DEMOKRASI SEBAGAI ALAT HEGEMONI

30 April 2014

“Senjata yang paling kuat dalam peperangan melawan ekstrimisme bukanlah peluru atau bom—namun adalah daya tarik universal kebebasan... Amerika Serikat berkomitmen akan memajukan kebebasan dan demokrasi sebagai alternatif yang baik untuk represi dan radikalisme."[1]

“Kita dibawa, baik oleh peristiwa maupun sense bersama, menuju satu kesimpulan: kelangsungan kebebasan di tanah kita sangat bergantung pada suksesnya kebebasan di tempat lain. Harapan terbaik bagi terciptanya perdamaian di dunia ini adalah ekspansi kebebasan di seluruh dunia… Maka, sudah menjadi kebijakan AS untuk mencari dan mendukung pertumbuhan gerakan dan lembaga demokratis di setiap negara dan setiap budaya, dengan tujuan akhir adalah berakhirnya tirani di dunia ini.”[2] (George W. Bush)

Pada akhirnya, strategi terbaik untuk memastikan keamanan kita dan untuk membangun perdamaian abadi adalah dengan mendukung kemajuan demokrasi di tempat lain.”[3] (Bill Clinton)

“Karena mereka tidak tahu yang lebih baik, mereka menyebutnya ‘peradaban’, padahal sejatinya adalah bagian dari perbudakan mereka.”[4] (Gaius Cornelius Tacitus)

Akhir-akhir ini, promosi demokrasi menjadi mata uang resmi bagi kebijakan luar negeri AS. AS dan promosi demokrasi terus berjalan beriringan meski kini mereka tidak lagi menjadi sebuah sinonim.[5] Menurut Wittes, demokrasi kini bersinonim dengan kerusuhan politik dan ketidakadilan ekonomi.[6] Meski demikian, ia terus menempati posisi kunci dalam setiap kebijakan luar negeri AS.

Hampir semua peradaban besar--baik Babylonia, Yunani atau Romawi--berusaha untuk menyebarkan sistem politik dan ideologi diluar batas-batas geografis mereka. Mereka meyakini akan kebenaran universal dari pesan yang mereka bawa. AS pun demikian, mereka berusaha menyebarkan pandangannya akan dunia, sebuah ideologi yang berasal dari kombinasi antara nilai-nilai politik demokrasi liberal dan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas. Usaha ini pertama kali dilakukan oleh AS atas Filipina pada akhir abad ke-19, ketika Presiden William McKinley menyeru kepada AS untuk 'memajukan, membuat beradab (civilising), dan mengkristenkan' masyarakat Filipino.[7] Pada abad ke-20, fitur-fitur dasar dalam ideologi AS terus diasah dan dikembangkan dalam rangka mempertahankan kepentingan AS di luar negeri. Salah satu contohnya adalah doa Presiden Woodrow Wilson agar dunia "harus dibuat aman bagi demokrasi",[8] pada malam masuknya AS dalam Perang Dunia I tahun 1917. Promosi demokrasi kemudian menjadi pondasi ideologis bagi AS untuk melawan musuh-musuhnya. Bahkan dalam tingkat yang lebih jauh, ia kini telah ditetapkan dalam bentuk sistem internasional. Realitas ini direfleksikan dalam berbagai 'gelombang' demokrasi yang terjadi di seluruh dunia pada akhir-akhir ini. Azar Gat menyoroti kontribusi AS bagi demokrasi:

“Jika ada faktor yang telah memberikan keuntungan bagi demokrasi liberal, itu adalah keberadaan AS dibanding semua keuntungan lain yang melekat padanya. Bahkan, jika bukan karena AS, demokrasi liberal mungkin telah kalah dalam pertempuran besar di abad kedua puluh. Ini adalah pemikiran sederhana yang sering diabaikan dalam studi tentang penyebaran demokrasi di abad kedua puluh.”[9]

Kebijakan luar negeri AS pun berkembang, dari penekanan awal 'civilising’ kini telah berganti menjadi 'demokratisasi'. Menurut Markakis, berdasarkan alur pemikiran ini, jika negara berperadaban (civilising countries) diposisikan sebagai ‘tema utama orang kulit putih’, maka mendemokrasikan mereka mungkin merupakan 'tema utama orang Barat’.[10]

Promosi demokrasi telah menjadi fitur utama dalam kebijakan luar negeri AS sejak awal abad ke-20, seiring dengan munculnya mereka sebagai aktor utama di dunia internasional. Berakhirnya Perang Dingin, yang membuat AS menjadi kekuatan superpower tunggal mempercepat proses ‘demokratisasi’ dunia.

Promosi demokrasi muncul sebagai strategi terorganisir AS pada awal tahun 1980. Ia menjadi ciri utama sikap AS di luar negeri. Demokrasi menjadi “alat yang paling layak untuk memastikan stabilitas dan kontrol sosial di Dunia Ketiga.”[11]

Secara garis besar, terdapat dua tujuan utama dari strategi promosi demokrasi. Pertama, memelihara stabilitas di negara-negara yang bersangkutan, baik bagi negara itu sendiri maupun masyarakat luas. Stabilitas ini mempengaruhi berbagai kepentingan politik, ekonomi, militer dan lainnya yang diidentifikasi oleh Amerika Serikat di masing-masing negara tersebut. Pentingnya stabilitas bagi kepentingan AS dibuktikan dari penekanan yang diberikan oleh pemerintah Bush pada negara yang gagal (failed states), seperti Afghanistan, Somalia, dan Sudan. Bush menyatakan bahwa “Amerika kini tidak begitu terancam oleh negara yang sedang ditaklukkan dibanding (ancaman yang diberikan) oleh negara-negara yang gagal.”[12]

Stabilitas adalah syarat yang dibutuhkan bagi keberhasilan ekonomi pasar bebas, yang telah menjadi perhatian utama AS. Sebagai bagian dari strategi ini, AS telah berupaya untuk secara bertahap menggantikan pemerintahan otoriter dengan demokrasi yang berbasis kelompok elit. Demokrasi berbasis kelompok elit merujuk pada “sebuah sistem dimana sebuah kelompok kecil secara aktual menguasai, dan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan terbatas pada pemilihan kepemimpinan yang secara hati-hati dikelola oleh kelompok elit yang bersaing.”[13]

Jika pemerintahan otoriter lebih bergantung pada pemaksaan untuk menjalankan pemerintahan, demokrasi berbasis kelompok elit cenderung menggabungkan sarana yang lebih konsensual dalam pemerintahan. Dengan pola semacam itu, demokrasi berbasis elit cenderung menimbulkan dukungan rakyat, dan akibatnya mampu memastikan bentuk stabilitas yang lebih lama. Strategi promosi demokrasi menandai perkembangan yang lebih halus dalam mengejar stabilitas di luar negeri.

Kedua, tujuan promosi demokrasi adalah untuk mencapai hegemoni sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Gramscian. Hegemoni akan terjadi ketika ideologi dipromosikan—dalam hal ini norma-norma demokrasi liberal sebagai bagian dari dorongan politik, ekonomi, sosial dan budaya Barat diterima sebagai sebuah 'fitrah’ oleh masyarakat luas. Dengan mengintegrasikan promosi demokrasi dengan berbagai kebijakan ekonomi, sosial dan budaya, AS telah berusaha untuk secara strategis “menembus bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat sipil ... dan kemudian melakukan kontrol di dalamnya.”[14] William Robinson berpendapat bahwa “tujuan promosi demokrasi bukanlah untuk menekan tapi untuk melakukan penetrasi dan menaklukkan masyarakat sipil di negara yang diintervensi, yaitu organisasi-organisasi “privat” yang kompleks seperti partai politik, persatuan dagang, media, dan lain-lain, untuk kemudian mengintegrasikan kelompok-kelompok kelas bawah dan kelompok nasional dalam sebuah tatanan sosial yang menghegemoni.”[15]

Masyarakat sipil terbukti telah menjadi fokus utama dari program promosi demokrasi AS di seluruh dunia. Hal ini mencerminkan pergeseran bertahap dalam penekanan strategis AS, dari sebelumnya berfokus pada pemerintahan sebuah negara—sebagai upaya untuk melakukan  reformasi top down—kini AS juga berusaha menggalang aktor-aktor di masyarakat, untuk mendorong reformasi dari dalam, bukan hanya dari atas.

