NEGARA ISLAM TANAH JAWA CITA CITA JIHADIS DIPONEGORO

30 June 2014

Pangeran Diponegoro lahir sekitar 1785. Pangeran ini merupakan putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III yang memerintah pada tahun 1811 hingga 1814.Ibunya bernama, Raden Ayu Mangkarawati, yang merupakan keturunan Kyai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senapati mendirikan kerajaan Mataram. Bila ditarik lebih jauh lagi, silsilahnya sampai pada Sunan Ampel Denta, seorang wali Sanga dari Jawa Timur. Saat masih kanak-kanak, Diponegoro diramal oleh buyutnya, Sultan Hamengkubuwono I, bahwa ia akan menjadi pahlawan besar yang merusak orang kafir.[1]

Kondisi kraton ketika itu penuh dengan intrik dan persaingan akibat pengaruh Belanda. Sebab itulah sejak kecil Diponegoro yang bernama asli Pangeran Ontowiryo dikirim ibunya ke Tegalrejo untuk diasuh neneknya, Ratu Ageng di lingkungan pesantren. Sejak kecil, Ontowiryo terbiasa bergaul dengan para petani di sekitarnya, menanam dan menuai padi. Selain itu ia juga kerap berkumpul dengan para santri di pesantren Tegalrejo, menyamar sebagai orang biasa dengan berpakaian wulung. Diponegoro belajar mengenai Islam kepada Kyai Taptojani, salah seorang keturunan dari keluarga asal Sumatera Barat, yang bermukim di dekat Tegalrejo. Menurut laporan residen Belanda pada tahun 1805, Taptojani mampu memberikan pengajaran dalam bahasa Jawa dan pernah mengirimkan anak-anaknya ke Surakarta, pusat pendidikan agama pada waktu itu. Di Surakarta, Taptojani menerjemahkan kitab fiqih Sirat Al-Mustaqim karya Nuruddin Ar Raniri ke dalam bahasa Jawa. Ini mengindikasikan, Diponegoro belajar Islam dengan serius.[2]

Louw dalam De Java Oorlog Van 1825 – 1830, menulis: “Sebagai seorang yang berjiwa Islam, ia sangat rajin dan taqwa sekali hingga mendekati keterlaluan.”

Ada banyak hal tentang Diponegoro yang mencerminkan nilai-nilai Jawa desa: di sini orang berpikir tentang kekuatan fisik, kebiasaannya untuk berjalan dengan kaki telanjang (tidak hanya ketika berziarah), dan partisipasinya sekali setahun dalam panen raya padi di tanah miliknya di selatan Yogya. Kehati-hatiannya dalam menggunakan uang, yang sampai-sampai membuat terkesan orang Belanda yang kikir, dan kecermatan mengadministrasi dan mengurus tanah-tanahnya, suatu hal yang tidak umum dilakukan di kalangan keraton Jawa tengah bagian selatan pada waktu itu, juga istimewa. Begitu juga ketajaman ekspresinya, kemuakannya pada sifat angkuh dan suka pamer, kedekatannya dengan alam, dan cintanya pada binatang peliharaan.

Dalam Babad Diponegoro disebutkan, adalah Diponegoro sendiri yang menolak gelar putra mahkota dan merelakan untuk adiknya R.M. Ambyah. Latar belakangnya, untuk menjadi Raja yang mengangkat adalah orang Belanda. Diponegoro tidak ingin dimasukkan kepada golongan orang-orang murtad. Ini merupakan hasil tafakkurnya di Parangkusuma. Dikutip dalam buku Dakwah Dinasti Mataram:

“Rakhmanudin dan kau Akhmad, jadilah saksi saya, kalau-kalau saya lupa, ingatkan padaku, bahwa saya bertekad tak mau dijadikan pangeran mahkota, walaupun seterusnya akan diangkat jadi raja, seperti ayah atau nenenda. Saya sendiri tidak ingin. Saya bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Besar, berapa lamanya hidup di dunia, tak urung menanggung dosa.”[3]

Dalam bukunya, Babad Diponegoro, Pangeran Diponegoro menjelaskan tentang peranan dan tanggungjawab Ratu Adil dalam menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya di masa-masa perubahan yang disebabkan oleh politik ganda dan revolusi industri di Eropa serta tatanan kolonial baru di Jawa; pentingnya mengombinasikan otoritas spiritual dan duniawi dalam sosok pemimpin. Diponegoro mengeksplorasi peranan Ratu Adil sebagai penjaga tatanan moral masyarakat, dan sebagai penjamin penghormatan atas peranan Islam dalam masyarakat Jawa. Ia juga menunjukkan nilai-nilai universal Islam sebagai sebuah agama namun tetap mengakui peran agama-agama dan sistem kepercayaan lain, khususnya pengaruh penting dari nenek moyang dan spiritual wali Jawa.

Pendidikan Diponegoro membuatnya mampu diterima di berbagai komunitas yang berbeda meliputi dunia peradilan, pedesaan, pesantren, dan mereka yang terlibat dalam perdagangan jarak jauh (termasuk Arab dan China).

Pandangan dunia Diponegoro juga mencakup suatu pendapat yang sangat jelas hingga hari ini mengenai bagaimana orang-orang Muslim Jawa seharusnya hidup dalam zaman dominasi imperium Barat. Bagi Diponegoro, tidak seperti kebanyakan orang Muslim Indonesia dewasa ini, jawaban atas ini semua rupanya terletak pada menjalankan perang suci dan pengembangan karakter yang jelas tegas antara wong Islam (orang Islam), orang Eropa kapir laknatullah (kafir yang dilaknat oleh Allah), dan kapir murtad (orang Jawa yang memihak Belanda).

Diponegoro dan para komandan seniornya memberikan perhatian yang cukup detail untuk melestarikan budaya dan bahasa Jawa dalam menghadapi serangan budaya Barat dan pembentukan tatanan kolonial baru pasca Januari 1818 negara Hindia Timur Belanda. Diponegoro bersikeras pada penggunaan bahasa Jawa, khususnya kromo inggil, dan adopsi penggunaan pakaian Jawa oleh tawanan perang Belanda. Tapi dia mengombinasikan tuntutan budaya spesifik tersebut dengan analisis yang luas dan praktis pada hubungan Jawa-Belanda dengan memberikan penawaran kepada kolonialis Belanda tiga pilihan: (1) mereka memeluk agama Islam, dalam hal ini posisi administratif atau militer mereka akan ditingkatkan; (2) mereka kembali ke negara mereka di mana hubungan antara Jawa dan Belanda akan tetap sebagai saudara dan teman; atau terakhir (3) jika mereka ingin tetap di Jawa, mereka diminta untuk membatasi diri untuk tinggal di dua kota di Pantai Utara Jawa—yaitu Batavia, ibukota kolonial, dan Semarang bekas pusat Pemerintahan Pantai Utara Jawa. Di sana mereka akan ditawarkan kesempatan untuk terus melakukan perdagangan dan hubungan komersial dengan Jawa asalkan mereka membayar produk Jawa sesuai dengan harga di pasar internasional—terutama indigo, kopi, gula dll—dan juga membayar sewa yang tepat untuk setiap tanah yang mereka tinggali atau dibangun pos perdagangan di atasnya. Visi Diponegoro melihat sebuah masa depan yang terglobalisasi, di mana nusantara akan menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan arus modal internasional.

Diponegoro hidup dalam suatu dunia yang semakin terbelah, antara mereka yang siap menyesuaikan diri dengan rezim Eropa yang baru dan mereka yang melihat tatanan moral Islam sebagai “bintang pedoman” dalam masyarakat yang telah kehilangan tambatan tradisionalnya. Keputusannya untuk memberontak pada bulan Juli 1825 adalah karena tuntutan keadaan waktu itu. Ia tidak punya pilihan lain. Dalam melakukannya ia benar-benar bersikap seperti ungkapan “kemuliaan kegagalan” (the nobility of failure) dalam tradisi samurai Jepang, yaitu kemampuan untuk tetap setia pada cita-cita meskipun tahu akan kalah atau menemui ajalnya.

 

  1. B.        Arti Penting Perang Jawa

Perang yang terjadi dalam satu wilayah kedaulatan negara dalam sejarah militer disebut perang kecil (small war). Pemberontakan, revolusi atau perang saudara adalah bentuk dari aksi politik dalam perang kecil. Perang kecil  (Oorlog) dalam arti sebagai sebuah kampanye militer yang dilakukan oleh tentara reguler  terhadap kekuatan militer bukan reguler. Formatnya digelar sebagai aksi penumpasan pemberontak (Java Oorlog, Atjeh Oorlog), penaklukan atau aneksasi wilayah, atau aksi penghukuman atas penghinaan kedaulatan.

Teori tersebut mendasari pandangan Belanda terhadap perlawanan Diponegoro dan umatnya sebagai aksi politik yang dilakukan oleh orang Jawa untuk merebut kembali kedaulatannya. Menurut As’ad, ada tiga indikasi untuk sampai pada kesimpulan tersebut: pertama, memiliki ideologi (ideological asset), yaitu jihad, berperang untuk mendirikan negara yang berkeadilan berdasarkan agama Islam. Kedua, memiliki organisasi dan kondisi lingkungan yang mendukung, pemimpinnya mampu mengeksploitasi emosi masyarakat dengan tema yang abstrak. Ketiga, “pemberontak” amat menguasai medan. Pemberontakan Diponegoro juga merupakan kelanjutan dari perang antarkelompok feodal masyarakat Jawa pada abad ke-19, yang oleh John Keegan disebut sebagai permanent warfare.

Dari aspek kultural, perang Jawa juga merupakan bentuk penolakan terhadap sistem budaya asing, termasuk sistem militer. Hal ini terlihat dalam susunan organisasi militer pasukan Diponegoro yang berkiblat pada Turki Utsmani untuk semakin menajamkan antipati terhadap budaya Barat.

Perang Jawa (1825-1830) adalah garis batas dalam sejarah Jawa dan sejarah Indonesia pada umumnya antara tatanan lama Jawa dan zaman modern. Itulah masa dimana untuk pertama kali sebuah pemerintah kolonial Eropa menghadapi pemberontakan sosial yang berkobar di sebagian besar Pulau Jawa. Hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta banyak daerah lain di sepanjang pantai utara Jawa terkena dampak pergolakan itu. Dua juta orang, yang artinya sepertiga dari seluruh penduduk Jawa, terpapar oleh kerusakan perang; seperempat dari seluruh lahan pertanian yang ada, rusak; dan jumlah penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang.[4]

Demi memastikan kemenangan pahitnya atas orang Jawa, karena banyak korban yang jatuh, Belanda harus membayar dengan sangat mahal: sebanyak 7.000 serdadu pribuminya dan 8.000 tentara asli Belanda tewas; dan biaya perang yang harus mereka keluarkan mencapai sekitar 25 juta gulden (setara dengan 2,2 miliar dolar AS saat ini).[5] Setelah berakhirnya perang, Belanda secara tak terbantahkan menguasai pulau Jawa dan sebuah fase baru pemerintah kolonial Belanda dimulai dengan diberlakukannya “sistem tanam paksa” (cultuur stelsel) pada tahun 1830-1870 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch (menjabat antara 1830-1834).

Kekalahan Diponegoro pada tahun 1830 membuka jalan bagi pengenalan ‘Cultivation System’ yang digulirkan oleh Johannes van den Bosch (1830-1877), dimana produk Jawa dibeli oleh negara kolonial Belanda dengan harga tetap yang rendah dan kemudian dijual di pasar dunia sesuai dengan harga internasional, sebuah sistem yang memberikan penghasilan bersih kepada Belanda sebesar 832.000.000 gulden (setara dengan USD75 miliar uang hari ini) sehingga meringankan beban transisi negara tersebut menuju ke ekonomi industri modern.[6] Perkembangan pasca-Perang Jawa semakin membenarkan keprihatinan Diponegoro atas ketidakadilan perdagangan antara Jawa dan kekuasaan kolonial Belanda.

Dengan demikian, perang ini menandai berakhirnya sebuah proses yang mematang sejak periode Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Termasuk perubahan sejak dari era Serikat Perusahaan Hindia Timur atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1799, ketika kontak-kontak antara Batavia dan kerajaan-kerajaan di Jawa tengah bagian selatan telah terjalin diantara para pejabat setingkat duta besar sebagaimana layaknya terjadi di antara negara-negara berdaulat, menuju periode “puncak kolonial” ketika para raja akhirnya menduduki posisi sebagai bawahan atau subordinat terhadap kekuasaan kolonial Eropa.

