YAMAN Menanti Uppercut Lengan Kanan

30 April 2015

Yaman merupakan satu unsur penting yang membentuk bangunan peradaban Islam sejak awal mula kedatangan agama ini. Penduduk Yaman mulai memeluk Islam secara massal sejak masa Nabi Muhammad. Sejak saat itu pula, partisipasi mereka dalam futuhat (ekspansi pembebasan) Islam sangat signifikan. Hingga kini, di masa ketika Islam mengalami masa-masa surut dalam platform politik dunia, kaum jihadi sebagai representasi utama pejuang Muslim, memperlihatkan eksistensi mereka di Yaman sebagai lokasi yang memiliki nilai ‘sakral’ bagi dunia Islam. 

Rangkaian pergolakan Arab Springs yang pecah Desember 2010 lalu telah menyeret Yaman ke dalam pusarannya sejak Januari 2011. Konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan dominan (key players) di Yaman sangat menentukan terjadinya eskalasi ketegangan. Kekuatan Muslim Sunni di Selatan, Syiah Al-Hautsi di utara dan rezim pemerintah di ibukota terlibat konflik bersenjata dan perebutan pengaruh sejak saat itu. Sementara itu, unsur-unsur Gerakan Yaman Selatan, suku-suku lokal, kepentingan regional dan internasional dari negara-negara berpengaruh juga turut hadir di Yaman dalam ranah politik yang cukup rumit.

Kini, situasi chaos mendera Yaman menyusul pengepungan istana dan pelengseran pemerintah yang dilakukan oleh militan Syiah Al-Hautsi. Kekacauan yang terjadi ini, oleh sebagian pejuang Sunni dipandang sebagai ‘rahmat’ yang membuka jalan menuju perubahan mendasar. Situasi ini merupakan momen penting yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para jihadis untuk memuluskan proyek besar menegakkan khilafah. Namun, tentunya bukan hal ringan bermain di tengah situasi amat pelik semacam ini.

  1. A.     Syiah Al-Hautsi

Salah satu unsur penting dalam persoalan Yaman ialah kelompok Syiah Al-Hautsi. Kelompok bersenjata Al-Hautsi, yang lebih familiar dengan nama Ansar Allah di kalangan internal mereka, memiliki basis wilayah di provinsi Sa’ada, yang berjarak sekitar 240 km arah utara ibukota Shan’a. Provinsi ini berbatasan langsung dengan wilayah kerajaan Arab Saudi. Kelompok Al-Hautsi ini merupakan pengikut sekte Zaidiyah. Sebuah sekte Syiah yang dinisbatkan kepada nama Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (wafat 122 H).[1]

Zaidiyah merupakan salah satu sekte Syiah yang secara eksklusif eksis di Yaman. Kelompok ini memiliki andil dalam kekuasaan dalam waktu yang sangat lama, lebih dari beberapa abad, dan mereka tetap memimpin Yaman hingga tahun 1962 ketika terjadi revolusi Yaman.

Zaidiyah dinilai sebagai sekte Syiah yang paling banyak memiliki kemiripan dengan Sunni. Namun demikian, Zaidiyah meyakini konsep imamah sebagai unsur esensial dalam agama mereka. Mereka membatasi imamah hanya boleh dipegang oleh keturunan Fathimah, putri Nabi Muhammad. Keyakinan ini sekaligus menjadi pembeda antara mereka dengan Sunni. Al-Hautsi kerapkali dituduh—bahkan oleh antar-sesama Zaidi sendiri—bahwa secara rahasia telah berubah haluan menjadi pengikut sekte Syiah Imamiyah, yang menjadi agama resmi negara sekutu mereka, Iran.[2]

Sebagai sebuah catatan penting, Syiah Zaidiyah dahulu memang dinilai dekat dengan Ahlussunnah atau Sunni. Namun kini, banyak kalangan menilai bahwa sekte ini sudah banyak menyimpang dari generasi awalnya. Kalangan Zaidiyah tidak memiliki kaidah baku. Kadang mereka mencela sebagian Sahabat Nabi Muhammad, seperti Abu Hurairah, ketika ia meriwayatkan hadits yang tidak sesuai hawa nafsu mereka. Namun, saat sesuai nafsu mereka, maka mereka akan menerimanya.

Terlebih lagi, sekarang ini, Syiah Zaidiyah semakin merapat kepada Syiah Imamiyah Iran. Kedekatan mereka dengan Iran mulai kentara sejak Revolusi Syiah Iran tahun 1979. Apalagi hari ini, fakta-fakta bahwa Iran menyokong pemberontakan Syiah Al-Hautsi yang menisbatkan diri sebagai Syiah Zaidiyah, sudah menjadi rahasia umum.

Dari kalangan ulama Indonesia, paling tidak, kita dapati K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdhatul Ulama, mengingatkan tentang kesesatan Syiah. Bahkan secara spesifik menyebut Syiah Zaidiyah dalam tulisannya, Risalah fie Ta’akkudi al-Akhdzi bi al-Madzahib al-Arba’ah (Risalah tentang Penekanan untuk Mengambil Madzhab Empat Imam) sebagai ahli bid’ah. Ditulisnya, “Bukanlah yang disebut madzhab pada masa-masa sekarang ini dengan sifat yang demikian, melainkan Madzahib Arba’ah (Madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal). Selain daripada itu, seperti Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah, mereka adalah ahli bid’ah (heretik) yang pendapat-pendapatnya tidak boleh dipegangi (oleh umat Islam).”[3]

Perlu digarisbawahi bahwa penilaian tersebut mengambil standar minimal: Syiah Zaidiyah adalah sesat dan menyimpang. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa jika Syiah yang dulunya dianggap paling “mirip” dengan Sunni saja sudah dianggap sesat, lalu bagaimana dengan yang tidak “mirip”? Untuk perkembangan selanjutnya, apakah Zaidiyah sudah keluar dari Islam secara total atau belum, maka dibutuhkan penelitian lebih jauh dan ruang pembahasan lebih luas. Namun yang pasti, kini kelompok minoritas Syiah Al-Hautsi memiliki hubungan erat dengan Syiah Imamiyah (Itsna Asyariah: yang percaya kepada dua belas imam) yang mayoritas terdapat di Irak, Lebanon dan terutama Iran.

Syiah Zaidiyah saat ini berkembang hanya di sebagian wilayah Yaman dan beberapa daerah di sekitarnya. Namun, itu pun dalam jumlah yang sangat kecil. Di Yaman sendiri, gerakan Al-Hautsi mengangkat nama aliran Syiah Zaidiyah ini yang sejatinya mulai tergerus oleh corak dominan Syiah Iran. Al-Hautsi dinilai sebagai kran pembuka pengaruh Syiah Itsna Asyariyah di Yaman. Sebab, sebelumnya tidak pernah ada eksistensi Syiah Itsna Asyariyah di sepanjang sejarah Yaman.

Kisah tentang Al-Hautsi, jika dirunut ke belakang, bermula di Sa’ada sebagai titik konsentrasi umumnya kaum Zaidiyah. Pada tahun 1986, terbentuklah lembaga Persatuan Pemuda (Ittihad Asy-Syabab). Lembaga ini bertujuan untuk mengajarkan paham Zaidiyah bagi para pemeluknya. Badruddin Al-Hautsi, salah satu ulama Zaidiyah saat itu, termasuk salah satu pengajar di lembaga tersebut.