Presiden Ronald Reagan adalah yang pertama kali memposisikan ideologi 'demokrasi' sebagai prinsip pemandu dalam kebijakan luar negeri AS, dengan keyakinan bahwa 'kebebasan' bisa mengalahkan 'kekaisaran jahat' Uni Soviet.[16]

Pemerintahan Reagan kemudian merumuskan strategi promosi demokrasi, membangun banyak ‘infrastruktur demokrasi', seperti the National Endowment for Democracy (NED), dan melaksanakan inisiatif reformasi di berbagai negara seperti Filipina, Chili dan Poland.[17]

Strategi ini didasarkan pada pengakuan bahwa pemeliharaan status quo, yaitu dukungan kepada pemerintah otoriter, tidak bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Carl Gershman, presiden NED pada tahun 1986: "Di dunia dengan komunikasi yang semakin canggih dan pengetahuan yang meledak, tidak mungkin lagi hanya mengandalkan kekuatan untuk mempromosikan stabilitas dan mempertahankan keamanan nasional. Persuasi menjadi semakin penting, dan Amerika Serikat harus meningkatkan kapasitasnya untuk membujuk dengan mengembangkan teknik untuk menjangkau masyarakat di berbagai tingkatan.”[18] Gershman menganjurkan penggunaan promosi demokrasi untuk “meningkatkan kapasitas AS dalam melakukan persuasi.”[19]

Strategi promosi demokrasi dilanjutkan oleh George H.W. Bush di Nicaragua dan Panama, tetapi mengingat bahwa masa kepresidenannya terjadi di masa transisi monumental di tengah-tengah runtuhnya Uni Soviet, ia mengadopsi sikap yang lebih pragmatis dibanding sikap ideologis yang dilakukan oleh Reagan. Namun, template sudah ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh William Robinson:

“Antara tahun 1984 dan 1992, NED dan cabang-cabang lain dari AS melakukan program "promosi demokrasi" di 109 negara di seluruh dunia, termasuk 30 negara di Afrika, 24 negara di Asia, 21 negara di Eropa Tengah dan Timur (termasuk bekas Uni Soviet), 8 negara di Timur Tengah, dan 26 negara di Amerika Latin dan Caribbean.[20]

Ketika Presiden Bill Clinton berkuasa, ia mengartikulasikan visinya untuk sebuah sistem internasional satu kutub pasca-Perang Dingin dengan istilah 'pembesaran demokrasi'.[21] Pemerintahan Clinton menciptakan istilah 'pasar demokrasi', yang menekankan adanya hubungan intrinsik antara pasar bebas dan pemerintahan yang demokratis.

Di bawah pemerintahan Bush, setelah serangan 11 September 2001, promosi demokrasi menjadi salah satu fitur yang paling menonjol dari kebijakan luar negeri AS. Hal ini tercermin dalam besarnya dana yang dialokasikan untuk program promosi demokrasi di seluruh dunia, yang meningkat secara signifikan dari $500 juta/tahun pada tahun 2000 menjadi $1 milyar/tahun pada tahun 2004. Pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi $2 milyar, ternasuk biaya invasi ke Afghanistan dan Irak.[22]

Pemerintahan George W. Bush membawa program promosi demokrasi ke arah yang belum pernah terjadi sebelumnya, meletakkannya di satu-satunya wilayah yang selama ini kebal terhadap ‘gelombang' demokrasi, yaitu Timur Tengah.

 Konsep Hegemoni

Menurut Gramsci, hegemoni adalah persetujuan "spontan" yang diberikan oleh populasi massa atas arahan umum yang diterapkan pada kehidupan sosial oleh kelompok dominan.[23] Dia menghubungkan persetujuan ini dengan 'prestise’ dan kepercayaan yang dinikmati oleh kelompok dominan karena posisi dan fungsi yang mereka miliki di dunia yang telah mereka hegemoni. Konsep hegemoni bertumpu pada asumsi bahwa 'dalam tatanan sosial yang stabil, harus ada menjadi perjanjian dasar yang begitu kuat sehingga dapat menangkal perpecahan dan kekuatan mengganggu yang timbul dari berbagai konflik kepentingan... yaitu, pada nilai-nilai, norma-norma, persepsi dan keyakinan yang mendukung dan menentukan struktur otoritas pusat.'[24] Berbeda dengan konsepsi realis, yang melihat hegemoni sebagai kepemimpinan atau dominasi satu negara atas orang lain, teori Gramscian menawarkan interpretasi yang lebih kompleks dan bernuansa. Hal ini dicapai dengan membedakan antara mekanisme kontrol sosial yang bersifat koersif dan konsensual. Mekanisme kontrol koersif didasarkan pada pemaksaan dalam melakukan kontrol sosial, sedangkan konsensual didasarkan pada konsesus untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat. Sistem demokrasi yang berusaha disebarkan oleh AS lebih didasarkan pada bentuk yang kedua, dimana ia memberikan sarana untuk mengelola atau mengatasi konflik, salah satu contohnya adalah dengan melakukan pemilihan umum secara periodik. Meski demikian, penting dicatat bahwa demokrasi juga menggunakan kekuatan paksaan sebagai kebijakan kedua jika praktik hegemoni gagal dilakukan. Gramsci menyebutnya sebagai 'hegemoni yang dilindungi oleh baju besi pemaksaan.’[25]

Hasil dari sebuah hegemoni sangat bergantung pada persetujuan aktif dari pihak yang diatur, dan kemampuan mereka untuk menginternasionalisasi ideologi yang dipromosikan sebagai sebuah konsep yang logis atau 'alami'. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Robinson: 'hegemoni Gramscian melibatkan internalisasi pada pihak kelas bawahan tentang nilai-nilai moral dan budaya, kode etik praktis, dan cara pandang dunia dari kelas dominan. Atau secara garis besar berarti internalisasi logika sosial dari sistem dominasi itu sendiri.'[26] Hegemoni ini terjadi ketika kelompok elit 'mengartikulasikan visi sosialnya dengan klaim untuk melayani kepentingan semua pihak’, dengan menggunakan insentif untuk memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok bawahan, serta menghalangi setiap oposisi.[27] Hal ini dicapai ketika ideologi yang dipromosikan secara sukarela diasimilasi oleh masyarakat itu sendiri.[28]

Esensi dari sebuah hegemoni terletak pada ideologi yang dipromosikan. Dalam kasus AS, nilai-nilai politik demokrasi liberal dan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas, yang berasal dari warisan politik, ekonomi, sosial dan budaya Barat yang lebih luas, merupakan unsur-unsur utama dari ideologi yang dipromosikan. Hal ini menjadi pemahaman umum mengenai istilah demokrasi di Barat. Christopher Hobson mengungkapkan bahwa:

“Konotasi asli dari istilah Demokratia [demokrasi]... telah dikaburkan oleh kecenderungan untuk menerjemahkannya hanya sebagai rakyat (demos) yang menjalankan kekuasaan (kratos). Sementara demos sebenarnya dibaca sebagai komunitas politik secara keseluruhan, secara umum ia dipahami dalam arti yang lebih sempit sebagai satu kelas rakyat saja, yaitu kaum miskin yang banyak. Penafsiran ini ditemukan terutama dari penulis seperti Plato dan Aristoteles, dan juga digunakan untuk menyusun konsep demokrasi pada abad ke-19. Sementara itu, Kratos memiliki konotasi yang jauh lebih kuat dan memaksa dibanding sekadar ‘untuk memerintah’ atau ‘untuk menjalankan kekuasaan’. Keane mencatat bahwa kratos mempunyai rasa militer di dalamnya. Ia bersifat menaklukkan dan memaksa.[29] Kratos memiliki dimensi yang penuh dengan paksaan dan cenderung pada kekerasan. Istilah kratos mengacu pada “tenaga, kekuatan, keagungan imperium, ketangguhan, kekuatan kejayaan, dan kemenangan atas pihak lain, khususnya melalui penerapan kekuatan”.[30]

Hobson menyimpulkan bahwa: “Apa yang dianggap sebagai elemen yang menentukan dari pengalaman Athena—yaitu penggunaan kekuatan secara langsung dan penuh dengan pemaksaan oleh mayoritas yang buruk dalam sebuah pemerintahan kecil—telah melahirkan keluhan dan kekhawatiran yang mengutuk demokrasi agar tidak digunakan lagi dan dipandang tidak relevan selama beberapa abad.”[31] Kekhawatiran atas tirani mayoritas inilah yang membuat para pendiri AS menolak demokrasi pada saat kemerdekaan tahun 1776. Mewakili pandangan dominan saat itu, Thomas Jefferson berpendapat bahwa: “Demokrasi tidak lain hanyalah aturan rimba, dimana lima puluh satu persen orang merampas hak empat puluh sembilan persen lainnya.”[32]

Dalam nada yang sama, James Madison menyatakan bahwa: 'Demokrasi adalah bentuk pemerintahan paling busuk. Demokrasi pernah menjadi pusat kekacauan dan pertengkaran; pernah ditemukan tidak sesuai dengan keamanan pribadi, atau hak-hak atas harta benda; dan secara umum, sesingkat kehidupan mereka, mereka juga penuh dengan kekerasan dalam kematian mereka.'[33]