Perang Jawa juga memberikan daya dorong untuk sebuah proses yang masih akan bergulir sendiri dalam Indonesia modern, yaitu intergrasi nilai-nilai Islam ke dalam identitas Indonesia masa kini.

 

  1. C.        Jalannya Peperangan
    1. 1.      Penyiapan kekuatan

Masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IV adalah masa keemasan masuknya pengaruh budaya Eropa di Jawa. Pada 16 Desember 1822, Sultan Hamengkubuwono IV meninggal secara mendadak saat makan. Kemungkinan dia diracun. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mengangkat RM Menol yang masih berusia 2 tahun sebagai Sultan Hamengkubuwono V.

Tiadanya kepemimpinan yang kuat dan disegani telah membuat wibawa keraton menjadi hilang sehingga tingkah laku para pejabat pemerintahan Hindia Belanda semakin menjadi-jadi, semakin mudah keluar masuk keraton dan mengadakan hubungan gelap dengan puteri-puteri keraton. Skandal seks dan perselingkuhan merebak di kalangan keluarga para bangsawan dan keluarga kalangan keraton. Korupsi, penyalahgunaan jabatan dan pemerasan rakyat meluas. Tanah-tanah milik kerajaan (Kroonsdomein) yang subur disewakan kepada orang Eropa atau orang Cina yang mendapat dukungan dari para bangsawan keraton serta Residen pemerintah kolonial Belanda. Pungutan pajak dan pungutan bea lainnya semakin ditingkatkan—tanpa mengindahkan akibat yang semakin membebani kehidupan rakyat—dengan semakin memperbanyak gerbang pajak (Tol Poorten) yang disewakan kepada orang-orang Cina.

Hal ini membuat prihatin Pangeran Diponegoro, sehingga menginspirasikan dirinya untuk membentuk negara (balad) Islam. Pangeran Diponegoro ini merupakan anak tertua dari Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro menolak diangkat menjadi Pangeran Adipati/Putera Mahkota, sebagai penggantinya dia menunjuk RM Ambyah. Penolakan dinobatkan menjadi putera mahkota ini dikarenakan Pangeran Diponegoro kecewa terhadap ayahandanya (Sultan Hamengkubuwono III) yang dinilainya telah melakukan perbuatan durhaka terhadap orangtuanya sendiri. Pangeran Diponegoro tidak menyetujui sikap Sultan Hamengkubuwono III yang melakukan pemakzulan terhadap kakeknya (Sultan Hamengkubuwono II) dan bersikap lemah terhadap tekanan pemerintah Hindia Belanda serta mengadopsi gaya hidup sekuler yang kebarat-baratan.

Masa muda Pangeran Diponegoro dijalaninya dengan berkelana dari masjid ke masjid dan berguru dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Kebiasaan itu membuatnya memiliki banyak guru (kyai, ulama) dan hubungan yang luas dengan komunitas santri. Pengembaraannya di kalangan komunitas santri disertai pendalamannya atas sejarah Nabi Muhammad SAW telah mengubah sikap dan gagasannya tentang masyarakatnya. Situasi dan kondisi masyarakat Jawa masa itu dipersepsikannya identik dengan masyarakat Arab jaman pra Islam. Sehingga ia merasa berkewajiban mengubahnya menjadi masyarakat Islami yang berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Gagasannya itu hanya dapat dicapai melalui perang Sabil terhadap orang kafir. Pendirian Pangeran Diponegoro semakin teguh dan secara simbolik untuk menegaskan idealisme sikapnya itu ia mulai menanggalkan pakaian Jawa dan menggantinya dengan pakaian jubah dan surban yang serba putih. “Saya bukan Diponegoro, saya adalah Ngabdul Khamid.”[7]

Pergaulannya dengan yang luas dengan komunitas santri dan petani memudahkannya untuk memperoleh simpati, dukungan dan legitimasi kepemimpinan dari masyarakat, apalagi ia adalah salah seorang keturunan Sultan. Tekad untuk mendirikan negara Islam di Jawa semakin kuat karena hubungannya yang akrab dengan para pemimpin bawahan, demang, bekel, kyai dan ulama, terutama Kyai Mlangi, Kyai Kwaron, dan Kyai Taptojani.

Pangeran Diponegoro selama 12 tahun mempersiapkan diri seandainya terjadi perang Sabil yang dicita-citakannya. Tegalrejo merupakan suatu markplaats, yaitu tempat “menjual dan membeli” gagasan, konsep ideologi, politik, kenegaraan, budaya, militer, rencana strategi dan aksi; tempat berkumpulnya pemimpin masyarakat ketika di Kesultanan Yogyakarta terjadi kekosongan kepemimpinan;[8] tempat Diponegoro memperoleh basis legitimasinya melalui permufakatan sukarela dari kelompok yang berkepentingan.[9]

Diponegoro mendapatkan dukungan dari dua basis utama, yaitu dari kalangan komunitas santri dan pendukung berbasis kedaerahan. Para santri merupakan komunikator terdepan bagi penyampaian ide dan gagasan tentang negara Islam, perang sabil, dan masyarakat jahiliyyah. Mereka adalah kelompok yang memiliki jaringan luas di masyarakat. Dalam tradisi pesantren, seorang santri yang tamat belajar wajib menjalankan semacam “inisiasi”, yaitu menggembara dari satu tempat ke tempat lain, untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain (dakwah). Pangeran Diponegoro memanfaatkan anggota komunitas religius untuk menjaga dan memelihara kontak-kontak hubungan dengan para pendukungnya di daerah-daerah yang jauh seraya mendorong pihak-pihak lain untuk ikut bergabung dalam perang sabil.

Selain komunitas santri, pendukung Diponegoro berasal dari lintas daerah, dengan tingkatan mutu tempur pasukan yang bertingkat. Menurut Diponegoro:

“Penduduk Madiun bagus dalam bertahan terhadap serangan pertama, namun setelah itu mereka tidak banyak berguna. Penduduk Pajang juga terkenal pemberani, tetapi tidak lama setelah itu kondisinya sama seperti yang tadi. Penduduk Bagelen lebih baik, itu kalau bertempur di daerahnya sendiri. Jika mereka harus bertempur di luar daerahnya, mereka kalah dengan cepat. Tetapi penduduk Mataram terbaik diantara semua; mereka bertarung dengan gigih dan tahu bagaimana harus prihatin dan tabah menghadapi penderitaan akibat perang.”[10]

Setelah sekian lama mempersiapkan diri dan menggalang dukungan, pendirian Diponegoro semakin teguh setelah mengalami beberapa peristiwa yang menyinggung kehormatan pribadi dan pelanggaran terhadap norma-norma kehidupan Jawa dan Islam. Ditambah lagi beban kehidupan yang makin berat bagi masyarakat lapisan bawah. Ia akhirnya mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu, yaitu merebut kembali pulau Jawa.

Usaha menyongsong perang Jawa dimulai dengan mempersiapkan gua Selarong sebagai tempat awal untuk konsolidasi kekuatan laskar tempur para pengikutnya, membangun pabrik-pabrik mesiu yang tersembunyi dan tersebar di beberapa tempat, antara lain: desa Geger di sebelah selatan kota Yogyakarta, daerah Gunung Kidul, desa Parakan, desa Kembangarum di daerah Kedu, dan beberapa tempat lainnya. Menyebar telik sandi yang menyamar sebagai abdi pembantu rumah tangga, pekatik pemelihara kuda peliharaan, di lingkungan Keraton maupun di kediaman Patih Danurejo, Residen, Sekretaris Residen, Asisten Residen, para Ningrat yang dianggap sebagai sahabat para pejabat pemerintah Hindia Belanda, dan orang-orang lain yang dianggap sebagai lawan (musuh) dari cita-citanya mendirikan negara Islam, serta dilakukannya pembelian padi secara besar-besaran oleh masyarakat pada pertengahan 1825.

Kemudian pada pertengahan Juli 1825, terjadi insiden pemancangan patok batas rencana pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur transportasi jalan baru dan penutupan jalan masuk ke kediamannya di Tegalrejo. Insiden itu membuat Pangeran Diponegoro merasa sudah tiba saatnya bagi dirinya untuk mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu dengan memobilisasi kekuatan pasukan laskar tempur sebagai awal Perang Sabil merebut kembali pulau Jawa yang tujuan akhirnya mendirikan negara Islam.

Sejak terjadinya insiden pancang dan penutupan jalan dari Yogyakarta ke Tegalrejo, kediaman Diponegoro dijaga oleh 1.500 orang pengikutnya. Mereka terpengaruh berita bahwa Diponegoro akan ditangkap. Pada 21 Juli 1825, residen akhirnya memerintahkan satu detasemen pasukan yang dipimpin oleh asisten residen, Chevallier, untuk menangkap Diponegoro. Kedatangan pasukan tersebut disambut dengan perlawanan dari pengikut Diponegoro.[11]

Dalem Tegalrejo dikepung, dihancurkan, dan dibakar. Diponegoro kemudian lari ke Selarong, sebuah desa strategis yang berada di kaki bukit kapur, kurang lebih 9 km dari Yogyakarta. Di sana, diam-diam telah lama dipersiapkan sebagai markas besar. Pada akhir Juli 1825, di Selarong telah berkumpul beberapa orang bangsawan Yogyakarta, antara lain Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto Suryodipuro, Kyai Mojo, Pangeran Ronggo, dan Pangeran Surenglogo. Diponegoro memerintahkan Joyomenggolo, Bahuyuda dan Hanggowikromo untuk memobilisasi orang-orang di desa sekitar Selarong dan bersiap melakukan perang. Ia juga membuat perencanaan strategis dan langkah-langkah taktis untuk melakukan serangan.

Secara garis besar, strategi Diponegoro adalah merebut dan menguasai seluruh wilayah Kesultanan, lalu mengusir Belanda dan orang Cina keluar dari wilayah Kesultanan Yogyakarta. Nagara, terutama keraton Yogyakarta, sebagai sasaran strategis yang harus diduduki dengan mengepungnya dari semua penjuru. Pemberontakan lokal disulut untuk memecah kekuatan lawan dan kekuatan pihak-pihak yang membantu lawan.

Selanjutnya, Diponegoro mengambil beberapa langkah untuk mencapai tujuan strategisnya:

  1. Menyerbu nagara (Keraton Yogyakarta) dan mengisolasinya untuk mencegah datangnya pasukan bantuan dari luar Yogyakarta.[12]
  2. Mengirim pesan yang berisi perintah untuk memerangi orang Eropa dan Cina.[13] Pesan itu disampaikan kepada para pemimpin pasukan ke seluruh wilayah Kesultanan; Kedu, Bagelen, Banyumas, Serang, dan wilayah Monconegoro Timur. Ia mengirim pesan yang sama kepada para demang di perbatasan Kesultanan dan Kesunanan. Diponegoro kemudian mengangkat pemimpin daerah melalui surat keputusan pengangkatan resmi yang disebut Piagem.
  3. Menyusun daftar bangsawan yang dianggap sebagai lawan dan melindungi mereka yang membantu.
  4. Membagi wilayah Kesultanan menjadi beberapa daerah perang[14] serta mengangkat komandan wilayah dan komandan pasukan, juga melantik beberapa pembantu utama.
  5. Menyusun pasukan pengawal keraton yang terdiri atas enam korps, yaitu Pasukan Mantirejo, Pasukan Daeng, Pasukan Nyutro, Pasukan Mandung, Pasukan Ketanggung, dan Pasukan Kanoman.

Struktur organisasi, hierarki, dan susunan tugas masing-masing korps tidak meniru model Barat, tetapi meniru model organisasi Janissari, yaitu pasukan elit kekhilafahan Turki Utsmani abad ke-16, yang disesuaikan dengan kondisi Jawa. Untuk menjalankan strategi perlawanan, Diponegoro menggunakan hierarki Turki untuk kepangkatan pasukannya. Ali Pasha setara komandan divisi diadopsi menjadi Alibasah. Di bawahnya, Pasha setara komandan brigade menjadi Basah. Kemudian setara komandan batalyon adalah Dulah, yang diadopsi dari istilah kepangkatan Agadulah. Untuk setara komandan kompi diambil istilah Seh.

Struktur pimpinan perlawanan Diponegoro meliputi dari yang tertinggi Pramudeng Prang (Sultan Ngabdulkamid Herucokro Kabirul Mukminim Sayidin Panotogomo Senopati ing Ngalogo Sabilullah, yaitu Pangeran Diponegoro sendiri). Panglima Tentara adalah Alibasah Ngabdul Mustapa Sentot Prawirodirjo. Komandan untuk kewilayahan perang (mandala) Pajang, Yogyakarta, dan Bagelen, berturut-turut Alibasah Kasan Besari, Alibasah Sumonegoro, dan Pangeran Diponegoro.

