MITOS RADIKALISASI

22 June 2015

EXECUTIVE SUMMARY

Sejak tahun 2004 istilah radikalisasi telah menjadi pusat studi terorisme dan pembuatan kebijakan kontraterorisme. Konsep radikalisasi telah menjadi simbol utama perang melawan terror dan memberikan lensa baru untuk memandang umat Islam. Konsep radikalisasi tersebut berujung pada pencitraan umat Islam sebagai komunitas tersangka, pelanggaran hak asasi manusia, dan kegagalan untuk memahami konflik politik yang melibatkan pemerintah.

Para pejabat keamanan dan pengambil kebijakan di AS telah mengembangkan teori simplisitik tentang bagaimana Muslim teradikalisasi. Teori tersebut menjelaskan bahwa jalan menuju terorisme memiliki lintasan yang pasti dan setiap tahapan proses memiliki tanda yang spesifik dan bisa diidentifikasi. Mereka menekankan bahwa dengan melakukan pengawasan secara ketat terhadap komunitas yang rawan teradikalisasi, penegak hukum bisa menandai calon teroris dan mencegah serangan di masa depan. Karena kebanyakan tanda yang dijadikan sebagai indikator cenderung identik dengan perilaku keagamaan umat Islam, teori tersebut menjustifikasi kebijakan monitoring yang dilakukan atas komunitas umat Islam, termasuk di tempat peribadatan mereka. Teori tersebut dicirikan oleh pandangan bahwa terdapat “religious conveyor belt” yang membawa seseorang dari keluhan atau krisis personal kepada religiusitas kemudian kepada penerimaan keyakinan radikal dan kemudian kepada terorisme, di mana dalam setiap tahapan terdapat tanda yang bisa diidentifikasi oleh penegak hukum. Kesimpulannya, teori tersebut memandang bahwa kalau seseorang memiliki ideologi radikal secara otomatis dan mekanik mereka akan menjadi teroris.

Radikalisasi sendiri merupakan kata yang cukup kontroversial. Tidak ada definisi radikalisasi yang disepakati. Hingga awal tahun 2000-an, sulit untuk menemukan referensi mengenai radikalisasi dalam literatur-literatur akademis. Melonjaknya istilah tersebut nampak sangat terkait dengan terjadinya serangan 11 September 2001. Banyak pihak yang menggunakan istilah tersebut secara sangat meluas hingga mendefinisikan radikalisasi sebagai proses keterlibatan seseorang pada ide yang berada di luar spektrum agama atau pandangan politik yang diterima secara umum.

Pada hakikatnya, tidak ada yang salah dengan menjadi radikal atau memiliki keyakinan radikal. Banyak contoh sejarah dari gerakan yang dipandang radikal pada awal kemunculannya yang kemudian memberikan perubahan sosial yang positif, seperti mereka yang terlibat dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat tahun 1960-an.

Namun kini, pemahaman mengenai radikalisme telah diganti. Radikalisme kini lebih dipahami sebagai ‘sebuah ideologi yang memicu “ekstrimisme” melawan “moderat”. Konseptualisasi ini sangat terkait dengan program pemerintah untuk melakukan kontra radikalisasi. Pikiran simplisitik mengenai radikalisasi inilah yang memungkinkan dilakukannya intervensi melawan radikalisme yang secara subjektif dibangun dengan sebuah citra “buruk”.

Sebagaimana istilah terorisme, istilah radikalisasi juga dipandang berbau politik, dan penggunaannya—terutama oleh pemerintah—diyakini bertujuan untuk melayani agenda politik. Bagi kebanyakan orang, radikalisasi, sebagaimana terorisme, tergantung pada mata yang melihat: ‘radikal bagi seseorang adalah pejuang kebebasan bagi pihak yang lain’. Radikalisasi secara inheren sangat bergantung pada konteks, dan maknanya akan selalu diperdebatkan.