Hanya setelah seruan dari Presiden Wilson untuk dunia yang akan 'dibuat aman bagi demokrasi' pada tahun 1917 yang membuat demokrasi kembali muncul di Barat. Meskipun pemikiran ini pada awalnya tidak disambut oleh kekuatan Sekutu lainnya, ia mampu berfungsi sebagai pembingkai dan justifikasi bagi upaya perang yang dilancarkan pasukan Sekutu. Kemenangan mereka setelah itu merupakan salah satu katalis utama dari ekspansi normatif demokrasi di abad-abad selanjutnya.[34]

Oleh karena itu pemahaman populer akan istilah 'demokrasi' saat ini secara radikal sangat berbeda dari konsepsi sejarah yang dominan, yang menganggapnya sebagai 'bentuk aturan yang berbahaya dan tidak stabil yang secara pasti akan menyebabkan anarki atau kesewenang-wenangan.'[35] Fakta kelam demokrasi ini coba dikaburkan oleh narasi diskursif yang dilakukan oleh AS dan Barat, dimana sejarah demokrasi digambarkan sebagai sebuah kemajuan linear, dengan demokrasi liberal sebagai kesimpulan akhir teleologisnya. Menurut interpretasi mereka, demokrasi ditemukan di Athena dan kemudian diteruskan ke Roma, sebagai tempat lahirnya peradaban Barat, sebelum dicetak menjadi bentuk kontemporer melalui revolusi Amerika dan Perancis pada abad kedelapan belas. Abstraksi sederhana dari konsep demokrasi, dikombinasikan dengan re-interpretasi secara universal, telah menjadi elemen kunci dari upaya AS untuk mempromosikan ideologi secara luas.[36]

Aspek kunci dari strategi AS dalam usaha mendemokratisasi dunia adalah dengan berusaha memposisikan demokrasi sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah. Francis Fukuyama dalam 'the End of History’ mencontohkan pendekatan monokultural AS dalam melakukan promosi demokrasi. Ia menyebut bahwa 'universalisasi demokrasi liberal Barat merupakan bentuk final pemerintahan manusia.' Menurut Fukuyama, demokrasi adalah akhir dari sejarah umat manusia dan titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia.[37]

AS berusaha melakukan internalisasi terhadap komunitas lain atas interpretasi AS terhadap demokrasi, norma dan nilai-nilai, sebagai sebuah tatanan alami. Keberhasilan proses ini bisa dilihat dari fakta bahwa istilah demokrasi itu sendiri saat ini secara universal diidentifikasikan dengan Barat. Barat selama ini berusaha untuk menyebarkan slogan ‘kebebasan, persamaan, dan persaudaraan’ sebagai ekspresi demokrasi yang ideal. Namun dalam praktiknya, persamaan yang menjadi tema utama demokrasi, sulit terealisasikan. Mengutip pernyataan Gaetano Mosca:

“Apa yang terjadi pada bentuk pemerintahan lain—dimana minoritas yang terorganisir memaksakan kehendaknya terhadap mayoritas yang tidak terorganisir—juga terjadi secara sempurna pada sistem representasi, meski penampakannya nampak tidak seperti itu.  Ketika kita mengatakan bahwa pemilih memilih wakil mereka, kita telah menggunakan bahasa yang sangat tidak tepat. Yang terjadi sebenarnya adalah sang wakil lah yang membuat dirinya dipilih oleh para pemilih.”[38]

Pemilu merupakan sumber utama legitimasi dalam sistem demokrasi berdasarkan norma pemerintahan Barat saat ini.[39] Meski demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Ralph Miliband, “Aksi voting adalah bagian dari proses politik yang jauh lebih besar, yang ditandai… oleh pengaruh yang tidak seimbang. Berkonsentrasi pada aksi voting saja justru membantu menyembunyikan terjadinya ketidakadilan.[40] Ketidakadilan dalam politik demokrasi saat ini tercermin dalam peran uang dalam proses pemilu. Sebagai contoh, pada tahun 2000 para calon presiden AS menghabiskan total $ 500,9 juta, pada tahun 2004 angka ini meningkat menjadi $ 820,3 juta, sedangkan pada pemilu 2008 total sebesar $ 1,7 miliar telah dihabiskan.[41] Dalam setiap kasus, calon yang menang adalah yang memiliki dana yang lebih besar.[42] Fenomena ini sangat relevan dalam konteks promosi demokrasi, mengingat penekanan yang dilakukan oleh AS atas peran pemilu di negara-negara di mana ia beroperasi.

Jika ada yang meyakini bahwa dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, maka pada dasarnya kesimpulan tersebut terbukti salah.[43] Ketidakadilan—baik di bidang politik, ekonomi, atau sosial—adalah lazim dalam demokrasi liberal.

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi.  Bagi negara demokrasi slogan Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) menggantikan istilah  l’etat e’est moi (negara adalah saya) sebagi sistem bernegara yang berlangsung lama di Eropa.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana rakyat bisa memerintah? Thomas R. Dye dan Harmon Zeigler dalam The Irony of Demcracy; An Uncommon Introduction to American Politics memberikan penjelasan bahwa democracy is government “by the people,” but the survival of democracy rest on the shoulders of elits. Dalam keniscayaannya demokrasi menjadi ruang bagi sekumpulan orang dengan tujuan tertentu (the elits) untuk memimpin rakyat yang semestinya memiliki kedaulatan. Pemain sejati dalam demokrasi hanya ada di kalangan atas. Massa hanya diberi ruang untuk memilih, berteriak, bertepuk tangan, mencemooh, atau bahkan melempar batu, tapi mereka tidak pernah dijinkan untuk berpartisipasi dalam permainan. Para pemimpin yang terpilih hanya berkewajiban untuk meyakinkan masyarakat bahwa hanya merekalah yang bisa melindungi kepentingan rakyat.

Dalam model institusional demokrasi, nilai-nilai politik demokrasi liberal dan prinsip ekonomi pasar bebas secara instrinsik sangat berhubungan. Pemerintah AS dalam setiap periodenya berpendapat bahwa pasar bebas merupakan prasyarat bagi demokrasi. Misalnya, pemerintahan George W. Bush menyatakan dalam Strategi Keamanan Nasional tahun 2002 bahwa:

“Sebuah ekonomi dunia yang kuat akan meningkatkan keamanan kita dengan memajukan kemakmuran dan kebebasan di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh perdagangan bebas dan pasar bebas akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan bagi setiap orang untuk mengangkat kehidupan mereka keluar dari kemiskinan, memacu reformasi ekonomi dan hukum, serta perjuangan melawan korupsi, dan memperkuat kebiasaan kebebasan.[44]

Namun Robinson mengemukakan tentang “sifat kontradiktif pemikiran demokrasi di bawah kapitalisme. Di mana di satu sisi menekankan kesucian hak milik pribadi, dan karenanya melegitimasi kesenjangan sosial dan ekonomi serta monopoli sumber daya masyarakat oleh minoritas, sementara di sisi lain mereka menekankan kedaulatan rakyat dan persamaan hak.[45]

Demokrasi yang dipromosikan oleh AS dipresentasikan sebagai sebuah nilai universal yang netral dimana seluruh manusia di berbagai belahan dunia menginginkannya, serta bisa diterapkan dimanapun. Narasi ini diciptakan untuk menutupi paradoks yang terdapat dalam jantung promosi demokrasi: di satu sisi mereka berusaha untuk secara konseptual memisahkan antara sistem politik dengan tatanan sosio ekonomi, namun di sisi lain AS memuji prinsip pasar bebas sebagai bagian intergral dalam perkembangan demokrasi. Ini adalah kontradiksi yang inheren dalam demokrasi, dimana mereka berusaha mengklaim persamaan hak dalam politik namun melegitimasi ketidakadilan di bidang sosio ekonomi.

Dalam teori demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan warganya. Dengan demikian, warga dapat berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ironisnya dalam realitas politik, warga hanya dijadikan objek politik bagi pemerintah (penguasa) untuk mempertahankan hegomoni politiknya. Sebagaimana ungkapan Barchmi yang menyatakan bahwa: ‘Prinsip kedaulatan di tangan warga sebenarnya tidak pernah ada’, ide kedaulatan warga hanyalah sebatas fatamorgana. Pemahaman ini mengklaim bahwa kekuasaan menjadi legal dengan melihat sumbernya. Dimana, setiap aspirasi yang muncul dari kehendak warganya dianggap telah memenuhi parameter kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan  akan memberikan peluang para wakilnya melakukan kekuasaan absolut. Hal ini disebabkan  wakilnya yang  menjalankan roda pemerintahan memiliki kecendrungan mempertahankan power-nya dengan berbagai macam dalih guna “mendoktrin” warganya.