Perang Diponegoro sebagai perang rakyat meluas di sebagian wilayah Jawa. Saleh menuangkan catatan Letnan Gubernur Jenderal LPJ (Viscount) du Bus de Gissignies yang menyebutkan adanya pasokan senjata untuk pasukan Diponegoro melewati pantai selatan (Samudra Hindia) di sekitar wilayah muara Sungai Progo.

Pada 9 Agustus 1828, diketahui ada sebuah padewakang, kapal Bugis, bersama sejumlah besar perahu kecil berangkat dari muara Sungai Progo ke arah daratan. Peristiwa ini diduga sebagai penyelundupan senjata untuk pasukan Diponegoro. Siapa yang membantu penyelundupan senjata untuk pasukan Diponegoro sampai sekarang belum terungkap. Dari Turki hanya digunakan istilah hierarki kepangkatan tentara Diponegoro.

Melihat persiapan yang begitu matang, selama beberapa tahun Diponegoro telah melakukan aksi conspiracy of silence karena dalam waktu yang relatif singkat mampu memobilisasi kekuatan. Ia dengan sengaja mempersiapkan diri untuk melakukan perebutan kekusaan politik di Kesultanan Yogyakarta. Hal ini dimulai saat ia menolak pencalonan sebagai putra mahkota olehJohn Crawfurd pada tahun 1812 hingga menolak tawaran Residen Baron de Salis untuk menjadi Sultan pada tahun 1822. Sikap tersebut menjadi bukti bahwa ia mempunyai pendirian dan ideologi tersendiri tentang negara dan sistem kenegaraan.

 

 

 

  1. 2.    Tujuan perang Diponegoro

Banyak penutur sejarah yang mengatakan bahwa perang Diponegoro dipicu oleh perang dinasti antara kasultanan Mataram dan Surakarta dan masalah patok kuburan leluhurnya yang dilanggar. Pemikiran sejarah haruslah logis, kata Hacket Fischer, agar mencegah kekeliruan penuturan sejarah. Logikanya, butuh lebih dari itu untuk melangsungkan perang panjang yang dampaknya hingga menguras anggaran belanja sebuah negara.

Faktor yang mendukung keberlangsungan perlawanan Diponegoro menjadi demikian hebatnya:

  1. a.    Perang Diponegoro bertujuan mempertahankan kedaulatan negara.

Kegiatan perlawanan militer Diponegoro adalah dalam kerangka penegakan Balad al Islam (negara Islam).

Ada tiga indikasi yang menunjukkan Perang Diponeogoro bertujuan mempertahankan negara:

  • Memiliki ideologi (sumber ideologi) berperang untuk mendirikan negara yang Berkeadilan yang Berdasarkan Agama Islam. Aksi kolektif militer Diponegoro jelas bertujuan untuk mendirikan balad (negara) Islam yang sekaligus merupakan bentuk reaksi penolakan terhadap perluasan pengaruh kapitalisme atau liberalisme yang dianggap mengganggu sistem sosial dan keagamaan di Tanah Jawa.

Menurut Louw perjuangan masyarakat Jawa di bawah kepemimpinan Diponegoro dilandasi oleh alasan yang lebih filosofis, yaitu jihad fi sabilillah. Hal ini diakui oleh Louw dalam De Java Oorlog Van 1825-1830:

“Tujuan utama dari pemberontakan tetap tak berubah, pembebasan negeri Yogyakarta dari kekuasaan Barat dan pembersihan agama daripada noda-noda yang disebabkan oleh pengaruh orang-orang Barat.”

Hal ini tampak dari ucapan Pangeran Diponegoro kepada Jendral De Kock pada saat penangkapannya.

“Namaningsun Kangjeng Sultan Ngabdulkamid. Wong Islam kang padha mukir arsa ingsun tata. Jumeneng ingsun Ratu Islam Tanah Jawi”

(Nama saya adalah Kanjeng Sultan Ngabdulkhamid, yang bertugas untuk menata orang Islam yang tidak setia, sebab saya adalah Ratu Islam Tanah Jawa)”.[15]

  • Memiliki organisasi dan kondisi masyarakatnya yang mendukung. Kepemimpinannya mampu mendidik masyarakat, memupuk semangat, dan memberikan tujuan. Implikasi positifnya Pangeran Diponegoro memiliki Hegemoni Politik di wilayahnya.

Dengan latar belakang ideologis, diiringi dengan kondisi sosial ekonomi saat itu yang penuh dengan kezaliman, semakin memudahkan Diponegoro untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kondisi tersebut antara lain: Pertama, wilayah kraton yang menyempit akibat diambil alih Belanda, Kedua, pemberian kesempatan kepada orang Tionghoa untuk menarik pajak, Ketiga, kekurangadilan di masyarakat Jawa, Keempat, aneka intrik di istana, Kelima, praktek sewa perkebunan secara besar-besaran kepada orang Belanda, yang menyebabkan pengaruh Belanda makin membesar, Keenam, kerja paksa bukan hanya untuk kepentingan orang Yogyakarta saja, tetapi juga untuk kepentingan Belanda.

Kareel A Steenbrink menyebutkan, pemikiran dan kiprah Pangeran Diponegoro menarik para ulama, santri dan para penghulu merapat pada barisan perjuangannya. Carey menemukan 108 kyai, 31 haji, 15 Syeikh, 12 penghulu Yogyakarta, dan 4 kyai guru yang turut berperang bersama Diponegoro.

Bagi sebagian kalangan, ini cukup mengherankan. Sebab, pasca pembunuhan massal ulama dan santri oleh Sunan Amangkurat I tahun 1647, hubungan santri dengan kraton digambarkan sangat tidak harmonis. Namun Pangeran Diponegoro yang merupakan keturunan bangsawan dan ulama sekaligus, berhasil menyatukan kembali dua kubu tersebut.

  • Bentuk penolakan terhadap kedaulatan sistem asing yang batil.  Di samping itu sistem organisasi militer Pangeran Diponegoro- yang berkiblat ke Sistem militer Kekhalifahan Turki Usmani menunjukkan sikap hubungan formal bilateral antar dua kekuasaan politik. Terkait dengan kedaulatan, ada hubungan politik antara Pangeran Diponegoro dengan Khalifah di Turki. Bulkiyo yang berasal dari istilahBolzuk atau divisi pasukan elite Turki Usmani Janissari abad ke-16, juga digunakan sebagai nama korps pasukan elite Diponegoro.
  1. b.      Kekuatan motivasi dan kecakapan para pemimpin perang Diponegoro dalam mengelola aksi-aksi untuk mencapai tujuan.

Kemampuan para pemimpin perang Diponegoro dalam menggali dan mengolah emosi masyarakatnya agar tetap berkeyakinan terhadap perjuangan, merupakan salah satu faktor pendukung hingga peperangan bisa berlangsung lama. Secara umum kecakapan itu tercermin  dari munculnya strategi baru sebagai balasan untuk strategi Stelsel Benteng. Strategi langsung yang mengandalkan keunggulan jumlah tentara yang diterapkan Diponegoro sebelumnya sudah tidak efektif kemudian digantikan dengan strategi atrisi (die Ermatung Strategie). Strategi penggerogotan mengubah sifat perangnya menjadi perang jangka panjang.

 

 

  1. 3.         Jihad Diponegoro

Dalam pandangan Diponegoro dan pasukannya, perang yang mereka lakukan melawan Belanda dan sekutunya adalah sebuah jihad, yaitu berperang melawan kaum kafir yang telah melakukan penyerangan, pengusiran, dan perampasan terhadap umat Islam, dan juga berperang melawan orang-orang murtad, yaitu orang Islam yang membantu orang kafir dalam memusuhi dan melakukan agersi terhadap umat Islam. Dalam masa itu, kata sabil dan sabilillah yang mempunyai makna spesifik, digunakan untuk menggantikan kata jihad. Kata sabil maupun sabilillah merupakan sebutan ringkas dari kata jihad fi sabilillah yang secara khusus kata ini bermakna melakukan peperangan melawan orang kafir.

Di samping itu, penggunaan kata sabil maupun sabilillah dianggap lebih mudah pengucapannya dalam bahasa Jawa daripada kata jihad fisabilillah. Pengucapan istilah-istilah asing dalam bahasa Jawa seringkali disingkat dengan cara mengambil kata yang paling belakang atau menggandengkan dua kata tersebut dan diucapkan sesuai dengan lidah orang Jawa. Hal ini juga dilakukan oleh Diponegoro dalam penulisan Babadnya. Sebagai contoh, Gerad Baron Nahuys (nama Residen Yogyakarta tahun 1816 – 1822) cukup ditulis dengan Nahuys, John Crawfurd diucapkan dengan Karepet, Abu Bakar dilafalkan Bubakar, Abdurrahim menjadi durahim, serta Ali Pasya menjadi Libasah atau basah.

Penggunaan kata sabil dan sabilillah juga erat kaitannya dengan struktur penulisan Babad Diponegoro yang menggunakan macapat. Seperti telah diketahui bahwa penulisan macapat mempunyai aturan yang ketat terutama berkaitan dengan jumlah suku kata (guru wilangan) dan rima (guru lagu). Penggunaan kata jihad fisabilillah yang mempunyai suku kata yang panjang dan agak sulit diucapkan orang Jawa, dirasakan sangat menyulitkan dalam penyusunan macapat yang mempunyai aturan suku kata dan rima. Oleh karena itu, kata sabil dan sabilillah digunakan sebagai kependekan dari kata Jihad fisabilillah.

Di dalam Babad Diponegoro terdapat kurang lebih 59 kata sabil dan sabilillah yang mempunyai pengertian berperang melawan orang kafir. Antara lain dalam tembang Girisan (X) berikut:

Mas Lurah aris katanya

“Bok ayo sabil kewala

Iki Jumungah dinanya

Mapan hiwih aprayoga”

Jeng Sultan kendel sakala

Mangkana osiking drinya

“Wus bener Mas Lurah ika

Nging sun tan rinilan suksma,

Sadina iki sirnaa

Pan aja kongsi kadawa”

Kanjeng Sultan angandika

Mring Pangeran Dipanagara

Heh Kulup prajurit ika

Saanane tuturana

Yen sun arsa sabil iya”

Kanjeng Sultan apan biya…!

Terjemahan bebasnya kurang lebih sebagai berikut:

Mas Lurah dengan bijaksana berkata

Ayo kita sabil saja

Hari ini hari Jumat

Hari baik untuk berperang

Sultan (Abdul Hamid) berhenti sejenak

Dalam batinnya berkata

“Benar perkataan Mas Lurah

Jiwa saya rela

Hari ini juga

Jangan sampai tertunda

Sultan kemudian berkata

Kepada Pangeran Diponegoro III (putera Diponegoro)

Wahai ananda, prajurit

Yang ada hendaknya diberitahu

Kalau saya hendak berperang

Sultan karena saran ini….

Kata sabil yang digunakan dalam tembang di atas bermakna berperang melawan kafir (Belanda). Kalimat “Bok ayo sabil kewala” mempunyai pengertian mari kita berperang dengan orang kafir saja dan tidak perlu mundur.

Selain itu, pasukan yang meninggal dalam jihad disebut dengan meninggal dalam sabil (prapta sabil/sabilullah). Diponegoro menggunakan kata sahid untuk orang-orang Islam dari kalangan masyarakat sipil yang menjadi korban perang. Penggunaan kata sahid ini merupakan pemberian penghargaan Diponegoro yang besar kepada umat Islam yang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Bantuan umat Islam sangat besar bagi keberlangsungan perjuangan Diponegoro yang mempergunakan sistem gerilya.

Diponegoro menggunakan Al Quran sebagai dasar ideologi untuk berjihad. Sebagian besar kata Al Quran dalam Babad Diponegoro menunjukkan makna Al Quran sebagai landasan dalam berjihad. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al Quran yang membahas jihad dalam artian perang melawan orang kafir, Diponegoro meminta kepada penasihat utamanya, yaitu Kyai Keweron dan Kyai Mojo, untuk menjabarkan dan menafsirkan ayat-ayat tersebut. Di dalam Babad, Diponegoro mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui seluruh isi Al Quran dan takut apabila salah dalam menafsirkannya.[16]

Secara umum, Babad Diponegoro tidak menunjukkan dengan terperinci ayat-ayat Al Quran yang dijadikan dasar dalam jihad. Diponegoro hanya mengungkapkan bahwa perjuangan yang dilakukannya didasarkan atas menjalankan perintah untuk menjalankan ayat qital dalam Al Quran.

