negara-negara seperti Mali, Libya, dan Suriah, Taylor menjawab: "Di sisi hukum domestik, ya Pak."[45]

Senator Lindsey Graham juga dengan menanyakan apakah AUMF memungkinkan presiden untuk mengirim pasukan ke Yaman dan Kongo. Sheehan mengiyakan dengan tegas.  Kemudian Senator Joe Donnelly juga bertanya apakah AS bisa menggunakan AUMF untuk memburu Jabhah Al-Nusra di Suriah? Sheehan juga menjawab, “Iya, jika kita merasa mereka mengancam keamanan kita."[46]

Daftar kelompok yang oleh pemerintah AS dianggap berasosiasi dengan Al Qaidah sampai saat ini masih dirahasiakan. Artinya, menurut Michael Hirsh and James Oliphant, AS kini telah menempuh 13 tahun pertempuran dengan musuh yang bisa senantiasa berubah-ubah, hilang di satu titik, namun muncul kembali di tempat lain. Dalam pandangan Koh, AS tidak cukup transparan tentang standar hukum dan dalam proses pembuatan keputusan yang dilakukan.

Definisi “kelompok yang berasosiasi” dengan Al Qaidah kini telah dibentangkan dengan cara yang mungkin belum pernah terbayangkan lebih dari satu dekade lalu. Kata kunci yang celahnya bisa dimanfaatkan untuk diinterpretasi oleh pemerintah AS adalah konsep "co-belligerency." Sebuah kelompok bisa menjadi sasaran yang sah dari operasi militer Amerika, jika mereka menjadi afiliasi Al Qaidah dan telah menyatakan AS sebagai target permusuhan.

Tapi bagaimana dengan kelompok-kelompok yang muncul lama setelah inti dari Al Qaidah telah hancur? AUMF bisa menjadi cover bagi perang tanpa akhir terhadap serangkaian kelompok penerus yang bersifat regional. Saat ditanya oleh Senator Tim Kaine tentang “kelompok yang tidak terlibat sama sekali dengan serangan atas AS, kemudian menjadi sekutu Al Qaidah 25 tahun yang akan datang, apakah mereka juga dicover oleh bahasa AUMF saat ini? Penasihat hukum Pentagon, Robert taylor, menjawab, “Saya tidak ingin mengatakan 25 tahun dari sekarang. Tapi hari ini, iya."[47]

Menggunakan drone, misil penjelajah, dan special forces untuk menggerebek tersangka teroris, pemerintah AS kini sedang dalam misi pembunuhan untuk mencapai kemenangan. Mereka kini memiliki otoritas untuk mendefiniskan musuh, memutuskan kelompok mana yang berasosiasi dengan Al Qaidah, dan kemudian melakukan serangan atasnya—semua dilakukan secara rahasia, dengan target yang tak terbatas. Otoritas ini akan memberikan lisensi kepada pemerintah AS untuk melakukan serangan ke seluruh dunia. Dan perang panjang tanpa akhir pun akan terus berlangsung.

Obama telah meletakkan pondasi bagi pemerintah berikutnya untuk melakukan pembunuhan atas musuh, baik yang nyata maupun yang masih dikira-kira. Adam Schiff, anggota Partai Demokrat dari Southern California, memperingatkan bahwa "jika AS bertindak dengan cara yang bertentangan dengan otoritas hukum kita sendiri, maka kita telah mengundang negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama."[48]

Dampak-Dampak Global War on Terrorism

Global War on Terrorism telah melahirkan kebijakan pembunuhan yang ditargetkan, penyadapan tanpa surat jaminan, penyiksaan, penahanan tanpa batas waktu, pemindahan tawanan ke sebuah penjara rahasia di negara lain untuk disiksa, baik untuk AS maupun oleh AS.

Keberhasilan pemerintah Amerika Serikat, baik di masa Bush maupun Obama, untuk membingkai konflik ini sebagai sebuah “perang melawan teror” menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai pelanggaran hukum dan penyiksaan. Bahasa perang melawan teror menjadi justifikasi digunakannya prosedur darurat.

Pemerintah berpendapat bahwa penggunaan bingkai perang disebabkan oleh potensi bahaya yang ditumbulkan oleh musuh. Pemerintah Amerika Serikat sering menyatakan bahwa "jika ada satu pelajaran dari 9/11, maka itu adalah bahwa ini bukan sekadar tindak pidana, dan bahwa perang yang dilancarkan terhadap kita adalah benar-benar perang, bukan metaforis atau abstrak."[49]Ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa karena terorisme berbeda, maka aturan saat ini tidak berlaku.