Menurut Barchmi: “Prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebenarnya tidak pernah ada, yaitu bahwa kedaulatan rakyat dianggap selalu mewujudkan kebenaran dan keadilan. Paham ini mengklaim bahwa kekuasaan menjadi legal dengan melihat sumbernya. Atas dasar ini maka setiap aspirasi yang muncul dari kehendak rakyat, dianggap telah memenuhi parameter kebenaran dan keadilan. Aspirasi rakyat itu juga dianggap tak perlu diragukan dan diperdebatkan lagi dari segi ini (memenuhi kebenaran dan keadilan-pen.), bukan karena argumentasinya kuat, melainkan karena ia muncul dari kehendak rakyat. Jadi prinsip kedaulatan rakyat ini memberikan sifat maksum (mustahil keliru/dosa) kepada rakyat. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat akan membawa rakyat (atau para wakilnya) berpeluang melahirkan kekuasaan absolut, yaitu kesewenang-wenangan (kediktatoran). Karena apabila kehendak rakyat dianggap kehendak yang legal hanya karena muncul dari rakyat, maka dengan demikian dari segi legislasi undang-undang, rakyat akan dapat berbuat apa saja. Jadi rakyat pada dasarnya tidak perlu lagi mendatangkan justifikasi-justifikasi terhadap apa yang diinginkannya.”[46]

Begitu juga dengan hasil hukum yang keluar darinya. Menurut Boogena Giyanah Stchijfska, “hukum-hukum positif buatan manusia yang lahir dari konsensus-konsensus demokratis tidaklah bersifat tetap. Teks-teksnya tidak membolehkan atau melarang sesuatu secara mutlak, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban  individu dan tanggung jawab pribadi. Semua itu didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan yang selalu berkembang. Padahal sudah diketahui bahwa kepentingan dan kebutuhan itu selalu berganti dan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Bukan suatu hal yang aneh dalam sejarah hukum-hukum positif buatan manusia, bahwa hukum yang terakhir  akan bertentangan dengan hukum yang pertama dalam rincian-rinciannya. Demikian pula yang dibenci dapat berubah menjadi disukai, yang dilarang dapat berubah menjadi boleh, dan yang ganjil dapat berubah menjadi wajar.”[47]

 3 Cara menyebarkan dan memelihara hegemoni Barat:

Liberalisme adalah alat yang dipromosikan oleh "Barat" untuk mempertahankan dan memperkuat statusnya sebagai hegemon global. Konsepsi Gramsci tentang "hegemoni" digunakan untuk menggambarkan pengaruh "Barat" dalam komunitas global. Gramsci menyatakan bahwa konsensus, bukan pemaksaan, harus berada di garda terdepan dari pengaruh hegemon tersebut. Jadi jika persetujuan hadir, maka hegemoni bisa dikatakan sah. Charlotte Langridge berpendapat bahwa "Barat" menggunakan liberalisme sebagai alat untuk mempertahankan statusnya sebagai hegemon global, karena liberalisme bergantung pada persetujuan dan karena itu ia mendapat self-legitimation.

Barat menggunakan liberalisme sebagai alat untuk memelihara hegemoni mereka melalui lembaga-lembaga internasional, perdagangan internasional, dan demokrasi. Saat suatu negara terintegrasi ke dalam salah satu dari ketiga metode tersebut, mereka secara bertahap akan terintegrasikan ke dalam area lain dari tatanan dunia liberal. Selanjutnya, ketiga jalur tersebut akan menyerap setiap upaya kontra-hegemoni yang akhirnya akan memperkuat legitimasi dari hegemoni Barat itu sendiri. Namun, sifat agresif "Barat" untuk mengekspor liberalisme mereka justru akan mendelegitimasi hegemoni yang mereka miliki saat ini.

Charlotte Langridge berpendapat bahwa legitimasi rezim liberal Barat bersifat sangat ekspansionis, tidak lagi bergantung pada persetujuan dari negara-negara yang dibidik untuk bergabung. Mereka kini tidak memiliki pilihan lain, jika mereka ingin mendapatkan kekuasaan politik atau ekonomi, mereka harus ikut dalam sebuah sistem hegemoni Barat tersebut. Langridge berpendapat bahwa kondisi ini adalah bentuk pemaksaan tersembunyi yang justru akan mendelegitimasi hegemoni Barat.

"Barat" didefinisikan oleh Hurrell sebagai "perkumpulan dengan kekuatan besar".[48] Puchala mendefinisikan "Barat", dalam hal ekonomi, sebagai kelompok negara-negara kapitalis, yang berkomitmen untuk membuka pasar; dalam hal politik, sebagai perkumpulan dari negara-negara demokrasi; secara ideologis, sumber dan pusat internasionalisme liberal; secara hegemoni, koalisi transnasional para elit untuk berbagi kepentingan, tujuan dan aspirasi yang berasal dari lembaga-lembaga sejenis dan ideologi umum.’[49] Ide-ide dan cita-cita bersama menyatukan elit "Barat" menjadi apa yang oleh Gramsci disebut sebagai "Blocco Storico" atau blok bersejarah. Di era pasca-Perang Dingin, "Barat " belum tertandingi dan mungkin akan tetap demikian untuk beberapa waktu dekat. Hal ini karena tidak ada negara tunggal atau gabungan beberapa negara dalam waktu dekat yang mengungguli kekuatan kolektif dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Puchala menegaskan bahwa ‘perayaan liberalisme telah mendefinisikan Barat; universalisasi liberalisme adalah proyek Barat; menggunakan kekuatan Barat untuk membangun dunia liberal adalah tujuan dari hegemoni Barat hari ini.’[50]

Hegemoni Barat terdiri dari nilai-nilai dan budaya liberal yang dimiliki oleh kelas-kelas dominan. Ia dikomunikasikan dan diekspor ke seluruh dunia melalui tiga variabel institusionalisme liberal: lembaga-lembaga internasional, perdagangan internasional dan demokrasi. Oleh karena itu, "Barat" menggunakan liberalisme sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni. Liberalisme menyerap kontra-hegemoni melalui lembaga-lembaga internasionalnya, saling ketergantungan dalam hal ekonomi, dan melalui demokrasi. Ekspor liberalisme telah memaksa negara lain untuk mendirikan lembaga-lembaga internasional, meliberalisasi ekonomi mereka dan memperkuat demokrasi mereka. Topeng legitimasi mereka dibangun di atas persetujuan yang sebenarnya adalah pemaksaan terselubung.

  1. 1.    Lembaga Internasional

Lembaga-lembaga internasional Barat meliputi Bretton Woods Institutions, World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF), World Trade Organisation (WTO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (EU) dan North Atlantic Treaty Organisation (NATO). Cox menyatakan lima norma universal hegemoni yang diterapkan melalui lembaga-lembaga internasional, yang dalam kasus hegemoni Barat, berarti lembaga internasional liberal:

(1) Mereka mewujudkan aturan yang memfasilitasi perluasan tatanan dunia hegemonik;

(2) Mereka sendiri adalah produk dari tatanan dunia hegemonik;

(3) Secara ideologis, mereka melegitimasi norma-norma tatanan dunia;

(4) Mereka mengkooptasi para elit di negara-negara pinggiran

(5) Mereka menyerap ide-ide kontra-hegemonik.

Kelima unsur tersebut digunakan untuk mempertahankan legitimasi hegemonik "Barat". Fungsi pertama yang dimiliki oleh lembaga tersebut adalah pemeliharaan hegemoni. Tujuan ini dicapai melalui aturan-aturan yang mendorong ekspansi kekuatan ekonomi yang dominan; Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) milik IMF adalah bentuk ideologi liberal yang sudah dimanipulasi.[51] Fungsi kedua, yaitu bahwa lembaga internasional adalah produk dari  tatanan dunia hegemonik, merupakan sifat sejati dari IMF dan WB yang diatur oleh AS. Partisipasi dalam lembaga tersebut seringkali cenderung lebih berpihak pada kekuatan dominan. Terdapat struktur politik informal dalam lembaga-lembaga tersebut yang mencerminkan kekuatan politik dan ekonomi riil dari masing-masing negara yang berpartisipasi. Kekuatan dominan tersebut menjalankan peran ideologis, dan menegaskan kembali hirarki hegemonik mereka. Pada saat yang sama mereka juga memberikan kesempatan pada kelompok subordinat untuk membuat perubahan, dengan batasan bahwa dampak menyakitkan dari perubahan tersebut harus seminimal mungkin sebagai cara untuk melegitimasi tindakan kelompok hegemonik tersebut. Misalnya, institusi-institusi Bretton Woods, seperti  memberikan perlindungan lebih pada masalah sosial seperti pengangguran dalam negeri daripada yang dilakukan oleh sistem Gold Standard. Namun, hal tersebut dilakukan dengan syarat bahwa kebijakan nasional harus konsisten dengan tujuan ekonomi dunia liberal, sehingga memperluas pengaruh Barat.[52] Kondisi ini nampak semakin melegitimasi hegemoni "Barat" dan sesuai dengan fungsi keempat lembaga hegemon yang diutarakan oleh Cox di atas, yaitu mengkooptasi para elit di negara-negara pinggiran.

