Apakah Arab Spring sama dengan Sykes-Picot’s Autumn?

31 March 2014

Perang Dunia I yang terjadi pada rentang tahun 1914-1918 dipandang berbagai kalangan sebagai satu penanda penting perubahan sosial, peta perpolitikan, perekonomian, militer, dan diplomatik global di awal abad 20. Dalam rentang masa itu, banyak peristiwa-peristiwa yang dampaknya terus berlanjut hingga kini. Baik yang berskala internasional, regional maupun lokal. Salah satu peristiwa yang dicatat sejarah, meski tampaknya remang-remang, adalah diadakannya Perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian ini sangat menentukan bagi perjalanan negara-negara Arab yang ada sekarang ini sekaligus berdampak signifikan terhadap berbagai pergolakan di Timur Tengah di alam modern.

Perang Dunia I

Ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian untuk membantu memahami terjadinya Perang Dunia I. Ketiga poin ini melibatkan kekuatan-kekuatan raksasa Eropa pada masa itu: Britania Raya (Inggris), Perancis, dan Rusia dalam satu kubu the Entente Powers atau Allied Powers (Kekuatan Sekutu), sedangkan di kubu lainnya Jerman dan Austria-Hongaria dengan sebutan the Central Powers (Kekuatan Sentral). Italia, Bulgaria, Amerika Serikat (saat itu belum menjadi ‘Super Power’), Iran dan Khilafah Turki Utsmani, yang awalnya netral, pada perkembangannya ikut terseret dalam perang.

Pertama, negara-negara kuat Eropa itu terlibat persaingan untuk saling memperluas kawasan jajahan luar negeri mereka dengan tujuan memperkuat pengaruh politik dan kondisi perekonomian negara. Turki Utsmani, yang pada saat itu tengah mengalami masa-masa kemerosotan—hingga mereka juluki “the Sick Man of Europe—merupakan sasaran empuk yang siap mereka perebutkan.

Wilayah-wilayah Turki Utsmani yang dibidik antara lain: Selat Turki karena letaknya yang sangat strategis, negeri-negeri di Jazirah Arab karena kekayaan alam sekaligus letak strategisnya sebagai penghubung tiga benua, wilayah sepanjang Mediterania, dan Semenanjung Balkan yang terletak di daratan Eropa.

Kedua, dua di antara negara-negara kuat Eropa tersebut—Austria-Hongaria dan Rusia—merupakan imperium yang berkomposisi multi-bangsa yang mana tren nasionalisme modern yang tengah berkembang saat itu cukup menjadi ancaman berarti bagi struktur politik dan kewilayahan mereka. Austria secara khusus merasa sangat terancam oleh nasionalisme Serbia. Sebab, di dalam wilayah kekuasaan Austria hidup jutaan rakyat yang menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa Serbia-Kroasia. Saat itu mulai mencuat isu pemisahan diri untuk bergabung dengan Serbia.

Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Austria untuk berusaha menguasai wilayah-wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang berada di Eropa, seperti Bosnia. Alasannya agar Serbia tidak bertambah luas dengan bergabungnya orang-orang Bosnia—yang berbahasa Serbia—menjadi bagian dari Serbia. Rusia, yang mengklaim diri sebagai pelindung Kristen Ortodoks, tentunya mem-back up Serbia beserta kepentingan-kepentingannya. Akibatnya, jika peristiwa kecil saja terjadi di kawasan Balkan maka perang antara Rusia dan Austria akan tersulut dengan mudahnya.

Poin di atas  membawa dampak pada poin ketiga; sistem aliansi yang baru terbentuk—the Central Power dan the Entente—berkonsekuensi bahwa jika Rusia dan Austria berperang, maka sekutu-sekutu mereka harus turut terlibat perang. Singkat kata, semua orang tahu bahwa di tahun 1914, jika bara satu peristiwa kecil menyala, maka perang besar akan berkobar.

Pembunuhan putra mahkota Austria, Franz Ferdinand, oleh beberapa orang pemuda pelajar Bosnia saat parade di jalanan Sarajevo pada 28 Juni 1914 adalah faktor meletusnya Perang Dunia I sebagaimana dicatat sejarah. Di balik itu, berbagai tangan yang berkepentingan bermain. Kalangan nasionalis Bosnia[1] salah satunya. Mereka ingin lepas dari cengkeraman Austria yang sejak 1908 secara resmi menganeksasi Bosnia dimana sejak 1870-an Austria telah mulai menjajah wilayah kekuasaan Turki Utsmani tersebut.