Gabor Rona, Direktur Utama Human Rights First, menegaskan bahwa Hukum Humanitarian Internasional (IHL) hanya mengenal dua jenis konflik bersenjata: (1) konflik bersenjata internasional, yaitu konflik antara negara-negara yang berdaulat, dan (2) konflik bersenjata non-internasional, diantaranya adalah pemberontakan, perang saudara, atau operasi gerilya yang pada dasarnya bersifat lokal baik ruang lingkup maupun tujuannya. Paradoks yang disajikan oleh Global War on Terrorism adalah bahwa saat ia dilancarkan secara global, musuh yang diidentifikasi oleh AS adalah sekumpulan non-state actor. Situasi ini tidak diperbolehkan dalam hukum yang berlaku dalam IHL.[50] Konflik bersenjata harus berskala internasional, dengan partisipasi eksklusif beberapa negara, atau non-internasional, yang melibatkan salah satu dari banyak aktor non-negara. Dari sini, jelas bahwa Global War on Terrorism jatuh di luar pemahaman hukum IHL tersebut. Dalam bahasa Mark W. Vorkink dan Erin M. Scheick, "Perang melawan teror telah bersifat taktis maupun politis. Bahkan jika Anda mengklasifikasikannya sebagai perang, kita harus tetap menerima totalitas aturan hukum, bukannya malah menggunakan secara selektif aturan perang demi tujuan politik."[51]

 

  1. 1.    Islamophobia

Salah satu dampak dari Global War on Terrorism adalah meningkatnya islamophobia, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Perang melawan teror yang dikomando oleh AS secara eksplisit diarahkan untuk memerangi kelompok Islam, sebagaimana ungkapan pertama kali George W. Bush sesaat pasca serangan 11 September yang menyatakan bahwa perang melawan teror ini adalah perang salib baru. Meskipun Barat berusaha menekankan bahwa perang ini bukanlah perang terhadap Islam, namun invasi ke Afghanistan, kemudian ke Irak, dan akhir-akhir ini dilanjutkan dengan invasi ke Mali dan Libya membuat teori tentang “clash of civilization”—dimana Barat melakukan perang peradaban melawan Islam—mengemuka.

Teroris diidentikkan dengan Islam, dan berbagai kebijakan yang diambil oleh beberapa negara pun mengidentikkan teroris dengan Islam. Serangan terhadap masjid, pusat komunitas Islam, dan serangkaian aturan hukum yang diarahkan pada umat Islam pun berhasil dibuat.

Meski demikian, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Duke University dan University of North Carolina, “ancaman terorisme yang dilakukan oleh Muslim Amerika radikal terlalu dibesar-besarkan.”[52]

Warga Amerika masih terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan Islam radikal, ketakutan yang sengaja disebarkan dan dipupuk oleh media-media Barat. Jika seseorang mengikuti jaringan berita Barat, tampak seolah-olah semua teroris adalah Muslim. Bahkan telah menjadi aksioma di beberapa kalangan bahwa "tidak semua Muslim adalah teroris, tapi hampir semua teroris adalah Muslim".

 

Namun persepsi bukanlah realitas. Data yang ada justru tidak mendukung kesimpulan tersebut. Pada website resmi FBI, terdapat daftar kronologis dari semua serangan teroris yang dilakukan di wilayah AS dari tahun 1980 sampai ke tahun 2005.[53] Dalam daftar tersebut, terorisme yang dilakukan oleh ekstrimis Yahudi lebih besar dibandingkan yang dilakukan oleh umat Islam (7% vs 6%). Yahudi radikal tersebut melakukan aksi terorisme atas nama agama mereka, meski demikian mereka tidak dianggap sebagai teroris Yahudi.

 

Data lain yang dirilis oleh Europol menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan oleh umat Islam di Eropa pada tahun 2006-2010 hanya 0,5%. Sedangkan pada rentang waktu 2009 dan 2010, hanya 4 serangan (0,7%) yang dilakukan oleh Muslim. Pada rentang waktu yang sama, serangan yang dilakukan oleh kelompok separatis adalah sebanyak 397 serangan (73%). Dengan kata lain, kelompok separatis melakukan serangan 99,2 kali lebih banyak dibandingkan umat Islam. Serangan lainnya dilakukan oleh kelompok sayap kiri, yaitu sebanyak 85 serangan (16%).[54]

Selain itu, April 2013 silam Juan Cole melakukan perbandingan mengenai korban yang terbunuh dalam perang dan kekerasan politik oleh agama pada abad ke-20.[55] Hasilnya cukup mengagetkan. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 100 juta orang terbunuh oleh pasukan Kristen selama perang dan kekerasan politik di abad ke-20, dimana 16 juta di antaranya terjadi pada Perang Dunia I dan 60 juta terjadi pada Perang Dunia II. Sedangkan korban yang diakibatkan oleh pasukan Islam sebanyak 2 juta jiwa.

Dari data tersebut, menurut Cole, “dibutuhkan semacam kebutaan yang aneh untuk memandang orang-orang Kristen Eropa sebagai orang yang "baik" dan Muslim sebagai agama kekerasan, jika kita melihat data jumlah korban tewas pada abad kedua puluh tersebut. Manusia adalah manusia, dan spesies ini terlalu muda dan terlalu saling berhubungan untuk dibedakan antara satu kelompok ke kelompok lainnya. Orang-orang melakukan kekerasan akibat dari ambisi atau keluhan, dan semakin kuat mereka, semakin banyak kekerasan yang tampaknya mereka akan lakukan.”[56]

 Timbulnya persepsi bahwa teroris adalah Islam—meski fakta menunjukkan kelompok lain yang lebih banyak melakukan serangan teror—tak lepas dari peranan liputan media atasnya. Media akan memberikan liputan yang masif jika serangan dilakukan oleh umat Islam, namun liputan yang sama tidak diberikan jika pelaku serang tidak pas dengan narasi “Islam adalah ancaman abadi di zaman kita.” Mereka hidup dalam dunia fantasi dimana setiap orang merasa “secara politik dibenarkan” untuk mengritik Islam dan Muslim. Bahkan, AS pun mulai campur tangan tentang bagaimana cara berIslam yang benar, tentunya dalam pandangan mereka. Penggantian kurikulum agama di negara Islam adalah salah satu usaha yang mereka lakukan saat ini.

