Perang Gerilya Politik, Wacana Baru Membentuk Negara Perspektif Jihadis

25 June 2015

Mendirikan sebuah negara sebelum terpenuhinya sarana dan prasarana seringkali mengaborsi hasil amal jihad.”  (Usamah bin Ladin)

Salah seorang pengamat, peneliti, dan pemikir gerakan jihad, Abdullah bin Muhammad,[1] meluncurkan sebuah wacana baru mengenai langkah politik bagi gerakan jihad untuk mendirikan sebuah negara pada Maret lalu. Wacana baru tersebut ia istilahkan dengan Perang Gerilya Politik. Istilah yang dipinjam dari dunia militer untuk dipakai dalam bidang politik dengan maksud yang sama, yaitu untuk melawan kekuatan musuh yang lebih besar dalam ranah politik. Ide ini muncul terutama disebabkan kegagalan gerakan jihad yang unggul di bidang militer dalam mendirikan negara Islam sebagaimana yang mereka cita-citakan.

Inti usulan Abdullah bin Muhammad bagi gerakan jihad adalah untuk tidak mengandalkan kekuatan kelompoknya saja dalam menguasai dan memerintah sebuah wilayah atau dalam sebuah negara, namun melalui payung legalitas yang bisa diterima (saqf syar’i maqbul) oleh mayoritas penduduk di suatu wilayah atau suatu negara. Menurutnya, jika payung legalitas tersebut tidak dimiliki gerakan jihad, maka hal itu akan memberikan kesempatan bagi musuh untuk berhadapan langsung dengan negara Islam yang baru tersebut melalui hegemoni rezim internasional.

Selain itu, juga akan memudahkan musuh untuk melakukan pengepungan terhadap gerakan jihad, menguras ekonomi mereka, merampas dengan paksa kekuasaan mereka secara politik, serta kesempatan untuk memperburuk citra dan membunuh karakter mereka melalui media. Sehingga dengan demikian, keruntuhan negara yang didirikan gerakan jihad dan penolakan penduduknya kepada mereka, hanya masalah waktu. Bahkan negara tersebut akan gagal dengan sendirinya meski tanpa turun tangan langsung militer rezim penguasa dunia.

Menarik untuk diperhatikan adalah bahwa jika seandainya berdirinya negara yang dicita-citakan jihadis ini mampu tegak dengan kokoh, seiring dengan mandulnya peran lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, untuk menyelesaikan berbagai konflik skala internasional, terutama Arab Spring, akankah hal itu sebagai pertanda akan runtuhnya hegemoni Tatanan Dunia Baru (New World Order).

Karena hegemoni tersebut kenyataannya hanya menguntungkan dan berpihak pada Barat, tetapi antipati dan tidak berpihak kepada umat Islam yang berjumlah lebih dari satu miliar. Kemudian di atas puing-puing reruntuhan tersebut tegak berdiri Tatanan Dunia Baru yang lebih baru yang berdasarkan prinsip Islam. Dan jika tatanan baru dunia yang berdasarkan prinsip Islam tersebut berhasil menghegemoni dunia, maka barangkali inilah fase tegaknya Khilafah ‘ala Manhaj An-Nubuwwah sebagaimana yang telah dikabarkan Muhammad Rasulullah saw.

Tulisan ini mencoba untuk memaparkan maksud dari Perang Gerilya Politik perspektif Abdullah bin Muhammad. Mencoba menggali motif dimunculkannya wacana tersebut. Juga berusaha menampilkan diskusi para ulama dan cendekiawan Islam terhadap ide Perang gerilya Politik tersebut.

Perang Gerilya Politik

Abdullah bin Muhammad tidak secara tegas mendefisinisikan Perang Gerilya Politik yang ia maksud dalam artikelnya hurub al-‘ishabat as-siyasiyyah. Namun, dari penjelasannya dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa yang ia maksudkan dengan Perang Gerilya Politik adalah kemampuan untuk bertahan dalam arena poltik regional di suatu wilayah dalam menghadapi serangan politik yang diatur oleh tatanan internasional yang dipimpin AS.

Abdullah bin Muhammad menulis, “… sebagaimana dalam perang militer kita melakukan gerilya, maka dalam hal politik pun kita juga harus melakukan perang gerilya sehingga memungkinkan kita untuk kuat secara politik di hadapan hukum internasional”[2]. Dengan adanya perlawanan politik gerilya tersebut, diharapkan hal itu mampu meredam gejolak perlawanan politik dari dalam dan juga menutup pintu masuknya pihak-pihak luar, serta menghindari konfrontasi langsung dengan Barat. Dan salah satu bentuk dari perang politik tersebut adalah terjadinya perang militer. Hal inilah, menurut ‘Ala Asy-Syarif, yang belum begitu dipahami oleh sebagian besar para komandan pergerakan jihad.[3]

Lebih jauh lagi Abdullah bin Muhammad menjelaskan bahwa, dalam militer, terkonsentrasinya jihadis pada satu titik membuat Barat memiliki kesempatan untuk menghajar jihadis dengan telak. Begitu juga dengan keberadaan jihadis saat menguasai sebuah negara. Hal itu akan memberikan peluang bagi Barat untuk meruntuhkan negara yang didirikan jihadis dengan berbagai macam cara.

Oleh karena itu, seyogianya jihadis harus menjauh dari penguasaan tunggal terhadap negara-negara yang mampu dikuasai. Sebagai gantinya, hendaklah jihadis mengadakan persekutuan di dalam bingkai kerakyatan yang bernaung di bawah payung legalitas (saqf syar’i) yang diterima. Disamping itu, mereka juga harus fokus untuk mengembangkan kemampuan militer negara agar memiliki jaminan bahwa tidak adanya elemen-elemen negara yang masih loyal kepada Barat.[4]

Menurut Abdullah bin Muhammad, faktor penting bagi kesuksesan sebuah negara adalah memiliki daya tahan politik, ekonomi, dan militer. Faktor-faktor tersebut belum semuanya dimiliki dengan mapan oleh jihadis. Oleh karena itu, jihadis harus berkoalisi dengan gerakan-gerakan Islam di bawah satu payung legalitas (saqf syar’i) yang disepakati. Pada poin inilah para jihadis gagal melewatinya dikarenakan sempitnya pemahaman politik syar’i mereka.[5]