Bagi kaum nasionalis, tidak ada cara lain selain melibatkan kekuatan besar seperti Inggris dan Rusia untuk hadir menciptakan krisis di Balkan sehingga memunculkan peluang terjadinya perubahan politik dan sosial di Bosnia. Sebab dalam pandangan mereka, revolusi pemuda tanpa senjata—unsur yang tidak mereka miliki—tidak akan mungkin bisa membuat perubahan berarti.

Namun, di balik itu semua mereka tidak sadar bahwa sebetulnya itu adalah rangkaian upaya panjang dari kolonialis Eropa untuk menyeret Turki Utsmani dalam kancah perang besar untuk mengantarnya pada kematian. Kekuatan-kekuatan kolonialis Eropa menyadari bahwa the Sick Man of Europe akan segera runtuh setelah 600 tahun berdiri kokoh. Untuk alasan itu, mereka menyiapkan berbagai perangkat untuk membagi-bagi wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang membentang dari kawasan utara Afrika, Timur Tengah hingga kawasan Balkan ke dalam kontrol mereka.

Turki Utsmani dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan mereka masuk dalam perang dengan bergabung kepada salah satu pihak. Dalam upaya penjajakan kemungkinan aliansi dengan pihak Sekutu, Utsmani melihat harga untuk itu terlalu mahal. Rusia tidak bersedia menghentikan tuntutannya agar Turki Utsmani mengaku kalah karena kondisinya yang telah terisolasi akibat perang Balkan dan Italia sebelumnya. Selain itu, Rusia juga sangat menginginkan untuk memiliki Istanbul beserta selatnya yang membuka jalan ke Laut Mediterania, dan Blok Entente juga menekan tentara Utsmani dengan penuh hina.

Akhirnya, beberapa petinggi militer Utsmani mengusulkan agar Turki bergabung dengan Blok Sentral. Mereka yakin bahwa blok pimpinan Jerman itu akan segera memenangi perang. Akhirnya, pada 2 Agustus 1914, Turki menandatangani aliansi dengan Jerman untuk melawan Blok Sekutu.

Fakta yang terjadi adalah Blok Sentral menelan kekalahan dalam Perang Dunia I. Hal ini jelas merupakan sinyal kuat akan tercabik-cabiknya wilayah kekuasaan Utsmani di kemudian hari. Bahkan, ketika perang belum usai pun kekuatan imperialis calon pemenang perang sudah ‘ribut-ribut’ soal pembagian wilayah jajahan baru bekas kekuasaan Utsmani.

Selain faktor luar negeri yang demikian kuat menekan, problem-problem internal juga menyumbang saham retaknya Turki Utsmani. Misalnya sekularisasi Turki yang dimotori oleh Gerakan Turki Muda dan juga merebaknya faham nasionalisme modern secara masif cukup berpengaruh besar pada keinginan sebagian wilayah Turki untuk memisahkan diri dari pusat.

Seruan sultan kepada kaum Muslim untuk berjihad melawan kaum imperialis Perancis di Afrika Utara, melawan Inggris di Mesir, Sudan dan India, melawan Rusia di Asia Tengah ditanggapi dingin dengan tidak adanya gerakan perlawanan yang signifikan. Salah satu alasan gagalnya seruan jihad ini adalah karena sultan Utsmani melakukan aliansi dengan kekuatan Kristen Jerman dan Austria-Hongaria.

Sementara itu, di Jazirah Arab, sikap rakyat terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama memandang bahwa merebaknya perang merupakan kesempatan untuk memberontak terhadap Utsmani dan mendirikan sebuah negara kebangsaan Arab yang independen. Kelompok kedua, terdiri dari mayoritas keluarga-keluarga bangsawan Arab, menilai bahwa ini adalah kesempatan untuk mendirikan kerajaan Arab yang independen. Kelompok ketiga orang-orang Utsmani Arab memandang Khilafah Utsmani sebagai pelindung utama kaum Muslim terhadap imperialisme Eropa, oleh karenanya, mereka terus berjuang bersama Turki Utsmani sampai akhir peperangan.

Perjanjian Sykes-Picot

Lahirnya negara-negara Arab modern adalah sebuah proses panjang yang sangat rumit. Satu abad silam, wilayah jazirah Arab merupakan bagian dari Khilafah Turki Utsmani, sebuah imperium multi-etnis yang berbasis di Istanbul. Pada hari ini, peta politik dunia Arab tampak seperti suatu puzzle yang sangat acak. Suatu perjalanan yang kompleks dari peristiwa-perristiwa yang terjadi di tahun 1910-an yang mengakhiri Turki Utsmani dan bangkitnya negeri-negeri baru dengan perbatasan artifisial, yang memecah kaum Muslim satu sama lain.