  1. 2.    Perang Melawan Teror Senilai $ 5 Trilyun

Ketakutan akan terorisme telah dimanfaatkan secara maksimal oleh para politisi Amerika lebih dari satu dekade. Ketakutan irasional tersebut telah memicu pengeluaran militer secara besar-besaran, perang tanpa akhir, pengikisan hak-hak dan privasi individu, dan tentu saja, Islamophobia.

Dalam dekade terakhir, ancaman terorisme telah digunakan oleh AS untuk membenarkan pelanggaran Konstitusi, invasi ke negara lain, undang-undang pengawasan rahasia, pemantauan orang tak bersalah tanpa alasan yang masuk akal, dan defisit anggaran yang terjadi secara terus menerus—karena sejumlah besar uang digunakan untuk mendanai operasi militer dan pengawasan. Namun, berdasarkan peneltian yang dilakukan oleh Professor John Muller dari Ohio State University, secara mengejutkan jumlah korban tewas akibat terorisme di Amerika Serikat sangat kecil. Dari data yang tersedia dalam 5 tahun terakhir, rata-rata 4,6 orang Amerika meninggal per tahun akibat serangan teroris domestik.[57] Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah korban tewas akibat sambaran petir, serangan anjing, tenggelam di kamar mandi, dan bermain american football.[58] Sebaliknya, dalam jurnal yang dirilis oleh PloS Medicine pada bulan Oktober 2013 silam menunjukkan fakta yang cukup mencengangkan. 500 juta rakyat sipil Irak tewas akibat invasi AS ke Irak dari tahun 2003-2011.[59]

Selama 20 tahun terakhir (yang meliputi serangan 9/11), jumlah kematian rata-rata akibat terorisme di Amerika sebesar 162 orang per tahun. Jumlah ini jauh lebih kecil bandingkan dengan 679.853 yang meninggal akibat penyakit jantung setiap tahun, 52.823 orang yang meninggal karena pneumonia dan flu, dan 17.961 orang yang meninggal karena "terjatuh."[60]

Sejak 9/11, anggaran keamanan nasional dan intelijen AS meningkat sebesar $ 65 milyar per tahun.[61] Jika anggaran negara bagian, sektor swasta, dan opportunity cost juga dimasukkan, maka total biaya akan naik menjadi $ 132 milyar per tahun. Angka itu masih belum memasukkan beberapa pengeluaran lain, termasuk pengeluaran militer AS.

Jika kita menggunakan acuan angka anggaran $ 65 milyar per tahun, maka setiap tahunnya AS menghabiskan lebih dari $ 400 juta untuk pencegahan terorisme per korban. Angka ini jauh lebih besar  dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan penelitian pencegahan kanker, yang hanya menghabiskan $ 9.000 per korban.

Pertanyaan yang banyak diajukan oleh warga AS adalah apakah biaya sebesar itu layak?

Standar cost/benefit analysis digunakan oleh pemerintah AS untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit seperti ini. Sebelum memutuskan utuk membuat regulasi keamanan, pemerintah akan menimbang antara kehidupan yang diselamatkan dibandingkan dengan biaya moneter dari regulasi tersebut. Secara umum, jika biaya moneter penyelamatan kehidupan seseorang lebih besar dari $ 8 juta, regulasi tersebut tidak akan disetujui.[62]

Berkaitan dengan upaya-upaya anti-terorisme, didapati bahwa pengeluaran yang harus dikeluarkan ratusan kali lebih banyak dibanding kemampuan untuk memberikan keamanan. Dengan anggaran sebesar itu, Profesor John Mueller menaksir bahwa AS perlu menggagalkan setidaknya 1.667 serangan ala Times Square per tahun—dengan asumsi bahwa semua upaya tersebut sukses—agar pengeluaran saat ini dianggap mampu memberikan keuntungan.

Manusia secara alami lebih takut dan lebih trauma dengan kematian akibat kekerasan. Jadi mungkin bagi AS, menyelamatkan nyawa dari terorisme lebih penting daripada menyelamatkan dari kematian yang disebabkan oleh non-kekerasan. Tapi bagaimana dengan kejahatan kekerasan lainnya? Dalam hal ini, ternyata AS menghabiskan lebih banyak uang pada upaya anti-terorisme daripada biaya total yang dikeluarkan untuk memerangi segala bentuk kejahatan lainnya secara akumulatif.[63] Padahal fakta menunjukkan bahwa warga Amerika 3000 kali lebih mungkin untuk meninggal akibat pembunuhan daripada serangan teroris.

Menurut Pentagon, AS setidaknya telah menghabiskan $ 1 triliun dalam "perang melawan teror".[64] Sementara beberapa ahli lain memperkirakan bahwa pengeluaran selama “perang melawan teror” lebih dari $ 5 triliun.[65] Selain itu, Iraq Body Count melaporkan setidaknya 115.000 warga sipil Irak terbunuh dalam Perang Irak, hanya didasarkan pada peristiwa yang didokumentasikan.[66]

Jadi, apa artinya semua ini?