Abdullah bin Muhammad menilai bahwa masalah pergerakan-pergerakan jihad bukan terletak pada kemampuan melawan rezim internasional karena Al-Qaidah melalui perang gerilya mampu melakukan hal itu. Akan tetapi, masalahnya adalah ketidakmampuan mereka dalam menghadirkan sebuah metode dan sarana untuk mendirikan negara Islam di bawah hukum internasional. Sebagaimana melakukan perang terbuka melawan musuh yang jauh lebih unggul militernya seperti AS adalah upaya bunuh diri dan strategi perang gerilya adalah cara yang cocok untuk memberikan balasan. Begitu juga dengan kajian politik yang menghasilkan rekomendasi yang sama bahwa, menghadapi Barat dengan politik terbuka (mendeklarasikan sebuah negara) sama saja dengan bunuh diri secara politik. Karena Barat dengan kekuasaannya terhadap hukum internasional mampu menggagalkan atau melemahkan dan menundukkan berbagai keberhasilan yang diraih jihadis dalam menerapkan hukum (deklarasi negara). Sehingga Barat dengan usahanya mampu membuat kegaduhan politik, tersebarnya penyakit, kemiskinan, dan kemarahan rakyat sampai akhirnya mereka mendapatkan momen terbaik untuk mencabut kekuasaan jihadis sampai ke akar-akarnya dengan kekuatan militer, sebagaimana yang mereka lakukan di Afganistan dan Irak.[6]

Munculnya jihadis secara terbuka di suatu wilayah setelah mereka berhasil menguasai dan mengontrolnya dengan mendeklarasikan sebuah negara tanpa adanya payung legalitas yang didiukung penuh oleh rakyat adalah sebuah kesalahan dalam pandangan Abdullah bin Muhammad. Ia menjelaskan bahwa strategi terbaru Amerika ialah tidak mencegah munculnya jihadis secara terang-terangan (deklarasi negara atau berkuasa di tempat tertentu).

Akan tetapi, AS akan menunggu, jika kemunculan jihadis secara terang-terangan ini parsial (tidak memiliki legitimasi politik) maka dengan kondisi ini AS akan sangat mudah untuk menghancurkan mereka dengan biaya yang relatif murah. Hal ini didasarkan pada pendalaman mereka terhadap cara berpikir jihadis. Mereka paham betul bahwa tujuan jihadis adalah menerapkan hukum Islam sehingga mereka membiarkan jihadis menerapkan hukum Islam. Kemudian barulah mereka mulai menyerang secara terprogram dengan tujuan terbatas dan waktu yang panjang.

Mereka menyerang setiap pekan, entah itu kamp, sekolah, tempat penyimpanan makanan, dan hal ini berlangsung terus dengan jeda waktu yang teratur. Kemudian barulah diiringi dengan serangan darat dari pasukan setempat yang bersekutu dengan mereka agar musuh mereka (jihadis) tahu bahwa upaya penegakan hukum Islam apapun yang dilakukan oleh jihadis cepat atau lambat akan mereka hancurkan. Metode seperti ini memberikan tekanan psikologis yang besar. Bisa saja jihadis menarik diri, seperti yang dilakukan Al-Qaidah, atau bisa saja jihadis berusaha bertahan, yang menjadikan mereka sasaran serangan, sebagaimana yang terjadi pada Jamaah Daulah Islamiyah di Irak.[7]

Hal inilah yang berhasil ditangkap dan dipahami oleh jihadis di Abyan, Yaman dan di Azwad, Mali. Setelah terjadi revolusi dan chaos di sana yang membuat jihadis Yaman dan Mali mengumumkan penguasaan mereka terhadap Abyan dan Azwad. Mereka lalu mempraktekkan hukum Islam di sana. Kemudian begitu cepatnya mereka menarik diri setelah mereka mengetahui bahwa muncul ke permukaan tanpa adanya payung dukungan rakyat dan politik adalah sebuah kesalahan.

Hal ini berdasarkan pengalaman mereka bahwa pasca mundurnya militer AS, jihadis naik ke permukaan dengan mengumumkan penguasaan mereka terhadap daerah tersebut. Kemudian AS melancarkan serangan drone dan pasukan khusus. Target serangan pun berganti, yang sebelumnya AS sekarang berganti jihadis. Dan begitulah juga yang dilakukan AS pada wilayah yang memiliki kesamaan kondisi politik seperti itu.

Biaya memerangi jihadis tidak besar seperti dulu. Cukup operasional drone, usaha intelijen, dan sedikit nafas yang panjang (kesabaran). Akan tetapi, hal seperti ini tidak berlaku bagi tempat-tempat yang jihadis tidak muncul secara terang-terangan seperti Waziristan. Hal ini akan berefek kuat di tempat yang jihadis muncul resmi di sana seperti Yaman. Dan hal ini mungkin saja terjadi di Syam jika jihadis melepaskan diri dari revolusi bersama rakyat yang menjadi payung pelindung bagi arena jihad.[8] 

Model Aplikasi Perang Gerilya Politik

Model aplikasi Perang Gerilya Politik yang dianggap cukup berhasil oleh Abdullah bin Muhammad adalah eksperimen jihadis di Libya. Menurutnya, sejarah panjang mereka dalam memerangi rezim Qadzafi selama 30 tahun, peran aktif mereka dalam revolusi dan serangan terhadap Tripoli serta keberhasilan mereka dalam menguasai sebagian besar wilayah ibukota, ditambah keberhasilan mereka menaklukkan batalion-batalion dan markas militer musuh tidak membuat mereka tergesa-gesa dalam mendeklarasikan sebuah negara. Akan tetapi mereka justru membuat persekutuan bersama dengan kekuatan-kekuatan revolusi Islam lainnya dan mereka memperlihatkan kefleksibelan mereka dalam berinteraksi dengan pihak di luar mereka. Kemudian mereka berijtihad dengan memperbolehkan masuk dalam tatanan demokrasi, tentunya setelah mereka mengumumkan secara resmi bahwa syariat adalah satu-satunya sumber hukum (payung syar’i). Dari sana, sempurnalah sebuah negara Islam melalui amandemen yang menjamin penerapan syariat yang akan diterapkan secara bertahap kepada masyarakat. Ijtihad yang mereka lakukan ini memberikan mereka kesempatan untuk menjadi elemen penting dalam sebuah tatanan nagara baru. Sehingga negara baru ini tidak digunakan untuk melawan mereka, jihadis (karena mereka menjadi elemen penting dalam negara tersebut). Dan inilah yang diusahakan oleh Barat akan tetapi mereka tidak berhasil, sehingga mereka harus menggunakan Haftar untuk mengeleminasi islamis setelah Barat gagal menyingkirkan islamis dengan cara politik melalui agen mereka Mahmud Jibril.

