TAKDIR DAULAH KHILAFAH, Pro-Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru

25 August 2014

Deklarasi khilafah yang dilakukan oleh Daulah Khilafah tepat pada tanggal 1 Ramadhan 1435 H mengundang sejumlah pro dan kontra. Sebagian umat Islam mendukung, dan bahkan berbaiat, sedangkan sebagian yang lain memandang bahwa kekhilafahan yang mereka deklarasikan tersebut tidak sah dan terlalu terburu-buru. Deklarasi tersebut merupakan deklarasi ketiga yang dilakukan oleh jamaah yang sama. Dimulai dari deklarasi Daulah Islamiyah Irak pada tahun 2006, yang sebagian besar tokoh jihad mendukungnya, kemudian diikuti dengan deklarasi Daulah Islamiyah Irak dan Syam pada tahun 2013, yang mendapat penentangan dari beberapa tokoh jihad, dan terakhir adalah deklarasi kekhilafahan pada 29 Juni 2014 kemarin yang membuat nama organisasi tersebut berubah menjadi Daulah Khilafah (Islamic State). Tidak banyak perubahan nilai yang ada dalam deklarasi tersebut. Wilayah teritorialnya pun sering berubah seiring dengan dinamika yang masih terus bergulir akibat ketidakstabilan yang terjadi. Satu hal yang berbeda pada deklarasi terakhir adalah permintaan mereka kepada seluruh jamaah yang ada di dunia dan juga umat Islam pada umumnya untuk melakukan baiat kepada mereka. Kata-kata yang mereka sampaikan dalam deklarasi dinilai cukup berbau arogansi dan menciptakan mentalitas “with us or against us” di dalam Daulah Khilafah, yang justru menciptakan lebih banyak musuh lagi.

Para tokoh jihad terkemuka pun tak ketinggalan memberikan komentar atas deklarasi tersebut. Abu Muhammad Al-Maqdisi menjelaskan bahwa salah satu tujuan imamah adalah menyatukan umat di bawah satu kepemimpinan. Abu Qatadah Al-Falisthini mengutip penjelasan Ibnu Taimiyyah, bahwa sesungguhnya tujuan imamah itu terwujud dengan dibaiat oleh umat. Husain bin Mahmud mengatakan, “Tidak ada satu pun di antara mereka (Khulafaur Rasyidin) yang mengambil baiat melalui cara pemaksaan dengan pedang. Semuanya terjadi dengan keridhaan Ahlul Halli wal ‘Aqd dan mayoritas kaum muslimin. Imam Al-Ghazali berkata, “Seandainya yang membaiat Abu Bakar hanya Umar, sementara umat Islam secara keseluruhan tidak mau melakukannya, atau mereka terpecah belah dan tidak bisa dibedakan mana kelompok mayoritas dan mana kelompok minoritas, niscaya tidak ada pengukuhan imamah.”

Kesimpulan para ulama tersebut berdasarkan realitas sejarah dan perkataan para pendahulu yang menjadi panutan dalam suksesi. Umar bin Al-Khattab mengatakan, “Barang siapa yang membaiat seseorang tanpa permusyawarahan kaum muslimin maka orang yang membaiat dan  orang yang dibaiat tersebut tidak boleh diikuti, karena ia telah menjerumuskan mereka berdua ke dalam pembunuhan.” (HR Al-Bukhari).

Abu Qatadah Al-Falisthini mengomentari hadits ini dengan ungkapan, “Syarat Imamah adalah adanya keridhaan, yang mana terdapat dalam redaksi hadits ‘tanpa melalui permusyawaratan kaum muslimin’.”

Khilafah merupakan sistem ketatanegaraan yang mendapat legitimasi (hukum fikih) Islam. Bahkan terdapat kesepakatan ulama mengenai wajibnya atas umat Islam untuk menegakkan kekhilafahan dan mengangkat seorang khalifah. Perdebatan tema kekhilafahan yang terjadi saat ini bukanlah terletak pada legitimasi Islam terhadap sistem tersebut, namun lebih kepada aplikasi dan penerapan sejumlah syarat-syarat ketentuan kekhilafahan yang telah dibahas oleh fuqaha terdahulu untuk diaplikasikan pada masa sekarang.