Sudah jamak diketahui bahwa sebelum pertempuran militer dalam Perang Dunia I berakhir—ditandai dengan penandatanganan pernyataan kalah perang oleh Turki Utsmani pada bulan November 1918—sebenarnya Turki Utsmani sudah mengalami kekalahan. Wilayahnya di Eropa telah menyusut, wilayahnya di Arab mulai jatuh ke tangan lawan, jumlah tentara dan rakyatnya juga menurun drastis akibat perang.

Pilihan Menu Serba Lezat

Setelah masuknya Khilafah Turki Utsmani ke dalam perang di kubu Blok Sentral, pada bulan April 1915, Inggris mendirikan sebuah komisi antar-departemen, diketuai oleh Sir Maurice de Bunsen, untuk mempertimbangkan kepentingan mereka di Asiatik Turki. Komite de Bunsen menganggap ada empat opsi solusi yang bisa diambil terkait dengan Turki Utsmani:

  1. Pembagian wilayah tanpa syarat, hanya menyisakan negara kecil Utsmani di Anatolia;
  2. Membiarkan wilayah Utsmani seperti apa adanya, namun tunduk pada zona kontrol Kekuatan Raksasa atas pengaruh perdagangan dan politik;
  3. Melestarikan Utsmani sebagai negara merdeka di Asia;
  4. Menciptakan negara Utsmani federal dan terdesentralisasi di Asia.

Panitia tersebut akhirnya menerbitkan British Desiderata in Turkey and Asia pada 30 Juni 1915 dan merekomendasikan pilihan keempat sebagai solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Kerajaan Inggris itu.

Bersamaan dengan itu pula berbagai perjanjian rahasia digelar di antara para pihak calon pemenang perang. Bahkan, hal itu dipandang lebih penting dibandingkan operasi militer dalam perang itu sendiri. Yang intinya adalah merancang draft ‘bagi-bagi’ kekuasaan hasil pampasan perang.

Perjanjian Konstantinopel (the Constantinople Agreement, Maret-April 1915) adalah serangkaian proses tawar-menawar diplomatik yang berakhir dengan kesepakatan antara negara Sekutu (Inggris, Perancis dan Rusia) untuk menyingkirkan kebijakan Barat yang mencegah Rusia masuk ke kawasan kekuasaan Utsmani tersebut.

Penjanjian tersebut menjamin bahwa Inggris dan Perancis akan mendukung aneksasi Rusia atas kawasan perairan Konstantinopel dan wilayah di sekitarnya, asalkan Tsar Rusia menjadikan Istanbul sebagai pelabuhan bebas dan menjamin kebebasan pelayaran dagang melintasi area selat tersebut.

Kemudian, terkait dengan Italia, diadakan pula pernjanjian rahasia di London (the Treaty of London, 1915). Iming-iming Blok Sekutu kepada Italia agar bersedia ikut berperang membantu kubu mereka adalah:

  1. Inggris, Perancis dan Rusia mengakui kepentingan Italia di Laut Mediterania dan menyetujui Italia akan mendapat bagian di wilayah tersebut.
  2. Di Libia, dimana hak dan privilese masih berada di tangan Sultan Utsmani, akan diserahkan kepada Italia.
  3. Wilayah Eritrea, Somalia, dan Libia akan ditambahkan lagi kepada koloni Italia jika Inggris dan Perancis berhasil memperluas imperium mereka di wilayah Afrika.

Setelah Inggris dan Perancis selesai ‘memuaskan’ keinginan Rusia dan Italia, kini tiba giliran mereka berdua untuk mengukir batas pengaruh di atas pasir Timur Tengah yang amat luas dan strategis. Perancis, khususnya, sangat berantusias untuk segera melakukan pembagian karena mereka tahu bahwa Inggris telah melakukan negosiasi dengan pihak lain.

Hussein-McMahon Correspondence

Syarif[2] Husain, yang memegang kendali atas Hijaz semasa kekuasaan Turki Utsmani, menjelang pecah Perang Dunia I, berkeinginan untuk memisahkan diri dari Utsmani dengan mendirikan negara Arab. Inggris menangkap peluang bagus untuk melemahkan kekuatan Utsmani. Sir Henry McMahon, komisioner tinggi Inggris yang berkedudukan di Mesir, mengadakan komunikasi dengan Husain. Surat-menyurat antara keduanya melahirkan apa yang kemudian dikenal dengan Hussein-McMahon Correspondence.  Yang intinya, jika Husain bersedia melakukan revolusi melawan Utsmani, maka selepas perang—yang hampir dimenangkan oleh Blok Sekutu—Inggris akan memberikan keleluasaan kepada Husain untuk mendirikan negara Arab merdeka.