Pengaruh hegemoni Barat juga dapat dilihat di PBB. PBB melembagakan dan mengatur tatanan dunia internasional liberal.[53] Selama Perang Dingin, misalnya, PBB adalah alat yang sering digunakan untuk kebijakan luar negeri AS, terutama dalam melakukan kecaman atas Iran pada tahun 1979. AS melindungi kepentingannya melalui ancaman veto di Dewan Keamanan, pengaruh sangat besar pada saat pemilihan Sekretaris Jenderal PBB, dan overrepresentation di Sekretariat PBB. Hal ini ditunjukkan dalam penolakan keanggotaan China sampai Washington menyetujui. Kondisi ini bukannya tanpa kritik, terutama dari Kelompok 77 yang memandang AS menggunakan PBB untuk mendukung penyebaran liberalisme ekonomi dan demokratisasi. "Peran utama PBB di bawah hegemoni Barat adalah untuk memvalidasi tatanan dunia liberal'.[54] Hal ini sesuai dengan fungsi ketiga lembaga-lembaga internasional yang diungkapkan oleh Cox di atas, yaitu untuk mempertahankan hegemoni. Tidak mengejutkan jika Barat mencurahkan begitu banyak perhatian terhadap lembaga-lembaga ini. PBB, sebagai produk dari hegemoni liberal Barat, digunakan sebagai alat oleh AS untuk mempertahankan posisi di tataran global. Lembaga-lembaga ini sangat penting bagi Barat untuk mendapatkan legitimasi di arena internasional.

Lembaga-lembaga internasional juga menjalankan proses untuk menghilangkan gerakan kontra- hegemonik, yang oleh Gramsci disebut sebagai "transformismo". Mereka menyerap ide-ide yang berpotensi menjadi kontra-hegemonik dan menyesuaikannya dengan doktrin hegemonik.[55] Mereka membuat sebuah kondisi yang tidak memungkinkan bagi gerakan yang menantang hegemoni Barat untuk melakukan perlawanan. Kelompok lain yang ingin mendapatkan kontrol atas suprastruktur lembaga-lembaga internasional, tidak bisa melakukan apa-apa karena suprastruktur tersebut terhubung dengan golongan hegemonik nasional dari negara-negara inti. Sebagaimana kata Cox, 'hegemoni itu seperti bantal: menyerap pukulan dan cepat atau lambat calon penyerang akan merasa nyaman untuk beristirahat di atasnya'.[56] Lembaga-lembaga internasional, seperti yang disebutkan di atas, memenuhi fungsi kelima yang disampaikan oleh Cox. Lembaga-lembaga internasional bertindak sebagai saluran dimana nilai-nilai liberal dan keterbukaan ekonomi ditransmisikan. Penjelasan di atas menunjukkan bagaimana "Barat" menggunakan liberalisme sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni melalui lembaga-lembaga internasional. Mereka lahir dari "Barat" setelah Perang Dunia Kedua. Mereka bersifat self-legitimating dan menyerap gerakan kontra-hegemonik. Mereka yang ingin melawan tatanan liberal berisiko dikategorikan sebagai rezim nakal, musuh kebebasan ekonomi dan politik. Legitimasi dan otoritas mereka sebagai negara berdaulat pun dipertanyakan. "Barat" kini menentukan apa yang dimaksud dengan legitimasi.

  1. 2.    Perdagangan Internasional/Kesalingtergantungan Ekonomi

Perdagangan internasional berfugsi sebagai media komunikasi.[57] Kesalingtergantungan ekonomi Uni Eropa menyokong demokrasi dan membuat perang antara negara-negara anggota tidak rasional secara ekonomi. Prinsip-prinsip perdagangan internasional liberal dibangun di atas kapitalisme Barat, yaitu kompetisi dan perdagangan bebas. Ia lah yang pertama kali menyatukan "Barat" dan sekarang "Barat" berusaha untuk menyatukan dunia menggunakan alat bernama ekonomi liberal. Kita bisa melihat secara historis bagaimana organisasi yang bertujuan untuk melakukan liberalisasi ekonomi menyebar: misalnya, Organisation for European Economic Cooperation, yang dikenal secara global dengan nama Organisation for Economic Cooperation and Development, menyebarkan hegemoni liberal Barat.[58] Secara luas diakui bahwa ekonomi kapitalis adalah fitur utama dari tatanan Barat. "Barat" berusaha membujuk negara-negara baru untuk masuk ke dalam sistem liberal melalui argumen keuntungan absolut dan relatif. Menurut Deudney dan Ikenberry, ada beberapa alasan politik kenapa negara-negara Barat berusaha menjaga keterbukaan ekonomi, yaitu 'untuk menyebarkan perdagangan bebas dan memperkuat demokrasi liberal.’ Ekspansi kapitalisme yang dirangsang oleh perdagangan bebas cenderung mengubah preferensi dan karakter dari negara-negara lain ke arah liberal dan demokrasi, sehingga menghasilkan sistem yang lebih ramah secara strategis dan politis bagi "Barat" untuk mengimpor ideologi liberal.’[59]

"Barat" berusaha mendorong negara lain untuk meliberalisasi ekonomi mereka, dengan sebuah keyakinan bahwa sistem tersebut bermanfaat bagi semua, terutama dunia liberal. Meski demikian, hanya sedikit negara yang liberalisasi ekonomi mereka benar-benar meningkatkan kekayaan masyarakat. Meksiko adalah salah satu contoh di mana keterlibatan World Bank dan IMF lebih merusak daripada menguntungkan.[60] Kebanyakan orang Meksiko akan menjadi lebih baik pada tahun 1998, jika pemerintah mereka tidak memaksakan liberalisasi ekonomi. Kebijakan liberalisasi dari IMF dan WB tidak hanya merusak negara berkembang, tapi sebagaimana kata Stiglitz, bahkan IMF sekali pun sepakat bahwa mereka telah mendorong liberalisasi terlalu jauh, yang mengakibatkan goyahnya hegemoni Barat dan terjadinya krisis keuangan secara global pada tahun 1990-an.[61] Kondisi ini membuat dunia melihat bagaimana kebijakan liberal "Barat" telah gagal, dan menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi mereka.

  1. 3.    Demokrasi

Morozov menyatakan bahwa demokrasi berasal dari “Barat”.[62] Promosi demokrasi di Eropa Timur, Amerika Latin, dan Asia Timur telah membentuk 'kue lapis yang kompleks dari inisiatif integratif yang mengikat dunia industri demokratis secara bersama-sama'.[63] Tidak mengherankan bahwa "Barat" sangat tergila-gila untuk melestarikan dan memperluas kontrol atas lembaga, pasar, dan politik dunia, mengingat liberalisme telah memberikan penghargaan asimetris kepada "Barat”. Konsekwensinya, negara-negara non-Barat terus berada di bawah tekanan untuk melakukan liberalisasi secara politik dan ekonomi, dan mengimpor kebijakan dari Eropa Barat dan Amerika Serikat.[64] Standar kebaikan sebuah bangsa pun diukur berdasarkan perbandingan dengan AS dan Uni Eropa.

Hegemoni Barat menyerap ide-ide kontra-hegemonik dengan membuat jalur liberal nampak lebih akomodatif dan menarik. Meningkatnya gairah masyarakat dan negara untuk bergabung ke dalam sistem kapitalis internasional semakin memberikan kredibilitas kepada visi liberal ini.[65] Karena itulah "Barat" terus berusaha untuk mengintegrasikan Cina dan Rusia dan mendorong mereka untuk melakukan konversi ke arah demokrasi. Usaha ini antara lain dilakukan dengan "menyusun gerbang" dunia demokratis dan mengeluarkan negara non-demokratis. Pengeluaran Rusia dari G-8 adalah salah satu contohnya.[66] Barat berusaha mempertahankan hegemoni mereka melalui peningkatan integrasi rezim-rezim otokratis dan usaha untuk mempengaruhi mereka agar mau bekerjasama, menenangkan mereka dari potensi sebagai ancaman, dan akhirnya mengkonversi mereka ke arah demokrasi.[67]

Usaha penyebaran demokrasi oleh Barat bukannya tanpa kritik. Morozov menjelaskan bagaimana para pemimpin non-Barat mengkritik “Barat” dengan sebutan “tidak demokratis”. Mereka merebut kekuasaaan dan mempromosikan kepentingan "peradaban" mereka atas nama demokrasi, padahal justru mereka sendirilah yang tidak demokratis. Demokrasi yang dipaksakan dari luar seringkali disajikan sebagai solusi terhadap berbagai masalah politik.'[68] Barat seringkali mengeskpor demokrasi melalui pemaksaan terselubung. Hal ini semakin dibenarkan oleh “perang salib demokrasi” yang dilancarkan oleh AS dan logika “with us or against us”nya. Uni Eropa juga membuat kebijakan kondisionalitas yang berusaha untuk mengubah bentuk negara tetangga, mulai dari Montenegro, Rusia, hingga Libya, sesuai dengan gambar dan kecenderungan yang mereka inginkan. Dalam pernyataan yang diungkapkan oleh Richard Cheney, “kembalinya reformasi demokratis di Rusia” adalah sinonim dengan “penyelarasan Rusia dengan Barat”.[69]

Sisi Gelap Demokrasi

Winston Churchill pernah mengatakan bahwa “demokrasi adalah sistem yang buruk, tapi ia adalah sistem terbaik diantara pilihan lain yang semuanya buruk.” Namun hegemoni Barat dan kekalahan psikologis sebagian besar masyarakat dunia kini memposisikan demokrasi sebagai sebuah produk yang sakral tak tersentuh, tak peduli betapa opresifnya kultur mereka dan betapa lalim dan sadisnya aksi-aksi mereka.