Kebijakan mengenai kontraterorisme sangat terkait dengan pemahaman mengenai apa yang menyebabkan terjadinya terorisme. Pemahaman yang akurat mengenai faktor yang menyebabkan munculnya terorisme sangat penting untuk mengembangkan respon yang holistik. Selama ini penyebab terorisme seringkali tidak dianalisis secara sistematis, tapi lebih sering dipahami melalui slogan yang mengarah kepada “pikiran jahat” atau “ideologi jahat” dari pelaku.

Penggunaan istilah ‘radikalisasi’ dan segala yang berhubungan dengannya adalah produk dari periode pasca 11 September. Sebelumnya, para ahli terorisme tidak menggunakan konsep tersebut dalam usaha mereka mengembangkan model penyebab terjadinya terorisme. Misalnya, studi akademik tentang penyebab terorisme yang paling berpengaruh sebelum serangan 11 September adalah makalah dari Martha Crenshaw yang berjudul “The cause of terrorism”. Dalam makalah tersebut dia menjelaskan tentang tiga faktor yang menyebabkan terorisme, yaitu:

  • -          Motivasi individu dan sistem kepercayaan
  • -          Pembuatan keputusan dan strategi dalam sebuah gerakan teroris
  • -          Konteks politik dan sosial yang lebih luas di mana gerakan teroris berinteraksi

Hari ini, model radikalisasi mengesampingkan faktor kedua dan ketiga dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada level individu.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan terorisme sangatlah kompleks dan tidak dapat dikurangi hanya pada sebatas berpegang pada seperangkat nilai-nilai yang dianggap radikal. Tidak banyak bukti untuk mendukung pandangan bahwa hanya ada penyebab tunggal terorisme. Menerima analisis ini memiliki implikasi signifikan bagi pengembangan kebijakan untuk mengurangi risiko terorisme.

Banyak ilmuwan yang saat ini skeptis dengan konsep radikalisasi dan implikasinya yang menyatakan bahwa ide radikal akan menghasilkan kekerasan dan terorisme. Marc Sageman, misalnya. Mantan pejabat CIA tersebut mengubah pendapatnya yang sebelumnya menyatakan bahwa ideologi agama adalah faktor yang signifikan dalam menyebabkan terorisme. Pada tahun 2013, dia berpendapat bahwa pemerintah harus “berhenti dari tercuci otaknya oleh pikiran ‘radikalisasi’ ini. Tidak ada hal semacam itu. Beberapa pemuda saat mereka mendapatkan pandangan ekstrim, kebanyakan dari mereka hanya tumbuh dengannya. Jangan bereaksi secara berlebihan, karena kalian hanya akan menciptakan masalah yang lebih buruk.”

Dalam semua kasus, memahami akar kekerasan perlu memperhitungkan cara gerakan perlawanan memutuskan untuk beralih ke kekerasan dalam menghadapi kekerasan negara: bagi kelompok anarkis, penindasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Komune Paris pada tahun 1871, di mana puluhan ribu orang tewas, yang memicu beralihnya mereka untuk menggunakan bahan peledak dan pembunuhan di seluruh Eropa; bagi kelompok Provisional, pemicunya adalah penindasan yang dilakukan tentara Inggris terhadap gerakan hak-hak sipil nasionalis di Irlandia Utara; bagi pembom di London 7 Juli 2005, pemicunya adalah gambar kekerasan massal dan penyiksaan di Irak. Demikian juga, aliran pejuang asing ke Suriah kemungkinan akan dihubungkan setidaknya dengan gambar penindasan dan pembantaian oleh rezim Bashar Assad terhadap rakyat Suriah.

Karena itu, menurut Prof. Arun Kundnani dari New York University, perlu untuk menguji bagaimana negara dan gerakan sosial secara mutual saling mengganggap diri mereka sebagai kombatan dalam sebuah konflik—dalam hal ini antara “Barat” dan “Islam radikal”—dan meneliti dalam keadaan apa masing-masing pihak memilih untuk mengadopsi taktik kekerasan, dalam merespon kondisi politik yang mereka berada di dalamnya. Interaksi antara berbagai aktor negara dan non-negara inilah yang menghasilkan sebuah situasi yang mana kekerasan menjadi bisa diterima. Aspek relasional ini membuat kita perlu melakukan investigasi tentang bagaimana negara Barat dan sekutunya “meradikalisasi” gerakan politik Islam, yang membuat keduanya menjadi ingin menggunakan kekerasan dalam konteks yang lebih luas. Dengan menganalisis interaksi antara berbagai pihak yang berbeda yang terlibat dalam konflik dan bagaimana masing-masing pihak membangun interpretasi atas tindakan pihak lain, sangat mungkin untuk secara koheren menjelaskan tentang kekerasan dalam dekade terakhir ini.