Menyusul terjadinya penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990, situasi politik berubah. Kesempatan multi partai terbuka lebar. Untuk itu, Ittihad Asy-Syabab menjelma menjadi Hizb Al-Haqq (Partai Kebenaran) yang merepresentasikan kepentingan kaum Zaidiyah. Husain Al-Hautsi—putra Badruddin Al-Hautsi—muncul ke permukaan sebagai tokoh terkemuka di partai ini.

Seiring dengan semua peristiwa itu, terjadi perselisihan besar antara Badruddin Al-Hautsi dengan ulama Zaidiyah lain di Yaman seputar fatwa historis yang disepakati ulama Zaidiyah Yaman. Khususnya, ulama yang menjadi rujukan bagi kalangan Zaidiyah, Majduddin Al-Mu’ayyadi, yang menyatakan bahwa syarat nasab keturunan Hasyim untuk menjadi pemimpin sudah tidak lagi diterima saat ini. Rakyat boleh memilih siapa saja yang layak untuk berkuasa tanpa syarat harus berasal dari keturunan Al-Hasan atau Al-Husain.

Badruddin Al-Hautsi menentang keras fatwa ini. Terlebih, dirinya berasal dari kelompok Jarudiyah, salah satu kelompok Zaidiyah yang relatif memiliki kesamaan dengan pemikiran-pemikiran Syiah Itsa Asyariyah. Bahkan, ia menulis sebuah buku berjudul Az-Zaidiyah fil Yaman. Dalam buku itu, ia memaparkan sisi kesamaan antara Zaidiyah dengan Itsna Asyariyah.

Karena adanya arus penentangan yang cukup hebat terhadap pemikirannya yang menyimpang tentang Zaidiyah, Badruddin terpaksa pindah ke Teheran, Iran. Ia tinggal selama beberapa tahun di sana.

Meski telah pergi dari Yaman, namun pemikiran Itsna Asyariyah yang ditinggalkan Badruddin Al-Hautsi mulai menyebar, khususnya di kawasan Sa’ada dan sekitarnya. Itu terjadi pada sekitar tahun 1997. Pada saat yang sama, Husain Al-Hautsi mengundurkan diri dari Hizb Al-Haqq dan membentuk kelompok tersendiri. Pada mulanya hanya berupa kelompok kajian ilmu pengetahuan agama dan pemikiran. Bahkan, kelompok ini menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk melawan kekuatan Islam Sunni yang diwakili oleh Partai Persatuan dan Reformasi Yaman. Namun di kemudian hari berangsur berbalik menentang pemerintah dimulai sejak 2002.

Husain Al-Hautsi mampu menciptakan jaringan yang kuat dari pengikut setianya di utara Yaman, dimana kedudukan Zaidiyah masih tetap kuat meskipun pernah terjadi penggulingan Imamah Zaidiyah Yaman pada tahun 1962, sebagian karena liberalisasi politik yang disertai penyatuan Yaman pada tahun 1990 serta krisis dalam tubuh Zaidiyah sendiri yang dipicu oleh munculnya pengaruh Salafi di wilayah tersebut.

Pengaruh Al-Hautsi yang tumbuh di akhir 1990-an itu diiringi oleh perilaku semakin kontroversial pada sebagian pengikutnya, yang pada gilirannya mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas dalam rangka merespon perubahan dinamika internasional. Perburuan pemerintah yang pada akhirnya berhasil membunuh Husain Al-Hautsi, telah melepaskan spiral kekerasan yang dimulai pada tahun 2004 yang dikenal sebagai enam rangkaian “Perang Sa`ada”. Kelompok ini kemudian berubah dari jaringan revivalis Zaidi akar rumput di bawah kepemimpinan Husain Al-Hautsi menjadi kekuatan tempur pemberontak yang kuat di bawah kepemimpinan saudara seayah Husain, Abdul Malik Al-Hautsi.[4]

Faktor Kekuatan Al-Hautsi

Melihat Al-Hautsi yang sudah sangat mengakar di Yaman, Dr. Raghib As-Sirjani[5] memberikan penilaian mengenai faktor-faktor penopang kekuatan Al-Hautsi yang membuat mereka mampu bertahan dan menunjukkan eksistensi mereka dalam rentang waktu yang panjang di negara itu.

Pertama, tidak mungkin bagi kelompok kecil di salah satu provinsi kecil di Yaman bisa bertahan dalam jangka panjang tanpa bantuan luar secara kontinyu. Dapat diketahui bahwa satu-satunya negara yang diuntungkan dengan semakin meningkatnya kekuatan pemberontak Al-Hautsi adalah Iran.

Iran adalah negara Syiah Itsna Asyariyah yang berusaha dengan segala cara untuk menyebarkan pahamnya. Jika negara ini mampu mendorong kekuatan Al-Hautsi untuk menguasai pemerintahan Yaman, tentu akan menjadi sebuah kemenangan besar baginya. Khususnya, Iran akan mengepung salah satu benteng besar yang memusuhinya, yakni Arab Saudi. Sehingga, Saudi akan terkepung oleh Irak di utara, Kuwait dan Bahrain dari timur, dan Yaman dari selatan. Situasi ini tentu akan memberikan kekuatan bagi Iran untuk menekan, baik dalam hubungannya dengan dunia Islam Sunni, maupun dengan Amerika.

Asumsi ini bukan teori, tapi nyata dan banyak buktinya. Di antaranya pergeseran pemikiran Badruddin Al-Hautsi yang tadinya menganut Zaidiyah ke arah Itsna Asyariyah. Padahal, lingkungan Yaman belum pernah mengenal pemikiran Itsna Asyariyah di seluruh fase sejarahnya.

Iran merangkul Badruddin Al-Hautsi dengan sekuat tenaga. Bahkan menjamunya di Teheran selama beberapa tahun. Badruddin mengadopsi pemikiran “kewalian faqih” yang disampaikan oleh Khomeini sebagai solusi tepat untuk naik ke tampuk kekuasaan, meski ia bukan keturunan Fathimah. Inilah prinsip yang tidak ada dalam pemikiran Syiah Zaidiyah.

Selain itu, Iran juga memberi bantuan politik, ekonomi, dan militer bagi kelompok pemberontak ini. Bukti kuatnya adalah adopsi media-media massa Syiah Iran yang terefleksikan dalam berbagai kanal udara, seperti Al-Alam, Al-Kautsar dan lainnya, untuk mendukung propaganda Al-Hautsi.

Al-Hautsi juga pernah meminta mediasi kepada ulama referensi Syiah tertinggi Irak, Ayatullah As-Sistani, yang juga berpaham Itsna Asyariyah. Hal tersebut semakin menegaskan paham pembangkangan yang dianut oleh kelompok Al-Hautsi.

Kedua, faktor simpati rakyat setempat terhadap gerakan pemberontakan, bahkan meski sebenarnya mereka tidak tertarik pada pemikiran sesat kelompok Al-Hautsi. Titik tekan masyarakat sebentulnya adalah karena situasi perekonomian dan sosial yang sangat buruk di kawasan tersebut. Kondisi kemiskinan di kawasan utara lebih parah dari yang lain. Di sana kurang mendapat perhatian pemerintah, berbeda dengan kota-kota besar Yaman.

Secara umum dapat dimengerti bahwa bangsa manapun yang hidup terpinggirkan dan terabaikan akan cenderung melakukan tindakan pembangkangan, bahkan meski harus dilakukan bersama dengan kalangan yang tidak sepaham dan berbeda secara prinsip.