Keberhasilan islamis menguasai Tripoli dan Misrata melalui jalur parlemen dan keberhasilan mereka menguasai perangkat negara yang penting seperti intelijen, tentara, garda keamanan, penjara-penjara, serta pasukan tank, menjadikan mereka pihak yang sulit dikalahkan.  Bahkan kaum islamis telah menyusun rencana dalam melawan makar-makar Barat dan revolusi yang menentang mereka. Hal ini bisa terjadi karena takdir Allah sehingga mereka menggunakan strategi gerilya politik yang dengan itu mereka tidak memberikan kesempatan kepada Barat untuk menjadikan perangkat negara melawan islamis. Sehingga terjadilah keseimbangan politik (anatara islamis dan sekuler) sehingga mau tidak mau Barat memberikan lampu hijau kepada Mesir, Saudi dan Uni Emirat Arab untuk membuat revolusi tandingan dibawah slogan perang terhadap terorisme. Akan tetapi, perkembangan kemampuan militer jihadis Libya membuat musuh-musuh kesulitan mengalahkan mereka secara militer setelah sebelumnya musuh juga gagal menyingkirkan mereka secara politik. Ijtihad politik syar’i yang dihadirkan oleh Jama’ah Libiyyah Muqatilah memberikan daya tahan politik, militer dan ekonomi yang membantu para islamis untuk tetap berdiri kokoh melawan strategi-strategi Barat. Dari sanalah kelihatan jelas bahwa meruntuhkan rezim Qadafi kemudian menjatuhkan revolusi sekuler akan melepaskan Libya dari hegemoni Barat sehingga terciptalah sebuah keadaan yang representatif untuk berdirinya Negara Islam. Keberhasilan para islamis mempertahankan eksistensi mereka sebagai kekuatan politik dan militer berhasil menciptakan sebuah suasana yang kondusif untuk menegakkan Negara Islam dan juga dikarenakan keberhasilan mereka menutup peluang Barat untuk menyingkirkan mereka dari hati rakyat secara politik dan juga dikarenakan keberhasilan mereka menutup kesempatan Barat menyingkirkan mereka agar mereka tidak menjadi elemen penting negara.

Kesadaran politik di kalangan para jihadis Libya inilah yang menjadikan Barat tidak bisa berbuat apa-apa melawan mereka. Barat terbiasa merampas kemenangan yang dihasilkan para jihadis di tempat-tempat konflik dengan cara membiarkan daerah konflik dan dalam beberapa waktu kemudian mereka membuat kegaduhan dalam negeri, embargo dan pembunuhan  agar rakyat berada dalam kesempitan dan merasa di pinggirkan. Kemudian Barat mulai mencitrakan buruk penerapan hudud yang merupakan impian gerakan-gerakan jihad lewat media. Setelah itu semua, sebelum perang berakhir, sebelum tamkin (eksis menguasai sebuah wilayah) maka media Barat memberitakan bahwa rakyat sipil menentang segala tindak terorisme yang bengis. Dengan demikian, Barat berhasil mengkondisikan rakyat setempat dan dunia internasional agar mereka menerima intervensi militer yang akan dilakukan Barat. Barat mulai menggunakan perangkat negara setempat untuk menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh gerakan jihad adalah sebuah tindak kriminal melalui PBB, akhirnya suatu gerakan jihad dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris. Kemudian mulailah pembekuan asset setiap pihak yang membantu gerakan tersebut dan mengkriminalkannya, mereka (para jihadis) dipersempit geraknya, kemudian keluarlah keputusan PBB untuk melancarkan serangan militer dalam rangka membasmi mereka. Dibentuklah koalisi militer untuk melawan jihadis. Inilah cerita yang terus berulang terjadi pada gerakan jihad. Akan tetapi kesadaran politik yang dimiliki oleh Jama’ah Libiyyah Muqatilah membuat Barat tidak mampu melakukan hal yang serupa kepada mereka. Oleh karena itu sekarang Barat tidak bisa mencemarkan nama baik jihadis Libia melalui media, sebagaimana mereka juga tidak bisa mengeluarkan keputusan PBB melawan jihadis Libia yang memungkinkan mereka membuat koalisi militer. Inilah faedah dari Perang Gerilya Politik. Perang Gerilya Politik membuat Barat tidak berhasil menguasai sarana kekuasaan politik (media, intelijen, tentara, dll) sebagaimana yang Barat lakukan pasca-PD II. Sehingga hal itu memaksa Barat untuk mengambil pilihan lain yang bisa jihadis lawan secara politik, sebagaimana jihadis mampu melawan mereka dalam perang gerilya militer yang membuat Barat tidak bisa menggunakan kemajuan teknologi nuklir mereka, tidak bisa menggunakan kapal-kapal induk dan tidak bisa menggunakan rudal balistik. Akhirnya mereka akan mengambil pilihan serangan darat yang bisa kita hadapi.[9]

Ide Perang Gerilya Politik

Menurut pengakuan Abdullah bin Muhammad, pada dasarnya Perang Gerilya Politik hadir untuk menanggulangi permasalahan yang sama sebagaimana yang disarankan oleh Usamah Bin Ladin terkait operasi mengetuk kepala ular sebagai penganti dari strategi perang yang berkepanjangan melawan rezim penguasa yang terus berlangsung selama periode 70an, 80an, dan 90an di Suriah, Al Jazair dan Mesir, yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena pada saat itu gerakan-gerakan jihad berkeyakinan untuk menyerang musuh terdekat. Saat itu mereka tidak memahami hakikat hukum internasional kecuali setelah itu.

Maka kemudian hadirlah strategi Usamah bin Ladin untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan jihadis untuk mengerahkan kekuatan mereka agar menghasilkan efek yang berlipat ganda, dan pada saat bersamaan tidak memberi kesempatan kepada musuh untuk menghancurkan mereka dengan sekali perang. Kondisi ini (pasca-Perang WTC) memperpanjang nafas jihadis karena mereka tidak lagi berhadapan dengan satu negara, akan tetapi jihadis dihadapkan pada koalisi internasional selama satu setengah dekade. Perkembangan dalam strategi saat itu merupakan produk Al-Qaidah, bukan produk pihak lain.[10]

Ide perang gerilya politik itu sendiri disebabkan realitas perubahan drastis tatanan dunia sekarang ini tentang konsep dan perspektif mendirikan dan mendeklarasikan sebuah negara. Abdullah bin Muhammad menulis bahwa, bentuk dan tanggung jawab baru yang dimiliki pemerintah setiap negara disertai dengan aturan-aturan dunia yang dikuasai oleh Barat pasca kemenangan mereka dalam PD II membuat mereka menemukan sarana baru untuk menjatuhkan dan melemahkan negara-negara yang melawan Barat.

Sarana yang digunakan Barat tidak hanya kekuatan militer, tetapi juga lembaga-lembaga PBB, media, kekuatan ekonomi dan intelijen untuk melemahkan negara yang melawan mereka dan mampu membuat negara lain mendukung Barat. Di samping itu, Barat juga akan senantiasa membuat keadaan di negara lawan berada dalam kekacauan internal dan senantiasa dalam krisis yang berkepanjangan. Pada kondisi seperti ini, perlawanan dan ketangguhan negara yang berlawanan dengan Barat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengatasi krisis-krisis yang ditimbulkan oleh Barat.