Mengingat kecilnya risiko terorisme bagi kehidupan warga Amerika, dan fakta bahwa sebagian besar respon atasnya justru nampak tidak menargetkan bahaya nyata dari fenomena ini, tidak perlu sebuah lompatan besar untuk membuat argumen bahwa tujuan sebenarnya dari "perang melawan teror" bukanlah menyelamatkan nyawa, melainkan menyediakan justifikasi yang luas dan tanpa akhir untuk berbagai macam kebijakan regresif. Atas nama terorisme, pemerintah AS merasa telah dibenarkan untuk melakukan invasi ke negara lain, melucuti kebebasan dasar warganya secara besar-besaran, dan menggeser uang kepada para kontraktor militer dan menjauhkannya dari hal-hal lain yang sejatinya justru lebih mengancam kehidupan manusia dalam skala besar.

  1. 3.    Penyiksaan

Penyiksaan menjadi salah satu dampak paling mengerikan dari Global War on Terrorism yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai sebuah negara yang menggembor-gemborkan demokrasi, Amerika Serikat paham bahwa tidak mungkin untuk melakukan penyiksaan di negara yang selama ini mengklaim sebagai penjunjung tinggi peradaban. Karenanya, “torture by proxy” menjadi pilihan yang mereka ambil. Mereka meminjam tangan-tangan rezim diktator untuk menyiksa orang-orang yang dianggap sebagai teroris.

Istilah "torture by proxy" digunakan oleh beberapa kritikus untuk menggambarkan situasi di mana CIA dan lembaga AS lainnya memindahkan warga sipil yang dianggap teroris—yang ditangkap dalam upaya perang terhadap terorisme—ke negara-negara yang dikenal secara kejam menggunakan metode penyiksaan selama proses interogasi. Penyiksaan tersebut dilakukan dengan pengetahuan atau persetujuan dari lembaga-lembaga Amerika Serikat.

Dalam sebuah dokumen CIA yang bocor, ditemukan fakta bahwa pemerintah AS melakukan transfer tahanan ke Libya untuk kemudian disiksa di sana. Salah seorang mantan tahanan mengungkapkan bahwa ia disiksa dengan waterboarding. Ia juga pernah dimasukkan ke dalam sebuah kotak terkunci dengan panjang sekitar 1 meter pada masing-masing sisi. Terdapat lubang-lubang kecil dalam kotak tersebut, dimana para interogator menusuk-nusuknya dengan sebuah benda yang kecil tapi panjang. Tahanan lain mengungkapkan bahwa ia dimasukkan ke dalam sebuah kotak panjang, sempit, dengan lebar 60 cm, dan dengan posisi satu tangan dibelenggu ke atas. Ia dimasukkan  dalam kotak tersebut selama satu setengah hari dengan iringan musik yang sangat keras di dalam kotak tersebut. Tahanan lain mengaku ia dimasukkan dalam kotak yang serupa, dimana ia tidak memiliki pilihan lain kecuali buang air kecil dan air besar di kotak tersebut.[67]

Dalam hukum Amerika Serikat sendiri, mentransfer seseorang ke sebuah tempat yang ia akan berisiko mendapatkan penyiksaan merupakan sebuah pelanggaran hukum. Kenyataan tersebut bertentangan dengan janji Condoleezza Rice, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yang men/yatakan bahwa "Amerika Serikat tidak mengangkut, dan tidak akan mengangkut siapa pun, ke suatu negara ketika kita yakin ia bahwa akan disiksa. Apabila diperlukan, Amerika Serikat akan mencari jaminan bahwa orang-orang yang dipindahkan tersebut tidak akan disiksa."[68] Janji yang sama juga diucapkan oleh Rice saat mengatakan bahwa “pemerintah Amerika Serikat tidak akan mengotorisasi atau mengampuni penyiksaan tahanan. Penyiksaan, dan konspirasi untuk melakukan penyiksaan, adalah sebuah kejahatan di bawah undang-undang Amerika Serikat, dimanapun ia terjadi di dunia ini.”[69]

Penyiksaan, penjara rahasia, dan transfer tahanan tersebut tidak hanya melibatkan rezim-rezim diktator di negara Timur Tengah, namun juga negara-negara Eropa yang selama ini sering meneriakkan soal hak asasi manusia. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada bulan Juni 2006, Council of Europe memperkirakan bahwa sekitar 100 orang telah diculik oleh CIA di wilayah Uni Eropa bekerjasama dengan anggota Dewan Eropa, dan kemudian memberikannya kepada negara lain. Menurut laporan Parlemen Eropa bulan Februari 2007, CIA telah melakukan 1.245 penerbangan yang sebagian besar diantaranya ditujukan ke negara yang si terduga teroris tersebut berpotensi mendapatkan penyiksaan. Tindakan tersebut telah melanggar pasal 3 Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.[70]

Peran Petugas Medis dalam Penyiksaan

Melindungi pasien dari "penderitaan dan ketidakadilan," menghormati kerahasiaan, dan tidak pernah mengambil keuntungan dari pasien yang rentan adalah salah satu prinsip inti yang harus dilakukan oleh para petugas medis. Namun CIA dan Departemen Pertahanan AS justru menginstruksikan dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk mengabaikan prinsip-prinsip ini saat mengawasi tahanan Amerika Serikat atas nama apa yang disebut sebagai "perang melawan teror."