Deklarasi khilafah oleh Daulah Islam Irak dan Syam menyisakan dua problem yang keduanya berpotensi dapat mendelegitimasi Daulah Khilafah Islamiyah secara syariat. Pertama, jika deklarasi tersebut dimaksud untuk terbentuknya suatu institusi daulah baru yang berbeda dengan daulah sebelumnya, maka adanya baiat dari Ahlu Halli wal ‘Aqdi dari Daulah Islam Irak dan Syam tidak cukup untuk melegitimasi keabsahannya, karena mereka tidak mewakili mayoritas umat, kecuali jika mereka berhasil menguasai sebagian besar negeri umat Islam, maka metode semisal penaklukan dan kudeta (al-qahr wa al-ghalabah) dapat dijadikan justifikasi keabsahan kekhilafahan mereka tersebut. Problem kedua, yaitu jika Daulah Khilafah Islamiyah tidak berbeda dengan Daulah Islam Irak dan Syam secara syar’i, maka yang lebih berhak untuk mendapat gelar tersebut adalah amir yang lebih dahulu mendapat baiat oleh Ahlu Halli wal ‘Aqdi, seperti Imarah Islam Afghanistan dan Imarah Kaukasus, sebagaimana perintah dalam hadits untuk memenuhi baiat orang yang dibaiat peertama kali.

Di kalangan Barat, baik dari pihak pemerintah maupun para analis dan lembaga think tank mereka, pun mencoba menganalisis, baik kekuatan maupun kelemahan Daulah Khilafah. Dalam analisis mereka, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Daulah Khilafah dengan pendeklarasian tersebut, yang antara lain adalah untuk mengangkat status Daulah Khilafah dan Al-Baghdadi. Deklarasi Daulah Khilafah juga dipandang sebagai usaha untuk menahan perdebatan di kalangan jihadis tentang legitimasi keagamaan atas tindakan yang mereka lakukan. Selain itu—dan yang paling penting—pengumuman ini merupakan bagian dari rencana untuk melakukan mobilisasi umat Islam.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Daulah Khilafah dalam menjalankan perannya sebagai sebuah pemerintahan. Deklarasi tersebut membawa mereka pada beban harapan yang sangat tinggi dari umat Islam yang berpotensi membawa mereka pada kondisi overreach mode, terlalu banyak front dan beban yang mereka buka yang berada di luar jangkauan kemampuan. Kegagalan untuk terus melanjutkan penaklukan atau mempertahankan wilayah yang telah mereka kuasai akan menimbulkan kekecewaan dan akan berpotensi membuat Daulah Khilafah ditinggalkan. Tantangan berikutnya adalah ancaman adanya resistensi yang sangat serius dalam usaha mereka untuk mengimplementasikan visi kekhilafahannya. Sekutu mereka saat ini adalah kelompok yang dulu pernah menjadi musuh mereka saat masih menjadi Daulah Islamiyah Irak. Mereka harus memutuskan seberapa jauh mereka mau berkompromi dan bernegosiasi untuk membangun aliansi yang kuat dari mitra yang sejauh ini lebih oportunistik. Jika Daulah Khilafah tidak mampu untuk mengatasinya, ancaman akan pemberontakan dari dalam akan berpotensi mengganjal tujuan mereka.