Demokrasi lahir dan ditemukan oleh bangsa Yunani. Kelahirannya sendiri cukup sulit dan kompleks. Demokrasi berarti seluruh rakyat berhak untuk mengatur dengan cara memilih langsung wakil yang dianggap terbaik untuk menjalankan pemerintahan.

Sejak diperkenalkan, demokrasi telah menggambarkan diri sebagai solusi dari situasi chaos dan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh tirani. Namun, menurut Denni Ross, sejak awal berdirinya demokrasi pada hakikatnya adalah kekerasan. Dalam konteks perang melawan teror, demokrasi menjadi justifikasi digunakannya sarana-sarana kekerasan. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara demokratis memberikan hak pada diri mereka sendiri untuk melakukan kekerasan atas nama perang melawan teror.

Tema tentang perang dan demokrasi, dan simbiosis diantara mereka, baru-baru ini menghangat kembali oleh fakta bahwa hampir semua negara demokrasi hari ini terjebak dalam perang permanen melawan 'teror'. Atas nama 'perlindungan demokrasi' dan 'promosi demokrasi ', para tentara telah dikumpulkan dan dikirim ke luar negeri; beberapa lembaga-lembaga demokrasi telah dimiliterisasi, seolah-olah perang permanen demi demokrasi mengharuskan pemangkasan mekanisme pembagian kekuasaan dan mekanisme perwakilan yang selama ini melekat pada demokrasi. Pengawasan dan pemeriksaan rutin 'keamanan'; perluasan kekuasaan polisi; pembenaran atas penggunaan penyiksaan, semua dilakukan atas nama perlindungan atas demokrasi. Semua warga diperingatkan untuk selalu waspada, setiap saat, seolah-olah kehidupan sehari-hari mereka adalah medan perang permanen. Para pemilih bahkan telah mendengar panggilan keras yang dilakukan oleh para politisi dan intelektual untuk melindungi pemerintah, di rumah dan di luar negeri, dengan mengambil 'aksi militer pre-emptive terhadap ancaman besar bagi kelangsungan hidup mereka atau peradaban mereka'.

Tren tersebut membuat para pengamat dan analis berkesimpulan bahwa sejatinya, demokrasi memiliki kecenderungan pada kekerasan. Demokrasi dikatakan memiliki 'sisi gelap' kekerasan politik.[70] Bahkan, demokrasi itu sendiri bersifat ‘membunuh’.[71]

Salah seorang ilmuwan asal Australia, Daniel Ross, telah menarik kesimpulan bahwa 'asal mula dan jantung demokrasi pada dasarnya adalah kekerasan'.[72] Ancaman serangan teroris tidak hanya mengekspos bentuk baru ‘kekerasan demokrasi’, namun juga membuka kedok karakter sejati dari demokrasi yang selama ini diagung-agungkan sebagai sistem terbaik di dunia ini.

Barrington Moore mengingatkan bahwa “Demokrasi Barat mempunyai sejarah yang penuh dengan kekerasan di belakangnya.”[73] Dengan kata lain, kekerasan sangat berkontribusi pada sejarah politik Barat. Namun, kini banyak ilmuwan Barat dan para pengikutnya yang mengesampingkan—bahkan terkadang menyangkal—sejarah kekerasan yang ada pada demokrasi. Kekerasan dan demokrasi seringkali dikonseptualisasikan sebagai dua hal yang terpisah, bahkan berlawanan. Jika kekerasan disebutkan dalam konteks demokrasi, demokratisasi, atau dalam konteks yang lebih luas, perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan politik, ia seringkali dipandang lebih sebagai sebuah ancaman.

Moore menegaskan bahwa “salah satu pendapat yang cukup kuat dipegang tentang hubungan antara kekerasan dan demokrasi menyatakan bahwa demokrasi Barat modern adalah pengganti yang baik bagi kekerasan dan sama sekali tidak cocok dengan segala bentuk kekerasan. Kotak suara lebih baik daripada peluru... Dalam penilaian saya, kesimpulan tersebut adalah sebuah kepuasan yang keliru akan masa kini dan masa lalu".[74]

Demokrasi tidak pernah dapat berkembang tanpa mengganggu atau menyingkirkan pihak lain. Jika ada yang masih percaya mitos Hegel bahwa sejarah Barat adalah kisah perkembangan tak pernah henti dari tirani politik (dimana satu orang memerintah), kemudian oligarki (dimana minoritas memerintah), dan akhirnya menuju demokrasi (di mana 'rakyat' yang memegang kedaulatan), Ross membantah bahwa dalam setiap pergeseran historis demokrasi selalu melibatkan kekerasan, sebagaimana dalam perjuangan politik di masa-masa sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Machiavelli, tidak ada demokrasi tanpa ada pemancungan Raja, atau tanpa ‘penjinakan’perbatasan.[75]

Di masa lalu, kekerasan demokrasi banyak dilakukan oleh mayoritas—yang dianggap sebagai pemegang kedaulatan—terhadap pihak minoritas yang menentang kehendak mereka. Mereka membantai penduduk pribumi, dan menghancurkan siapapun yang melawan pondasi baru  kedaulatan rakyat. Kini kekerasan demokrasi telah berubah, menuju arah tertentu sepanjang abad 20 dan 21 ini. Dalam pandangan Ross, kampanye militer di Irak dan Afghanistan pasca 11 September yang dipimpin oleh negara-negara pengusung demokrasi, kekerasan yang dilakukan oleh AS terhadap ‘kombatan musuh’ di Irak dan Guantanamo, serta penjara rahasia AS di beberapa negara membuktikan bahwa demokrasi mempunyai potensi untuk melakukan kekerasan.

Istilah demokrasi selama ini dianggap bersinonim dengan legitimate (sah), baik dalam hal politik maupun moral. Banyak pengusung demokrasi melihat demokrasi sebagai kekuatan yang secara moral sah yang bisa diterapkan dalam keputusan apapun. Demokrasi menjadi semacam pembersih moral. Atas nama demokrasi, dan dengan klaim mewakili suara rakyat, tindakan apapun bisa dianggap sebagai tindakan bermoral. Demokrasi pun dipandang sebagai kebenaran moral yang absolut. Konsekuensinya, mereka menganggap bahwa tidak ada prinsip, moral, maupun kekuatan non-demokratis yang dianggap sah untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan demokratis. Dalam etika demokrasi, satu-satunya obat bagi kerusakan dalam demokrasi adalah demokrasi itu sendiri. Tidak ada metode atau proses lain yang bisa diterima sebagai respon yang sah pada proses demokrasi, apalagi penggunaan kekuatan. Kata ‘tidak demokratis’ pun bersinonim dengan ‘kriminal’, ‘terorisme’, atau ‘permusuhan’. Ia digunakan untuk memberi cap kepada setiap serangan yang terjadi di masyarakat. Klaim legitimasi demokrasi mengindikasikan fungsi utama teori demokrasi, yaitu untuk melegitimasi tatanan yang ada saat ini, betatapun buruknya tatanan tersebut.