Wilayah yang diinginkan Husain sebagai calon negara Arab merdeka mencakup wilayah yang kini menjadi negara Syria, Lebanon, Palestina (yang kemudian dianeksasi oleh Israel), Yordania, Irak, dan sebagian wilayah Saudi Arabia (termasuk wilayah Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Negara-negara Teluk). Sebenarnya ada keraguan di hati Husain terhadap Inggris atas pemenuhan janji itu kelak. Meski demikian, ia tetap melanjutkan misinya melawan Utsmani dengan dibantu seorang pejabat militer Inggris, Thomas Edward Lawrence (Lauwrence of Arabia).

Pada akhir Perang Dunia I, barulah Syarif Husain mengerti bahwa pemerintah Inggris membuat perjanjian rahasia—Perjanjian Sykes-Picot—dengan sekutu lainnya di waktu bersamaan ketika ia bernegosiasi dengan Henry McMahon. Wilayah yang diminta Husain, ternyata dalam Perjanjian Sykes-Picot menempatkan wilayah Syira dan Lebanon di bawah kontrol Perancis, sementara Irak, Yordania dan Palestina di bawah kontrol Inggris sendiri.

Husain sadar sepenuhnya bahwa Inggris tidak ada niatan sama sekali untuk memegang perjanjian sebagaimana disebut dalam Hussein-McMahon Correspondence sebelumnya dan bahwa kekuatan Barat akan tetap menancapkan kukunya di Timur Tengah meski perang telah usai.

 

Perjanjian Sykes-Picot—yang bernama resmi The 1916 Asia-Minor Agreement—adalah sebuah perjanjian rahasia yang dilaksanakan pada 16 Mei 1916 sebagai akhir dari serangkaian negosiasi selama 1915-1916. Sebutan Perjanjian Sykes-Picot merujuk pada nama Sir Marks Sykes (wakil Inggris, 1879-1919) dan Francois Georges-Picot (wakil Perancis, 1870-1950).

Perjanjian yang melibatkan pemerintah Inggris dan Prancis ini membahas persoalan pembagian wilayah Turki Utsmani di antara kekuatan yang bersekutu tersebut. Sebagai bagian dari the Entente, Rusia juga diberi informasi tentang pembahasan perjanjian itu.

Namun, tak ada satu pun penguasa Arab yang dilibatkan. Padahal, pada saat itu, Inggris juga memiliki perjanjian dengan Syarif Husain, penguasa Hijaz (kawasan barat Jazirah Arab yang meliputi Mekah dan Madinah), terkait pembagian wilayah Hijaz atas jasanya dalam mengobarkan revolusi Arab melawan Turki Utsmani.

Perjanjian ini ditandatangani selang hanya beberapa bulan setelah dirumuskannya perjanjian yang termuat dalam Hussein-McMahon Correspondence. Tepatnya pada 16 Maret 1916.

Poin-poin pokok dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

  1. Rusia akan mendapatkan provinsi-provinsi di wilayah Armenia, yaitu Erzurum, Van, Trebizond (Trabzon), dan Bitlis, serta sebagian wilayah tenggara wilayah bangsa Kurdi.
  2. Perancis akan mendapatkan Lebanon dan kawasan pantai Syria, Adana, Cicilia, dan daerah pedalaman (termasuk Aintab, Urfa, Mardin, Diyarbakir, dan Mosul) berdampingan dengan bagian Rusia.
  3. Inggris akan mendapatkan Mesopotamia selatan, termasuk Baghdad, dan juga pelabuhan Haifa dan Akka (Acre) di Laut Mediterania.
  4. Di antara jatah yang diperoleh Inggris dan Perancis harus ada sebuah konfederasi negara-negara Arab atau sebuah negara Arab independen, yang dibagi ke dalam pengaruh Inggris dan Perancis.
  5. Alexandretta (Iskanderun), yang berada di pantai Levant (Syria Raya, Syam) harus dijadikan sebagai pelabuhan bebas.
  6. Palestina akan berada di bawah pengawasan internasional. Rusia menuntut internasionalisasi Palestina karena di sana terdapat banyak peninggalan agama Kristen Ortodoks, di samping Islam dan Yahudi.[9]

Perjanjian ini tidak hanya bergesekan dengan Hussein-McMahon Correspondence saja. Setelah mempelajari isi Perjanjian Sykes-Picot, Italia, yang ternyata tidak mendapatkan bagian sebanyak yang dijanjikan di awal masuk perang, meminta jatah lebih banyak sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Pada 1917, akhirnya Inggris, Perancis dan Italia sepakat bahwa Italia akan mendapatkan bagian tambahan yaitu distrik Izmir, Antalya, dan Konya, serta seluruh kawasan barat daya Anatolia.