Sebagai sebuah kelompok vanguards, dengan kepemimpinan pusat yang ketat tetapi keterikatan dengan masyarakat lokal cukup lemah, Daulah Khilafah berpotensi menuju dua lintasan nasib yang bertolak belakang: terfragmentasi atau terintegrasi. Kelompok vanguards akan terfragmentasi melalui pembunuhan kepemimpinan secara berkelanjutan. Keterikatan dengan lembaga lokal yang lemah membuat tidak adanya lapisan anak tangga kepemimpinan kedua yang siap mengambil alih.  Selain itu, kelompok vanguards juga dapat dirusak oleh pemberontakan dari bawah. Mereka mengandalkan kerjasama oportunistik dengan faksi dan jaringan lokal yang tidak dikontrol dengan ketat oleh kepemimpinan pusat. Agen lokal ini dapat berbalik melawan pusat, meluncurkan pemberontakan yang melemahkan atau bahkan menghapus kepemimpinan pusat. Para anggota atau aliansi yang oportunistik tersebut cenderung akan pindah atau bahkan mengkudeta kepemimpinan jika organisasi tersebut tidak mampu membuat mereka kagum.

Kelompok vanguards juga bisa menapaki jalur menuju integrasi dengan cara menciptakan hubungan dengan faksi-faksi lokal bersenjata untuk melawan musuh bersama. Mereka bisa mengatur panggung untuk melakukan penyusupan dan mengendalikan kelompok-kelompok sekutu. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kompromi tujuan ideologis dengan melakukan adaptasi terhadap kepentingan lokal. Fleksibilitas strategis ini dapat memungkinkan kelompok vanguards untuk membangun institusi baru di lapangan, mengkooptasi dan menyerap faksi lokal, dan akhirnya membentuk sebuah organisasi yang terintegrasi.

Tantangan lain bagi Daulah Khilafah adalah mengenai bagaimana mereka menjalankan pemerintahan. Pemerintahan sendiri adalah sebuah dilema yang selama ini kelompok jihadi dipandang gagal dalam menjalankannya. Menjalankan pemerintahan bukan sekadar pembagian makanan gratis dan pemberian layanan sosial. Mengatur wilayah jauh lebih kompleks daripada itu. Dan kelemahan inilah yang berusaha dieksploitasi oleh Barat dengan mengekspos betapa buruknya pemerintahan para jihadis. Itulah mengapa beberapa tokoh jihad menasihati untuk tidak terburu-buru mendeklarasikan sebuah daulah di tengah situasi yang masih belum stabil dan musuh masih mempunyai kekuatan untuk menghancurkan daulah tersebut dalam waktu singkat. Mereka mengibaratkannya dengan membangun rumah di tengah terjangan banjir, yang jika rumah itu hancur, maka masyarakat berpotensi mengalami trauma untuk kemudian enggan membantu kembali dalam pembangunan rumah yang kedua. Pengalaman perang di Irak dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa pengumuman “mission accomplished” tidak menjamin kesuksesan.

Jika mereka tidak berhati-hati dan gagal dalam mengatasi tantangan tersebut, maka mereka telah mengambil sebuah risiko besar yang berdampak pada keberlangsungan organisasi tersebut.

Barat juga memandang bahwa deklarasi tersebut sebagai sebuah kompetisi antara Daulah Khilafah dengan Al-Qaidah dalam menancapkan pengaruhnya di kalangan komunitas jihad global. Mereka pun berusaha mengomparasikan di antara keduanya, untuk kemudian menyimpulkan siapa yang lebih berbahaya di antara keduanya bagi mereka. Dalam kesimpulan mereka, pencapaian yang didapat oleh Daulah Khilafah saat ini memang cukup luar biasa. Namun di balik kemajuan yang berhasil mereka peroleh, Daulah Khilafah juga mulai menampakkan kelemahannya, yaitu kegagalan untuk menarik jaringan di luar Irak dan Suriah serta kecenderungannya untuk mengalienasi partner potensial dengan kebrutalan dan penolakan mereka untuk berkompromi.

Daulah Khilafah lebih menunjukkan karakter yang impulsif dalam usaha merebut wilayah dan melakukan rekrutmen. Mereka tidak terlalu bersabar atas usaha yang rumit dan memakan waktu yang lebih disukai oleh Al-Qaidah. Daulah Khilafah juga dianggap lebih fokus pada masalah regional.  Mereka tidak peduli dengan gambar besar. Mereka sangat keras pendirian dan sangat keras dalam menjalankan segala sesuatu. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh dunia.