Kita melihat negara-negara komunis di Eropa Timur runtuh tanpa adanya satu pun peluru yang ditembakkan, akan tetapi lebih disebabkan oleh tekanan rakyat sebagai buah dari kegagalan ekonomi dan perang media yang dilakukan Amerika. Adapun negara-negara lain seperti Kuba, Iran, Korea Utara dan Sudan, mereka berhasil mengamankan negara mereka dari keguncangan keamanan dan ekonomi sehingga membuat mereka berhasil bertahan dari embargo yang dilakukan oleh negara regional dan internasional. Adapun negara-negara lainnya seperti negara-negara yang didirikan jihadis di Afganistan, Chechnya, dan Somalia dengan mudah dihancurkan karena karena tidak memiliki daya tahan militer dan politik yang kuat.[11]

Dalam menjelaskan perubahan drastis tatanan internasional tersebut, Abdullah bin Muhammad menyebutkan bahwa sebelum AS memasuki kancah PD, dewan penasihat khusus (US State Departement—edt) telah menyelesaikan sebuah laporan yang panjang terkait tujuan perang yang wajib AS berlakukan bagi negara sekutunya pasca perang. Dewan penasihat merekomendasikan berdirinya PBB untuk menentukan pihak-pihak mana yang diterima dan ditolak dalam setiap kejadian. Dewan juga merekomendasikan berdirinya Dewan Keamanan sebagai alat monopoli perang yang sah. Juga, Bank Dunia dan IMF untuk mengendalikan perekonomian dunia.

Inilah lembaga-lembaga yang menjamin kekuasaan Barat atas dunia. Maka tidak ada sebuah negara baru yang berdiri kecuali telah mendapat persetujuan dari PBB agar diterima oleh negara lain sehingga bisa membuka kedutaan di negara lain dan diakui kedaulatannya oleh negara lain. Jika ada sebuah negara yang menyerang negara lain maka Dewan Keamanan PBB akan mengeluarkan izin bagi dunia internasional untuk menghukum negara tersebut secara militer. Sebagaimana yang terjadi di Irak saat menyerang Kuwait, Perang Kosovo, dan perang-perang lainnya. Negara manapun yang berusaha meraih nuklir atau membantu terorisme maka akan diembargo secara ekonomi hingga nantinya tunduk kepada Bank Dunia seperti yang terjadi pada Iran dan Korea Utara. Pada kondisi tertentu mata uang mereka bisa saja dieliminasi nilainya oleh IMF.[12]

Bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet pada akhir dekade ‘80-an maka berakhir pula Perang Dingin I sehingga jadilah AS sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia yang menjadikan AS memiliki 700 peleton pasukan militer di seluruh wilayah dunia. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Amerika terkuras energinya dalam perang melawan Al-Qa’idah di Afghanistan dan Irak dekade yang lalu. Perang ini mampu menggetarkan kewibawaan politik dan militer Amerika. Kekalahan Amerika ini menjadi sebab utama krisis moneter yang menimpanya. Hal ini berbarengan dengan meningkatnya perekonomian Cina dan Rusia yang mulai menggeliat. Fenomena ini seolah mengembalikan keseimbangan kekuatan dunia yang dengannya berakhirlah dominasi Amerika yang hanya mampu bertahan selama 20 tahun.

Rusia kembali menggunakan hak vetonya melawan berbagai kebijakan AS di Dewan Keamanan. Padahal, dalam rentang waktu 20 tahun yang lalu—pasca runtuhnya Uni Soviet—ketika masih lemah, Rusia sama sekali tidak mampu melawan kehendak AS. Namun, sekarang Angkatan Laut Rusia sudah kembali mengarungi berbagai samudera. Rusia kembali bersikap laksana kekuatan superpower seperti sebelumnya yang menjadikan Rusia semakin menjalin kekuatan dengan sekutu-sekutunya seperti Iran, Suriah, Ukraina, dan Serbia. Keadaan ini menandakan bahwa secara resmi dunia telah memasuki Perang Dingin II.

Perkembangan sains yang pesat pada abad lalu membuat fungsi dan tugas negara-negara berubah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dahulu negara hanya bertanggung jawab menjaga keamanan rakyatnya, keamanan negara, memutuskan sengketa, dan mengambil pajak. Adapun hari ini negara bertanggung jawab atas semua hal. Bisa kita lihat bagaimana tingginya tingkat pengangguran di negara-negara Eropa dibebankan kepada negara. Kondisi ini tentunya berbeda di antara negara-negara Eropa tergantung perkembangan sain dan tabiat hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Poinnya adalah tugas pemerintah berbeda antara dulu dan sekarang dikarenakan perubahan yang terjadi pada kebutuhan-kebutuhan rakyat. Makanan, obat-obatan, senjata, listrik, bahan bangunan, dan bahan bakar merupakan komoditi pokok yang untuk mendapatkannya harus menjalin kesepakatan dengan negara-negara lainnya.

Kesepakatan-kesepakatan ini tergantung kepada kemampuan suatu pemerintahan dalam mengatur kesepakatan tersebut agar tidak bertentangan dengan kepentingan negara-negara besar yang menguasai Bank Dunia, IMF dan WTO (World Trade Organization). Ketersediaan kekayaan alam seperti minyak dan barang tambang pada sebuah negara bukanlah jaminan suatu negara menjadi makmur dan pemerintahnya sukses. Karena dominasi negara-negara Barat terhadap hukum internasional membuat mereka mampu membuat negara yang kaya akan hasil alam menjadi miskin dan terus berada dalam permasalahan ekonomi dan politik, sebagaimana yang mereka lakukan kepada Sudan.

Sudan memiliki sumber minyak, dialiri Sungai Nil, berada di sepanjang laut, memiliki lahan-lahan pertanian, dan berbagai kekayaan lainnya yang mampu membuat  Sudan lebih maju. Namun, karena diperintah oleh kubu islamis akhirnya Barat memberikan sanksi ekonomi kepada Sudan. Dengan alasan Sudan menampung Usamah bin Ladin dan Aiman Azh-Zhawahiri mensponsori perang saudara dan mendukung pemisahan Sudan Selatan. Oleh karena itu, sampai saat ini Sudan masih berada dalam krisis.

Hal yang sama juga terjadi pada Irak, Kuba, Iran, dan Korea Utara. Pada setiap negara tersebut, Barat senantiasa menghalangi kesuksesan mereka agar Barat bisa menundukkan negara-negara tersebut. Dan perlawanan yang dilakukan oleh negara-negara tadi berbeda sesuai dengan kondisi politik internasional. Saat dunia masih dikuasai dua negara adidaya, negara-negara tadi mampu bertahan dengan baik. Akan tetapi, setelah AS mendominasi, keadaan negara-negara tadi menjadi semakin sulit. Maka kita bisa saksikan bagaimana Goerge W. Bush dengan pongahnya berkata, “Bersama kami atau bersama teroris” dan dengan seenaknya dia melancarkan perang tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB karena dia tahu tidak akan ada negara yang mampu menentang kebijakan mereka.