Selain itu, perjanjian rahasia ini juga berbenturan dengan isi Deklarasi Balfour yang dideklarasikan tahun 1917 yang menyatakan dukungan Inggris atas pembentukan negara Yahudi di Palestina. Yang mana, sebelumnya kawasan itu sudah dijanjikan akan diberikan kepada Syarif Husain. Terlebih, sembilan puluh persen lebih penduduk Palestina adalah Arab.

Ambiguitas dalam kebijakan Inggris itu muncul karena adanya konflik internal antara pemerintah kolonial Inggris yang berada di India—yang lebih dulu ada—dengan Dinas Luar Negeri Inggris yang berkantor pusat di Kairo, Mesir. Pada awalnya, Inggris India memfokuskan diri untuk mengontrol kepentingan mereka di kawasan Teluk Persia dan Irak. Sementara, Dinas Luar Negeri di Kairo bergeser visi dengan lebih berfokus pada kontrak-kontrak perjanjian dengan para penguasa Arab di Hijaz dan Levant (Syam).

Pada Maret 1917, menjelang setahun dari penandatanganan perjanjian rahasia Sykes-Picot, pecah revolusi di Rusia. Pemerintah sementara, yang menggulingkan otokrasi Tsar, pada bulan April menerbitkan sebuah deklarasi yang mencela kebijakan-kebijakan sarat penaklukan dan pencaplokan wilayah yang digagas oleh pemerintahan Tsar.

Kemudian pada revolusi kedua, yang pecah pada Oktober 1917, Vladimir Lenin dengan Partai Bolsheviks-nya memegang kendali pemerintahan. Kaum Bolsheviks mengumumkan penolakan mereka terhadap semua klaim Tsar atas Istanbul, Selat Bosporus dan Selat Dardanella. Mereka juga mempublikasikan teks utuh dari Perjanjian Sykes-Picot, bersama dengan perjanjian-perjanjian rahasia lainnya yang pernah dilakukan oleh Tsar.

Implikasi Negatif

Berbagai kalangan menilai bahwa Perjanjian Sykes-Picot merupakan titik penting yang akan menentukan perjalanan Timur Tengah di kemudian hari yang penuh dengan ketidakstabilan. Perjanjian ini berpengaruh besar pada perjanjian-perjanjian berikutnya terkait dengan pembagian wilayah di TImur Tengah. Perjanjian ini membawa ketidakateraturan (disorder), bukannya keteraturan (order); itu adalah ‘dosa orisinal’ bagi Timur Tengah kontemporer, energi penggerak di balik mayoritas kekacauan yang terjadi di sana.[10]

Garis lurus mudah dibuat dan tidak merumitkan batas wilayah. Itu kemungkinan besar yang muncul dalam benak Sykes dan Picot ketika membagi-bagi wilayah Timur Tengah dalam peta. Pembagian wilayah pengaruh itu menguntungkan Inggris dan Perancis di awal abad 20, namun tidak demikian bagi rakyat yang mendiaminya.

Secara geo-politik, ada beberapa persoalan yang muncul dari Perjanjian Sykes-Picot.[11]

Pertama, perjanjian ini berlangsung secara rahasia, tanpa pengetahuan yang memadai tentang Arab dan menegasikan janji Inggris yang telah dibuat kepada bangsa Arab pada kurun 1910-an—Hussein-McMahon Correspondence: jika mereka memberontak melawan Utsmani, jatuhnya Khilafah Utsmani akan mengantar mereka menuju kemerdekaan.

Ketika janji kemerdekaan itu tidak kunjung tiba pasca-Perang Dunia I, dan kekuatan kolonial terus berlanjut hingga kurun 1920-1940-an, maka dorongan politik bangsa Arab—di Afrika Utara dan di Mediterania timur—secara perlahan namun pasti, begeser dari membangun sebuah sistem negara konstitusional liberal (seperti pernah dialami oleh Mesir, Syria, dan Irak di awal-awal dekade abad 20) menuju kepada nasionalisme agresif yang tujuan utamanya adalah mengusir kaum kolonialis dan mengeliminasi sistem-sistem berkuasa yang bekerja melayani kepentingan mereka.