Di saat Daulah Khilafah tampaknya membuat kesalahan yang sama lagi, Al-Qaidah melakukan pergeseran pendekatan secara signifikan. Ideolog Al-Qaidah mulai menekankan bahwa rezim pemerintah telah menghalangi warganya dari mengetahui Islam yang benar, dan dengan demikian mereka berpendapat bahwa penting untuk memperkenalkan kembali orang-orang tersebut kepada keimanan secara bertahap, bukan malah memaksa untuk mengikuti keinginan mereka melalui kekerasan. Dalam hal proses pendirian negara, Al-Qaidah secara konsisten berargumen bahwa usaha untuk menegakkan negara akan gagal jika mereka tidak bersekutu dengan benar. Mereka berulangkali mengingatkan para anggotanya untuk tidak tergesa-gesa memberlakukan hukum syariah di saat penduduk belum siap untuk itu. Bagi mereka, tidak mungkin membangun negara dalam semalam, diperlukan waktu yang cukup panjang dan mungkin bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.

Daulah Khilafah memilih untuk mendeklarasikan negara segera setelah merebut sejumlah besar wilayah, meski belum menguasai Baghdad atau sisa dari Irak, dan meski sedang berada di tengah-tengah perang yang belum diputuskan pemenangnya. Daulah Khilafah juga mengatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan penegakan khilafah hanya melibatkan anggota mereka sendiri, bukan masyarakat luas sebagaimana yang direkomendasikan oleh Al-Qaidah. Pernyataan mereka juga tidak menyebut tentang terpenuhinya salah satu dari “elemen kesuksesan” yang dijelaskan dalam dokumen Al-Qaidah, yaitu kemampuan untuk berfungsi dan mempertahankan diri, dukungan dari suku terkemuka, dan sebagainya.

Kekuatan Al-Qaidah berbeda dengan Daulah Khilafah. Strategi mereka dibangun di atas teori tentang bagaimana bekerjasama dengan sekutu dan kelompok cabang yang selama ini sudah terbukti berhasil. Sedangkan Daulah Khilafah, dengan tidak mengesampingkan kemenangan yang mereka dapatkan saat ini, teori mereka tentang bagaimana merebut wilayah dan melakukan ekspansi masih perlu pembuktian. Aliansi Al-Qaidah lebih strategis dibanding aliansi Daulah Khilafah. Mereka dibangun di atas visi bersama atau, paling tidak, sejumlah tujuan yang sama. Sedangkan aliansi Daulah Khilafah, baik di Irak (suku-suku Sunni dan mantan anggota rezim Saddam) maupun di Suriah dibangun di atas kenyamanan dan darurat perang, belum tentu karena adanya visi umum politik yang sama.

Dalam kesimpulan mereka, visi Al-Qaidah paling tidak tetap membuat para analis kontraterorisme terjaga di malam hari selama bertahun-tahun yang akan datang.

Jika kita merujuk pada tahapan strategi Al-Qaidah menuju kemenangan mutlak pada tahun 2020, maka saat ini masuk dalam tahapan kelima, yaitu pendeklarasian khilafah (2013-2016). Kenyataan di lapangan dan akurasi strategi mereka sampai sejauh ini membuat Barat cukup terganggu. Masih ada waktu dua tahun untuk melihat apakah tahapan tersebut bisa terpenuhi. Harapan akan persatuan antara Al-Qaidah dan Daulah Khilafah serta barisan kelompok jihad pun masih besar. Persatuan mereka akan menghasilkan kekuatan yang berdampak pada ancaman yang belum bisa dibayangkan oleh AS dan sekutunya. Dan kondisi inilah yang lebih dikhawatirkan oleh Barat.

Deklarasi Daulah Khilafah adalah sebuah takdir. Perlu waktu panjang untuk membuktikan apakah mereka merupakan sebuah daulah khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian ataukah justru mereka adalah kelompok yang menaruh kereta di depan kuda dalam perjuangan penegakan khilafah di muka bumi.