Ketiga, faktor kesukuan yang mendominasi Yaman. Berbagai suku dan klan hidup di Yaman. Hubungan antar-suku adalah persoalan yang amat riskan di Yaman. Sebab, pengaruh dan kekuatan masing-masing suku memiliki perimbangan yang cukup signifikan. Banyak sumber menyebutkan, para pemberontak Syiah Al-Hautsi mendapat bantuan dana dari berbagai kabilah yang menentang kekuasaan pemerintah pusat karena adanya gejolak antara mereka dengan pemerintah, tanpa memandang agama atau pun paham yang mereka anut.

Keempat, faktor alam pegunungan Yaman yang menyulitkan pasukan pemerintah untuk mengatasi gejolak yang terjadi. Kondisi geografis yang demikian merupakan hambatan tersendiri bagi pergerakan pasukan pemerintah untuk mengontrol wilayah tersebut. Disamping itu, terdapat banyak pula goa-goa dan tempat persembunyian, ditambah lagi dengan tidak adanya alat-alat canggih untuk memantau pergerakan secara detail.

Kelima, faktor terbelahnya konsentrasi pemerintah untuk mengurusi persoalan tuntutan Yaman selatan untuk memisahkan diri dari Yaman utara. Hal ini melemahkan kondisi pasukan dan intelijen pemerintah untuk mengendalikan kelompok Al-Hautsi.

Keenam, ada sebuah analisa yang menjelaskan bahwa keberlangsungan aksi pemberontakan memang sengaja dibiarkan karena pemerintah menginginkan situasi ini terjadi! Alasannya, gerakan pemberontakan ini dinilai sebagai ‘berkas penting’ yang dipegang pemerintah untuk mencari keuntungan-keuntungan internasional.

Yang paling penting adalah kerjasama dengan Amerika dalam proyek perang melawan terorisme. Amerika mengisyaratkan adanya hubungan antara Al-Hautsi dengan Al-Qaidah. Meskipun, kemungkinan sangat jauh sekali. Sebab, antara Al-Hautsi dan Al-Qaidah perbedaan prinsip mereka jelas sangat diametral. Namun apapun dalihnya, Amerika selalu ingin tampil di semua wilayah dunia Islam.

Yaman ingin memanfaatkan hubungan baik ini untuk menopang sisi politik dan ekonomi, atau minimal Barat tidak membuka dan memperkarakan lembaran-lembaran pelanggaran hak-hak asasi manusia, diktatrisme, dan lembaran-lembaran hitam lainnya melibatkan pemerintah Yaman.

Selain itu Yaman juga memanfaatkan hubungan dengan Arab Saudi, karena Saudi berusaha mendukung Yaman secara politik, militer, dan ekonomi untuk membendung proyek Syiah Al-Hautsi yang semakin merapat kepada Iran. Berlarutnya isu Al-Hautsi akan terus mendatangkan bantuan internasional bagi Yaman. Bantuan juga sangat mungkin datang dari negara-negara Teluk yang juga merasa terancam dengan eksistensi Syiah.

  1. B.     Dari Failed State ke arah Collapsed State?

Gerakan Al-Hautsi bangkit dengan mengusung isu untuk mendapatkan otonomi kekuasaan dari pemerintah Yaman dan memperbaiki kerusakan tatanan sosio-ekonomi dan marjinalisasi historis atas kelompok mereka. Melalui berbagai pemberontakan melawan angkatan bersenjata Yaman sejak 2004 dan lebih dari enam rangkaian konflik (six rounds) itu, Al-Hautsi berhasil mendapatkan kontrol atas provinsi Sa’ada sepanjang waktu tersebut, dan bahkan merambah batas sebagian wilayah provinsi-provinsi tetangganya seperti Al-Jauf, Amran dan Hajjah. Pada Februari 2010, kelompok ini menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah.[6]

Pasca meletusnya revolusi Yaman sejak Januari 2011, dalam rangkaian Arab Spring, kondisi Yaman secara umum menjadi semakin tak terkendali. Dinamika perpolitikan, konflik, dan keamanan berputar begitu cepat. Menyusul aksi bentrok, demonstrasi rakyat tak berkesudahan, membuat Presiden Ali Abdullah Saleh meletakkan jabatan dan digantikan oleh Abdu Rabbu Mansour Hadi sejak 2012.

Dengan lemahnya pemerintahan baru, diperparah oleh konflik berkepanjangan dan keruwetan negara yang tak terkendali, akhirnya berakhir pula pemerintahan Hadi. Sehingga, di Yaman tidak ada lagi pemerintah, tidak juga presiden (vacuum of power). Pada tanggal 22 Januari 2015 lalu, setelah milisi Syiah Zaidi, Al-Hautsi, yang berbasis di provinsi Sa’ada bagian utara Yaman mengepung istana presiden di Shan’a, baik Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi maupun Perdana Menteri Khaled Bahah (yang mendapat kepercayaan parlemen sejak Desember 2014), mengundurkan diri.

Washington telah menutup kedutaan besarnya di Yaman. Begitu pula negara-negara lainnya, Barat dan non-Barat, telah melakukan hal serupa. Namun, empat gubernur di kawasan selatan, termasuk dari Aden dan Abyan, yang menjadi pusat kampanye pesawat tak berawak (drone) AS terhadap AQAP, menolak untuk mengundurkan diri.[7]

Kedutaan besar AS di Yaman dalam website resminya tertanggal 8 Februari 2015, mengeluarkan pesan darurat (emergency message) kepada warga AS yang masih berada di Yaman. Rilis tersebut menyebutkan, “Karena masalah keamanan di Yaman, kedutaan besar AS di Shan’a telah menghentikan semua layanan konsuler hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Untuk saat ini, kami meminta warga AS yang membutuhkan bantuan darurat untuk menghubungi konsulat atau kedutaan besar AS di negara tetangga. Kedutaan besar AS di Shan’a terus memantau kondisi keamanan di Yaman; silakan cek website ini untuk perkembangan informasi terbaru.”[8]

Rilis tersebut juga mengimbau warga AS di Yaman untuk selalu memeriksa website biro urusan konsuler, bahkan juga melalui akun twitter dan facebook-nya. Negara-negara Barat lainnya seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, juga negara tetangga Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyusul kemudian untuk menutup kedutaan besar mereka.

Setelah penutupan beberapa kedutaan besar negara-negara Barat di Shan’a, pemimpin pemberontak Syiah Al-Hautsi, Abdul Malik Al-Hautsi, muncul dalam siaran televisi (10 Februari 2015) membantah ketakutan Barat terhadap situasi keamanan Yaman dengan mengatakan bahwa ketakutan mereka itu “tidak beralasan”.[9] Namun pernyataan ini tentu hanya retorika belaka di tengah adanya konflik-konflik antar-faksi bersenjata yang sedemikian jelasnya. Pada Kamis (13 Februari 2015) Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, mengatakan, “Yaman telah mulai kolaps di hadapan mata-kepala kita dan semakin dekat ke arah perang sipil (total chaos).”[10]

Masa transisi yang dilalui Yaman sejak lengsernya Ali Abdullah Saleh—dengan ditandatanganinya pernyataan pengalihan kekuasaan ke tangan Abdu Rabbu Mansour Hadi pada tanggal 23 November 2011 yang dimediasi oleh the Gulf Cooperation Council (GCC)[11]—pada akhirnya menempatkan Yaman sebagai sebuah failed state. Sebab, pemerintahan Abdu Rabbu Mansour Hadi dipandang lemah dan tidak mampu mengontrol situasi keamanan, gejolak politik, serta berbagai rivalitas antar-suku, faksi agama, dan militan bersenjata. Selain itu korupsi, kemiskinan, kesenjangan sosial dan buruknya infrastruktur, yang memang sejak lama sudah terjadi di Yaman, turut memperlemah pemerintahan Hadi.