Pasca runtuhnya dominasi AS dan kembalinya keseimbangan kekuatan dunia dan penolakan pemerintah AS untuk turun perang lagi pasca terkurasnya energi mereka melawan Al Qaida, serta ditambah efek krisis moneter yang menimpa AS membuat mereka tidak mampu bergerak (perang) sendirian. Dengan begitu kestabilan negara-negara yang menjadi musuh AS meningkat. Tentunya peningkatan ini sesuai keadaan masing-masing.

Diskusi Perang Gerilya Politik: Kritik dan Apresiasi

Ide Perang Gerilya Politik yang disampaikan Abdullah bin Muhammad dengan bahasa yang jelas dan gamblang tersebut menjadikannya sebagai bahan diskusi dan perdebatan antara banyak pemikir, terkhusus ulama jihadis.

  1. a.      Tanggapan dan Kritik Abu Qatadah Al-Filishthini (Ideolog Jihadi Terkemuka)

 Abu Qatadah Al-Filishthini misalnya. Hanya berselang satu hari setelah diutarakannya wacana tersebut oleh Abdullah bin Muhammad, ia langsung memberikan tanggapan dan kritik yang lumayan panjang atas ide Perang Gerilya Politik tersebut. Umumnya, Abu Qatadah sependapat dengan Abdullah bin Muhammad mengenai adanya perubahan drastis politik tatanan dunia mengenai pendirian dan pendeklarasian negara modern. Di mana sebuah negara tidak mungkin bisa terlepas dari tatanan dan hukum tersebut.

Abu Qatadah juga sepakat bahwa perang merupakan bagian dari politik dan tidak semestinya gerakan jihad hanya terfokus pada perlawanan militer tanpa pernah memperhatikan perlawanan politik. Namun, pemikir jihadi tersebut tidak sependapat dengan Abdullah bin Muhammad bahwa para komandan gerakan jihad dewasa ini mengabaikan peran politik tersebut. Menurutnya, anggapan bahwa sikap gerakan jihad dewasa ini terhadap politik tidak jauh berbeda dengan sikap gerakan jihad terdahulu adalah sebuah kekeliruan. Gerakan jihad Al-Qaidah pasca-Perang Afghanistan, misalnya, telah berusaha dengan segenap daya dan upaya yang mereka miliki untuk sampai pada tujuan mereka, yang salah satunya adalah dengan mengadakan aliansi dengan Taliban.[13]

Kritik utama Abu Qatadah terhadap wacana Abdullah bin Muhammad terletak pada aspek aplikasi dari teori Perang Gerilya Politik, bukan pada tataran konsep dan teorinya. Untuk itu, poin pertama berkaitan landasan teori (ta’shil) yang disebutkan oleh Abu Qatadah untuk wacana dan ide apa pun adalah kemungkinan wacana atau ide tersebut untuk diaplikasikan, bukan sekadar wacana dan ide yang muluk dan indah, namun tidak mungkin diaplikasikan di lapangan. Atas dasar ini, Abu Qatadah menilai bahwa mendirikan sebuah negara—meski dengan mendeklarasikan secara resmi bahwa syariat Islam sebagai satu-satu sumber hukum melalui jalan demokrasi (partai dan pemilu)—merupakan sesuatu yang hampir mustahil untuk terealisasi. Ini karena demokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hegemoni tatanan internasional, yang ia istilahkan dengan Manzhumah Hukm Al-Jahiliyyah Al-Kulli (tatanan hukum jahiliyyah yang universal).[14]

Poin kritik Abu Qatadah berikutnya adalah mengenai eksperimen jihadi Libya yang dijadikan sebagai model aplikasi teori Abdullah bin Muhammad. Bagi Abu Qatadah, sebelum terjadinya Arab Springs, penyebab utama kegagalan gerakan jihad terdahulu dalam membentuk sebuah negara bukanlah karena komandan jihad mengabaikan aspek politik, namun lebih kepada rapat dan tidak adanya celah dari tatanan hukum internasional yang bisa dimanfaatkan oleh gerakan jihad.

Berbeda ketika kondisi pasca Arab Springs di mana terbuka lobang yang besar yang bisa dimanfaatkan gerakan jihad untuk memainkan peran politiknya. Oleh sebab itu, Abu Qatadah masih mempertanyakan dan meragukan mengenai keberhasilan Perang Gerilya Politik Jama’ah Libiyyah Muqatilah yang dijadikan model oleh Abdullah bin Muhammad.

Pertanyaan Abu Qatadah adalah, “Apa standar keberhasilan Jama’ah Libiyyah Muqatilah?” Ia menyimpulkan bahwa standar keberhasilan mereka menurut Abdullah bin Muhammad adalah keberhasilan mereka dalam membangun koalisi di bawah naungan atau payung legalitas yang bisa diterima syariat (at-tahaluf tahta saqfi syar’iyyin maqbul). Sebagaimana diketahui bahwa kaolisi berarti bersekutu, yaitu adanya sekutu dari pihak lain selain gerakan jihad. Lantas siapa pihak lain tersebut?

Abu Qatadah menjelaskan bahwa pasca mulainya revolusi demi revolusi dan masuknya para jihadis ke dalam jihad yang lebih luas (jihad bersama rakyat) dan tidak lagi melakukan jihad terbatas, beliau terus berpikir akan pertanyaan yang sulit untuk ditemukan jawabannya. Pertanyaan tersebut ialah bagaimana jihadis bisa bersinergi dengan jama’ah islamis (non jihadi) yang lain, yaitu Ikhwanul Muslimin, karena mereka yang paling besar.

Apabila dikatakan, “Jika salafi jihadi pernah mengalah dengan kesalafian mereka dan bergabung dengan Taliban yang notabene Hanafi, Deobandiyah, dan Maturidi untuk mewujudkan tujuan jihad, maka kenapa tidak mengalah dengan hal yang tingkat prinsipnya lebih rendah dari hal di atas dengan berkoalisi dengan Ikhwanul Muslimin (IM)?” Jawabannya adalah karena IM bukanlah gerakan jihad. Di Yaman yang mana para Jihadis bisa bergabung bersama kabilah-kabilah (rakyat) tanpa adanya embel-embel apapun kecuali embel-embel Ahlus Sunnah, sementara IM tidak andil sedikitpun (dalam jihad Yaman).

Jika ada pernyataan bahwa “Inilah contoh koalisi dengan IM yang berhasil di Libia”. Hal itu dapat dibantah bahwa tokoh-tokoh mazhab Malikiyah telah berkoalisi dengan Khawarij melawan Syi’ah Ubaidiyah. Khawarij pasca kejadian tersebut malah membunuh Ahlu Sunnah. Marilah kita lihat sejauh mana para politikus mampu bertahan bergandengan tangan dengan jihadis yang tujuannya adalah memukul kepala ular kekufuran dan ingin menegakkan hukum yang hanya miliki Allah. Dari sanalah, Abu Qatadah lantas berkesimpulan bahwa sejauh kajian yang dilakukannya, beliau melihat hal terbesar yang paling merusak pergerakan Islam (pergerakan Islam, bukan hanya gerakan jihad) adalah berkoalisi dengan pihak-pihak jahiliah.