Kedua, terletak pada tendensi dalam membuat garis lurus. Sykes-Picot bermaksud membagi kawasan Levant (Syam) ke dalam basis-basis sektarian:

-          Lebanon diproyeksikan sebagai wadah bagi umat Kristen (khususnya kaum Maronit) dan Druze.

-          Palestina diperuntukkan bagi komunitas Yahudi.

-          Lembah Bekaa, yang berlokasi di antara Lebanon dan Palestina, akan dipersiapkan untuk kaum Syiah.

-          Sementara kawasan Syria akan ditempati oleh penduduk Muslim yang merupakan mayoritas.

Pembagian secara geografis memang membantu mengurai persoalan. Dalam rentang periode sejak Perang Salib berakhir hingga kedatangan kekuatan Eropa di abad 19, berbagai kelompok berbeda sekte dan agama hidup secara terpisah satu sama lain di sana. Kendati demikian, kultur perdagangan di wilayah itu tetap harmonis dan sehat.

Sayangnya, pemikiran Sykes-Picot tidak terefleksikan dalam kenyataan hingga menjadi beban geografis. Itu artinya bahwa garis-garis lurus batas kontrol yang dibuat Inggris-Perancis tidak sesuai dengan realitas keragaman sektarian, agama, suku, atau etnis yang ada di lapangan.

Bahkan, Sykes-Picot tidak hanya memberi beban persoalan geografis semata namun juga problem sosial. Sebelum datangnya kekuatan politik imperialis, Khilafah Utsmani telah berhasil mengembangkan sebuah sistem kehidupan bersama yang penuh kedamaian. Kalangan Barat kerap mendeskripsikannya sebagai ‘diskriminasi tanpa penindasan (discrimination without persecution)’. Yaitu, sebuah sistem yang mengupayakan tercapainya perdamaian sejauh yang bisa dicapai di tengah daerah kekuasaannya yang komposisinya sangat beragam. Dinamika historis seperti kebangkitan nasionalisme setelah Revolusi Perancis berdampak pada pemisahan Serbia, Yunani dan Bulgaria. Namun, Timur Tengah belum pernah menyaksikan adanya upaya-upaya pemisahan diri semacam itu hingga hasutan Inggris pada Revolusi Arab Pertama—yang dipimpin oleh Syarif Husain. Jika ditarik lebih luas lagi, konflik etnis, agama, dan sektarian yang terjadi di Timur Tengah dewasa ini, semua itu belum pernah terjadi hingga datang kekuatan kolonial Barat yang menciptakannya.

Problem ketiga, sistem negara yang tercipta setelah Perang Dunia I semakin memperburuk kegagalan bangsa Arab untuk mengatasi dilema krusial yang mereka hadapi sejak satu setengah abad sebelumnya—perjuangan identitas antara, di satu sisi nasionalisme dan sekularisme, dan di sisi lain Islamisme (dan pada kasus-kasus tertentu Kristianisme).

Orang-orang yang bertanggung jawab atas era liberal Arab—dari akhir abad 19 hingga kurun 1940-an—menciptakan institusi negara (misalnya, konstitusi sekular di Tunisia pada 1861 dan permulaan demokrasi liberal di Mesir pada periode antar-perang), dan mengajukan argumen bahwa banyak kelompok-kelompok sosial (khususnya di kalangan menengah) memberikan dukungan. Namun, kenyataannya mereka telah gagal menganyam nilai-nilai dari frame religius, konservatisme, dan kesalehan yang ada di tengah masyarakat Arab ke dalam modernisasi sosial penuh ambisi yang mereka pimpin.

Krisis Palestina

Krisis Palestina adalah satu hal yang juga timbul dari Sykes-Picot. Ini termasuk ke dalam problem kategori dua sebagaimana disebut di atas. Dalam rangkaian waktu yang berdekatan, Inggris menjanjikan Palestina akan diberikan kepada tiga pihak: Perancis (Sykes-Picot Agreement, 1916), Syarif Husain (Hussein-McMahon Correspondence, menjelang meletus PD I), dan Yahudi (The Balfour Declaration, 1917).

Kemudian, berdasarkan Deklarasi Balfour—yang bertentangan dengan Sykes-Picot Agreement dan Hessein-McMahon Correspondence—dan ‘sistem mandat’ yang diberikan Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris atas Palestina, lahirlah negara Israel pada tahun 1948 di atas tanah mayoritas rakyat Muslim Palestina. Akibatnya, konflik Palestina-Israel tidak kunjung usai hingga hari ini.