Ngantepi Islamnya samya

Nglampahi parentah dalil

Ing Quran pan ayat Katal

Namung sing Rabulngalamin

Ing akerat punika

Tetepa ingkang sinuwun

 

Semua orang memegang teguh Islam

Menjalankan perintah dalil

Ayat Qital dalam Al Quran

Hanya kasih Rabbul’alamin

Di akhirat lah

Yang tetap dimohon

Jihad yang dilakukan oleh Diponegoro bertujuan untuk menegakkan agama Islam di Jawa. Hal ini terlihat dalam surat balasan yang ditulis oleh Diponegoro kepada Jenderal de Kock yang menanyakan maksud dan tujuan Diponegoro:

“Dhateng ingkang saudara

Jenderal de Kock ri sampunnya

Tabe kawula punika

Dene Jengandika tanya

Menggah Karsane ki Harya

Estu yen darbe karsa

Rumiyin lan sapunika

Nging luhuring kang agama

Ing Tanah Jawi sadaya

Kalamun estu andika

Tan makewedi punika

Mring agamane akar ya

Islame ing Tanah Jawa

Pan inggih purun ki Harya

Dhame lawan Jengandika

Nanging Anedha pratandha[17]

 

Kepada Saudara

Jenderal de Kock

Saya mohon maaf

Jika anda bertanya

Apa keinginan Aryo (Diponegoro)

Sungguh bila punya keinginan

Hanya untuk meninggikan agama

Di seluruh tanah Jawa

Jika anda benar-benar

Tidak membuat kesulitan

Kepada agama

Islam di tanah Jawa

Maka Aryo bersedia

Berdamai dengan anda

Tetapi, meminta bukti

Selain menegakkan Islam, jihad Diponegoro juga mempunyai misi untuk mendirikan negara Islam di tanah Jawa. Secara implisit hal itu disampaikan oleh Diponegoro kepada Kyai Penghulu yang hendak berangkat ke Mekkah menunaikan ibadah haji seperti yang dituturkan dalam pupuh Dandanggula (VII) berikut ini:

Syukur kaki dika jangji

Lamun besuk dika prapteng Mekah

Poma aywa muleh-muleh

Matia aneng ngriku

Yen manira antuk kang kardi

Dika kabar-kabarna

Lan dika nunuwun

Pandongane para imam

Muga kula oleha supangat Nabi

Lan kaliraning Allah

Den kuwatno manglawan mring kapir

Lan den banget andika nenedha

Sujud ing kakbahtolahi

Nunuwa ing Hyang Agung

Lestarine kang tanah Jawa

Dadya balad agama

Kaki laman estu

Wonten pitulung Hyang Suksma

Ki Pangulu den rikat andika mulih

Ki pangulu aturnya….[18]

 

Syukurlah kalau begitu ananda, kamu harus janji

Jika kamu sudah tiba di Mekah

Sungguh jangan pulang-pulang

Jika perlu wafatlah di sana

Jika saya mendapat apa yang diperjuangkan

Kamu kabarkan

Dan kau pintakan

Doa kepada para imam

Semoga saya mendapat syafaat Nabi

Dan ridlo Allah

Dikuatkan melawan orang kafir

Dan kamu mohonkan dengan sungguh-sungguh

Saat sujud di Ka’bah

Mohonlah kepada Tuhan

Lestarinya tanah Jawa

Menjadi balad agama

Wahai ananda, jika benar-benar

Ada pertolongan Tuhan

Ke Pengulu, cepat-cepat Anda pulang”

Ki Pengulu berkata….

Dari kutipan di atas terlihat bahwa keinginan Diponegoro adalah berdirinya balad agama yang lestari di tanah Jawa. Balad agama yang dimaksud adalah sebuah negara di tanah Jawa yang berlandaskan syariat Islam. Keinginan ini tidak hanya murni keinginan Diponegoro, tetapi menjadi keinginan dari pembantu dan pengikutnya juga. Indikasi itu terlihat dari saran Mangkubumi untuk mengangkat Diponegoro menjadi Sultan dengan gelar Abdulhamid Herucakra Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatur Rasul ing Tanah Jawa.

Adapun sasaran dari jihad Diponegoro adalah dua kelompok, yaitu orang-orang kafir dan murtad. Yang dimaksud kafir adalah orang Belanda yang notabene adalah non Muslim dan telah melakukan penyerangan dan penjajahan terhadap umat Islam. Sedangkan kata murtad ditujukan kepada orang-orang Muslim Indonesia yang membantu Belanda dalam memerangi Diponegoro dan pasukannya serta melakukan kegiatan penindasan kepada rakyat.

Dalam babad Diponegoro terdapat kurang lebih 96 kata kafir dan 70 kata murtad yang konteksnya adalah musuh orang-orang Islam dalam peperangan. Diantaranya seperti diungkapkan dalam tembang pangkur (XII) berikut ini:

Budhal saking sela Mirah

Sampun prapta ing sawetning Pragi

Mesanggrahan senjati

Mangsah nulya prapta

Kapir lan murtad apan langkung kathahipun

Dhateng ira mara tiga

Nanging datan den tangledi[19]

Berangkat dari Selamira

Sampailah di sebelah timur Pragi

Dan kemudian singgah di Senjati

Kemudian musuh datang

Kafir dan murtad dengan jumlah yang banyak

Datang dengan dibagi tiga

Tetapi tidak dihiraukan

Secara kronologis, istilah kafir dan murtad ini digunakan setelah penyerbuan pasukan Belanda dan Yogyakarta ke Tegalrejo. Sebelum peristiwa tersebut, istilah kafir tidak digunakan meskipun pasukan Inggris dan Sepoy pernah melakukan penyerbuan ke wilayah keraton Yogyakarta. Istilah kafir dan murtad ini muncul ketika ideologi jihad telah dirumuskan oleh Diponegoro bersama dengan ulama-ulama yang mendampinginya.

Pemberian label kafir dan murtad serta Islam sangat diperlukan untuk membedakan siapa pembela agama dan siapa musuh agama. Diponegoro membuat peraturan bahwa yang menjadi pasukannya harus beragama Islam dan menunjukkan perilaku dan atribut Islam. Pasukan Diponegoro yang berasal dari keturunan Tionghoa yang turut bagian dalam melawan Belanda, diwajibkan untuk masuk Islam serta diharuskan memotong rambut kuncir yang menunjukkan identitas orang Cina.[20] Sebagai gantinya, pasukan Diponegoro menggunakan atribut bercorak keislaman yakni surban.

Ideologi anti kafir dan murtad yang keras di kalangan pasukan Diponegoro tercermin dalam penggunaan bahasa, khususnya yang berkaitan dengan kematian pasukan musuh. Dalam babad, Diponegoro tidak segan-segan menyebut musuh yang mati di medan perang dengan nama bangke (bangkai) yang biasanya digunakan untuk hewan.[21]

 

 

 

  1. 4.    Jalannya peperangan

Tepat tiga minggu sesudah insiden penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro melakukan penyerbuan terhadap nagara Yogyakartadari segala penjuru dengan kekuatan 6.000 pasukan, dimana pasukan ini terdiri dari tiga kolone: Kolone pertama dipimpin oleh Pangeran Abu Bakar, saudara dari Diponegoro yang juga seorang putra dari Sultan III. Pasukan pertama ini bergerak dari arah timur dan menyerbu dalem Pakualaman. Mereka menghancurkan jembatan Kali Code, membakar perkampungan orang-orang Cina dan Eropa ser

Kolone kedua dipimpin oleh Pangeran Adinegoro. Mereka berhasil menguasai jalan penghubung Yogya – Magelang - Surakarta. ta merusak gerbang-gerbang pajak.

Kolone ketiga di bawah pimpinan Pangeran Blitar, bergerak dari arah selatan dan menguasai jalan raya Bantul. Pasukan ini berusaha merebut keraton.[22] Rumah para bupati (tumenggung) yang dianggap lawan dirusak, dijarah, dan dibakar. Dalam penyerbuan tersebut, pasukan Diponegoro juga menjarah gudang-gudang logistik dan mengangkutnya ke luar kota. Penjarahan ini mengakibatkan sebagian besar penduduk Yogyakarta menderita kekurangan bahan makanan.

 Sultan Hamengkubuwono V berhasil diselamatkan dan diberi pengawalan ketat di benteng Vredenburg. Sedangkan Keraton Yogyakarta berhasil dipertahankan oleh pasukan Pengawal Keraton yang dipimpin oleh Mayor Wironegoro, tanpa menimbulkan kerusakan berarti.

Setelah dibakar, nagara Yogyakarta tidak diduduki oleh pasukan Diponegoro, melainkan hanya diisolasi. Pasukan Diponegoro memblokade semua jalan masuk ke kota dan berjaga-jaga di pinggir kota. Praktis, Yogyakarta menjadi kota mati dan kekurangan pangan. Tawanan dan barang-barang rampasan dibawa ke Selarong. Pasukan Diponegoro berhasil menduduki Yogyakarta selama tujuh hari.

Serbuan terhadap nagara yang strategis berdampak luas. Para peserta conspiracy of silence, terutama para tumenggung dan demang bawahan, melakukan mobilisasi pasukan untuk melakukan perang. Akibatnya, dalam waktu singkat hampir seluruh wilayah Kesultanan bergolak. Satu-satunya kekeliruan strategi pasukan Diponegoro adalah mereka tidak sepenuhnya menduduki nagara. Terutama keraton yang menjadi simbol kekuasaan, sekalipun objek vital lainnya berhasil direbut.

Perang kemudian berkobar meluas ke segala penjuru tanah Jawa. Laskar tempur pengikut Pangeran Diponegoro tak mudah ditaklukkan, sebab di dada mereka terpendam Bara Api Semangat Perang Sabil. Tak kurang usaha licik untuk menundukkannya dengan menawarkan tahta dan status tanah perdikan kepada Pangeran Diponegoro. Namun bujuk rayu tawaran tahta dan uang yang terbukti ampuh dalam menyelesaikan pemberontakan Ningrat Jawa pada masa-masa sebelumnya ini tak membuat bergeming pendirian Pangeran Diponegoro dari tujuannya mendirikan negara Islam.

  1. 5.        Strategi Belanda menghadapi Diponegoro

Banyak kesulitan yang harus dihadapi oleh Belanda pada awal masa perang Jawa (1825-1827). Mulai dari jumlah pasukan yang hanya 3 resimen (satu resimen infanteri, satu resimen huzar, dan satu resimen artileri), ditambah legiun Mangkunagoro yang jumlahnya sekitar 1.800 orang.[23] Pasukannya tersebut juga tidak mengenal medan (terrain) dengan baik. Tidak ada peta yang lengkap dan hampir semua peta yang tersedia berada dalam kondisi buruk dan cacat. Padahal sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta berbukit-bukit. Pasukan yang sebagian besar tidak mengenal medan menjadi faktor penghambat mobilitas. Kondisi cuaca juga tidak menguntungkan karena musim kemarau dan hujan berganti tidak menentu. Selain itu, karakter pemberontak yang mereka hadapi terkenal pemberani dan fanatik. Mereka amat membenci orang Eropa dan Cina.

Jenderal H.M. de Kock, yang ditugaskan sebagai Komisaris Pemerintah untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, menyusun plan de champagne (rencana kampanye) untuk menumpas pemberontakan. Plan de champagne tersebut terdiri atas:

-       Membuat persekutuan dengan Sunan Surakarta dan Mangkunagoro untuk mengisolasi Diponegoro.

-       Merebut sasaran strategis, yaitu nagara Yogyakarta, dari tangan pemberontak untuk mengembalikan kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda dan kewibawaan Sultan.

-       Mengamankan jalur komunikasi darat yang strategis antara Surakarta-Klaten dan Klaten-Yogyakarta.

-       Mengamankan jalur komunikasi darat Semarang-Salatiga dan Salatiga-Surakarta.

-       Mengamankan jalur komunikasi darat di pantai utara antara Semarang-Rembang

-       Mengamankan jalur komunikasi darat Pekalongan-Semarang

-       Membebaskan daerah-daerah milik Kesultanan yang direbut dan diduduki oleh pemberontak, seperti Serang, Ngawi, dan Madiun.

-       Membebaskan daerah milik Pemerintah Hindia Belanda di Demak, Rembang, Jabarangkah (Karesidenan Pekalongan), Banyumas, Kedu, dan Bagelen sampai batas sungai Bogowonto.

-       Memanggil pasukan-pasukan yang beroperasi di luar Jawa dan menetapkan garis awal di beberapa pelabuhan pendaratan di Pantai Utara.