CIA meminta para stafnya untuk tidak terlalu menghiraukan prinsip-prinsip mereka dan lebih mengutamakan pengumpulan data intelijen dan praktik keamanan.

Dokter dan psikolog yang bekerja untuk militer AS melanggar kode etik profesi mereka di bawah instruksi dari Departemen Pertahanan dan CIA untuk terlibat dalam penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan terhadap tersangka teroris.

Para tenaga medis profesional tersebut diberitahu bahwa mantra etis mereka "pertama, jangan membahayakan" tidak berlaku, dengan alasan bahwa mereka tidak sedang merawat orang sakit.

Dalam laporan berjudul “Ethics Abandoned: Medical Professionalism and Detainee Abuse in the War on Terror”, Departemen Pertahanan AS menyebut tenaga medis yang terlibat dalam interogasi sebagai "petugas keamanan" daripada dokter. Dokter dan perawat diminta untuk berpartisipasi dalam pemaksaan makan tahanan mogok makan, yang bertentangan dengan aturan World Medical Association dan American Medical Association. Mereka juga diminta untuk memberitahukan kondisi fisik dan psikologis tahanan kepada interogator. Selain itu, mereka juga tidak mematuhi rekomendasi dari Army Surgeon General untuk melaporkan penyiksaan terhadap tahanan.

Kantor pelayanan medis CIA memainkan peran penting dalam memberikan saran kepada Departemen Kehakiman AS tentang metode "peningkatan interogasi"—seperti penambahan sleep depriviation (kurang tidur) dan waterboarding—dan mengakuinya sebagai bentuk penyiksaan yang dapat diterima secara medis. Tenaga medis CIA juga hadir saat dilakukan penyiksaan dengan menggunakan waterboarding.

Dr. Gerald Thomson, profesor di Columbia University dan salah satu anggota task force mengatakan bahwa, "Publik Amerika memiliki hak untuk tahu bahwa perjanjian dengan dokter untuk mengikuti etika profesional bersifat tegas terlepas dimana mereka bertugas. Sudah jelas bahwa atas nama keamanan nasional, militer telah memalsukan perjanjian tersebut. Dokter telah diubah menjadi agen militer dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etika dan praktek medis. Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan hal ini tidak pernah terjadi lagi."

Dokter diminta untuk memberikan akses informasi medis dan psikologis tentang tahanan kepada para interogator, untuk kemudian mereka gunakan untuk menekan tahanan tersebut. Para tahanan tidak diizinkan untuk menerima pengobatan atas penderitaan yang disebabkan oleh penyiksaan yang mereka alami.

David Rothman, Presiden IMAP menegaskan bahwa, "memakai seragam tidak, dan seharusnya tidak, membatalkan prinsip-prinsip dasar profesionalisme medis. ‘Jangan membahayakan' dan 'utamakan kepentingan pasien’ harus berlaku untuk semua dokter di mana pun mereka bertugas."

  1. 4.    Drone yang Kejam

"Kejam dan tak berperikemanusiaan.” Itulah julukan yang diberikan oleh Frederick P. Hitz, mantan inspektor jenderal CIA,  untuk menggambarkan dampak dari Drone yang dijalankan oleh Amerika Serikat di Pakistan, Yaman, dan beberapa wilayah di belahan dunia yang lain atas nama Global War on Terrorism. Drone tak sekadar sebagai sebuah aplikasi kekuatan mematikan yang dilakukan tanpa peringatan untuk menghancurkan tersangka teroris dan seringkali orang-orang yang tidak bersalah. Lebih memprihatinkan, pembunuhan tersebut dilakukan dari jarak ribuan kilo dari medan pertempuran. Hitz juga menyatakan bahwa serangan drone sendiri merupakan sebuah bentuk terorisme tersendiri.        

Ketika Barack Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serkat pada tahun 2008, harapan akan perubahan menyebar di seluruh dunia—berharap bahwa ia akan mengakhiri partisipasi AS dalam penyiksaan, berharap bahwa ia akan segera menutup penjara di Guantanamo, berharap bahwa ia akan menghentikan penyadapan secara sewenang-wenang, dan berharap bahwa ia akan mengembalikan keseimbangan antara kebebasan sipil dan keamanan nasional.

Beberapa hari setelah pidato pelantikannya, sebuah pesawat tak berawak CIA menjatuhkan rudal Hellfire di rumah Fahim Qureishi di Pakistan, menewaskan tujuh anggota keluarganya dan melukai Fahim. Fahim baru berusia 13 tahun, dan akhirnya harus hidup hanya dengan satu mata dan dengan pecahan peluru di perutnya.[71] Dan anehnya, tidak ada militan di tempat yang diserang tersebut.