Padahal, pada awalnya, mandat yang diberikan kepada Inggris konon adalah untuk secara obyektif membantu proses pembangunan dan perkembangan Palestina. Sehigga, diharapkan akan lahir sebuah negara independen bagi rakyat pribumi yang mendiami daerah tersebut. Namun, karena pengaruh lobi Yahudi, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Inggris untuk menjalankan Mandat Palestina berat sebelah dengan sangat menguntungkan populasi minoritas Yahudi.[12]

Persoalan Palestina tersebut menimbulkan rasa ketidakpercayaan Timur Tengah kepada Barat yang hingga kini belum juga mereda.

Etnis Kurdi

Sykes-Picot juga mengakibatkan jutaan suku Kurdi kehilangan negeri mereka. Dalam pembagian batas wilayah negara-negara modern yang ada sekarang ini—meskipun tidak dibentuk secara langsung oleh Perjanjian Sykes-Picot—jelas sekali imbas yang dirasakan akibat perjanjian rahasia tersebut. Suku Kurdi yang dulunya hidup tenang bersama saudara Muslim mereka lainnya di bawah kekuasaan Utsmani, kini harus hidup terombang-ambing tak menentu. Konflik terus berlanjut dengan hilangnya hak mereka untuk tinggal di tanah sendiri, tempat mereka hidup tenteram semasa pemerintahan Utsmani.

Kekacauan Pembacaan ‘Peta Nubuwah’

Bagi internal umat Islam, Sykes-Picot menimbulkan persoalan baru. Sejak wilayah Timur Tengah dikotak-kotakkan seperti keberadaan negara-negara Arab modern saat ini, umat Islam mengalami kesulitan dalam memahami dan membaca ‘peta-peta’ nubuwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam pesan-pesan yang disampaikannya. Terutama, terkait dengan persoalan akhir zaman yang memang akan terus berpusat di kawasan Timur Tengah.

Istilah-istilah nubuwah yang menjadi acuan umat Islam dalam menyikapi peristiwa-peristiwa akhir zaman akan cukup sulit dipahami dengan adanya pembagian wilayah Timur Tengah yang sedemikian rupa. Sebagai contoh yaitu istilah Syam. Kawasan itu, kini telah berubah wujud dengan terpecah-pecah menjadi beberapa negara: Palestina (yang mayoritas wilayahnya telah dianeksasi oleh Israel), Lebanon, Yordania dan Syria. Itupun, menurut beberapa kajian masih belum cukup mewakili Syam. Sebab, seharusnyaa wilayah Syam lebih luas lagi mencakup kawasan Sinai, dan sebagian wilayah Turki.

Arab Springs: akhir Sykes-Picot?

Relevansi Sykes-Picot kembali dipertanyakan dengan munculnya Arab Springs. Konflik-konflik yang terus merebak ini, untuk mencari akarnya, tampaknya tidak mungkin untuk tidak mengatakan bahwa Sykes-Picot Agreement tidak turut andil di dalamnya.

Telah banyak tulisan tentang apakah ketidakstabilan di Irak, peperangan di Syria dan krisis Lebanon, Turki, Yordania, Palestina, bangsa Kurdi yang mendesak untuk meminta wilayah otonomi di—paling tidak—sebagian wilayah Irak dan Turki, hingga titik tertentu berakumulasi dan menjadi alasan untuk melepaskan ikatan Perjanjian Sykes-Picot. Dengan kata lain, akankah batas-batas negara yang ada sekarang ini, yang dibuat dalam konteks Perang Dunia I mampu terus bertahan?

Jawabannya adalah: sebetulnya batas-batas itu telah lenyap, baik ada maupun tiada secara hukum. Betapapun, ketika Iran bisa mengirimkan berapapun jumlah senjata melalui Syria dan Irak kepada sekutu dan perpanjangan tangan mereka di Lebanon—dengan mengabaikan pemerintah Lebanon dan perbatasannya—apa yang tersisa dari arti garis-garis perbatasan itu?

Seakan Iran memiliki kawasan terbuka yang membentang dari perbatasan Afghanistan sampai ke Mediterania, di mana mereka bisa menempatkan senjata beserta pasukannya hampir di setiap tempat yang mereka inginkan. Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa pasukan Iran’s Revolutionary Guard Corps berada di Syria, dan pasukan Hezbullah Lebanon juga bertempur di sana. Diketahui pula bahwa dulu para pejuang jihadi dari berbagai belahan dunia menyeberang ke Irak dari Syria, mengabaikan perbatasan itu, untuk memerangi Amerika. Hari ini, mereka melintasi perbatasan sampai ke Syria, untuk berperang melawan rezim Assad.