-       Merekrut spion dan orang-orang yang dipercaya untuk mencari informasi tentang lawan.

 

 

 

 

Selama 1825-1827, de Kock terus melakukan operasi militer dengan beberapa sasaran strategis. Ia melakukan operasi militer dengan lima pendekatan langsung, yaitu:

-       Membuat persekutuan dengan Sunan Surakarta dan Mangkunagoro untuk mengisolasi Diponegoro, baik secara militer maupun politis, untuk membentuk pendapat umum bahwa pemberontakan adalah sebuah perbuatan jahat.

-       Mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Diponegoro—para pangeran di Kesultanan Yogyakarta—agar tidak membantu Diponegoro, sekalipun bersikap pasif.

-       Merebut kembali daerah-daerah Kesultanan Yogyakarta yang diduduki oleh pengikut Diponegoro. Menegakkan kembali keamanan dan pemerintahan agar pajak-pajak dapat dipungut dan perekonomian dapat berjalan kembali secara lancar.

-       Menggiring pasukan pemberontak ke daerah antara Sungai Progo dan Bogowonto sebagai killing area.

-       Menangkap pemimpin tertinggi pemberontak, yaitu Diponegoro sebagai “center of gravity”.

Selain itu, de Kock juga menyebarkan seruan kepada pengikut Diponegoro bahwa ia akan memberikan pengampunan kepada mereka yang dengan sukarela menyerahkan diri. Ia juga menulis surat kepada Diponegoro dan Mangkubumi yang berada di Selarong. Diponegoro segera merundingkan isi surat itu dengan Pangeran Mangkubumi dan Kyai Mojo, kemudian memerintahkan kepada Pangeran Joyokusumo dan Pangeran Suryenglogo untuk menulis surat balasan yang secara tegas menolak berdamai.[24]

Setelah menerima surat balasan, de Kock segera memerintahkan pasukan kolose kedua untuk menyerbu Selarong, tetapi desa Selarong telah kosong. Para pimpinan pasukan Diponegoro telah berpencar meninggalkan Selarong menuju ke pelbagai arah. Kegagalan dalam penyerbuan Selarong tersebut membuat perang menjadi semakin berlarut-larut. Perkiraan de Kock yang membiarkan lawan berperang dengan cara perangnya sendiri sampai kehabisan logistic ternyata keliru. Karena prajurit-prajurit Diponegoro ternyata mampu bertahan hanya dengan makan nasi kering dan garam. Dapat dikatakan, operasi pengejaran (marching, fighting, camping) selama 1825-1827 yang diprakarsai oleh Jenderal de Kock telah gagal menangkap Diponegoro.

Pada pertengahan tahun 1827, Jenderal De Kock mulai merintis jalan perundingan dengan menugaskan seorang pengusaha berkebangsaan Inggris (William Stavers) dan seorang pengusaha keturunan Arab (Ali Chalif) untuk berunding serta menawarkan kepada Pangeran Diponegoro untuk memilih tanah di mana saja yang diinginkannya asal bersedia menghentikan peperangan.

Menjawab tawaran Jenderal De Kock itu, Pangeran Diponegoro menjawab ia mau menghentikan peperangan dengan syarat : Pertama, semua orang Belanda harus memeluk agama Islam. Kedua, wilayah pesisir utara Jawa dikembalikan kepada Kesultanan. Ketiga, orang Belanda boleh tinggal di Jawa tetapi tidak boleh melakukan aktivitas perdagangan. Tujuan peperangan tidak lain adalah untuk memuliakan agama Islam.

Perang perlawanan rakyat semesta yang dipimpin Pangeran Diponegoro ini pun terus berkobar. Perang yang panjang dan melelahkan bagi kedua belah pihak.

 

Operasi Stelsel Benteng (1827-1830)

Selama perang berlangsung pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus membangun lebih dari 250 buah benteng untuk mendukung strategi perang Stelsel Benteng. Menerapkan strategi politik berupa Blokade Politik, Isolasi Politik, politik Belah Bambu (Stick and Carrot), Politik Adu Domba (Devide Et Empera). Dibarengi penelitian sosio budaya untuk menguak titik kelemahan kekuatan Laskar Diponegoro yang dilakukan oleh ilmuwan orientalis ahli urusan Pribumi dan orang Jawa (Roorda van Eysinga).

Mereka juga mendatangkan bala bantuan pasukan koninklijke leger expedisi yang didatangkan langsung dari negeri Belanda. Selain itu, untuk menambah jumlah pasukannya, Belanda kemudian merekrut prajurit dari Afrika dan Pantai Gading—yang kemudian dikenal sebagai Belanda hitam. Belanda juga memobilisasi pasukan bantuan prajurit Pribumi dari berbagai daerah (Hulptroepen), antara lain : Legiun Mangkunegoro, Pasukan Kasunanan Surakarta, Manado dan Gorontalo (pimpinan Hasan Monwarfa), Buton (pimpinan Raja Haji Sulaiman), Alfoeren Halmahera, Tidore, Ternate, Sumenep Madura, Badung Bali, dan dari beberapa daerah lainnya. mendatangkan tentara yang bermarkas di Sulawesi hingga total kekuatannya mencapai 23.000 personel.

Perang ini telah menguras keuangan pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan biaya perang hingga tak kurang dari 25.000.000 Gulden (Rp 127 Milyar). Biaya perang yang sangat besar untuk ukuran masa itu. Konsekuensi finansial yang besar untuk strategi Stelsel Benteng hingga Belanda menyebut Perang Diponegoro sebagai groote onheilen (bencana besar) bagi administratif Kolonial. Defisit anggaran mereka sampai f18.000.000 Gulden (sekitar Rp 92 Milyar). Dan tahun 1827 saja tidak kurang dari 3000 orang serdadu Eropa tewas di hadapan kedigdayaan Tentara Islam Diponegoro.

Gagalnya strategi mobilitas merupakan pengalaman yang berharga. De Kock selama ini banyak terfokus untuk menangkap pimpinan pemberontak. Ia kini mencoba untuk melakukan cara pendekatan pribadi dengan para tumenggung beserta bawahannya. Operasi-operasi militer intensif bukan semata-mata untuk menghancurkan lawan atau merebut daerah lawan, tetapi juga sekaligus mengucilkan para pemimpinnya. Berbeda dengan perang umum, pihak lawan dalam perang kecil tidak memiliki center of gravity sehingga sulit untuk menentukan sasaran pokok. Salah satu cara menghancurkannya adalah dengan merebut milik yang paling berharga bagi mereka, to capture whatever they prize most.

Bagi de Kock, para pimpinan lawan adalah sesuatu yang amat berharga. Mereka dibujuk dan diajak berbicara untuk menyelesaikan permusuhan secara damai. Berunding dengan lawan tidak berarti mengurangi kehormatan dan kewibawaan pemerintah karena karakter orang Jawa ternyata sulit diperhitungkan. Mereka seringkali terlihat sebagai orang yang lamban dan pemalas, namun ternyata mereka adalah gerilyawan yang tangguh.

Dari hasil pemikiran dan pengalaman di lapangan, de Kock memperbaiki kesalahan strategi mobilitasnya. Pada tahun 1827, ia memutuskan untuk melaksanakan strategi baru, yaitu strategi Stelsel Benteng. Strategi ini meliputi dua aspek, yaitu aspek strategi dan aspek sistem persenjataan yang menyatukan pasukan dengan senjatanya. Dalam strategi ini, benteng, meriam dan pasukan menjadi unsur pokok ofensif-defensif. Benteng menjadi tidak terpaku dalam satu wilayah (statis), tetapi dinamis.

Dalam teori strategi, Stelsel Benteng disebut sebagai strategi tidak langsung. Sebab, penguasaan wilayah agar pasukan dapat memperoleh kebebasan bergerak esensinya. Pasukan harus berada sedekat mungkin dengan lawan untuk memecahkan konsentrasi pasukan lawan, sehingga benteng sebagai pangkalan pasukan harus dibangun sedekat mungkin dengan daerah penduduk lawan. Operasi-operasi militer yang berupa patroli taktis ofensif dilakukan secara teratur. Gunanya untuk mendesak lawan ke suatu “killing area”, yaitu daerah antara Sungai Projo dan Bogowonto, yang merupakan daerah yang dijaga secara ketat dengan mendirikan benteng-benteng untuk mempersempit lawan dan mencegah penerobosan lawan ke luar wilayah, serta mendisorganisasi kekuatannya.

Pelaksanaan strategi benteng disertai beberapa pedoman dan operasi yang harus ditaati oleh setiap prajurit, seperti larangan (forbidances) bagi pasukan untuk tidak membakar desa (rumah, lumbung-lumbung pangan dan rumah ibadah), menangkap ternak (lembu, kerba dan kambing), menghancurkan panen juga persediaan makanan atau lumbung-lumbung pangan. Perbuatan-perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan sikap antipati dan permusuhan yang berujung perlawanan.

Pasukan juga diharuskan berhubungan langsung dengan masyarakat agar mereka merasa terlindungi. Merebut simpati masyarakat amat esensial dalam strategi ini. Inilah sebuah strategi yang menggabungkan beberapaaspek militer ofensif-defensif dengan aspek kultural, psikologi dan ekonomi.

Secara ringkas, konsepsi Stelsel Benteng adalah penguasaan teritorial atau penaklukan total. Penguasaan teritori merupakan tujuan pokok, sebab jika keamanan ditegakkan, diharapkan perekonomian rakyat akan pulih dan pajak-pajak bisa dipungut kembali. Aspek kultural yang disosialisasikan kepada tentara adalah menghormati kepercayaan dan budaya setempat. Aspek psikologi terutama untuk melunakkan sikap fanatik (dwiepziek) lawan.

       Konsepsi Stelsel Benteng dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas daya tempur pasukan Jendral de Kock yang merasa malu atas kegagalan selama perang dua tahun. Dapat dikatakan, strategi itu adalah kekuatan baru setalah gagasan membagi Kesultanan Yogyakarta ditolak oleh Menteri Koloni dan Kelautan, Elout, pada April 1827 atas nama Raja Belanda.

Operasi sosial dilakukan oleh Belanda dengan mengerahkan para bangsawan pemilik apanage ke medan perang dengan tugas utama mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan “perbuatan jahat”. Istilah “berandal” juga dipopulerkan di masyarakat.

Operasi psikologi dilakukan oleh Belanda dengan mengangkat kembali Sultan Sepuh (Sultan Hamengkubuwono II) pada Agustus 1826. Pengangkatan ini membawa pengaruh besar terhadap sebagian bangsawan yang berpihak pada Diponegoro. Pangeran Mangkudiningrat, adalah salah satu pimpinan pasukan di Sambiroto yang meninggalkan Diponegoro. ia menghubungi Residen Kedu, van Valck, untuk menyatakan keinginannya menghentikan permusuhan dengan meminta imbalan apanage di Kaliabu. Pada 1 Desember 1826, sekalipun permohonannya ditolak, Mangkudiningrat tetap menyerah. Menyerahnya Mangkudiningrat menginspirasi Belanda untuk membuat surat tawaran yang berisi ajakan untuk berdamai dan menghentikan permusuhan juga disampaikan kepada para pimpinan pasukan Diponegoro lainnya. Pangeran Notoprojo dan Pangeran Serang berhasil dibujuk.

Belanda juga melakukan operasi teritorial sebagai upaya menjauhkan Diponegoro dari rakyat. Karena  tanpa dukungan rakyat, pasukan Diponegoro akan terisolir dan hanya dianggap sebagai berandal atau gerombolan perampok. Tujuan utamanya adalah untuk memikat hati rakyat, membina perkawanan, dan merebut teritori secara damai, yang berguna untuk mempersempit ruang gerak lawan. Belanda berusaha merebut simpati rakyat dengan membentuk opini dan sikap antipati terhadap pasukan Diponegoro.