Gamal Gasim, profesor ilmu politik dari Yaman, menuliskan pandangan analitisnya mengenai lemah dan gagalnya pemerintahan Hadi, yang dirilis beberapa hari setelah presiden Hadi mengundurkan diri.[12] Gamal mengatakan, sebenarnya fenomena pengangkatan Hadi sebagai presiden cukup unik dalam kaitannya bahwa Hadi merupakan kandidat presiden yang dipilih melalui konsensus, dan naiknya Hadi ke tampuk kepemimpinan didukung baik oleh partai berkuasa, the General People’s Congress (GPC) maupun the Joint Meeting Parties—komite yang memayungi partai-partai oposisi yang terdiri dari unsur Islamis, Sosialis dan Nasionalis Arab Yaman.

Sebelum dipilih sebagai presiden, Hadi telah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Saleh selama 16 tahun. Pemilihan Hadi sebagai presiden pengganti tidak lepas dari transaksi politik yang diajukan oleh GCC untuk membantu menghindarkan Yaman dari perang sipil secara total. Transaksi tersebut menetapkan suatu periode transisi dimana di dalamnya akan digelar dialog nasional yang melibatkan seluruh aktor politik Yaman, yang nantinya akan menyusun outline konstitusi dan sistem politik Yaman untuk masa mendatang.

Hasil penting lainnya yaitu kekebalan hukum bagi Saleh dari semua tuntutan politik masa depan, yang dengan lihainya ia gunakan untuk menggerogoti keseluruhan proses tersebut. Dialog nasional itu menghasilkan putusan berupa solusi-solusi damai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan politik, ekonomi dan keamanan Yaman yang cukup kronis. Rumusan-rumusan itu dipuji-puji sebagai sebuah model resolusi damai untuk mengatasi konflik serupa di negara-negara Arab Spring lainnya.

Namun demikian, memang saat itu tak banyak pengamat yang menilai, bahwa negara tersebut sedang bergerak ke arah transisi yang benar-benar demokratis. Lalu, bagaimana transisi demokratis yang cukup menjanjikan harapan itu bisa berubah menjadi sebuah negara yang gagal (failed state), atau menjadi Irak kedua di kawasan Timur Tengah?

Dalam pandangan Gasim, pertanyaan ini bisa dijawab, salah satunya, dengan menelaah pemerintahan Hadi. Meskipun dia memulai masa kepresidenannya dengan berusaha untuk ‘menjadi dirinya sendiri’ dan menggali dukungannya sendiri, namun dia tidak bisa mewujudkannya. Ironi strategi yang diterapkan Hadi adalah bahwa langkah-langkahnya tampak sekali berusaha mengeliminasi atau mereduksi kekuasaan politik dari para aktor yang telah mengantarnya naik ke tampuk kekuasaan.

Hadi berusaha menduplikasi strategi “menari di atas kepala ular” yang diterapkan Saleh dalam mengendalikan aktor-aktor politik Yaman dengan mengadu mereka satu sama lain. Namun, Hadi tidak memiliki kelihaian sosial dan intelijensi politik secerdik Saleh.

Pertama, Hadi tergesa-gesa merestruksturisasi militer dengan menyingkirkan putra-putra dan keponakan Saleh, juga Jendral Ali Mohsen—pemimpin militer paling kuat di negara tersebut. Dampaknya adalah bencana besar baginya. Militer terpecah-belah sedemikian rupa dan bahkan terpuruk hingga level profesionalisme paling rendah.

Kedua, Hadi tidak menerapkan strategi yang efektif untuk menangani kelompok-kelompok militan, seperti Al-Hautsi, yang mulai berupaya menancapkan pengaruh lebih luas di berbagai elemen negara itu. Sementara Hadi tidak terlalu peduli kepada para petinggi militer yang pro-pemberontakan, para loyalis Saleh di tubuh militer memberikan kontribusi signikan terhadap Al-Hautsi untuk merebut kontrol atas beberapa provinsi di Yaman—termasuk kontrol militer yang tak terduga sebelumnya atas ibukota Shan’a, pada 21 September 2014.

Kekalahan cepat yang dialami militer Yaman dalam berbagai pertempuran melawan Al-Hautsi, yang diduga juga menerima bantuan teknis dan militer dari Iran, lebih jauh telah menggerogoti legitimasi Hadi dan membuatnya membayar mahal dengan kehilangan dukungan dari Partai Al-Islah dan Jendral Mohsen.

Disamping itu, malangnya Hadi juga telah gagal dalam menjalankan strateginya untuk mengendalikan GPC dan menyetirnya menjauh dari kepemimpinan dan pengaruh Saleh. Faktanya, Hadi disingkirkan dari partai tersebut setelah komite sanksi Dewan Keamanan PBB mengeluarkan putusan untuk mengenakan pembekuan aset dan larangan melakukan perjalanan (travel ban) atas Saleh dan dua orang pemimipin Al-Hautsi pada November 2014.

Di luar kesalahan-kesalahan langkah tersebut, Hadi tidak sepenuhnya dilimpahi beban tanggung jawab atas gagalnya transisi demokratis di Yaman. Aktor-aktor politik utama lainnya juga telah salah melakukan perhitungan stategi yang cukup fatal yang justru memberikan keuntungan di pihak Al-Hautsi.

Partai Al-Islah dan Partai Sosialis Yaman tidak memiliki strategi yang terkoordinasi dengan jelas untuk menyetir roda perubahan di Yaman secara efektif. Fokus utama mereka justru melakukan rekrutmen dan menempatkan anggota-anggota mereka di dalam posisi utama pemerintahan dan jabatan sipil, bukannya mencari solusi untuk mengatasi permasalah politik dan ekonomi yang sedang tertatih-tatih.

Misalnya, pemerintah transisi gagal memecahkan masalah gangguan listrik dan kelangkaan gas. Elemen kecil suku yang tak terjangkau hukum di provinsi Marib terus menerus melakukan serangan atas jalur yang memasok listrik ke ibukota, tanpa adanya konfrontasi serius dengan pemerintahan koalisi.

Dengan dikontrolnya Shan’a oleh militan Syiah Al-Hautsi, pertanyaannya adalah akankah Saleh maupun Al-Hautsi mampu mempertahankan aliansi mereka dan mengembalikan stabilitas di Yaman. Meskipun sangat mungkin antara Saleh dan Al-Hautsi memiliki komitmen kuat untuk bekerja sama dan berbagi posisi dalam pemerintahan, dan mereka mungkin juga dapat meyakinkan dunia internasional akan legitimasi mereka yang sebenarnya goyah—khususnya dengan memerangi elemen Al-Qaidah sebagai alat utamanya—tetapi tampaknya mereka akan tetap kesulitan untuk memenangkan hati dan pikiran (winning the hearts and minds) mayoritas rakyat Yaman.

Kebanyakan penduduk Yaman meyakini bahwa mereka baru saja selesai menyaksikan drama panjang yang jelek dan membosankan yang disutradarai bersama oleh Saleh dan Al-Hautsi, dimana serial kelanjutannya diprediksi akan lebih buruk lagi.