Abu Qatadah juga menilai, pendapat bahwa koalisi mampu mencegah campur tangan asing, merupakan analisa yang tidak sempurna. Kita lihat bagaimana Mesir ikut campur tangan dengan begitu jelas. Maka koalisi tidak mencegah campur tangan pihak luar. Justru keputusan Mahkamah Konstitusi membuat mereka bingung lebih dari kebingungan mereka terhadap koalisi itu sendiri.  Tidak adanya dukungan rakyat juga memiliki peranan yang sangat besar dalam menghancurkan gerakan Islam. Atas dasar tersebut, Abu Qatadah berkesimpulan bahwa contoh yang diberikan Abdullah bin Muhammad tidaklah cocok.[15]

Solusi yang disarankan Abu Qatadah untuk mendirikan negara sebagaimana yang dicita-citakan jihadis adalah melalui aktifitas jihad dengan pemahamannya yang benar (jihad merupakan bagian dari langkah politik, hanya sarana bukan tujuan) sesuai dengan syariat. Hanya cara itulah yang bisa mengantarkan jihadis pada tujuan mereka yaitu untuk  meruntuhkan  lingkaran kekafiran dan kejahiliahan. Sehingga aspek apa pun itu, baik politik, harta, serta persatuan dan dukungan rakyat, merupakan elemen untuk memperkuat tujuan tersebut.[16]

 b.      Tanggapan dan Kritik  Sami Al-Uridi (Penanggungjawab Umum Dewan Syariah Jabhah Nushrah)

Kritikan terhadap wacana Perang Gerilya Politik juga disampaikan oleh Dr. Sami Al-Uridi yang merupakan penanggung jawab umum Dewan Syariah Jabhah Nushrah. Sebagaimana Abu Qatadah, Al-Uridi tidak mengkritik kerangka konsep dan teori Perang Gerilya Politik, namun lebih kepada aplikasi riil Perang Gerilya Politik. Al-Uridi menilai bahwa bentuk aplikasi Perang Gerilya Politik yang dijadikan model oleh Abdullah bin Muhammad (ijtihad masuk dalam sistem demokrasi dengan tetap membangun kekuatan militer) lebih dekat kepada sekedar berlindung (tatarrus) pada saat berkecamuknya perang politik dibanding Perang Gerilya Politik itu sendiri.

Secara politik, menurut Al-Uridi, hari ini –berdasarkan realita kondisi kontemporer- merupakan fase memunculkan benih-benih pemikiran yang lurus (al-fikr as-salim) beriringan dengan aktivitas pergerakan yang juga lurus (‘amal haraki salim), yang tentunya di bawah pengawasan para ahli ilmu dan ahli berpengalaman yang jujur. Fase hari ini bukanlah fase berlindung (tatarrus) dan bersembunyi (ikhtifa`). Ini berarti bahwa hari ini merupakan fase pergulatan pemikiran dan fisik, juga fase pergulatan pemikiran dan pergerakan. Umat belum pernah melewati fase yang lebih membutuhkan penjelasan, ketegasan, dan keterusterangan, baik secara pemikiran dan pergerakan, seperti pada fase hari ini.

Untuk itu, Al-Uridi menegaskan bahwa yang kita butuhkan hari ini adalah menyatakan dengan argumentatif akan kejujuran dan kebenaran dakwah kita, dengan bahasa yang paling lugas dan jelas, dan dengan potret dan identitasnya yang asli (ideologi, visi, misi, dan cita-cita), tanpa meninggalkan satu pun ketidakjelasan. Namun cara menjelaskan hal itu harus menyertakan kaidah-kaidah dan pijakan-pijakan yang mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan penyelewengan di kemudian hari.[17]

Pada hemat Al-Uridi, ide penting yang seyogianya dijelaskan secara gamblang, baik dengan bahasa saran atau pun pendekatan teori, adalah Hakimiyyah Asy-Syari’ah (syariat sebagai satu-satunya sumber hukum), atau penegakan negara, atau perbedaan antara manhaj pemegang kebenaran dan  orang yang sesat, atau persoalan iman dan takfir, persoalan menyelesaikan persengketaan, dan persoalan membangun koalisi,  juga membuat piagam dan perjanjian. Terkhusus berkaitan dengan Hakimiyyah Asy-Syari’ah tersebut, Al-Uridi menekankan akan urgennya menjadikan hal itu persyaratan dalam setiap langkah dan  di setiap fase. Bahkan Al-Uridi menyebutkan bahwa jelasnya persoalan ini dalam setiap fase dan langkah merupakan metode Al-Qur`an dan As-Sunnah.[18]

Adapun mengenai usulan Abdullah bin Muhammad untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagai bagian dari strategi Perang Gerilya Politik, Al-‘Aridi merasa keberatan atas usulan itu. Karena menurutnya, bagi jihadis terkhusus Al-Qaidah, persoalan ikut berpartisipasi dalam pemilu yang berada di bawah payung demokrasi dan perundangan-undangan kontemporer merupakan suatu yang sudah final. Yaitu, tidak masyru’nya jalan tersebut, selain juga telah terbukti gagal bertahan ketika berhadapan dengan serangan politik dan militer pihak lawan, sebagaimana yang diterangkan oleh Usamah bin Laden dalam banyak kesempatan.[19]

Untuk menemukan metode yang paling solutif dalam membangun negara, Al-‘Aridi mengusulkan bahwa sangat diperlukan adanya pembahasan kolektif dan juga bukti aktivitas kolektif nyata yang berdasarkan landasan teori yang mapan. Di mana hal itu dilakukan oleh kumpulan-kumpulan para ahli ilmu dan para ahli berpengalaman yang jujur, tentunya setelah mereka melakukan musyawarah dan studi mendalam untuk menentukan solusi syar’i yang paling tepat.[20]

 c.       Tanggapan dan Kritik Thariq Abdul Halim (Pengamat Pergerakan Jihad)

Tokoh lain yang juga menanggapi dan memberikan kritikannya pada wacana Perang Gerilya Politik adalah Dr. Thariq Abdul Halim salah seorang pengamat pergerakan jihad yang terpandang dan berhubungan dengan tokoh-tokoh jihad internasional. Dalam membangun landasan kritiknya, Thariq Abdul Halim mengingatkan bahwa, bagi seorang pengamat terhadap wacana dan ide apa pun semestinya mengetahui realita secara benar dan sempurna, juga secara mendetail dan tidak secara global atas persoalan tertentu. Selain itu, seorang pengamat juga harus memperhatikan maqashid (tujuan-tujuan) Syariat. Wacana dan ide yang diusulkannya tidak sebatas hanya pada legalitas dari wacana dan ide tersebut, namun juga berdasarkan efek dan akibat yang akan ditimbulkan dari ide tersebut.[21]