Operasi teritorial dilakukan dengan dua cara, persuasif dan intimidasi. Cara persuasif dilakukan untuk meyakinkan rakyat bahwa tentara Belanda tidak berperang atau memusuhi orang Jawa, tetapi hanya mencari Diponegoro dan Kyai Mojo serta pengikutnya. Cara kedua dilakukan dengan intimidasi. Bila ada orang yang menolak memberikan informasi kepada pasukan Belanda, seluruh penduduk akan dianggap berandal dan desa akan dibakar. Para kuli dan tukang rumput (untuk kuda) juga tidak akan dibayar upahnya.[25]

Strategi Stelsel Benteng ini memaksa pasukan Diponegoro untuk berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil. Keadaan ini bukan tanpa resiko. Komunikasi diantara para pimpinan pasukan Diponegoro menjadi terhambat. Masing-masing akhirnya mengambil inisiatif sendiri tanpa menunggu arahan komando dari panglima tertinggi, yaitu Diponegoro. Destabilisasi mulai terjadi di tubuh pasukan Diponegoro. Menurut Carley, ada tiga indikator utama terjadinya destabilisasi sebuah jaringan, yaitu berkurangnya aliran informasi, kesulitan untuk mencapai konsensus umum, dan berkurangnya efektivitas pelaksanaan tugas secara keseluruhan.[26]

Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan bujukan dan rayuan kepada beberapa tokoh kunci pasukan Diponegoro. Tawaran pengampunan atau negosiasi penyelesaian permusuhan secara damai pun dilakukan oleh Belanda. Untuk mengantisipasinya, Diponegoro memutuskan tidak seorang pun boleh bertemu dengan Residen Kedu, van Valck.[27]

Menurunnya perlawanan pasukan Diponegoro ditandai dengan menyerahnya pemimpin spiritual perjuangan, Kyai Mojo pada tahun 1829. Tak berapa lama, panglima utama Dipanagara, Sentot Alibasya dan Pangeran Mangkubumi, menyusul menyerah.[28]

Ketidaksamaan tujuan mulai terjadi diantara para pimpinan pasukan Diponegoro. Salah satunya adalah antara Diponegoro dengan Kyai Mojo. Perdebatan besar terjadi antara Diponegoro dan Kyai Mojo pada Agustus 1827 tentang hakikat kekuasaan politik. Mojo, menurut Diponegoro, menantang posisinya sebagai Sultan Erucokro dengan memintanya membagi kekuasaan menjadi empat bagian, yaitu kekuasaan ratu (raja), wali (penyebar agama), pandita (yang terpelajar di bidang hukum), dan mukmin (orang yang percaya). Mojo menyarankan agar Diponegoro memilih satu saja dari empat fungsi di atas. Jika Pengeran Diponegoro memilih menjadi ratu, Mojo mengatakan ia sendiri akan mengambil kekuasaan wali dan akan menjalankan kekuasaan agama secara mutlak. Namun, Diponegoro menolak pembagian kekuasaan semacam itu.[29] Bagi Diponegoro, ia adalah Khalifah Nabi Allah dalam perang suci di Tanah Jawa, dimana kekuasaan poitik dan agama berada di tangannya.

Perdebatan berlarut-larut ini ternyata sulit diselesaikan. Fakta bahwa Mojo menjadi kekuatan ideologi pendorong di balik perang dan intelektual Diponegoro yang tidak mudah didikte menciptakan keadaan dimana sulit dicari titik temu.[30]

Karakter keras kepala dan yakin akan pendapatnya sendiri membuat Kyai Mojo sempat membuat keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Diponegoro. Pada awalnya ia diinstruksikan oleh Diponegoro untuk kembali ke Pajang, namun kemudian mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Letnan Kolonel Wironegoro dan membuat perjanjian terpisah dengan Belanda.[31] Perubahan sikap Kyai Mojo, yang merupakan tokoh spiritual pasukan Diponegoro, terjadi akibat terbujuk muridnya, Kyai Dadapan. Dalam pertemuan tersebut Kyai Mojo mengajukan beberapa permintaan dan syarat, yaitu keluarganya diperbolehkan ke Pajang dengan hak-hak khusus, pengakuan dirinya sebagai penata agama di keraton, serta mendapat pengawalan sebuah barisan pasukan berkuda. Wironegoro menyanggupi semua permintaan Kyai Mojo apabila ia bersungguh-sungguh ingin menghentikan perang. Sayangnya Mojo gagal menyadari bahwa Belanda bersikap jauh lebih lunak kepada para ningrat yang menyeberang ke pihak mereka, tetapi tidak kepada santri terkemuka seperti dirinya yang mereka anggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab mengobarkan fanatisme agama dalam perang.[32]

Inisiatif Kyai Mojo ini membuat Diponegoro marah. Perbuatan Kyai Mojo dinilai sebagai perbuatan nista dan perbuatan orang yang takut mati. Ia dianggap telah menghina rekan-rekannya yang gugur dalam perang sabil dalam rangka menegakkan agama Islam.

Dene banget karya nistha

tulusuran luru urip

tuture ngelmu tan kena

wus titah lamun tan keni

ginugu ujarneki

ngulama apa ran iku

Sungguh perbuatan yang nista

berkelana hanya ingin hidup (takut mati)

ilmunya tidak bisa

perintahnya tidak bisa

diteladani kata-katanya

ulama macam apa dia

Diponegoro menegaskan, bahwa ia tidak pernah mengijinkan Kyai Mojo untuk bertemu siapa pun.

Mangkono maneh ki Maja

Bicara tan sun lilani

Lamun tan wani jurit

Angur konen bali iku

Demikian Kyai Mojo

Tidak saya ijinkan berunding

Jika tidak berani berperang

Lebih baik kembali

Setelah peristiwa tersebut, Kyai Mojo berusaha bertemu dengan Diponegoro, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Diponegoro.

Akhirnya, Kyai Mojo berserta pasukannya kemudian menuju Pajang. Mengetahui itu, pasukan Letnan Kolonel Le Bron de Vexela dengan cepat mengikuti gerak Kyai Mojo. Pada 11 November 1828 dini hari, mereka melakukan pencegatan dan menyergap pasukan Kyai Mojo di tepi Barat Sungai Bedog. Kemudian, Kyai Mojo dan pengikutnya dibawa ke Salatiga.[33]

Keberhasilan Belanda menangkap Kyai Mojo dan pasukannya membuat pasukan Diponegoro yang masih tersisa semakin terkepung di daerah sempit antara Kali Progo dan Kali Bogowonto. Di situ, strategi Belanda untuk membangun benteng-benteng darurat untuk melindungi dan mempertahankan wilayah-wilayah yang baru saja dibebaskan oleh pasukan mereka mulai mempersulit Diponegoro dan para panglimanya dalam pasokan makanan dan logistik tempur lainnya. Kesulitan-kesulitan juga mulai dirasakan dalam memungut pajak untuk membiayai pasukan.

Pada awal perang, Diponegoro mengorganisasi kebijakan pajaknya sendiri di daerah-daerah yang berhasil direbut. Hal ini meliputi pajak tanah dan cukai di pasar-pasar setempat.Tugas-tugas militer dan tugas-tugas administratif sungguh-sungguh dipisahkan. Kadang-kadang, bupati yang diangkat Pangeran ikut dalam pertempuran, namun mereka kebanyakan diarahkan untuk memainkan peran administratif. Orang-orang yang dipilih Diponegoro untuk jabatan keuangan tersebut ditarik dari pejabat-pejabat priayi senior keraton yang pernah mengabdi pada kesultanan dalam jabatan yang sama. Namun bagi komandan militer, Diponegoro menerapkan kriteria yang berbeda. Di sini, kriterianya adalah keberanian pribadi dan keperkasaan dalam pertempuran. Dalam pandangan Pangeran, keberanian pada dasarnya adalah sifat orang muda.

Namun pada Desemebr 1828, dengan semakin sulitnya pendanaan yang dialami oleh pasukan tempur, membuat Sentot Prawirodirjo meminta agar diberi kuasa untuk memimpin seluruh kekuatan pasukan Diponegoro di medan tempur, sekaligus diizinkan untuk menarik pajak secara langsung. Hal ini mengganggu batin Diponegoro, yang sadar bahwa perannya sebagai Ratu Adil mestilah menjamin kebijakan pajak yang ringan, dan tersedianya sandang pangan yang murah.[34] Pangeran takut jangan-jangan rakyat kebanyakan bakal tertindas jika Sentot Prawirodirjo—yang terkenal suka hidup boros—diizinkan memegang dalam satu tangan tanggungjawab militer dan pemerintahan.

“Jika orang yang memegang pedang juga nyambi memegang uang, bagaimana [ini]? Apakah tidak semakin kapiran (terbengkalai)?”[35]

Akhirnya, dengan rasa enggan Diponegoro setuju untuk memerintahkan pajak pasar bulanan dibagi antara Sentot Prawirodirjo dan dirinya, dengan dua pertiga untuk Sentot Prawirodirjo dan sepertiga untuk Pangeran pribadi.[36] Dalam babad, Diponegoro cukup menyesali keputusannya tersebut. Segera sesudah Belanda membangun dengan cepat sebuah benteng baru yang besar di Nanggulan, di tepi jalan antara Sentolo dan Kalibawang, Sentot tidak bereaksi cukup cepat karena sibuk dengan urusan keuangan.[37] Ketika panglima muda ini memerintahkan serangan dengan kekuatan penuh, benteng Belanda sudah terlampau kuat untuk ditembus dan ia menderita kekalahan besar pada awal Januari 1829.[38]

Pertengahan 1829, suplai makanan semakin menipis. Pejabat-pejabat lokal yang semula mendukung Diponegoro sekarang berbalik menentangnya. Banyak yang mengungsi ke wilayah yang berada di bawah kendali benteng Belanda, karena keamanan dirasa lebih terjamin dan kesempatan ekonomi lebih baik.[39] Perilaku culas dari sebagian pejabat pasukan Diponegoro serta kebijakan Belanda untuk merebut hati rakyat dengan memberikan bajak dan benih gratis kepada mereka yang mau pindah ke wilayah Belanda, mendorong para petani dan keluarga mereka tetap betah tinggal di dekat benteng tersebut.[40] Ikatan kerjasama dan saling percaya antara pasukan Diponegoro dan penduduk desa setempat sudah rusak. Tanpa adanya dukungan rakyat tidaklah mungkin dilancarkan perang gerilya yang berhasil.

Bulan September 1829 benar-benar bulan yang menyedihkan bagi Diponegoro, sebagai pemimpin tertinggi Perang Jawa. Pada tanggal 25 September 1829 Mayor Bauer bersama Raden Mas Atmadiwirja (putera Pangeran Mangkubumi), Tumenggung Reksapraja beserta rombongan mencari Pangeran Mangkubumi, tetapi hasilnya nihil. Belanda tidak berputus asa. Jenderal De Kock mengutus Pangeran Natadiningrat, putera Pangeran Mangkubumi yang telah menyerah, untuk membujuk ayahnya. Maka pada tanggal 27 September 1829 Pangeran Natadiningrat berhasil membujuk ayahnya untuk menyerah kepada Belanda. Keesokan harinya, tanggal 28 September 1829 Pangeran Mangkubumi dibawa oleh puteranya ke Yogyakarta. Di pertengahan jalan (di Mangir) rombongan Pangeran Mangkubumi telah dijemput oleh Residen Van Nes dan pejabat-pejabat kesultanan Yogyakarta.

Pengaruh dari menyerahnya Pangerang Mangkubumi sangat besar bagi pasukan Diponegoro, karena secara berturut-turut telah menyerah pula pangeran Adinegara, Kanjeng Pangeran Aria Suryabrangta, Pangeran Suryadipura, Pangeran Suryakusuma, dan Kanjeng Pangeran Dipasana. Semuanya masih mempunyai hubungan famiIi dengan Diponegoro. Menyerahnya secara berturut-turut orang-orang di sekitar Diponegoro, benar-benar dapat melumpuhkan pasukan Diponegoro.

Apalagi usaha untuk menarik Alibasah, panglima pasukan Diponegoro yang disegani masih terus dilanjutkan. Melalui Pangeran Prawiradiningrat, yang menjadi bupati Madiun dan saudara Alibasah sendiri, Belanda telah berusaha untuk menaklukkannya. Sejak tanggal 23 Juli 1829 usaha ini telah dilakukan walaupun pada permulaannya gagal, karena syarat-syarat yang diajukan oleh Alibasah cukup berat, yaitu:[41]

-          Memberikan uang jaminan sebesar £ I0.000

-          Menyetujui pembentukan sebuah pasukan di bawah Pimpinan Alibasah sendiri yang berkekuatan seribu orang dan dilengkapi dengan persenjataan dan pakaian seragam

-          Memberikan 400 – 500 pucuk senjata api

-          Pasukan Alibasah ini langsung dibawah komando pemerintah Hindia Belanda, dan bebas dari kekuasaan sultan atau pembesar bangsa Indonesia

-          Mereka bebas menjalankan agamanya

-          Tidak ada paksaan minum Jenever atau arak

-          Diizinkan pasukannya memakai surban

Tawar-menawar syarat-syarat ini dilakukan pada tanggal 17 oktober 1829 di Imogiri, antara delegasi Ali basah dengan delegasi Belanda, yang hasilnya masih memerlukan waktu untuk diputuskan oleh penguasa tertinggi Hindia Belanda di Batavia.