Kunci dari stabilitas Yaman secara keseluruhan tidak hanya terletak pada apa yang akan dilakukan oleh aktor-aktor politik lain selanjutnya, namun juga terletak pada peran apa yang dimainkan oleh unit-unit militer yang masih ada.[13]

Setelah gagal melakukan negosiasi selama dua pekan, pemberontak Syiah Al-Hautsi mengeluarkan pengumuman bahwa mereka akan memetakan masa depan politik Yaman. Perundingan yang disponsori oleh PBB itu bertujuan untuk menemukan jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk Al-Hautsi. Namun, komunike yang dikeluarkan oleh Al-Hautsi pada Jumat (6 Februari 2015) menegaskan tidak tercapainya kesepakatan yang diharapkan.

Dalam komunike militer pertama mereka itu, Al-Hautsi mengumumkan bahwa Komite Revolusioner Al-Hautsi akan bertindak sebagai otoritas pengawas tertinggi di Yaman. Komite tersebut akan difungsikan dengan membentuk Dewan Transisi Nasional yang beranggotakan 551 orang untuk menggantikan parlemen Yaman.

Badan tersebut, sesuai komunike itu, kemudian akan memilih lima orang sebagai anggota Dewan Kepresidenan, yang akan memimpin negara selama masa transisi dua tahun ke depan.[14] Dengan demikian, Abdul Malik Al-Hautsi menjadi pemimpin de facto bagi Yaman.[15]

Melihat perkembangan tersebut Gamal Gasim memperkirakan, paling tidak, ada empat skenario yang mungkin bakal terjadi di Yaman.

  1. 1.    Stabilitas politik

Pertama, dari perspektif Al-Hautsi, skenario paling optimis yaitu meyakinkan masyarakat internasional—dengan bantuan Saleh and GPC-nya—bahwa mereka mampu mengantarkan Yaman menuju stabilitas politik. Dua premis utama sangat penting dalam skenario ini: yaitu (1) bahwa Saleh dan Al-Hautsi akan mempertahankan aliansi mereka dan merancang rencana strategis yang jelas untuk berbagi peran dalam pemerintahan, dan (2) bahwa oposisi politik Al-Hautsi akan tetap lemah dan terpecah-belah, sehingga memberi jalan bagi Al-Hautsi untuk mengontrol Yaman.

Dalam skenario ini, perbedaan ideologi antara Al-Hautsi dan Arab Saudi menjadi tidak relevan, khususnya mengingat dukungan Arab Saudi kepada kaum Imam Syiah Zaidi terakhir selama perang sipil tahun 1960-an antara kaum Royalis (Pendukung Monarki) Zaidi dan kaum Republikan Yaman. Isu penting bagi Arab Saudi saat itu adalah pelestarian monarki Yaman dan kekalahan republikanisme dan nasionalisme Arab.

Al-Hautsi sekarang ini bisa saja merubah Yaman menjadi sebuah pseudo-monarki di bawah kontrol kaum Zaidi dan keluarga Sayyid atas jabatan-jabatan penting di pemerintahan, yang mana konsisten dengan kepentingan Arab Saudi untuk menjauhkan Yaman yang demokratik. Selama Al-Hautsi mendukung pengerahan pasukan untuk mengeliminasi Al-Qaidah dari Yaman, AS akan mengabaikan retorika anti-politik dan slogan-slogan berbunyi “Matilah Amerika” dan “Matilah Israel” yang dipinjam dari Hezbullah dan Iran. Dengan asumsi slogan bernada sentimen itu hanya ditujukan untuk konsumsi dalam negeri untuk mendapat legitimasi terhadap sebuah pemerintahan Yaman yang dipimpin oleh Al-Hautsi.

  1. 2.   Ditangguhkannya pengakuan atas pemerintahan Al-Hautsi

Skenario kedua yang optimis untuk terwujud yaitu PBB, AS dan the Gulf Cooperation Council (GCC) akan menangguhkan pengakuan terhadap pemerintahan Al-Hautsi dan meningkatkan tekanan politik atas Al-Hautsi dan Saleh agar berusaha mendapatkan persetujuan bulat dari aktor-aktor politik lainnya, seperti oposisi yang tergabung dalam the Joint Meeting Parties (JMPs), demi menghindari adanya isolasi dan konfrontasi secara total dengan masyarakat internasional. Keadaan ekonomi yang memburuk di Yaman dan ketidakmampuan Iran untuk menyokong Yaman secara finansial akan mendorong GCC, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk berusaha meningkatkan pengaruh di Yaman.

Kesuksesan skenario ini bergantung pada kemampuan para aktivis muda Yaman untuk kembali bangkit, dengan dukungan dari JMPs, dan membentuk koalisi dalam negeri yang lebih luas untuk mengusung transisi demokratis. Skenario ini akan menyuntikkan kehidupan baru kepada prakarsa GCC untuk persatuan nasional, dengan roadmap yang lebih jelas.

  1. 3.   Bubarnya aliansi Saleh-Hutsi

Kemungkinan skenario ketiga yaitu runtuhnya koalisi Al-Hautsi dan Saleh, yang tampaknya akan menimbulkan konfrontasi militer antara kedua faksi tersebut, yang eskalasi potensinya bergantung pada respon yang diperlihatkan oleh aktor-aktor politik lainnya.

  1. 4.   Perang sipil

Skenario keempat, sekaligus yang terburuk, yaitu terjadi perang sipil yang ganas di Yaman dan adanya perpecah-belahan yang tak terhindarkan atau bahkan adanya sebagian wilayah Yaman yang lepas dan membentuk negara sendiri (separatis).

Premis utama dari skenario ini adalah bahwa suku-suku di Marib, bersama dengan para pemimpin suku anti-Hutsi dan pasukan perang seperti Al-Hirak (Gerakan Yaman Selatan) menarget dan menentang kontrol Al-Hautsi di Shan’a.

Skenario ini tergantung pada dukungan finansial kepada suku-suku tersebut dan aktor politik lainnya yang diberikan oleh aktor-aktor politik anti-Iran seperti raja Arab Saudi yang baru, yang sangat khawatir dengan meningkatnya pengaruh Iran di Yaman. Meskipun nantinya skenario ini berpotensi membuat Yaman menjadi bernasib sama seperti Irak, namun masih ada harapan bahwa kearifan Yaman akan mampu menghindarkan dan mencegah negara tersebut dari keruntuhan total (total collapse).[16]

Dalam perkembangannya, situasi yang terjadi di Yaman selanjutnya ialah pemberontak Al-Hautsi memberlakukan tahanan rumah kepada Mansour Hadi. Namun setelah beberapa minggu kemudian, pada 21 Februari 2015 Hadi dikabarkan berhasil meloloskan diri dan terbang ke Aden. Dari kota pelabuhan di Yaman selatan itu, Hadi mengumumkan re-eksistensi pemerintahannya dengan dukungan orang-orang setianya di kawasan selatan. Pihaknya menilai bahwa segala aksi yang dilakukan Al-Hautsi merupakan ilegal. Dia masih menganggap dirinya sebagai presiden sah Yaman. Menurutnya, pengunduran dirinya semata dilakukan atas tekanan kuat dari Al-Hautsi.

Dari Aden—yang ia jadikan sebagai ibukota de facto Yaman—pula ia meminta Al-Hautsi menghentikan ‘penyanderaan’ terhadap Shan’a dan mengajak diadakannya dialog untuk mencari solusi.[17]

Keberhasilan Al-Hautsi menduduki ibukota Shan’a berbuntut panjang. Dengan keterlibatan Iran di Yaman, secara otomatis akan membuka kran keterusikan negara-negara Teluk. Arab Saudi berusaha keras untuk membendung arus pengaruh Iran di Yaman. Dalam merespon pemberontakan Al-Hautsi yang mengakibatkan kekacauan Yaman, yang juga akan mengancam stabilitas keamanan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, maka pada tanggal 26 Maret 2015 Arab Saudi memimpin serangan udara atas posisi-posisi Al-Hautsi di Yaman.