David Klaidman mengungkapkan bahwa Obama diberitahu tentang kesalahan sasaran tersebut, namun ia tidak menawarkan ganti rugi, karena pada tahun 2009, Amerika Serikat tidak mengakui keberadaan program drone di Pakistan, meskipun program tersebut sudah dilaporkan secara luas di media.[72]

Sadaullah Wazir adalah korban lain dari drone Amerika tak lama setelah pelantikan pertama Obama. Rumahnya di Waziristan Utara menjadi sasaran serangan drone pada tanggal 7 September 2009. Serangan tersebut menewaskan empat anggota keluarganya. Sadaullah berusia 14 tahun ketika serangan tersebut terjadi. Beberapa hari setelah serangan, ia terbangun di rumah sakit Peshawar mendengar kabar bahwa kedua kakinya harus diamputasi dan bahwa ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Dia meninggal tahun lalu, 2012, tanpa menerima ganti rugi atau bahkan permintaan maaf. Sekali lagi, kabarnya, tidak ada militan di tempat tersebut.[73]

Fahim dan Sadaullah—keduanya masih anak-anak—adalah hanya sedikit dari ribuan rakyat tak berdosa lain yang menjadi korban keganasan drone. Menurut Bureau of Investigative Journalism, serangan drone telah menewaskan antara 416-957 rakyat sipil tak berdosa di Pakistan antara tahun 2004–2014, dimana 168-202 diantaranya adalah anak-anak.

Dengan menjadikan drone sebagai alat kebijakan luar negeri utama, Obama telah memainkan peran sebagai jaksa penuntut, hakim, juri, dan eksekutor sekaligus. Tanpa mendeklarasikan perang, AS telah menyerang Pakistan dengan lebih dari 350 serangan drone sejak tahun 2004. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 2.500 orang, termasuk 200 anak-anak.[74] Meskipun dinilai sebagai senjata dengan tingkat presisi tinggi, 98 persen yang terbunuh dari serangan tersebut yang merupakan korban tak berdosa atau militan tingkat rendah.[75]

Drone bukan hanya membunuh, namun ia juga meneror seluruh masyarakat dengan bunyi dengungan yang muncul di atas atap rumah mereka. Sebuah studi yang dilakukan oleh Stanford/NYU Law School berjudul Living Under Drones menunjukkan bagaimana keberadaan drone mampu mengacaukan kehidupan masyarakat. Para orang tua takut untuk mengirimkan anak mereka ke sekolah. Mereka juga takut untuk menghadiri pernikahan, pemakaman, atau segala bentuk perkumpulan masyarakat lainnya.[76]

AS kini seolah mempunyai otoritas untuk membunuh seseorang di manapun. Menurut Philip Alston, mantan Pelapor Khusus PBB tentang Eksekusi Extrajudusial, penggunaan drone akan membawa pada kondisi chaos.[77]

Drones adalah pesawat militer yang dikendalikan baik oleh 'pilot' yang berada sering ribuan mil dari tempat operasi, atau sistem otomatis yang telah dirancang untuk menjalankan misi yang telah diprogram. Drone bisa digunakan untuk pengintaian dan juga bisa dipersenjatai dengan rudal dan bom.

Bahkan meski tidak menjatuhkan bom, drone bisa menimbulkan efek panik dan kecemasan saat mereka diterbangkan. Drones bisa mengudara hingga 80 jam pada suatu waktu, dan suara dengungan konstan yang mereka hasilkan bisa memberikan efek buruk pada masyarakat yang mereka targetkan. Dampaknya, sulit untuk mengabaikan perlawanan sah yang timbul dari kehadiran drone ini dan permusuhan terhadap Barat yang dihasilkan oleh drone.Drone bersenjata telah menewaskan ribuan orang di Afghanistan, Pakistan, dan Yaman. Pada saat drone dilihat oleh pemerintah Barat sebagai opsi "berbiaya rendah" untuk melakukan campur tangan luar negeri, sebagai perpanjangan dari Perang Melawan Teror, penentangan atasnya juga semakin meningkat. Berikut ini alasannya:

  • Drones meningkatkan ancaman terorisme dan ketidakamanan

Sebagaimana yang dikatakan oleh mantan kepala pusat kontra-terorisme CIA soal drone, “kita telah menyusuri jalan yang menciptakan lebih banyak musuh dibandingkan menghilangkannya dari medan perang."

  • Ribuan orang telah terbunuh

Menurut Biro Jurnalisme Investigasi, sampai Agustus 2013, 3.584 orang telah terbunuh di Pakistan oleh 371 serangan drone AS.

  • Mempertahankan kehadiran militer di Afghanistan

Pemerintah Inggris dan AS telah mengumumkan jadwal penarikan pasukan militer di Afghanistan pada tahun 2014. Tapi setelah lebih dari 12 tahun perang di Afghanistan, di mana puluhan ribu warga sipil telah tewas, Pentagon mengumumkan bahwa drone dapat digunakan untuk memperpanjang perang sampai setidaknya tahun 2015. Oleh karena, penggunaan drone akan terus berlanjut disaat mereka mempresentasikan ‘rencana penarikan pasukan’ sebagai sebuah kesuksesan.