Contoh lainnya, perbatasan antara Gaza dan Sinai Mesir dilanggar dan diperolok-olokkan oleh ratusan terowongan penyelundupan. Gelombang raksasa pengungsi Syria, yang mencapai jutaan jiwa lebih, bergerak menyeberangi perbatasan untuk mencari perlindungan.

Tampaknya, satu-satunya perbatasan negara di kawasan itu yang masih nyata dan stabil hingga kini hanyalah perbatasan Israel. Dan itu pun karena Israel membangun ‘benteng’ keamanan yang ketat mulai bagian utara, timur, hingga hampir seluruh bagian selatan negaranya untuk mempertahankan diri. Bahkan, isu terbaru, Israel merencanakan untuk membangun ‘benteng’ demarkasi di perbatasan Sinai.

Perbatasan Israel betul-betul riil di lapangan. Ironisnya, perbatasan itu adalah satu-satunya perbatasan di kawasan itu yang tidak tercantum dalam peta dan dianggap hanya bersifat sementara hingga perjanjian damai dengan Syria dan Palestina dapat tercapai.

Garis-garis perbatasan yang dibuat oleh Sykes-Picot memang masih ada di atas peta, namun realitanya tidak demikian di lapangan. Mengubah batas negara secara formal, dengan persetujuan berbagai pihak beserta PBB, tampaknya sangat kecil kemungkinannya. Namun, mengabaikan perbatasan-perbatasan itu, melanggarnya, dan menghapusnya di lapangan—dimana secara nyata manusia tinggal di sana, mencari suaka, berperang, bertahan hidup, atau mati—itulah yang terjadi hingga pada tingkat yang sangat kentara.[14]

Sementara di sisi lain, pergerakan kaum jihadi semakin masif dan semakin memperlihatkan kemajuan yang signifikan, terutama di wilayah perang seperti Irak dan Syria. Dan itu, jelas akan mengancam hegemoni Barat di Timur Tengah karena mereka membawa ide-ide perlawanan trans-nasional.

Jika batas-batas artifisial yang mengkotak-kotakkan umat Islam itu sudah tidak memiliki pengaruh apapun, bukan tidak mungkin hal itu akan membangkitkan kesadaran dan sentimen umat Islam untuk bersatu dan melakukan perlawanan global menuju kejayaannya kembali setelah absen sejak Khilafah Turki Utsmani terkoyak oleh perjanjian gelap Sykes-Picot dan batas-batas geografis artifisial yang menjadi derivasinya. Ditambah lagi, fakta bahwa setelah berumur hampir satu abad, Sykes-Picot dinilai tidak mampu menunjukkan keberhasilan pembangunan dan penjagaan keamanan regional Timur Tengah sesuai yang diharapkan. Justeru yang terjadi adalah timbulnya pergolakan dan ketidakstabilan politik dan keamanan yang berkelanjutan. Apakah musim semi Arab (Arab Spring) saat ini merupakan musim gugur bagi Perjanjian Sykes-Picot (Sykes-Picot’s Autumn)?*(Herliawan Setiabudi)


[1] Orang-orang nsionalis Bosnia yang beragama Kristen Ortodoks mengganggap diri mereka sebagai orang Serbia, berbeda dengan orang-orang Bosnia yang Muslim. Sehingga, mereka ingin bergabung dengan Serbia.

[2] Syarif adalah sebuah gelar yang disematkan kepada orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan menjaga Dua Tanah Suci umat Islam: Mekah dan Madinah.

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/File:Te_lawrence.jpg

[4] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c9/Sherif-Hussein.jpg

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henry_McMahon.jpeg

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Sykes

[7] http://www-personal.umich.edu/~sarhaus/MapsAndTimelines/Fall2007/Gryniewicz/Picot.html

[8] http://www.icsresources.org/content/keymaps/SykesPicotAgreement.pdf

[9] http://marxist.cloudaccess.net/mideast/261 dan Western Civilization: World War I and Secret Agreements in the Middle East oleh Michael D. Berdine, Ph.D., University of Arizona, 2004.

[10] Lihat: http://nationalinterest.org/commentary/good-riddance-sykes-picot-9868

[11] Lihat: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25299553

[12] Alysa L. Ambrose, An Historical Survey of the British Mandate in Palestine 1920-1948: Policies Contributing to the Jewish/ Arab Conflict, NAVAL POST GRADUATE SCHOOL, Monterey, California, December 2001. Hal. 1.

[13] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Kurdish-inhabited_area_by_CIA_%281992%29.jpg

[14] Lihat: http://blogs.cfr.org/abrams/2013/05/17/erasing-sykes-picot/