Koalisi internasional di bawah pimpinan Arab Saudi ini bertujuan mengembalikan pemerintahan Hadi. Masuknya peran militer negara-negara Arab dan Teluk ke dalam pusaran konflik Yaman memantik eskalasi risiko bahwa krisis Yaman akan berubah menjadi perang regional.

Pasukan koalisi ini terdiri dari angkatan bersenjata dari Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Bahrain, Kuwait, Maroko, Sudan dan Mesir. Pakistan menyatakan akan melindungi integritas wilayah Arab Saudi, namun tidak akan terjun langsung dari konflik yang “akan berdampak pada perpecahan di dunia Islam”. Sementara itu, AS memberikan dukungan logistik dan intelijen untuk operasi “Decisive Storm” yang dipimpin Arab Saudi itu. Gedung putih mengatakan bahwa AS memberikan dukungan intelijen dan logistik kepada pasukan koalisi tersebut untuk mencegah pemberontak Al-Hautsi mengambil alih Yaman dan mempertahankan “pemerintah Yaman yang sah”.[18]

Infografis rilisan situs Al-Jazeera berikut ini memperlihatkan siapa kawan dan siapa lawan dalam operasi militer yang menarget kantong-kantong Al-Hautsi di bawah pimpinan Arab Saudi.[19]

Keterlibatan Arab Saudi dan negara-negara Sunni lainnya pada konflik Yaman melawan Syiah Al-Hautsi sangat mungkin akan memicu konflik sektarian di kawasan tersebut. Perang melawan Al-Hautsi ini cukup dapat mengalihkan fokus perang terhadap AQAP, dan juga sekarang ada ISIS, yang mungkin akan mencuri peluang keuntungan dari kondisi keamanan yang tidak menentu.[20]

Setelah hampir satu bulan operasi terhadap Al-Hautsi dilancarkan, pada 21 April 2015, Arab Saudi beserta anggota koalisi operasi Decisive Storm mengumumkan berakhirnya misi tersebut dan sekaligus permulaan operasi Restoring Hope di Yaman yang menandai telah tercapainya tujuan awal operasi tersebut.[21]

Peta berikut ini menyuguhkan wilayah pengaruh Al-Hautsi di Yaman, yang mereka mulai dari basis mereka di Sa’ada hingga mampu menguasai Shan’a.[22]

Dalam arena konflik Yaman ini, peran aktif Iran dalam memberikan support kepada Al-Hautsi semakin kentara. Berbagai media massa membeberkan informasi yang berasal dari para juru bicara resmi Iran tentang keterlibatan total Iran dalam berbagai aspeknya untuk mendukung gerakan pemberontak Al-Hautsi; hubungan baik antara gerakan Al-Hautsi dan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Iran; dan bantuan militer, dukungan politik dan ekonomi, ditambah lagi dukungan moral berupa statemen-statemen anti-Saudi dan anti-AS yang dikeluarkan Iran.[23]

Dukungan politik Iran salah satunya disampaikan oleh Mehdi Taeb. Pada 2 Maret 2015, pemimpin lembaga think tank Ammar Headquarters penyuplai informasi dan saran untuk pemimpin tertinggi Syiah Khamenei dan sekaligus saudara Hossein Taeb—kepala biro intelijen Garda Republik—menyeru rakyat Iran untuk mengencangkan ikat pinggang demi mendukung Al-Hautsi, yang merupakan bagian dari poros perlawanan mereka, “Rakyat Iran harus mengerti bahwa jika perlu, mereka harus merelakan jatah roti sore mereka untuk mendukung para pejuang di Syria, Irak, Lebanon, dan Yaman. Rezim Ansar Allah di Yaman, yang memainkan peran penting mempertahankan status strategis selat Bab el-Mandeb yang sangat sensitif, dalam masa pergantian raja di Arab Saudi, dan peperangan di Syria dan Irak, gejolak dunia, dan musuh memandang Iran sebagai penyebab ketidakstabilan ini—karena tanpa Iran dipastikan tidak akan ada perang di Syria dan Ansar Allah tidak akan pernah muncul.”[24]

Saleh Al-Samad, ketua komite politik Ansar Allah dan penasehat Abdul Malik Al-Hautsi membeberkan detail perjanjian dengan Iran pada 14 Maret 2015. Dia mengatakan, “Iran akan memperluas pelabuhan Al-Hodeida—yang telah dikontrol Al-Hautsi—di barat Yaman. Pelabuhan ini merupakan yang terdekat dengan selat Bab el-Mandeb, dan satu-satunya titik yang menghubungkan Laut Merah dan perairan internasional.”

Dia melanjutkan, “Iran akan menyokong Yaman dengan mengirim ekspor minyaknya ke sana selama satu tahun. Iran akan membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik berkekuatan 165-megawatt di Yaman. Iran akan menyediakan spare part dan pelayanan reparasi untuk fasilitas gas alam Marib…”[25]

Perwakilan Khamenei di tubuh Pasukan Quds, Ali Shirazi, mengatakan bahwa Ansar Allah di Yaman merupakan kopian dari Hizbullah Lebanon. Dalam sebuah wawancara pada 24 Januari 2015, Shirazi mengungkapkan, “Ansar Allah adalah hasil duplikasi Hizbullah Lebanon. Pasukan sukarelawan Basij di Irak dan Syria juga merupakan duplikat Hizbullah dan Ansar Allah. Di setiap negara di mana musuh-musuh kita hadir untuk menghantam Islam, maka penentangnya pun siaga—yaitu, Basij dan pasukan pertahanan nasional bangkit…Ke depan, seluruh kelompok ini akan memasuki arena tempur melawan musuh-musuh Islam dan kaum Muslim.”[26]

Tampaknya, bukan kebetulan pula jika emblem milii Ansar Allah Yaman, Hizbullah Lebanon dan Pasukan Garda Revolusi Iran memiliki kemiripan yang sangat dominan.

Beberapa waktu lalu, Mohsen Rezaei, mantan komandan senior K0rps Garda Revolusi Iran, memuji pemimpin Al-Hautsi, Abdul Malik Al-Hautsi, dalam sebuah surat terbuka yang dirilis tanggal 28 Maret 2015. Di awal surat tersebut, Rezaei menulis, “Saudaraku Abdul Malik Al-Hautsi, pemimpin terhormat Yaman…Saya ucapkan selamat kepada Anda, perlawanan heroik orang-orang Anda dan kemenangan besar kalian putra-putra Islam terhadap kekuatan koalisi penjajah pimpinan Saudi yang melancarkan operasi militer atas restu Setan Besar Amerika dan Israel…Dengan perlawanan di medan tempur, maka meja-meja diplomasi akan segera aktif menyambut. Jelas terlihat mereka berusaha mengundang kalian untuk duduk di meja runding—setelah gencarnya serangan udara mereka—untuk membelah Yaman menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan. Tentu, kalian sadar bahwa kepentingan kalian lebih besar dari kepentingan siapapun, namun kesuksesan diplomasi esok hari sangat bergantung pada resistansi kalian di medan tempur hari ini.”[27]

  1. C.      Perspektif Barat terhadap Yaman

Barat, dalam hal ini AS yang selalu ingin berperan sebagai globocop, sangat berkepentingan untuk menancapkan pengaruh di Yaman. Dan faktanya, AS sudah lama bermain di sana. Situasi Yaman yang chaos membuat AS sangat khawatir. Kepentingan-kepentingan AS di Yaman secara khusus dan lebih luas di lingkup regional Timur Tengah jelas dalam kondisi terancam. Bahkan, proyek-proyek strategis mereka untuk menghegemoni kawasan tersebut dipastikan akan terganjal.