Dalam surat yang ditulis Jenderal De Kock kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, tertanggal 20 Oktober 1829, antara lain berisi: “…saya telah menulis surat kepada Residen dan Kolonel Cochius bahwa mereka harus sedapat mungkin berusaha menyenangkan hati Alibasah, karena adalah hal yang penting sekali apabila orang seperti Alibasah dapat kita tarik ke pihak kita dan turut membela kepentingan kita ….. seperti yang hendak saya nyatakan dengan hormat, bahwa karena sebab-sebab itulah saya berpendapat bahwa adalah sangat penting apabila Alibasah sudah berada di pihak kita, makin lama makin mengikat dia pada kepentingan kita. Sungguhpun hal ini harus disertai beberapa pengorbanan dari pada kita.”

Surat Jenderal De Kock ini mendapat jawaban dari pemerintah Hindia Belanda di Batavia tertanggal 25 Oktober 1829, antara lain berbunyi: “Pemerintah pada dasarnya setuju dengan keinginan Jenderal (Jenderal De Kock) bahwa dari pihak kita harus dipergunakan segala apa yang mungkin dapat dipakai, selama hal itu dapat sesuai dengan kebesaran pemerintah dan berusaha sedapat mungkin mencegah kembalinya Alibasah ke pihak pemberontak.”

Melihat isi surat-surat pemerintah Bindia Belanda ini dapat disimpulkan bahwa Belanda bersedia memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Alibasah. Oleh karena itu kepada Residen Yogyakarta diperintahkan untuk segera menyerahkan uang sebanyak £ 5.000 dan 200 pucuk senjata untuk dipergunakan pasukan Alibasah serta pasukannya itu langsung dibawah komando Jenderal De Kock, walau secara yuridis masih berada dibawah wewenang sultan. Syarat-syarat lainnya seluruhnya dipenuhi.

Untuk pelaksanaan penyerahan Alibasah dengan pasukannya, pada tanggal 23 Oktober 1829 Jenderal De Kock datang ke kota Yogyakarta untuk menyambutnya; dan pada tanggal 24 Oktober 1829 Alibasah dengan pasukannya memasuki kota Yogyakarta dan diterima oleh Jenderal De Kock dengan upacara militer yang meriah.

Dengan menyerahnya Pangeran Mangkubumi, Ali basah dan puluhan Pangeran dan Tumenggung serta tertangkapnya Kiai Mojo dan gugurnya ratusan tokoh-tokoh Perang Jawa, maka secara praktis Diponegoro tinggal sendirian. Pengalaman pahit dan getir yang di alami oleh Diponegoro sebagai pimpinan tertinggi perang Jawa, karena banyaknya sababat-sahabat meninggalkannya atau meninggal dunia. Dalam kondisi yang demikian, ia harus menentukan pilihan: meneruskan pertempuran sampai mati syahid di medan laga atau menyerah kepada musuh sampai mati di dalam penjara.

Setelah menyerahnya Alibasah dengan pasukannya, operasi militer Belanda terus ditingkatkan guna memberikan pukulan terakhir terhadap pasukan Diponegoro yang tinggal sedikit lagi itu. Tekanan-tekanan pasukan Belanda kepada posisi pasukan Diponegoro yang terus-menerus ditingkatkan, banyak pula tokoh-tokoh Perang Jawa yang menyerah, antara lain pada bulan Desember 1829; salah seorang komandan pasukan Diponegoro yang masih ada yaitu Jayasendirga; Tumenggung Jayaprawira dan beberapa tumenggung lainnya beserta pasukannya bertekuk lutut kepada Belanda. Adapula yang karena kondisi kesehatan, akhirnya wafat di puncak gunung Sirnabaya Banyumas seperti Pangeran Abdul Rahim (saudara Diponegoro sendiri).

Pada akhir 1829, posisi Diponegoro beserta sisa pasukannya telah diketahui secara jelas. Namun de Kock tidak memerintahkan penyerbuan untuk membunuh Diponegoro. Ia sadar pengaruh Diponegoro masih besar di masyarakat Jawa. Hal ini terbukti saat ia mengumumkan sayembara untuk menangkap Diponegoro, hidup atau mati, dengan hadiah uang, tak seorang pun yang menanggapi. Sebagai pribadi dan sebagai seorang prajurit, de Kock ingin mengakhiri perang dengan kesatria tanpa menjadikan Diponegoro sebagai pahlawan. Kematian Diponegoro hanya akan membuat orang Jawa menganggap orang Belanda sebagai musuh—sesuatu yang sangat ingin dihindarinya.

Dengan alasan tersebut, ia akhirnya memilih untuk memperdaya dan membujuk Diponegoro keluar dari kantong pertahanannya secara damai untuk kemudian menangkapnya. De Kock berusaha mengeksploitasi nilai-nilai budaya dan karakter kesatria bangsawan Jawa yang ada pada diri Diponegoro. Salah satu nilai kesatria yang dianggap luhur adalah “seorang kesatria pantang ingkar terhadap janji”. Karena itu, ia memerintahkan Kolonel Cleerens untuk terus melakukan aksi tipu daya terhadap Diponegoro sampai ia mengucapkan janjinya.[42]

Memasuki tahun 1830, musibah yang menimpa pasukan Diponegoro masih terus saja bertambah. Pada tanggal 8 Januari 1830, putera Diponegoro yaitu Pangeran Dipakusuma tertangkap oleh pasukan Belanda; pada tanggal 18 Januari 1830 berikutnya Patih Diponegoro menyerah kepada Belanda.

Usaha untak menghentikan Perang Jawa dengan damai yang licik terus dilakukan. Dengan menggunakan bekas tokoh-tokoh Perang Jawa seperti Alibasah dan Patih Danureja dalam usaha perdamaian licik membawa hasil yang menggembirakan bagi Belanda. Sebab pada tanggal 16 Februari 1830 telah terjadi pertemuan pertama antara Diponegoro dengan Kolonel Cleerens, wakil pemerintah Hindia Belanda dalam rangka perdamaian di Kamal, sebelah utara Rama Jatinegara daerah Bagelen.

Pertemuan perdamaian tidak dapat dilangsungkan, karena Diponegoro menuntut perundingan itu harus dilakukan oleh seorang yang mempunyai posisi yang sama dengan dia; setidak-tidaknya seperti Jenderal De Kock. Padahal Jenderal De Kock pada saat itu sedang berada di Batavia.

Untuk menunggu kedatangan Jenderal De Kock, maka Diponegoro dengan pasukannya terpaksa harus menginap di Kecawang sebelah utara desa Saka. Selama tenggang waktu perundingan, gencatan senjata dilakukan oleh kedua belah pihak. Desa Kecawang masih terlalu jauh, apabila perundingan akan dilangsungkan di sana. Oleh karena itu; untuk memudahkan jalan perundingan Diponegoro dengan pasukannya harus pindah ke Menoreh yang tidak begitu jauh dari Magelang, markas besar pasukan Belanda.

Pada tanggal 21 Februari 1830 rombongan Diponegoro telah tiba di Menoreh. Tetapi sampai 5 Maret 1830 Jenderal De Kock belum juga datang ke Magelang padahal bulan Ramadhan telah tiba. Berkenaan dengan bulan suci ini; Diponegoro tidak mau mengadakan perundingan dengan Belanda karena ia akan memusatkan dirinya untuk melakukan ibadah puasa selama sebulan. Kontak pertama antara Diponegoro dengan Jenderal De Kock terjadi pada tanggai 8 Maret 1830, sebagai perkenalan dan selanjutnya jadwal perundingan akan dilangsungkan sesudah bulan Ramadhan.

Menjelang hari raya Idul Fithri, Diponegoro telah menerima hadiah dalam bentuk seekor kuda tunggang yang sangat baik dan uang sebesar f 10.000.- Kemudian diikuti dengan pembebasan putera dan isteri Diponegoro yang ditahan di Semarang dan membolehkan mereka berkumpul dengan Diponegoro di tempat penginapan perundingan di Magelang.

Pada tanggal 25 Maret 1830, Jenderal de Kock telah memberikan perintah rahasia kepada Letnan Kolonel Du Perron dan pasukannya untuk memperketat pengawalan dan penjagaan kota Magelang dengan mengerahkan pasukan Belanda dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Instruksinya, apabila perundingan gagal, Diponegoro dan delegasinya harus ditangkap!

Pada tanggal 28 Maret 1830 perundingan akan dilangsungkan di gedung Keresidenan Kedu di Magelang. Sebelum jam 07.00 pagi Tumenggung Mangunkusuma datang kepada Residen Kedu untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi Diponegoro dengan staf nya akan tiba. Pemberitahuan ini menyebabkan Letnan Kolonel Du Perron menyiap-siagakan pasukannya, sesuai dengan perintah Jenderal De Kock. Jam 07.30 pagi Diponegoro dengan stafnya dikawal oleh seratus orang pasukannya memasuki gedung keresidenan. Delegasi Diponegoro diterima langsung oleh Jenderal De Kock dengan staf nya. Perundingan dilakukan di tempat kerja Jenderal De Kock. Pihak Diponegoro disertai dengan tiga orang puteranya yaitu Diponegoro Anom, Raden Mas Jonad, Raden Mas Raab, ditambah dengan Basah Martanegara dan Kiai Badaruddin. Sedangkan di pihak Jenderal De Kock disertai oleh Residen Valk, Letnan Kolonel Roest, Mayor Ajudan De Stuers dan Kapten Roeps sebagai juru bicara.

Letnan Kolonel De Kock van Leeuwen, Mayor Perie dan opsir-opsir Belanda lainnya ditugaskan untuk melayani dan mengawasi pemimpin-pemimpin pasukan Diponegoro yang berada di kamar yang lain. Sedangkan letnan Kolonel Du Peron tetap berada di luar gedung keresidenan untuk setiap saat dapat melakukan penyergapan, sebagaimana telah diperintahkan oleh Jenderal De Kock.

Kolonel Cleerens yang mula-mula sekali berhasil melakukan kontak dengan Diponegoro dan berhasil merencanakan pertemuan perdamaian serta telah memberikan jaminan diplomasi penuh kepada Diponegoro dan stafnya tidak diikutsertakan bahkan tidak berada di kota Magelang tempat perundingan dilaksanakan. Dengan demikian jika terjadi pengkhianatan maka secara moral Cleerens tidak terlibat langsung, karena memang tidak hadir.

Babak pertama Jadwal perundingan, menurut Diponegoro sebagai pendahuluan untuk menjajagi materi perundingan pada babak selanjutnya; tetapi menurut Jenderal De Kock harus langsung memasuki materi Perundingan. Pembicaraan materi perundingan menjadi tegang, karena De Kock bersikeras untuk langsung membicarakan materi perundingan. Suasana tegang dan panas itu, sampai-sampai Diponegoro terlontar ucapan: “Jika tuan menghendaki persahabatan, maka seharusnya tidak perlu adanya ketegangan di dalam perundingan ini. Segalanya tentu dapat diselesaikan dengan baik. Jikalau kami tahu bahwa, tuan begitu jahat, maka pasti lebih baik kami tinggal terus saja berperang di daerah Bagelen dan apa perlunya kami datang kemari.”[43]

Ketika pihak Jenderal De Kock terus mendesak tentang tujuan penerangan yang telah dilakukan oleh Diponegoro selama lebih lima tahun ini, maka akhirnya ia memberi jawaban dengan tegas dan gamblang, yaitu antara lain: “Mendirikan negara merdeka di bawah pimpinan seorang pemimpin dan mengatur agama Islam di pulau Jawa”. Mendengar jawaban ini Jenderal De Kock terperanjat, karena ia tidak mengira bahwa Diponegoro akan mengajukan tuntutan semacam itu. Sewaktu De Kock memberi jawaban bahwa tuntutan semacam itu adalah terlalu berat dan tak mungkin dapat dipenuhi, Diponegoro tetap teguh pada tuntutannya.

Tanda-tanda perundingan babak pertama akan menemui jalan buntu, dan Belanda khawatir jika pe¬rundingan ditunda sampai besok, berarti kesempatan buat Diponegoro dan pasukannya untuk mengadakan konsolidasi guna menghadapi segala kemungkinan. Sesuai dengan rencana Belanda bahwa perundingan adalah semata-mata methoda untuk menangkap Diponegoro dan stafnya, maka dengan angkuhnya Jenderal De Kock berkata: “Kalau begitu, tuan tidak boleh lagi kembali dengan bebas.”