Cara berpikir seperti ini akan membawa debat mengenai radikalisasi saat ini kembali ke konsep awal mengenai penyebab terorisme, sebagaimana yang dijelaskan oleh Martha Crenshaw, yang menganggap konteks politik dan pembuatan keputusan organisasi sama pentingnya dengan motivasi dan ideologi individu.

Penelitian tentang "terorisme baru" cenderung mengaburkan hubungan ini dengan asumsi bahwa sejak tahun 1990-an, ideologi agama telah mulai secara langsung menyebabkan terorisme, tanpa pengaruh dari konteks politik dan sosial. Tapi sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar terorisme Jeroen Gunning dan Richard Jackson, perilaku orang-orang yang diberi label "teroris agama" sering kali tidak dapat dibedakan dari rekan-rekan sekuler mereka. Mereka melakukan aksi kekerasan yang sama. Lalu, mengapa yang dijadikan akar penyebab selalu ideologi agama?

Memiliki keyakinan “Islam ekstrim” tidaklah berhubungan dengan keterlibatan dalam terorisme. Ideologi agama tidaklah secara mekanis menyebabkan terorisme. Dalam hal penyebab terjadinya terorisme, ada satu narasi  yang selama ini ditinggalkan oleh AS dan para analisisnya, yaitu kebijakan luar negeri AS yang membuat aksi terorisme lebih mungkin terjadi.

Selama ini kita dihantui oleh mentalitas ‘bersama kita atau melawan kita’, oleh cerita ‘ekstrimis’ dan ‘moderat’, ‘gariskeras’ dan ‘mereka yang bisa kita ajak kerjasama’. Pembagian secara simplisitik ini mengaburkan realita yang sebenarnya.[1]

Lalu, mengapa standar prosedur di media selalu fokus pada agama teroris, bukan keluhan politik, dalam setiap analisis serangan terror? CJ Werlemen menjawab bahwa itu semua dilakukan karena “mudah dan menentramkan hati. Mencirikan pelaku sebagai seseorang yang fanatik dalam beragama memberi kita narasi yang menentramkan—yaitu bahwa kekerasan mereka berakar dari ekstrimisme dan tidak memiliki konteks politik yang lebih luas yang perlu investigasi atau pemeriksaan lebih lanjut.”

Radikalisasi harus dipahami sebagai sebuah proses yang bersifat relational dan constructed. Dengan demikian, ia adalah sebuah proses yang tidak hanya melibatkan keyakinan dan aksi dari kelompok perlawanan namun juga negara yang terlibat konflik dengannya. Kekerasan adalah hasil dari interaksi antara dua pihak dan persepsi yang mereka bangun atas tindakan satu sama lain, tidak sekadar produk dari ideologi salah satu pihak. Apakah sebuah gerakan sosial melompat menggunakan bentuk kekerasan tertentu atau tidak, tidak dapat direduksi ke dalam pertanyaan tentang muatan ideologi mereka.

Radikal dan radikalisasi dapat mengambil banyak bentuk. Ada beberapa bentuk radikal yang kita anggap menjijikkan dan regresif. Tapi, terkadang radikalisme muncul untuk mengatasi masalah nyata yang bercokol di masyarakat. Putusan sejarah tidak selalu selaras dengan pandangan umum saat ini. Terkadang, masyarakat membutuhkan perubahan radikal, tapi advokasi untuk perubahan tersebut tidak berarti sama dengan advokasi untuk kekerasan atau terorisme.

 

 



[1] Jeremy Seabrook, Myths of radicalization, Desember 2014, 
http://newint.org/columns/essays/2014/12/01/myths-of-radicalization/