Yaman adalah sekutu vital bagi AS di Timur Tengah dalam strategi perang global anti-terorisme yang dikobarkan presiden Barrack Obama sebagai pelanjut dari para pendahulunya. Selain itu, letak Yaman berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden—yang merupakan rute transit utama minyak—sekaligus bersebelahan dengan sekutu utama AS di Timur Tengah: Arab Saudi dan Oman. Status sebagai negara chaos yang disandang oleh Yaman merupakan lahan subur yang memungkinkan pesatnya perkembangan Al-Qaidah in the Arabian Peninsula (AQAP), yang selama ini dinilai sebagai cabang Al-Qaidah paling mematikan di seluruh dunia yang sangat merepotkan gerak laju AS.

Untuk melancarkan program perang anti-terorisme, AS membutuhkan keberadaan pemerintah lokal yang berjalan normal dan kondisi keamanan yang stabil. Dinamika perbedaan sektarian[28] dan kesukuan yang penuh intrik dan pengkhianatan sangat merepotkan usaha-usaha AS dalam memformulasikan frame kebijakan anti-terorisme yang koheren.

Obama telah banyak memfokuskan pemerintahannya untuk menyokong transisi politik yang dirancang untuk mengembalikan kestabilan situasi di Yaman dan untuk membatasi iklim sektarianisme yang membuat AQAP mampu bertahan sejauh ini.

Washington juga telah menyodorkan serangkaian pelatihan kontra-terorisme kepada pemerintah Yaman di ibukota Shan’a dan juga mengkampanyekan operasi-operasi drone untuk menarget tokoh-tokoh penting AQAP. Bahkan, meskipun kedutaan besar AS di Shan’a telah dinonaktifkan pun, serangan-serangan drone AS masih tetap dilakukan dan berhasil membunuh dua tokoh penting AQAP, Harits bin Ghazi An-Nazhari di akhir Maret dan Ibrahim Ar-Rubaish, juru bicara AQAP, pada pertengahan April lalu.[29]

  1. D.     Al-Qaidah in the Arabian Peninsula (AQAP)

Al-Qaidah di Jazirah Arab (AQAP) adalah sebuah kelompok jihadi yang dibentuk pada Januari 2009 menyusul penggabungan antara Al-Qaidah Yaman dan Al-Qaidah Arab Saudi, yang kemudian berpusat di Yaman. AQAP dinilai merupakan cabang Al-Qaidah yang paling mematikan serta memainkan peran vital dalam konflik-konflik yang terjadi di Yaman.

Pada bulan Mei 2011, setelah gencarnya pertempuran melawan pasukan pemerintah Yaman, Al-Qaidah bersama dengan kelompok militan lokal asli Yaman yang dikenal dengan sebutan Anshar Asy-Syariah mampu menguasai provinsi Abyan di selatan Yaman.[30]

Sejak saat itu, AQAP terus berusaha melakukan perluasan pengaruh di tengah masyarakat Yaman. Rezim berkuasa yang dianggap oleh rakyat hanya sebagai boneka kepanjangan tangan imperialisme Barat tidak begitu dominan mengontrol wilayah negara miskin di jazirah Arab tersebut. Ketidakpercayaan publik atas pemerintahan Yaman dilampiaskan dalam berbagai aksi protes yang berujung pada masuknya Yaman ke dalam pusaran Arab Spring.

Sementara pemerintahan Saleh terdelegitimasi di mata rakyat, sumber daya air dan minyak bumi terhambur-hambur dan tidak terkelola. Kondisi yang tak terkendali oleh pemerintahan pusat ini dimanfaatkan dengan baik oleh AQAP untuk melakukan rekrutmen, menyiapkan perangkat, melatih dan melaksanakan berbagai operasi serangan. Narasi utama mereka ialah mendapatkan sambutan audiens di wilayah-wilayah kesukuan (tribal areas) Yaman dan mendapatkan basis perlindungan. Hal ini membuktikan kelemahan dan kegagalan pemerintah.

Amerika Serikat telah memfokuskan diri untuk memerangi AQAP sejak awal perang global melawan terorisme (the Global War on Terrorism) mereka lancarkan. Dalam kampanye perang kontra-pemberontakan (counterinsurgensy) melawan AQAP, Amerika Serikat benar-benar fokus bekerja sama dengan pemerintah Yaman.[31]

Di tengah kecamuk Arab Spring, AQAP ‘menggeser’ paradigma lama tentang Al-Qaidah yang ‘keras’. Mereka berhasil memulai misi mereka dalam perang winning minds and hearts yang diwujudkan dengan mengelola daerah-daerah yang mereka kuasai. Mereka mulai menjalankan fungsi-fungsi negara dengan menyediakan berbagai program layanan publik bagi rakyat. Meski demikian, mereka memandang belum saatnya memproklamirkan bendirinya daulah. Hal tersebut mereka lakukan setelah mengambil pelajaran dari pengalaman pahit Al-Qaidah dalam upaya mendasar mereka dalam membangun negara, salah satunya di Irak.[32]

  1. E.      Sinergi Dua Lengan

Dalam konteks berita kenabian, Yaman diposisikan sebagai wilayah pemasok dukungan personel bagi api peperangan Islam yang berkobar di Syam. Dua lokasi strategis ini, sebagaimana pernah ditulis oleh Abdullah bin Muhammad dalam catatan-catatan strategis yang rencananya akan dikirim kepada Usamah bin Ladin sebelum wafatnya, menjadi wilayah bidikan utama untuk proyek penegakan khilafah di masa mendatang.

Dalam catatan tersebut, Abdullah bin Muhammad mengusulkan kepada Al-Qaidah bahwa strategi umum gerakan jihad secara global—dengan dimotori oleh Al-Qaidah khususnya—harus bertumpu pada mobilisasi dan pemusatan kekuatan-kekuatan jihad di dua wilayah, Syam dan Yaman. Juga dibarengi dengan mengubah front-front lainnya menjadi pusat-pusat pendukung dan penyedia sumber daya manusia dan teknis bagi dua wilayah yang dijadikan proyek tersebut. Pada saat yang sama, front-front tersebut juga melakukan aktivitas untuk mengganggu musuh yang ada  di frontnya sendiri. Atau, mengganggu jalur-jalur vital yang digunakan musuh untuk aktivitas militer.

Abdullah bin Muhammad membagi aktivitas proyek khilafah ini di dua wilayah, bukan hanya di satu wilayah, dengan maksud memperbesar peluang sukses. Di sisi lain, agar kedua front dan kedua wilayah tersebut bekerja seperti dua lengan yang bisa saling melengkapi satu sama lain, dan mencegah pemusatan tekanan militer dalam bentuk apa pun yang menarget salah satu front. Dan ini sesuai dengan medan operasional yang terbentang antara Syam dan Yaman.

Jadi, bisa dikatakan bahwa kesuksesan di wilayah Syam tergantung pada tekanan terhadap musuh yang dilakukan di wilayah Yaman, dan begitu pula sebaliknya. Dan hal ini melibatkan front-front lainnya di samping kepentingan-kepentingan lainnya dalam memberikan dukungan teknis, personal, dan informasi.