Berkaitan persoalan mendeklarasikan negara, menurut Thariq Abdul Halim, secara syar’i hukumnya tidaklah wajib. Bahkan ia berpendapat bahwa mendeklarasikan negara sebelum memenuhi seluruh persyaratannya tidak akan menghasilkan suatu kebaikan.[22]

Adapun mengenai masuknya perwakilan dari gerakan-gerakan jihad ke dalam sistem demokrasi demi membangun payung legalitas gerakan jihad mereka, menurut penilaian Thariq Abdul Halim:

Pertama, hal itu tertolak secara syar’i dan realita. Menurutnya, adanya niat awal untuk masuk ke dalam parlemen merupakan suatu yang tidak sah (diperbolehkan) kecuali demi merealisasikan tujuan (untuk membangun negara Islam) dan memiliki kemampuan untuk menjamin diberlakukannya syariat. Diberlakukannya syariat yang dimaksud bukan sekedar penerapan hudud (pidana Islam), namun memberlakukan syariat sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks syar’i dan juga yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah syariat baku.

Kedua, asumsi bahwa bahwa politik dan perang memungkinkan untuk berjalan beriringan merupakan kesalahpahaman terbesar dari usulan Perang Gerilya Politik. Ini karena aktivitas politik akan seketika berhenti tatkala peluru pertama meletus, demikian juga bahwa letusan-letusan peluru tersebut akan seketika berhenti manakala diatur meja perundingan politik. Hal ini merupakan filosofis yang dipegang oleh Barat tanpa terkecuali. Untuk itulah, mereka rela berkorban untuk tidak melakukan perundingan dengan kelompok yang mereka cap sebagai teroris, yaitu kelompok yang mengacungkan senjata pada mereka, meski kelompok tersebut ikut terlibat di parlemen.[23]

Selain itu, Thariq Abdul Halim juga menyangsikan keberhasilan Jama’ah Libiyyah Muqatilah dalam melakukan Perang Gerilya Politik. Ia berpandangan bahwa terjadinya chaos di Libya hari ini menjadikannya sebagai negara yang gagal. Ini disebabkan tidak adanya pasukan militer yang riil di sana. Atau dapat dikatakan juga bahwa kumpulan dari Konferensi Nasional telah berhasil menginfiltran pasukan militer tersebut. Lebih dari itu, menurut penilaiannya, Barat bahkan langsung sukses menggagalkan proyek mereka melalui milisi-milisi Haftar dan juga melalui parlemen Libya.[24]

Tharib Abdul Halim yakin bahwa menggalang dukungan dari umat merupakan salah satu metode dalam menghadapi rezim-rezim. Yaitu dengan mengikutsertakan umat dalam menghadapi mereka. Karena umatlah bahan bakar sebenarnya kekuatan politik tersebut.[25]

 d.      Tanggapan dan Apresiasi Abu Muhammad Ash-Shadiq (Penanggungjawab Umum Dewan Syariah Ahrar Asy-Syam)

Sebagai lazimnya sebuah wacana dan ide baru, selain adanya berbagai kritik, Perang Gerilya Politik juga menuai apresiasi dari beberapa ulama jihadis. Abu Muhammad Ash-Shadiq yang merupakan penanggung jawab umum Dewan Syariah Ahrar Asy-Syam memuji wacana Abdullah bin Muhammad tersebut sebagai isyarat penting akan perlunya bagi gerakan jihad untuk terbiasa dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi dan peluang dengan melalui macam cara dan strategi dalam mengantisipasi dan melakukan manuver atas perubahan tersebut.

Abu Muhammad Ash-Shadiq mengingatkan para komandan dan aktivis gerakan jihad untuk tidak lemah dalam siyasah syar’iyyah. Menurutnya, dasar utama siyasah tersebut adalah tidak adanya penyimpangan terhadap syariat untuk mewujudkan Maqashidusy Syari’ah dan mengamalkan hal-hal yang didiamkan (tidak disebutkan hukumnya secara tegas) oleh syariat demi tercapainya tujuan. Ia berpendapat bahwa siyasah syar’iyyah termasuk di dalamnya segala sesuatu yang mubah yang dilakukan rakyat walaupun syariat tidak menyebutnya secara langsung. Tentunya selama hal tersebut dekat ke maslahat dan jauh dari mafsadat.

Atas dasar ini, ia menilai bahwa orang yang tidak mengindahkan fiqih muwazanah (menimbang antara maslahat dan mafsadat) maka ia akan menyelisihi syariat tanpa ia sadari. Selain sudah pasti ia akan mengalami kegagalan, kemudian secara tidak langsung ia menghalangi orang lain dari jalan Allah, sementara dia berkeyakinan bahwa dia telah berbuat baik.[26]

Sayangnya, Abu Muhammad Ash-Shadiq tidak mengomentari mengenai bentuk aplikasi dari Perang Gerilya Politik yang dijadikan sebagai model oleh Abdullah bin Muhammad, yaitu berupa ijtihad masuk dalam sistem demokrasi dengan tetap membangun kekuatan militer. Terkhusus terkait sejauh mana keberhasilan dan efek eksperimen Jama’ah Libiyyah Muqatilah dalam Perang Gerilya Politik mereka. Ini mengingat bahwa krisis Libya termasuk persoalan yang menjadi perhatian internasional. Selain itu, ia belum menyebutkan kaidah mengenai dengan siapa saja gerakan jihad memungkinkan untuk melakukan koalisi demi mewujudkan tujuan mereka.

 e.      Tanggapan dan Apresiasi Abu Mariya Al-Qahthani (Mantan Dewan Syariat Jabhah Nushrah)

Tanggapan dan apresiasi yang juga tak kalah penting adalah apa yang disampaikan oleh Abu Mariya Al-Qahthani. Sosok yang dianggap sebagai orang kedua Jabhah Nushrah tersebut menilai bahwa pada dasarnya artikel Perang Gerilya Politik tidak memerlukan tambahan komentar-komentar konseptual atau pun kritik-kritik yang dikaitkan dengan partai atau gerakan tertentu, namun yang dibutuhkan adalah dukungan landasan teori syar’i atas ide  dan pendekatan tersebut, dan ditambah dengan batasan-batasan dari kaidah-kaidah syar’i setelah menjelaskan hukum syar’i dari ide tersebut.