Mendengar ucapan ini, Diponegoro dengan marah menjawab : “Jika demikian, maka tuan penipu dan pengkhianat, karena kepada saya telah dijanjikan kebebasan dan boleh kembali ke tempat perjuangan saya semula, apabila perundingan ini gagal.”

Jenderal De Kock berkata lagi: “Jika tuan kembali, maka peperangan akan berkobar lagi.” Diponegoro menjawab: “Apabila tuan perwira dan jantan, mengapa tuan takut berperang?”[44]

Tiba-tiba Jenderal De Kock menginstruksikan kepada Letnan Kolonel Du Perron dan pasukannya untuk menyergap Diponegoro dan stafnya serta seluruh pengawalnya dilucuti. Dalam posisi tidak siap tempur, Diponegoro dan pasukannya dengan mudah ditangkap dan dilucuti.

Menyadari telah tertipu, Diponegoro kemudian menyatakan diri bertanggungjawab atas pecahnya peperangan. Namun ia tetap menolak menyerah dan menyatakan lebih baik mati.

Pan wus yekti nora nana maning

Begja pinatenan

Ingsun tan nedya gumingsir[45]

Sesungguhnya tidak ada lagi

Sekalipun dihukum mati

Saya tidak akan menyerah

Dalam kondisi emosional, Diponegoro sempat berpikir untuk membunuh Jenderal de kock. Namun niat tersebut ia urungkan mengingat akibatnya kurang baik.

Pan sansaya enget tyasnya Sri Bupati[46]

Lamun matenana

Ingsun marang jendral iki

Nora becik temahira

Terpikir oleh Sri Raja

Seandainya membunuh

Jenderal

Tidak baik akhirnya.

Kesadaran itu membuatnya bersikap pasrah terhadap takdir. Ia memutuskan untuk meninggalkan Tanah Jawa karena tidak ada yang dimilikinya lagi di sana. Keputusan itu juga untuk menghormati mereka yang gugur dalam peperangan karena membela dan melaksanakan perintah.

Tujuan diponegoro mencapai cita-cita ini terus dilakukannya, meski ia tahu bahwa ia akan kalah. Bukan keberhasilan mencapai tujuan ini yang menjadi fokus utama Diponegoro.. Baginya, konsisten dalam menjalani proses adalah sebuah kemenangan tersendiri.

Pada tanggal 3 Mei 1830 Diponegoro beserta stafnya dibawa ketempat pembuangannya di Menado. Tidak kurang dari 19 orang yang terdiri dari keluarga dan stafnya ikut dalam pembuangan di Menado. Pada tahun 1834 Diponegoro beserta keluarga dan stafnya dipindahkan ke kota Makasar. Dan pada tanggal 8 Januari 1855 Diponegoro wafat dalam usia kira-kira 70 tahun, setelah menjalani masa tawanan selama duapuluh lima tahun.

Perang ini juga memberi dampak yang cukup dahsyat pada keluarga dan keturunan Diponegoro. Bertahun-tahun lamanya keluarga Pangeran Diponegoro dikucilkan dan diasingkan oleh kalangan keraton karena tindakan perjuangan perlawanan Pangeran Diponegoro tersebut. Kondisi ini baru pulih setelah Diponegoro mendapatkan pengakuan sebagai Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 1973.

Pasca kemenangan di perang Diponegoro, Belanda mulai melakukan demiliterisasi di kalangan masyarakat Jawa. Kekhawatiran terhadap munculnya jiwa keprajuritan bangsa Jawa membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan strategi baru. Untuk melemahkan kekuatan Jawa, selain diadakan tanam paksa, pasukan keraton juga didemobilisasikan.

Selanjutnya, keraton dipisahkan dari rakyat dengan cara menghapus tanah lungguh para bangsawan/pejabat keraton dan juga menghapus tanah-tanah mancanegara. Dengan dihapusnya tanah lungguh, berarti para bangsawan tidak lagi memiliki basis di pedesaan. Akibat lebih jauh, tradisi dan potensi militer kerajaan menjadi lumpuh. Semangat, kemampuan, dan keterampilan prajurit terus merosot. Terlebih lagi dengan dihapusnya tradisi Seton pada masa pemerintahan Pakubuwono VII (1830-1858) di Surakarta. Sejak itu, prajurit Jawa benar-benar kehilangan arena berlatih yang juga sekaligus ajang pencarian bakat militer. Untuk semakin menggerus jiwa keprajuritan bangsa Jawa, satu-satunya kerajaan yang diberi kesempatan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memelihara tentara yang agak lengkap hanya Mangkunegaran, yang dinilai loyal dan tidak membahayakan.

Di tengah kebuntuan perkembangan militer secara fisik, Belanda juga mengembangkan konsep ksatria Jawa, yang aktualisasinya tidak lagi berhubungan dengan organisasi kemiliteran. Sejalan dengan ide kepriyayian, maka ide kstaria yang ditanamkan lewat wayang dan piwulang itu lebih ditekankan pada segi moral dan etika.

Sejak itu, dunia keprajuritan Jawa hidup dalam bayangan. Kebesaran, kemegahan, keperkasaan prajurit dan ksatria Jawa hanya tinggal kenangan, yang tersimpan dalam catatan sejarah, naskah babad, kronik, atau cerita tutur, tempat bangsa Jawa bernostalgia pada kebesaran masa lampau. Aliran darah prajurit dan tradisi ksatria pada bangsa Jawa seolah-olah lenyap tinggal bekas-bekasnya.[47]

 

  1. D.       KESIMPULAN

Dalam ranah sejarah strategi militer, perang Diponegoro ini meninggalkan jejak sejarah yang monumental. Penerapan taktik strategi militer Stelsel Benteng yang memadukan antara manuver kolone dengan pembangunan benteng, disertai dengan strategi Blokade Politik, Isolasi Politik, politik Belah Bambu, Politik Adu Domba, dibarengi penelitian sosio-budaya oleh ilmuwan orientalis, oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk selanjutnya terus dipakai untuk memandamkan perlawanan pemberontakan di berbagai pelosok Nusantara. Termasuk pula di antaranya untuk menjinakkan perlawanan rakyat Aceh.

Perang Diponegoro ini pada hakekatnya adalah manifestasi dari konflik laten di antara bangsawan Jawa, sebuah Permanent Warfare yang beraspek politik dan budaya. Kekalahan Pangeran Diponegoro bermakna ideologis di mana gagalnya realisasi gagasan Pangeran Diponegoro membentuk Balad Islam dan menjadi Khalifah Islam di tanah Jawa.

Diskursus tentang negara (balad) Islam di tanah Jawa sudah ada dari jaman Pangeran Diponegoro. Bahkan bukan sekadar  wacana, melainkan bagaimana untuk mempertahankannya. Perang Jawa yang dahsyat dan penuh patriotisme telah digerakkan dan dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang Islam, yang hampir sebagian terbesar berideologi Islam dan bertujuan berdirinya negara merdeka yang berdasarkan Islam. Fakta-fakta sejarah yang terungkap, baik latar belakang yang mewarnai para tokoh Perang Jawa, masa peperangan yang memakan waktu lima tahun lebih, yang diisi dengan menegakkan syari’at Islam di dalam kehidupan pasukan Diponegoro sampai pada saat perundingan dengan Belanda serta tujuan yang akan dicapai, semuanya adalah bukti yang kuat bahwa Diponegoro dan pasukannya telah melakukan perjuangan politik Islam untuk mendirikan negara Islam di tanah Jawa.

Kegagalan yang diderita oleh Diponegoro dan pasukannya, bukan karena tujuan dan metodenya yang salah, tetapi karena kekuatan yang tak seimbang, baik manpower, persenjataan, perlengkapan dan pengkianatan bangsa sendiri yang sebagian besar membantu Belanda yang kafir; disamping tipu muslihat yang licik dan keji yang dilakukan oleh penguasa kolonial Belanda.

Tipu muslihat yang licik dan keji, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bermoral rendah dan jahat, ternyata telah menjadi watak kepribadian penguasa kolonial Barat di Indonesia, baik Portugis-Kristen Katholik maupun Belanda-Kristen Protestan.

Jika sekarang diskursus tentang negara Islam kembali hangat, mestinya umat tidak perlu merasa heran. Berarti ada yang memelihara kesinambungan perjuangan islam di tanah Jawa sesudahnya, sebagai sebuah upaya rekonstruksi sejarah dan mengembalikan visi dan misi Islam kembali ke jalurnya. Yang harus menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjadi pelanjut perjuangan itu kini?

 

 

[1]Louw, P.J.F – S Hage – M nijhoff, Eerstee Deel Tweede deel 1897, Derde deel 1904, De Java Oorlog Van 1825 – 1830 door, hal. 89

[2]Dr. Kareel A. Steenbrin, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, 1984, hal. 29

[3]Babad Diponegoro, jilid 1 hal. 39-40

[4] Peter Carey, The Origin of Java War (1825-1830), English Historical Review, 1976, hal. 52

[5] De Graaf, Geschiedenis van Indonesie. ‘s-Gravenhage: Nijhof, Bandung: Van Hoeve, 1949, hal. 399

[6] Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1300, Basingtoke: Macmillan, 1993, hal. 123

[7] Bernhard H.M. Vlekke, Nusantara a History of Indonesia, 1959, hal. 284

[8] P.J.F. Louw, De Java Oorlog van 1825-1830, I, 1894, hal. 97-106.

[9] Babad Diponegoro, I, 1983, hal. 103.

[10] Louw dan de klerck 1894-1909, v:743

[11] P.J.F. Louw, I, 1894, hal 85

[12] Peter Carey, Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825, Pustaka Azet, 1986, hal. 39

[13] J. Hageman Jcz, Geschiedenis Oorlog op Java 1825 tot 1850, 1856, hal. 32

[14] Peter Carey, Babad Diponegoro An Account of the Outbreak of the Java War (1825-1830), 1981, hal. 18-36

[15] P. Swantoro, Dari Buku ke Buku, Sambung Menyambung Menjadi Satu, 2002.

[16] Ambaristi  dan lasman marduwiyota, babad diponegoro i, hal. 479

[17] Ambaristi  dan lasman marduwiyota, babad diponegoro i, hal.251

[18] Ambaristi  dan lasman marduwiyota, babad diponegoro i, hal. 188

[19] Ambaristi  dan lasman marduwiyota, babad diponegoro i, hal.325

[20] lihat Benny g. Santoso, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, hal. 177 serta hembing wijayakusuma, pembantaian massal 1740: tragedi berdarah angke (jakarta: pustaka populer obor, 2005), hal. 177.

[21] Ambaristi  dan lasman marduwiyota, babad diponegoro ii, hal.218.

[22] Babad Diponegoro, I, hal. 230

[23] Peter Carey, Waiting for the Just King, Modern Asia Studies, 20, I, 1986, hal. 59-137

[24] P.J.F. Louw, I, 1984, hal. 253

[25] G. Teitler, Anatomie van de Indische Defensie, Rijks Universiteit te Leiden, 1998, hal. 16-18

[26] Lee carley dan krackhardt,“destabilizing networks,” h. 90.

[27] Babad Diponegoro, II, 1983, hal. 26

[28]alibasah adalah pangkat dalam organisasi militer diponegoro setingkat komandan divisi: satuan tempur militer terbesar, dengan kekuatan penuh

[29] peter carey, takdir: riwayat pangeran diponegoro, hal. 322

[30] ibid, hal. 324

[31] Babad, II, 983, hal. 26

[32] peter carey, takdir: riwayat pangeran diponegoro, hal. 324

[33]saleh as’ad djamhari, strategi menjinakkan diponegoro, komunitas bambu, 2004, hal. 154

[34]peter carey ( 1981a), babad dipanagara: an account of the outbreak of the java war (1825-1830: xxxix-xl

[35] babad diponegoro iv: 54

[36]peter carey, takdir, hal. 333

[37] babad diponegoro iv: 56

[38]peter carey, takdir, hal. 334

[39]peter carey (2008), the power of prophecy: 651-2

[40] carey (1981a), :lxviii catatan 185.

[41] carey 2008: 652

[42] Saleh, Strategi Menjinakkan Diponegoro, hal. 176.

[43]  Abdul Qadir Djaelani , Perang Sabil Versus Perang Salib: Ummat Islam Melawan Penjajah Kristen Portugis Dan Belanda, Yayasan Pengkajian Islam Madinah Al-Munawwarah, Jakarta, 1999 .

[44]  ibid

[45] ibid

[46] ibid

[47] Sigit Wahyudi, Sariana and Priyanto, Supriya, Ksatria Jawa Kajian Tentang Etika, Moral Dan Tradisi Keprajuritan Jawa Di Masa Mataram, Universitas Diponegoro, 1997, hal. vii