Metode bekerja dengan dua lengan ini diusulkan untuk dilakukan selama fase pertama, karena ia yakin bahwa musuh akan membentuk sebuah aliansi militer, dengan misi mengeliminasi kehadiran para jihadis di Syam yang bisa menjadi ancaman langsung bagi Israel. Atau aliansi musuh yang akan mengeliminasi para jihadis di Yaman yang mengancam sumur minyak dan jalur laut yang penting. Sebaiknya, para jihadis beroperasi di dua front, Syam dan Yaman yang didukung oleh sederatan front parsial di Irak, Semenanjung Arab, Mesir, Libya, Somalia, Afrika Utara, dan lainnya. Sebab, untuk memecah setiap usaha dari aliansi militer musuh diperlukan banyak lokasi yang saling bergantian dalam memberikan tekanan dan melindungi satu sama lain.

Tampaknya, cara itulah yang paling sesuai untuk diterapkan di Syam dan Yaman, karena lokasinya sangat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yaman akan mengambil keuntungan dari kemampuan jihadis di daerah Teluk Arab, Somalia, dan Sudan karena daratan dan lautan yang terhubung. Sedangkan Syam akan mengambil keuntungan dari logistik dan persediaan senjata dari Irak, Turki, Mesir, dan semenanjung Arab bagian utara. Dinamika ini tinggal membutuhkan situasi chaos di berbagai wilayah untuk bisa memulai pekerjaan.[33]

Dalam teori dua lengan Abdullah bin Muhammad ini, jika Syam kita asumsikan sebagai lengan kiri, maka saat ini publik sedang menanti uppercut yang akan dilancarkan oleh lengan kanan dari Yaman sebagai bentuk sinergi kerja kedua lengan tersebut untuk memberikan pukulan telak kepada lawan.

Seiring dengan program-program yang dijalankan Al-Qaidah di Yaman, sebagai salah satu lokasi strategis bagi dunia Islam, negara tersebut juga dinilai merupakan magnet baru bagi para aktifis jihadi internasional. Al-Qaidah memiliki kans besar untuk bisa ‘menguasai’ arena Yaman.

Martin Reardon, wakil presiden senior pada The Soufan Group, sebuah lembaga konsultan intelijen dan keamanan strategis yang berbasis di New York, menulis bahwa AQAP tampaknya berada pada posisi paling diuntungkan dari gejolak di Yaman, tanpa harus membuang-buang waktu untuk mengeksploitasi situasi ini. Sementara Al-Hautsi dan loyalis Saleh bertarung total melawan pasukan Hadi di selatan, AQAP berdiri di posisi menyerang kedua kubu tersebut. Lebih baik bertarung melawan musuh yang terpecah belah daripada musuah yang bersatu padu.[34]

Lebih lanjut, Reardon mengatakan bahwa saat ini, AQAP, yang oleh banyak pakar kontra-terorisme dipandang sebagai organisasi teroris paling berbahaya di dunia dalam kapabilitas dan tujuan mereka untuk melakukan serangan-serangan transnasional, tampaknya memiliki keleluasaan lebih banyak untuk beroperasi di Yaman. Hal ini tentunya tidak menguntungkan bagi Yaman, negara-negara Teluk, atau Barat, sebab pihak mana pun yang menang pada akhirnya—Hadi, Saleh ataukah Al-Hautsi—AQAP akan tetap eksis di sana. Bahkan mereka akan berkembang lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik.[35] Diprediksikan pula bahwa kondisi ini akan semakin menyuburkan potensi Yaman sebagai alternatif spot baru bagi persemaian ideologi jihad Islam transnasional.*(H. Setiabudi)



[1] Jarrod J.H. Gillam dan James E. Moran,“The United States and Yemen: Coin in the Absence of a Legitimate Government”, Desember 2011, Naval Post Graduate School, Monterey, California.
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Houthis.
[3] Teks aslinya yang berbahasa Arab dicantumkan oleh Tim Penulis MUI Pusat dalam buku “Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia”, hlm. 34-35.
[4] Lucas Winter, “Yemen’s Huthi Movement in the Wake of the Arab Spring”, CTC Sentinel, Agustus 2012, Vol. 5, Issue 8.
[5] Dalam buku Asy-Syî’ah Nidhâl am Dhalâl, bisa diakses melalui http://ketab4pdf.blogspot.com/2015/01/pdf-books-Shiites-struggle-astray-book.html.
[6] Jarrod J.H. Gillam dan James E. Moran,“The United States and Yemen: Coin in the Absence of a Legitimate Government”, Desember 2011, Naval Post Graduate School, Monterey, California.
[7] http://www.geopoliticalmonitor.com/yemen-worlds-newest-failed-state/.
[8] http://yemen.usembassy.gov/em2815.html.
[9] http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31411284.
[10] http://www.reuters.com/article/2015/02/13/us-yemen-security-idUSKBN0LH16U20150213.
[11] Nadwa Al-Dawsari, Tribal Governance and Instability in Yemen, Carnegie Endowment for International Peace, April 2012.
[12] Dimuat oleh www.aljazeera.com pada 25 Januari 2015.
[13] http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/01/analysis-wrong-yemen-150125054816307.html.
[14] Lihat: http://edition.cnn.com/2015/02/06/middleeast/yemen-unrest/.
[15] http://www.aljazeera.com/news/2015/02/yemen-coup-150207075330173.html.
[16] http://www.aljazeera.com/news/2015/02/yemen-coup-150207075330173.html.
[17] http://www.criticalthreats.org/yemen/yemen-crisis-situation-reports-february-23-2015.
[18] http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8529.htm.
[19] http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/03/military-action-yemen-150326143748798.html.
[20] http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8529.htm.
[21] http://www.criticalthreats.org/yemen/yemen-crisis-situation-reports-april-21-2015.
[22] http://www.criticalthreats.org/yemen/al-houthi-areas-influence.
[23] http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8529.htm.
[24] http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8529.htm.
[25] Ibid.
[26] Ibid.
[27] http://www.criticalthreats.org/yemen/moarefian-mohsen-rezaei-writes-letter-to-abdul-malik-al-houthi-march-30-2015.
[28] Barat mempersepsikan perbedaan antara Sunni dengan Syiah sebatas perbedaan sekte dalam satu agama. Padahal, kenyataannya Syiah merupakan agama tersendiri yang berbeda secara diametral dengan ajaran Sunni (Islam) ditinjau dari berbagai aspeknya.
[29] http://mobile.nytimes.com/2015/04/15/world/middleeast/us-drone-kills-a-top-figure-in-al-qaedas-yemen-branch.html.
[30] UN – Security Council, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Yemen, 28 June 2013.
[31] The United States and Yemen: COIN in the Absence of a Legitimate Government, Jarrod J.H. Gillam dan James E. Moran, Desember 2011, Naval Post Graduate School, Monterey, California.
[32] Lebih lengkapnya, lihat laporan K. Mustarom dalam Lembaga Kajian SYAMINA edisi IV/Agustus 2013, Al-Qaeda 3.0: Memenangkan Hati dan Pikiran. Bisa diakses melalui http://syamina.org/syamina15-AL-QAEDA-3-0-MEMENANGKAN-HATI-DAN-PIKIRAN.html.
[33] Lihat: Abdullah bin Muhammad alias Abdullah Al-Hajj dalam Al-Jam’u Al-Qayyim li Silsilah Al-Mudzakkarah Al-Istiratijiyyah.
[34] http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/03/yemen-edge-150324052332887.html.
[35] Ibid.