Demokrasi tidak pernah mengijinkan adanya pemisahan diri dari kelompok yang tidak sepakat dengan hasil demokrasi. Misalnya, jika diadakan pemilihan umum secara terbuka bebas dan adil, dan setiap pihak yang tidak sepakat dengan hasil pemilu tersebut diperkenankan untuk membentuk negara yang terpisah, maka tidak ada satu pun pengusung demokrasi yang menganggap tindakan tersebut sebagai demokrasi. Bagi kalangan demokrat, harus ada kesatuan, dimana pemisahan diri tidak diperbolehkan. Kesatuan ini adalah ‘demos’. Dalam konteks modern, demos yang dimaksud adalah democratic nation state, negara yang demokratis. Kesatuan demos ini sama pentingnya dengan legitimasi, karena legitimasi akan runtuh di hadapan pemisahan diri (secessionism). Kelompok yang berusaha memisahkan diri memandang pemerintah yang berkuasa saat ini sebagai ‘pihak asing’, dan mereka tidak lagi merasa berkewajiban untuk mematuhi hukum, lembaga, dan kebijakannya. Karena itu, sebuah pemerintah yang demokratis akhirnya bergantung pada kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaannya, dan untuk mencegah pemisahan diri tanpa batas dari kalangan minoritas. Aspek ini membawa demokrasi kepada sebuah persekutuan jangka panjang dengan nasionalisme. Karenanya, no guns, no democracy. Tidak ada senjata, tidak ada demokrasi.[76]

Demokrasi juga gagal untuk mengeliminasi ketidakadilan sosial. Dan fenomena ini nampak sebagai kegagalan yang permanen dan struktural. Tidak disangkal lagi bahwa di seluruh masyarakat demokratis selalu terjadi ketidakadilan sosial—perbedaan substansial dalam pendapatan, kekayaan, dan status sosial. Dalam sebuah negara demokrasi yang stabil seperti di Barat, ketidakadilan nampak semakin meningkat. Pola yang terjadi adalah pendapatan terendah tidak meningkat dan seluruh keuntungan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi milik kelompok dengan pendapatan yang lebih tinggi. Fakta bahwa demokrasi jarang disebut sebagai penyebab semua itu adalah sebuah pilihan politis.

Di masa lalu, banyak kalangan aristokrat konservatif khawatir bahwa demokrasi akan memungkinkan masyarakat miskin untuk menyita kekayaan si kaya. Namun pada kenyataannya, kecenderungan sejarah justru nampak sebaliknya. Demokrasi bukanlah tentang ‘orang biasa’ melawan kelompok elit, tapi ia adalah tentang orang-orang biasa yang bergabung dengan kelompok elit untuk 'menampar kalangan bawah'. Jaminan hak-hak asasi fundamental tidak mencegah minoritas kelas rendah menjadi sasaran, baik secara politik maupun sosial. Di beberapa negara Eropa partai politik bersaing satu sama lain untuk menunjukkan betapa kerasnya mereka terhadap minoritas yang tidak popular—untuk pencari suaka dan umat Islam misalnya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kalangan minoritas, selama partai politik tidak melanggar hak-hak mereka. Sayangnya perkembangan ini mungkin masih dalam tahap awal: masih ada kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Dalam demokrasi, mereka yang berada dalam skala sosial terendah hanya bisa berharap akan kondisi kehidupan yang semakin memburuk.

Dalam sejarahnya, demokrasi juga adalah sistem yang penuh dengan darah. Invasi ke Irak adalah salah satu contoh terkini betapa berdarahnya proses demokratisasi. Sejak berakhirnya Perang Dunia kedua, masyarakat Barat di Eropa dan AS merasa normal untuk memaksakan demokrasi dengan perang. Ketidakstabilan geopolitik sepanjang Perang Dingin serta kekhawatiran terjadinya serangan nuklir membuat sikap tersebut sempat mereda. Namun,  penaklukan atas nama demokrasi kini kembali mengemuka. Sekali lagi, nilai-nilai demokrasi secara eksplisit diklaim sebagai justifikasi dilakukannya perang. Sebagian besar semua rezim demokratis di Eropa dan belahan dunia lainnya dipaksakan dari luar dengan invasi, penjajahan, atau sebagai syarat diberikannya bantuan ekonomi. Demokrasi sering datang dari bubuk mesiu, atau melalui kekuatan dollar, jarang yang berasal dari rakyat.

Dalam pengamatan Treanor, sejak tahun 1939 negara yang melakukan transisi dari non-demokrasi menuju demokrasi sebagian besar dilakukan melalui intervensi militer dari kekuatan demokratis. Ia juga menyimpulkan bahwa setiap intervensi militer yang dilakukan oleh kekuatan demokratis akan berujung pada penerapan demokrasi di negara yang diserang. Invasi Irak, dengan tujuan untuk melakukan ‘perubahan rezim’, adalah contoh teraktual keterlibatan ‘aktor eksternal’ dalam program demokratisasi. Beberapa tahun sebelum perang Irak, USAID telah menyiapkan taktik untuk melakukan pengembangan negara pro-demokrasi. Taktik tersebut mengindikasikan keterlibatan ‘aktor eksternal’ dalam proses demokratisasi. Program demokrasi USAID akan mendukung:[77]

-          Mekanisme konstitusional, meliputi bantuan teknis dan organisasional terhadap pembuat konstitusi.

-          Pembuat undang-undang yang terpilih secara demokratis, termasuk program untuk meningkatkan kemampuan material, teknis, dan pembuatan keputusan dari para pembuat undang-undang.

-          Sistem hukum, meliputi peradilan independen dan kepolisian yang dikontrol oleh sipil, serta mekanisme alternatif dan informal untuk menyelesaikan perselisihan.

-          Entitas pemerintah lokal, terutama yang mendapatkan otoritas dan tanggungjawab institusional tambahan.

-          Pemilu yang kredibel dan efektif, dimana para pemilih mempercayai proses tersebut.

-          Organisasi local, nasional, regional, dan internasional yang melindungi hak asasi manusia, termasuk hak pekerja, penduduk pribumi, minoritas, dan wanita.

-          Persatuan dagang, asosiasi professional, kelompok wanita, entitas pendidikan, dan LSM-LSM local, terutama mereka yang menjadi partner dalam program pengembangan.

-          Partai politik dan mekanisme ekspresi politik nasional lain, dimana dukungan tersebut dilakukan dalam cara non partisan, sesuai dengan batas-batas undang-undang, dalam cara yang tidak mempengaruhi hasil pemilu.

-          Media independen yang dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi kebebasan berekspresi.

-          Peningkatan relasi sipil-militer, termasuk kontrol sipil yang efektif terhadap pengembangan militer.

-          Institusi dan organisasi yang bisa meningkatkan respon dan akuntabilitas pemerintah dalam skala nasional dan lokal.

-          Usaha pendidikan bagi anak-anak dan remaja yang merefleksikan partisipasi komunitas, mempromosikan pembentukan LSM lokal, dan mendorong toleransi dalam masyarakat.

-          Terakhir, sebagai pelengkap bagi usaha pembangunan demokrasi jangka panjang, USAID, berkonsultasi dengan badan pemerintah AS lainnya dan dengan perlindungan hak asasi manusia yang cukup, akan mendukung program transisi bagi pembentukan institusi politik demokratis dan program demobilisasi dan pelatihan tentara dan pemberontak.

Dalam pandangan Treanor, taktik tersebut sangat berbeda dengan pemberontakan lokal. Berdasarkan definisi, tidak ada proses yang diinisiasi oleh USAID atau aktor eksternal lain yang bisa dikatakan murni ‘berasal dari rakyat’ di dalam teritorial negara yang ingin didemokrasikan. Di Bosnia dan Kosovo, kekuatan demokratis bisa menerapkan program demokratisasi karena penjajahan militer. Tujuan yang sama juga dilakukan di Irak dan Afghanistan. Secara umum, program tersebut memerlukan pendanaan terhadap partai, kelompok, dan media pro-demokrasi, dan dana tersebut akan mengalir ke kelompok elit tertentu.[78]

Bagi siapa yang memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menarik, maka mereka harus memikirkan pihak yang tidak terwakili, namun terpengaruh oleh bentuk pemerintahan tersebut, yaitu korban demokrasi. Dalam kasus ini, lebih dari 500.000 rakyat sipil Irak terbunuh atas nama pembebasan dan perluasan nilai-nilai demokrasi. Dalam bahasa Aldous Huxley, “hanya kaum demokrat yang paling mistis—yang menganggap voting sebagai tindakan religius, dan yang merasa mendengar suara Tuhan di tubuh rakyat—yang dapat memiliki alasan untuk terus mengabadikan sebuah sistem dimana penipu, orang kaya, dan dukun dapat diberi kekuasaan oleh suara pemilih yang terdiri dari sebagian besar orang yang bermental Peter Pan, yang sifat kekanak-kanakannya membuat mereka sangat rentan terhadap bujukan dari penghasut dan sugesti tak kenal henti dari surat kabar orang-orang kaya."[79]

 


[1]http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/20070605-8.html

[2]http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4460172

[3]http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/states/docs/sou94.htm

[4] Tacitus, Agricola, 98

[5] McFaul, Michael (2004). ‘Democracy Promotion as a World Value‘, the Washington Quarterly, winter 2004-05

[6] Wittes,  Tamara  Cofman  (2008).  Freedom’s  unsteady  march:  America's  role  in  building  Arab  democracy.   The Brookings Institution

[7] Dikutip dari Markakis, Dionysius, US Democracy Promotion in the Middle East: The Pursuit of Hegemony?, Department of International Relationsofthe London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy,

London, Oktober2012, hal. 9

[8] Wilson, W., U.S. Declaration of War with Germany, 2/4/1917, http://www.firstworldwar.com/source/usawardeclaration.htm

[9]Gat, A., ‘The Return of Authoritarian Great Powers’, Foreign Affairs, Vol. 86, No. 4, 2007

[10] Markakis, hal. 10

[11] Robinson, W., Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention and Hegemony, Cambridge University Press, 1996, hal. 15.