  • Membuat intervensi luar negeri semakin mudah

Sebuah pernyataan dari Menteri Pertahanan Inggris pada Januari 2013 menunjukkan betapa mudahnya kemungkinan melakukan intervensi militer di luar negeri. Phillip Hammond menolak permintaan Perancis untuk mengirim drone ke Mali karena "dampak yang tidak dapat diterima pada operasi yang telah kami lakukan di Afghanistan”. Aspirasi rakyat dikesampingkan dan pertanyaan apakah publik mendukung perang baru di Mali bahkan tidak pernah diangkat. Lebih dari satu dekade Perang Melawan Teror yang berdampak pada hilangnya kehidupan secara mengerikan dan ketidakamanan yang telah dihasilkan, membuat penentangan publik terhadap perang semakin menguat. Dan drones nampaknya menjadi cara untuk meluncurkan perang rahasia baru, di luar radar dan pantauan masyarakat.

  • Drone tidak tepat sasaran

Para pendukung drone mempromosikan tingkat akurasi dan presisi yang diberikan oleh drone. Memang benar bahwa teknologi memungkinkan pembatasan target dalam lingkup area yang cukup kecil, tapi drone tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa teroris dan siapa yang bukan. Statistik menunjukkan bahwa dari 3.584 yang terbunuh di Pakistan oleh serangan drone AS, perkiraan kasar menunjukkan bahwa 928 diantaranya warga sipil yang tidak bersalah. Mungkin karena alasan inilah yang membuat Kementerian Pertahanan tidak pernah memberikan jumlah korban yang terbunuh di Afghanistan.

Dalam laporan yang dirilis oleh Center for Civilians in Conflict dan Human Rights Clinic Columbia Law School yang berjudul “The Civilian Impact Of Drones”, serangan drone telah memberikan dampak yang cukup mengerikan kepada masyarakat yang menjadi target. Selain kematian dan cedera, drone juga memicu munculnya balas dendam, stigma negatif pada korban yang belum tentu merupakan target yang sah, meningkatkan kekerasan dan ketidakstabilan, hancurnya kondisi psikologis masyarakat, serta meningkatnya kemiskinan, pengungsian, dan hilangnya harta benda.

Kesimpulan

Lebih dari satu dekade Perang Global Melawan Teror berlangsung. Tidak ada keraguan bahwa banyak hal telah berubah sebagai respon atas serangan 9/11. Perubahan ini telah mempengaruhi individu, organisasi, dan negara. Bagi individu, perang melawan terorisme telah membatasi beberapa kebebasan fundamental dan mungkin telah melanggar hak privasi mereka. Lebih penting lagi, banyak orang telah kehilangan nyawa mereka dan harus mengungsi sebagai konsekuensi dari perang tersebut. Dalam tingkat organisasi, kita telah menyaksikan kelahiran lembaga keamanan baru, kebijakan kontraterorisme baru, dan munculnya entitas yang dianggap sebagai teroris baru. Pada tingkat negara, telah terjadi perubahan rezim secara paksa sebagai respon langsung terhadap serangan 9/11.

Kemunafikan AS, histeria yang ditiupkan oleh media, dan berbagai kebijakan luar negeri AS telah melunturkan image mereka di sebagian besar negara di dunia.

Kesalahan mendefinisikan musuh yang diiringi dengan berbagai kebijakan yang cenderung melanggar batas-batas etika perang, hukum internasional, dan hak asasi manusia telah membuat perang ini disebut sebagai “war on error”, perang yang salah, dan “dirty war”, perang yang kotor. Tidak ada akhir yang nampak dari perang ini. Berbagai kebijakan baru justru mengarah bahwa perang ini akan menjadi perang yang panjang dan abadi.

Dengan berbagai fakta kekeliruan perang ini, sudah seyogyanya para akademisi mengikuti naluri akademiknya, kritis mengakui bahwa perang ini salah. Demikian juga para tokoh Islam, sebagai corong perjuangan dan aspirasi umat, untuk lebih peka terhadap kekeliruan perang ini.