Menurutnya, secara substansi, ide Perang Gerilya Politik yang dikemukakan oleh Abdullah bin Muhammad hampir mirip dengan pendekatan Abu Qatadah Al-Filishthini. Untuk itulah, agar nilai artikel tersebut bertambah, ia menyarankan kepada Abdullah bin Muhammad untuk memberikan batasan-batasan ide Perang Gerilya Politik tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.[27]

Dari pemaparan wacana dan ide Perang Gerilya Politik beserta tanggapan, komentar, kritik dan apresiasi atasnya, perlu kembali ditegaskan di sini bahwa, Abdullah bin Muhammad tidak sedang menyarankan gerakan-gerakan jihad untuk meninggalkan sifat jihadi mereka lalu berpaling pada politik praktis, yaitu ikut berpartisipasi dalam pemilu. Ikut serta dalam pemilu tersebut menurutinya adalah sebagai bentuk strategi tambahan -bukan pokok- bagi jihadis setelah mereka mampu memiliki kemapanan militer dan mampu memenangkan hati dan pikiran umat Islam. Sehingga dengan demikian jihadis memiliki kemampuan bertahan yang lebih besar, yaitu militer, dukungan umat, dan legalitas politik untuk menentukan arah kebijakan negara yang baru terbentuk.

 Namun, sebagaimana lazimnya sebuah wacana dan ide baru, sebelum diterapkan, wacana dan ide tersebut harus dimatangkan terlebih dahulu, yang dilakukan oleh para ulama, ahli ilmu, ahli berpengalaman, dan komandan lapangan yang jujur. Demikian itu adalah untuk meninjau sejauh mana wacana dan ide tersebut selaras dengan syariat (dilakukan oleh ulama yang jujur), memungkinkan untuk diaplikasikan (dilakukan oleh komandan lapangan yang jujur), dan juga pengaruh positif atau negatif akibat diaplikasikannya wacana dan ide tersebut (dilakukan oleh ahli berpengalaman yang jujur). Paling tidak, adanya wacana dan ide Perang Gerilya Politik ini diharapkan mampu menggerakkan ulama, ahli berpengalaman, dan komandan lapangan untuk bisa duduk bersama guna membahas dan mendalaminya, serta membuahkan sebuah solusi paling tepat.

 Kesimpulan

Wacana dan ide konsep Perang Gerilya Politik merupakan usaha untuk mengembalikan prosedur standar untuk menghadapi kekuatan tatanan hukum internasional. Selain juga untuk mengembalikan dan memberikan kesadaran pada aliran jihadi untuk memanfaatkan ruang-ruang dan celah-celah politik di wilayah yang di sana mereka unggul dalam aspek militer dengan strategi perang gerilya mereka. Wacana dan ide itu hadir setelah adanya usaha Barat menyerang secara gerilya melalui drone di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh jihadis setelah mereka mengumumkan berdirinya sebuah negara, sehingga menimbulkan banyak korban dari mereka. Meski perlu dimatangkan terlebih dahulu, tak dipungkiri bahwa, konsep Perang Gerilya Politik telah memberikan tambahan pembendaharaan dan strategi alternatif bagi tatanan pemikiran, strategi, dan poltik bagi gerakan-gerakan jihad. Jadi, jika konsep tersebut bisa dimatangkan kemudian ditetapkan dan diaplikasikan dalam setiap proses pembuatan keputusan gerakan jihad, maka akan terwujudlah keharmonisan dan sinergi aktifitas jihad di dunia yang tampak pada kedinamisan baru dalam perubahan dan manuver mereka. Namun untuk menuju ke arah itu diperlukan suatu proses.  Lama tidaknya proses tersebut tergantung sejauh mana gerakan jihad mampu mensinergikan antara Sunnah Syar’iyyah dan Sunnah Kauniyyah menjadi kerangka dalam seluruh pemikiran dan aktifitas mereka.

Rasulullah telah menjanjikan akan kembalinya fase Khilafah ‘ala Manhaj An-Nubuwwah bagi umatnya, setelah ia hilang tergantikan oleh fase-fase lain. Hal itu merupakan fase di mana akan kembalinya Islam sebagai sistem yang menghegemoni dunia sebagaimana yang terjadi pada era Khulafa` Rasyidin. Sebagaimana diketahui bahwa Khilafah ‘ala Manhaj An-Nubuwwah pertama merupakan hasil dari kesepakatan dan persatuan umat Islam pada saat itu yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang baku. Lantas,  apakah dengan adanya wacana dan ide Perang Gerilya Politik merupakan di antara  proses untuk lahirnya wacana dan ide baru yang mampu mempersatukan umat Islam tanpa terkecuali?  Wallahu A’lam. (Ali Sadikin)

[1] Yang bersangkutan adalah pemilik akun Twitter إستراتيجية شؤون @Strateeeegy yang memiliki pengikut sekitar 248 ribu (per 24/6/2015).
[2] Abdullah bin Muhammad, Hurub al-‘Ishabat as-Siyasiyyah,  diakses di www.justpaste.it/jvxj
[3] Ala’ Asy-Syarif, I’adah Taujih Maqal: Hurub Al-‘Ishabat As-Siyasiyyah, diakses di https://www.dropbox.com/s/yzcwrvxkoeag75n/إعادة_توجيه_مقال_حروب_العصابات_السياسية_لشؤون_إستراتيجية  
[4] Abdullah bin Muhammad, Hurub al-‘Ishabat as-Siyasiyyah,  diakses di www.justpaste.it/jvxj
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Abdullah bin Muhammad, Ta’liq Muhimm Haula Maqal Hurub Al-‘Ishabat As-Siyasiyyah, diakses dari www.justpaste.it/jwqs
[8] Ibid.
[9] Abdullah bin Muhammad, Hurub al-‘Ishabat as-Siyasiyyah,  diakses di www.justpaste.it/jvxj
[10] Abdullah bin Muhammad, Ta’liq Muhimm Haula Maqal Hurub Al-‘ishabat As-Siyasiyyah, diakses dari www.justpaste.it/jwqs
[11] Abdullah bin Muhammad, Hurub al-‘Ishabat as-Siyasiyyah,  diakses di www.justpaste.it/jvxj
[12] Ibid.
[13] Baca Abu Qatadah Al-Filishthini, Ta’qib Asy-Syaikh Abi Qatadah ‘ala Maqal Hurub Al-‘Ishabat As-Siyasiyyah, dapat diakses di www.justpaste.it/jvw0
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Berkaitan dengan tanggapan dan kriti Dr. Sami Al-‘Aridi ini dapat diakses di www.justpaste.it/jxc9
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Thariq Abdul Halim, Harb Al-‘Ishabat fi Majal As-Siyasah Asy-Syar’iyyah, http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72859 [diakses pada 30/04/2015]
[22] Ibid.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Untuk lebih mendalami tanggapan Abu Muhammad Ash-Shadiq, silakan akses www.justpaste.it/ShounIstratijia
[27] Tanggapan Abu Mariya Al-Qahthani ini dapat diakses pada alamat www.justpaste.it/jzi2