[12] National Security Council (NSC), The National Security Strategy of the United States of America,

September 2002, hal. 1

[13] Robinson, W., Globalization, the World System, and “Democracy Promotion” in U.S. Foreign Policy, Theory and Society, Vol. 25, No. 5, Oktober 1996, hal. 623-4.

[14] Robinson, Globalization, the World System, and “Democracy Promotion” in U.S. Foreign Policy, hal.643.

[15] Robinson, Promoting Polyarchy, hal. 29

[16] Reagan, R., ‘Address to Members of the British Parliament’, 8/6/1982, at http://www.reagan.utexas.

edu/archives/speeches/1982/60882a.htm,

[17] idem

[18] Gershman, C., Fostering Democracy Abroad: The Role of the National Endowment for Democracy, American Political Science Foundation Convention, 29/8/1986, dikutip dalam Robinson, Promoting Polyarchy, hal. 2.

[19] idem

[20] Robinson, W., Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention and Hegemony, Cambridge University Press, 1996. hal. 332.

[21] Brinkley, D., Democratic Enlargement: The Clinton Doctrine, Foreign Policy, No. 106, (Spring) 1997

[22] Melia, T., The Democracy Bureaucracy:The Infrastructure of American Democracy Promotion, Princeton Project on National Security, (September) 2005,hal. 13-14

[23] Gramsci, A., Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Lawrence and Wishart, 1971, hal. 12.

[24] Femia,J., Gramsci’s Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process, Clarendon Press, 1981, hal. 39

[25] Gramsci, Selections From The Prison Notebooks, hal. 263.

[26] Robinson, W., Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention and Hegemony, Cambridge University Press, 1996, hal. 21

[27] Rupert, M., ‘Marxism and Critical Theory’, in Dunne, T., Kurki, M., Smith, S., (eds.), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007, hal. 157

[28] Femia, Gramsci’s Political Thought, hal. 47

[29] John Keane, ‘Does Democracy Have a Violent Heart?’, The University of Sydney, Juli 2006, hal. 15.

[30] Hobson, C., ‘Beyond the End of History: The Need for a “Radical Historicisation” of Democracy in

IR’, Millennium Journal of International Studies, Vol. 37, 2009, hal. 647.

[31] Hobson, C., ‘Beyond the End of History: The Need for a “Radical Historicisation” of Democracy, hal. 647.

[32] Jefferson, T., dikutip dari http://www.americanhistorycentral.com/entry.php?rec=453&view=quotes

 

[33] Madison, J., dikutip dari http://madison.thefreelibrary.com/

[34] Hobson, ‘Beyond the End of History’, hal. 650.

[35] Idem, hal. 632

[36] Idem, hal. 633

[37] Fukuyama, F., ‘The End of History’, The National Interest, Issue 16, (Summer) 1989.

[38] Mosca, G., The Ruling Class, McGraw-Hill, 1939, hal. 154

[39] Robinson, Promoting Polyarchy, hal. 49.

[40] Miliband, R., The State in Capitalist Society, Basic Books, 1969, hal. 194.

[41] Salan, J., ‘Spending Doubled as Obama Led Billion-Dollar Campaign’, Bloomberg, 27 Des 2008, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=anLDS9WWPQW8 &refer=home

[42] Fenomena ini tidak selalu terjadi. Pada pemili 1992 Clinton mengeluarkan dana lebih sedikit dibanding George H.W. Bush dan tetap bisa menang, meskipun dengan margin 43% vs 38%. Fenomena yang jarang terjadi ini diduga disebabkan oleh kehadiran Ross Perot sebagai calon independen. Lihat ‘1992 Presidential Election’, Roper

Center, at http://www.ropercenter.uconn.edu/elections/presidential/presidential_election_ 1992.html.

[43] Anderson, P., ‘The Antinomies of Antonio Gramsci’, New Left Review, Vol. 100, 1976, hal. 30.

[44] NSC, The National Security Strategy of the United States of America, (September) 2002, hal. 17.

[45] Robinson, Promoting Polyarchy, hal. 52

[46] Ali Belhaj, Dikutip dari “Kritik Tajam Terhadap Demokrasi”, Februari 2011, http://www.globalmuslim.web.id/2011/02/syaikh-ali-belhaj-kritik-tajam-terhadap.htm

[47] idem

[48]Hurrell, A. (2006) ‘Hegemony, Liberalism and Global Order: What Space for Would-be Great Powers?, International Affairs, 82(1): 1-19

[49]Puchala, D. (2005) ‘World Hegemony and the United Nations’, International Studies Review, 7 (4): 571-584

[50]Puchala, D. (2005) ‘World Hegemony and the United Nations’, International Studies Review, 7 (4): 580

[51]Jones, T. and Hardstaff, P. (2005) Denying Democracy: How the IMF and the World Bank take Power from the People, World Development Movement, London

[52] Cox, R., ‘Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method’, Millennium: Journal of International Studies, 1983, 12 (2): 162-175

[53]Puchala, D.,‘World Hegemony and the United Nations’, International Studies Review, 2005, 7 (4): 571-584

[54]Puchala, D.,‘World Hegemony and the United Nations’, hal. 581

[55] Cox, 1983

[56] Idem, hal. 63

[57]Russet, B. (2010) ‘Liberalism’ in T. Dunne, M. Kurki, and S. Smith (eds), International Relations Theories: Discipline and Diversity, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press, hal. 95-115

[58] idem

[59] Deudney, D. and Ikenberry, J. (1999) ‘The Nature and Sources of Liberal International Order’, Review of International Studies, 25 (2), hal. 1992

[60] Pieper, U. and Taylor, L. (1996, revised Jan 1998), The Revival of the liberal Creed: the IMF, the World Bank, and Inequality in a Globalized Economy, CEPA Working Paper Series 1, No. 4

[61] Stiglitz, J. (2002) Globalization and its Discontents, London: Allen Lane

[62] Morozov, V. (2010) ‘Global Democracy, Western Hegemony, and the Russian Challenge’, in C. Browning and M. Lehti (eds), The Struggle for the West: A Divided and Contested Legacy, London, New York: Routledge, 185-200

[63] Ikenberry, J. (2004) ‘Liberalism and Empire: Logics of Order in the American Unipolar Age’, Review of International Studies, 30 (4): 622

[64] Morozov, V. (2010) ‘Global Democracy, Western Hegemony, and the Russian Challenge’

[65] Deudney, D. and Ikenberry, J. (2009) ‘The Myth of the Autocratic Revival: Why Liberal Democracy Will Prevail’, Foreign Affairs, 88 (1): 79

[66]Deudney, D. and Ikenberry, J. (2009) ‘The Myth of the Autocratic Revival: Why Liberal Democracy Will Prevail’, Foreign Affairs, 88 (1): 93

[67]Charlotte Langridge

[68] Chandler, D. (2006) ‘Back to the Future? The Limits of Neo-Wilsonian Ideas of Exporting Democracy’, Review of International Studies, 32 (3): 483

[69]Cheney, R. (2006) Vice Presidents Remarks at the 2006 Vilnius Conference, Reval Hotel Lietuva, Vilnius, Lithuania, 4 Mei2006, www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060504-1.html

[70] Paul Collier, Wars, Guns, and Votes (London and New York, 2009); Michael Mann, The Dark Side of Democracy (Cambridge and New York, 2005)

[71] Humphrey Hawksley, Democracy Kills. What’s So Good About the Vote? (London 2009)

[72] Daniel Ross, Violent Democracy (Melbourne 2005), hal. i

[73] Barrington Moore Jr., “Thoughts on Violence and Democracy,” Proceedings of the Academy of Political Science (1968) Vol.29 (1), hal 3.

[74] Barrington Moore, Jr., hal. 1.

[75] Daniel Ross, dikutip dalam Matthew Sharpe, Democracy's Violent Heart, Borderlands E-Journal, Volume IV No. 1, 2005.

 [76] Paul Treanor, “Why Democracy Is Wrong”, 12 Mei 2006, http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/democracy.html

 [77] http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/200sai.pdf

[78] Paul Treanor, “Why Democracy Is Wrong”, 12 Mei 2006,http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/democracy.html

[79] Aldous Huxley, "Political Democracy", Aldous Huxley: Complete Essays, Volume II, ‎‎‎1926-1929, ed. Robert S. Baker and James Sexton, (Chicago: Ivan R. Dee, 2000), hal. ‎‎‎216, 228 ‎)