[1]http://archives.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcrip/
[2]http://www.usatoday.com/news/washington/executive/rumsfeld-memo.htm
[3] Birdget Rose Nolan, “Information Sharing and Collaboration in the United States Intelligence Community: An Ethnographic Study of the National Counterterrorism Center,” University of Pennsylvania, 2013, hal. 41
[4] idem
[5]http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university
[6] http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/15/iraq-war-civiliandeathtoll500knewstudyestimates.html
[7]http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-building-secret-drone-bases-in-africa-arabian-peninsula-officials-say/2011/09/20/gIQAJ8rOjK_story.html?hpid=z1
[8]http://www.nytimes.com/2012/02/13/us/admiral-pushes-for-freer-hand-in-special-forces.html
[9]http://www.alternet.org/story/154207/the_3_stages_of_the_%22war_on_terror%22%3A_from_shock_and_awe_to_assassinations/
[10]http://www1.rollingstone.com/extras/RS_REPORT.pdf
[11]http://www.nytimes.com/2009/05/13/world/asia/13commander.html
[12]http://www.nytimes.com/2009/12/01/opinion/01brooks.html
[13]http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan
[14]Soldier, Thinker, Hunter, Spy: Drawing a Bead on Al Qaeda, the New York Times, 3 September 2011, http://www.nytimes.com/2011/09/04/world/04vickers.html?pagewanted=all
[15]Sorry, Charlie. This Is Michael Vickers's War, Wahington Post, 28 Desember 2007, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/27/AR2007122702116.html
[16]http://www.washingtonpost.com/world/national-security/as-us-pakistani-relations-sink-nations-try-to-figure-out-a-new-normal/2012/01/13/gIQAklfw3P_story.html
[17]http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/321/html
[18]http://www.brookings.edu/research/papers/2003/05/23middleeast-byman
[19]http://www.cnsnews.com/news/article/penny-starr/al-qaeda-path-defeat-clapper-no-dhs-chief-yes
[20]http://www.newyorker.com/reporting/2014/01/27/140127fa_fact_remnick?currentPage=all
[21]http://www.nytimes.com/2014/01/26/sunday-review/the-franchising-of-al-qaeda.html?_r=0
[22]http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/02/04/war_on_error_al_qaeda_terrorism
[23] http://www.foreignaffairs.com/articles/140680/michael-doran-william-mccants-and-clint-watts/the-good-and-bad-of-ahrar-al-sham
[24]http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/02/04/war_on_error_al_qaeda_terrorism
[25]http://www.outsidethebeltway.com/911-and-the-never-ending-war/
[26]http://www.washingtonpost.com/world/national-security/plan-for-hunting-terrorists-signals-us-intends-to-keep-adding-names-to-kill-lists/2012/10/23/4789b2ae-18b3-11e2-a55c-39408fbe6a4b_story.html
[27]http://www.nytimes.com/imagepages/2010/08/15/world/15shadowwarmap2.html?ref=world
[28]http://www.aclu.org/national-security/creating-gitmo-north-alarming-step-says-aclu
[29]http://www.huffingtonpost.com/2013/01/03/ndaa-obama-indefinite-detention_n_2402601.html
[30]http://www.theatlanticwire.com/national/2012/03/holder-due-process-doesnt-necessarily-mean-courtroom/49509/
[31]https://www.commondreams.org/headline/2012/12/31-1
[32]http://www.huffingtonpost.com/2013/01/03/ndaa-obama-indefinite-detention_n_2402601.html
[33] http://abcnews.go.com/Blotter/60-seconds-video-shows-us-secret-snatch-operation/story?id=22449318
[34]http://www.foxnews.com/politics/2014/01/17/us-agrees-to-send-new-arms-artillery-to-iraq-to-fight-al-qaeda/
[35]http://www.salon.com/2009/10/20/terrorism_6/
[36]http://www.aljazeera.com/news/americas/2012/12/20121210645962539.html
[37]http://www.rawstory.com/rs/2013/01/04/maddow-wonders-if-endless-war-on-terror-is-morally-forgivable/
[38]http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed04.asp
[39]http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/04/war-on-terror-endless-johnson
[40]http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/01/21/inaugural-address-president-barack-obama
[41] http://www.lawfareblog.com/2012/11/jeh-johnson-speech-atthe-oxford-union/ .
[42] Harold Hongju Koh, “How to End the Forever War?”, Oxford Union, Oxford, UK, 7 Mei, 2013
[43] http://www.nationaljournal.com/magazine/obama-will-never-end-the-war-on-terror-20140227
[44] http://www.ft.com/cms/s/0/82f0b076-be77-11e2-bb35-00144feab7de.html
[45]https://tagteam.harvard.edu/hub_feeds/1783/feed_items/187595/content
[46] idem
[47] idem
[48] http://www.nationaljournal.com/magazine/obama-will-never-end-the-war-on-terror-20140227
[49]Mark W. Vorkink & Erin M. Scheick, The “War on Terror” and the Erosion of the Rule of Law: The U.S. Hearings of the ICJ Eminent Jurist Panel, Human Rights Brief, Volume 14 Issue 1, 2006, hal. 4.
[50] idem
[51] idem
[52]http://edition.cnn.com/2010/US/01/06/muslim.radicalization.study/
[53]http://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005/terror02_05#terror_05sum
[54]https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/tesat2010_0.pdf
[55]http://www.juancole.com/2013/04/terrorism-other-religions.html
[56]http://www.juancole.com/2013/04/terrorism-other-religions.html
[57] Terrorism since 9-11: The American Cases, edited by John Mueller, February 2013.
[58] http://waronirrationalfear.com/facts
[59] http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/15/iraq-war-civiliandeathtoll500knewstudyestimates.html
[60] idem
[61]http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2011/09/does_the_united_states_spend_too_much_on_homeland_security.html
[62]http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2011/09/does_the_united_states_spend_too_much_on_homeland_security.html
[63] Veronique de Rugy, “The Economics of Homeland Security,” Washington, DC: Cato Institute, 2010, hal. 123.
[64] http://nation.time.com/2011/06/29/the-5-trillion-war-on-terror/
[65] http://www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11-reckoning/cost-graphic.html?_r=0
[66] https://www.iraqbodycount.org/
[67]http://www.wired.com/2012/09/helping-gadhafi-torture/
[68]http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm
[69] U.S. Dep’t of State, Remarks Upon her Departure for Europe, http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm
[70]http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1507.htm
[71] Mirza Shahzad Akbar, “Obama’s Forgotten Victims,” The New York Times, 23 Mei 2013
[72] idem
[73] idem
[74]http://www.thebureauinvestigates.com/namingthedead/drone-strikes/?lang=en
[75] http://www.cnn.com/2012/09/05/opinion/bergen-obama-drone/index.html
[76] http://www.livingunderdrones.org/
[77] http://harpers.org/blog/2010/06/rules-for-drone-wars-six-questions-for-philip-alston/